JDIH Marves

Dalam rangka mendukung transformasi budaya kerja nasional dan percepatan transformasi tata kelola pemerintahan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah Dalam Rangka Mendukung Percepatan Transformasi Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan pada tanggal 30 Maret 2026.

SE MenPAN RB 3/2026: Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bagi ASN Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bagi Pegawai ASN Di Instansi Pemerintah Dalam Rangka Mendukung Percepatan Transformasi Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan

Selamat memperingati Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili🧧

Mari menyambut Tahun Baru Imlek dengan rasa syukur atas perjalanan yang telah dilalui, dan keyakinan atas hal-hal baik yang akan datang. Semoga damai dan sukacita selalu hadir. 🏮✨

Inpres 18/2025: Percepatan Penanganan Darurat, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat

Inpres 18/2025: Percepatan Penanganan Percepatan Penanganan Darurat, Rehabilitasi, Dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat

Keppres 1/2026: Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat

Keppres 1/2026: Satuan Tugas Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat

Kemenko Infra bersama Kemen PU Membahas 2 (dua) Rancangan Permenko Infra terkait dengan Pedoman Penghitungan Indeks Ketahanan Air Tingkat Nasional dan Tata Tertib Persidangan dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Dewan Sumber Daya Air Nasional

Kemenko Infra bersama Kemen PU Kemenko Infra bersama Kemen PU Membahas 2 (dua) Rancangan Permenko Infra

SE Kepala BKN 2/2026: Penggunaan Pakaian Seragam Batik Korpri di Lingkungan Instansi Pusat dan Instansi Daerah

SE Kepala BKN 2/2026: Penggunaan Pakaian Penggunaan Pakaian Seragam Batik Korpri di Lingkungan Instansi Pusat dan Instansi Daerah

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembentukan dan pelaksanaan kerja sama di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Kerja sama dapat dilaksanakan dengan:
a. Mitra kerja sama dalam negeri; dan/atau
b. Mitra kerja sama luar negeri.

Selanjutnya, aspek yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kerja sama dengan mitra kerja sama luar negeri yaitu:
a. politis;
b. keamanan;
c. yuridis;
d. teknis; dan
e. keuangan.

Untuk mengetahui lebih lengkapnya bagaimana pedoman kerja sama yang berlaku di Kemenko Infra, kalian dapat mengunjungi jdih.kemenkoinfra.go.id ya!

Selamat menunaikan Ibadah Puasa 1446 H bagi kita semua✨

Kalian harus tau nih kalau Presiden baru saja menetapkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2024 tentang Bebas Visa Kunjungan.

Jadi penetapan Peraturan Presiden tersebut adalah dalam rangka meningkatkan keamanan wilayah negara Republik Indonesia serta selektivitas dalam pemberian bebas visa kunjungan dengan memperhatikan asas timbal balik dan asas manfaat, perlu menentukan negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu atau pemegang izin tinggal tertentu dari suatu negara yang dapat diberikan bebas visa kunjungan.

Untuk mengetahui lebih lengkapnya, yuk cek infografis di bawah ini atau kalian juga bisa main ke jdih.maritim.go.id ya!

Selamat Hari Sumpah Pemuda yang ke-96!

Di hari Sumpah Pemuda ini, mari mengingat kembali semangat pemuda-pemudi yang memperjuangkan persatuan serta maju bersama Indonesia Raya.