jdih.kemensos

“Ke Salemba pake angkutan umum, bawa gandengan jangan sendiri, Kami dari Biro Hukum
Mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1447 H” Semoga Idulfitri tahun ini membawa kedamaian, kebahagiaan, kesejahteraan dan keberkahan bagi kita semua. Mohon maaf lahir dan batin.

Sobat sosial JDIh, pada hari Jumat 23 Januari 2026, Biro Hukum Kementerian Sosial melaksanakan kegiatan Uji Publik Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Asistensi Rehabiitasi Sosial di Cibinong, Bogor yang dihadiri oleh perwakilan dari Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, Sekretariat Inspektorat Jenderal, Direktorat Rehabilitas Sosial Penyandang Disabilitas, Direktorat Rehabilitas Sosial Lanjut Usia, Direktorat Rehabilitas Sosial Korban Bencana dan Kebencanaan, Direktorat Rehabilitas Sosial Anak, Dinas Sosial Daerah Kota Bekasi, Dinas Sosial Daerah Kabupaten Bekasi, Sentra Terpadu “Pangudi Luhur” di Bekasi, Sentra Terpadu “Inten Suweno” di Bogor, Sentra “Handayani” di Jakarta, Sentra “Mulya Jaya” di Jakarta dan perwakilan Lembaga Kesejahteraan Sosial. Tujuan mengapa Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial perlu disusun, antara lain untuk untuk menyesuaikan perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Sosial dan mengoptimalkan layanan rehabilitasi sosial, perlu pengaturan mengenai asistensi rehabilitasi sosial dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti. kegiatan uji publik ini perlu dilaksanakan sebagaimana amanat Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dimana dalam Undang-Undang tersebut mengatur bahwa “Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”.

Repost Untuk seluruh anak-anak Indonesia, jangan pernah malu dengan pekerjaan orang tuamu. Bukan salah mereka apabila hidup penuh keterbatasan. Tapi ini tugas negara untuk membenahi dan memastikan kekayaan negara harus dirasakan semua. Tetap jaga asamu menyala!

Repost Sekolah Rakyat hadir sebagai wujud kepedulian negara dalam memenuhi hak pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dalam peresmian 166 Sekolah Rakyat (12/01), Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan arahan Presiden Prabowo bahwa tidak ada sogok-menyogok dan suap-menyuap dalam proses penerimaan siswa. Prinsip ini dijaga agar Sekolah Rakyat benar-benar tepat sasaran, adil dan peruntukan bagi mereka yang paling membutuhkan.

Repost Sebanyak 166 Sekolah Rakyat yang diresmikan hari ini bukan sekedar bangunan, tapi merupakan titik awal daei perubahan nasib. Dari langkah ini, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen besar yaitu 500 Sekolah Rakyat hingga 2029, masing-masing membuka ruang belajar bagi 1000 anak yang selama ini hidup di batas paling rapuh. Karena bagi Negara, anak-anak dari keluarga rentan ekstrem bukan sekedar angka statistik, mereka adalah masa depan uang harus diperjuangkan. Banjarbaru 12 Januari 2026

Sobat sosial JDIH, pada hari senin 12 Januari 2026, tim JDiH Biro Hukum Kementerian Sosial ikut turut serta menghadiri acara peresmian 166 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia oleh Presiden Prabowo Subianto yang diselenggarakan di Balai Besar Pendidikan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS), Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Program Sekolah Rakyat menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat, disebutkan bahwa Rakyat adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah berbasis asrama dengan mengedepankan pembentukan karakter dan kecakapan hidup dengan biaya sepenuhnya ditanggung pemerintah. Sekolah Rakyat bertujuan untuk memenuhi hak pendidikan bagi masyarakat yang berasal dari keluarga miskin ekstrem dan miskin, memberikan layanan pendidikan yang mengedepankan pendidikan karakter serta kecakapan hidup masyarakat yang berasal dari keluarga miskin ekstrem dan miskin dan
memutus rantai kemiskinan antar generasi pada keluarga miskin ekstrem dan miskin melalui pendidikan bermutu, pembentukan karakter, kecakapan hidup, dan mental.