Direktorat Jenderal PPTR

Directions Website

Direktorat Jenderal PPTR Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Direktorat Jenderal PPTR, Government Organization, Jalan Raden Patah No. 1, Jakarta.

Government Organization
Akun Resmi Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang

Instagram : https://www.instagram.com/ditjenpptr/
Twitter : https://twitter.com/ditjenpptr
Youtube : UC_kve9dHO_8MDMJ7FZ4bYmw

 , Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Kementerian ATR/BPN mempercepat pelaksanaan pr...
13/09/2026

, Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Kementerian ATR/BPN mempercepat pelaksanaan program dan penyerapan anggaran hingga akhir Tahun Anggaran 2026.

Upaya tersebut dibahas dalam coffee morning jajaran Ditjen PPTR pada Rabu (9/9/2026), yang menjadi ruang untuk mengevaluasi kinerja, mengidentifikasi kendala, dan menentukan langkah tindak lanjut atas kegiatan yang masih berjalan.

Dirjen PPTR, Lampri, meminta seluruh jajaran bekerja bersama untuk mempercepat kegiatan yang masih dapat diselesaikan. Ia menegaskan, kewenangan strategis PPTR dalam mengatur dan mengendalikan tanah dan ruang harus menghasilkan kinerja yang berdampak nyata.

Sekretaris Ditjen PPTR, Tensa Nurdiyani, melaporkan realisasi anggaran mencapai 43,04 persen pada September 2026. Capaian tersebut masih berada di bawah target 50 persen dan menempatkan Ditjen PPTR pada peringkat ke-7 dari 11 Satker Kewenangan Pusat.

Dengan empat bulan tersisa, Ditjen PPTR mempercepat penyelesaian kegiatan, pengadaan, kontrak, dan optimalisasi anggaran. Percepatan tersebut tetap harus menjaga kualitas kinerja, kelengkapan pertanggungjawaban, dan manfaat bagi pelaksanaan tugas.

Baca selengkapnya kunjungi: djpptr.atrbpn.go.id





 , Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Jawa Timur telah mencapai 87,34 persen dari Lahan Baku Sawah...
13/09/2026

, Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Jawa Timur telah mencapai 87,34 persen dari Lahan Baku Sawah (LBS), melampaui target nasional 87 persen untuk 2029. Capaian ini mendapat apresiasi Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, saat memimpin Rakor Penetapan LP2B di Surabaya, pada Jumat, (11/9/2026). Nusron didampingi Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR), Lampri, serta jajaran Kementerian ATR/BPN. Ia mendorong pemerintah daerah segera menindaklanjuti usulan LP2B yang telah ditandatangani sekda maupun kepala daerah untuk diintegrasikan ke dalam RTRW provinsi dan kabupaten/kota.

Menurutnya, integrasi ini penting agar perlindungan lahan pertanian tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi memiliki kepastian dalam pengaturan ruang. Nusron juga menegaskan bahwa RTRW merupakan panglima pembangunan dan kompas dalam penataan ruang. Secara nasional, penetapan LP2B telah mencapai 87,60 persen, sehingga target RPJMN 2025–2029 terpenuhi lebih cepat. Percepatan didukung SEB ATR/BPN dan Kemendagri serta dukungan teknis penyusunan dan revisi RTRW. Capaian Jawa Timur merupakan hasil sinergi Pemprov dan kabupaten/kota, dengan 18 kabupaten/kota memenuhi target melalui LP2B murni, 11 lainnya dengan faktor penambah, sementara sembilan kota masih menghadapi tantangan karena karakteristik wilayah perkotaan.

Baca selengkapnya kunjungi: djpptr.atrbpn.go.id





Segenap jajaran Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Kementerian ATR/BPN mengucapkan S...
10/09/2026

Segenap jajaran Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Kementerian ATR/BPN mengucapkan Selamat dan Sukses atas dilantiknya Ibu Ir. Reny Windyawati, S.T., M.Sc. sebagai Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang pada Direktorat Jenderal PPTR.

Semoga senantiasa diberikan kelancaran, kekuatan, dan hikmat dalam menjalankan amanah serta membawa Direktorat Jenderal PPTR semakin melayani, profesional, dan terpercaya dan memberikan kontribusi terbaik bagi Kementerian ATR/BPN dan masyarakat.





Segenap jajaran Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Kementerian ATR/BPN mengucapkan S...
10/09/2026

Segenap jajaran Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Kementerian ATR/BPN mengucapkan Selamat dan Sukses atas dilantiknya Bapak Agus Sutanto, S.T., M.Sc. sebagai Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II pada Direktorat Jenderal Tata Ruang.

Selamat mengemban amanah baru, semoga berkah dan menjadi lebih baik, serta terus serta terus memberikan kontribusi terbaik bagi Kementerian ATR/BPN dan kemajuan penataan ruang di Indonesia.

Selamat mengemban amanah dan sukses selalu.





Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR), Kementerian ATR/BPN, melaksanakan Kegiatan Penyu...
27/08/2026

Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR), Kementerian ATR/BPN, melaksanakan Kegiatan Penyusunan Rekomendasi Penertiban Tanah Telantar di enam provinsi, yakni Jawa Timur, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, dan Banten, pada Jumat, (21/8/2026) di Surabaya.

Kegiatan tersebut membahas hasil verifikasi fisik, yuridis, dan administratif terhadap objek-objek usulan penetapan tanah telantar sebagai bahan dalam penyusunan rekomendasi penertiban dan tindak lanjut sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar.

Direktur Penertiban Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah (Direktur Penertiban P3T), Ruminah, menekankan dalam proses pengusulan penetapan, perlu diperhatikan kembali ketepatan deliniasi agar objek dan luasan yang diusulkan sesuai kondisi aktual. Ia juga meminta dukungan Kantor Wilayah (Kanwil) BPN dalam penyediaan data dan dokumen serta penyelesaian permasalahan yang ditemukan dalam proses verifikasi.

Sementara itu, Kepala Subdirektorat Penertiban Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, Pramusinto, menyampaikan bahwa pembahasan dilakukan untuk memvalidasi data fisik, yuridis, dan administrasi objek, termasuk luasan, status hak, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, kesesuaian tata ruang dan kawasan hutan, serta data spasial. Hasilnya menjadi dasar penentuan tindak lanjut dan penyusunan rekomendasi penertiban yang sesuai dengan kondisi aktual dan ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Kepala Subdirektorat Penertiban Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, Pramusinto, menyampaikan bahwa pembahasan dilakukan untuk memvalidasi data fisik, yuridis, dan administrasi objek atas tanah, termasuk memastikan kondisi aktual objek terkait luasan dan deliniasi, status hak, kondisi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, kesesuaian tata ruang dan kawasan hutan, serta data spasial. Hasil pembahasan menjadi bahan penyusunan rekomendasi dan menentukan tindak lanjut terhadap masing-masing objek sesuai dengan PP Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar.

Kunjungi: djpptr.atrbpn.go.id





Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Kementerian ATR/BPN melalui Direktorat Pengendali...
25/08/2026

Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Kementerian ATR/BPN melalui Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang (RTR) KSN Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung pada Kamis, (20/8/2026) di Kota Bandung, Jawa Barat. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut penilaian perwujudan RTR tingkat pusat untuk meningkatkan pemahaman, menjaring masukan dan isu kewilayahan, serta mengonfirmasi data dan informasi lintas sektor.

Dalam keynote speech, Sekretaris Ditjen PPTR, Tensa Nurdiyani, menekankan bahwa Penilaian Perwujudan RTR berperan sebagai sarana check and balance untuk memastikan pembangunan konsisten dengan rencana tata ruang, menjadi dasar peninjauan kembali RTR, serta mendukung terwujudnya keadilan ruang (spatial justice).

Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Aria Indra Purnama, menegaskan bahwa penilaian tidak hanya mencakup struktur dan pola ruang, tetapi juga mengidentifikasi implikasi evaluasi, termasuk lokasi yang berpotensi menjadi sasaran insentif dan disinsentif serta kebutuhan data lintas sektor.

Berdasarkan rapid assessment yang dipaparkan Kepala Subdirektorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah II, Mochamad Sauki, tingkat keterwujudan struktur ruang dan pola ruang, khususnya kawasan budidaya, masih belum optimal. Ditemukan p**a ketidakselarasan substansi yang memerlukan penyesuaian melalui revisi RTR, serta isu kemacetan, banjir, penurunan kualitas lingkungan, dan persampahan.

Sementara itu, Kepala Bidang Penataan Ruang, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, Bisma Aji Nugraha, memaparkan bahwa perwujudan struktur ruang RTRW Provinsi Jawa Barat 2022–2042 masih belum sesuai rencana, sedangkan pola ruang telah terwujud. Zona kendali juga memiliki luasan lebih signifikan dibandingkan zona yang didorong, sehingga menjadi pertimbangan dalam menentukan arah tindak lanjut pengendalian pemanfaatan ruang di Jawa Barat.

Kunjungi

  👋🏻 Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) melalui Direktorat Pengendalian Pemanfaatan ...
25/08/2026

👋🏻

Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) melalui Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang menyelenggarakan Kuliah Umum Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang di Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara (USU), Medan, pada Rabu, (19/8/2026). Kegiatan ini diikuti para akademisi, mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Pedesaan, Perencanaan Wilayah dan Kota, dan jurusan lain di Sekolah Pascasarjana USU serta pemangku kepentingan untuk meningkatkan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dan Pengawasan Penataan Ruang sesuai regulasi, sekaligus mendorong kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi.

Hadir memberikan sambutan dan arahan, Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Aria Indra Purnama, menegaskan bahwa efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang tidak cukup diukur dari banyaknya izin atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan atau jumlah pelanggaran yang ditindak, tetapi dari sejauh mana instrumen perencanaan, KKPR, pengawasan, insentif-disinsentif, dan penertiban mampu menghasilkan pola pemanfaatan ruang yang sesuai dengan tujuan penataan ruang.

Sementara itu, Lektor Kepala Dosen Teknik Lingkungan USU, Munir Tanjung, menyampaikan bahwa Implementasi kebijakan penataan ruang memiliki tantangan dalam memperkuat sinergi pusat dan daerah serta sinkronisasi kebijakan sektoral. Hal ini menjadi peluang untuk meningkatkan kolaborasi, sinkronisasi kebijakan, integrasi data guna mewujudkan pemanfaatan ruang yang terpadu, efektif dan berkelanjutan.

Kegiatan juga dirangkaikan dengan penandatanganan perjanjian pelaksanaan kerja sama antara Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) dengan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.

Baca selengkapnya kunjungi: ditjenpptr.atrbpn.go.id





Halo   👋🏻 Pengendalian dan penertiban tanah dan ruang menjadi fokus pengarahan Ditjen PPTR kepada jajaran Kanwil BPN Pro...
25/08/2026

Halo 👋🏻

Pengendalian dan penertiban tanah dan ruang menjadi fokus pengarahan Ditjen PPTR kepada jajaran Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur di Surabaya, pada Jumat, (21/8/2026), terkait penertiban dan pendayagunaan tanah telantar berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2025.

Kegiatan dibuka Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Dirjen PPTR), Lampri, dan diikuti para Kepala Kantor Pertanahan serta Kepala Seksi di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur. Turut hadir Kepala Kanwil (Kakanwil) BPN Provinsi Jawa Timur, Muhammad Naim; Direktur Penertiban Penguasaan, Pemilikan, dan Penggunaan Tanah, Ruminah; Kepala Subdirektorat Potensi Penertiban Tanah, Eko Prasetyo; serta Kepala Subdirektorat Penertiban Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, Pramusinto.

Lampri menekankan pengendalian yang aktif dan berbasis data melalui verifikasi data tekstual dan spasial, pemeriksaan kondisi faktual, serta pemutakhiran data di lapangan untuk mendukung pemerataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T).

Sementara itu, Kakanwil BPN Provinsi Jawa Timur, Muhammad Naim, menekankan pentingnya penguatan pemahaman tugas dan fungsi kewilayahan bagi seluruh jajaran, termasuk para Kepala Seksi, untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas di lapangan.

Baca selengkapnya kunjungi: ditjenpptr.atrbpn.go.id





Segenap jajaran Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Kementerian ATR/BPN mengucapkan s...
24/08/2026

Segenap jajaran Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Kementerian ATR/BPN mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. 🌙✨

Semoga kita semua menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang senantiasa meneladani dan mengamalkan sifat-sifat mulia serta ajarannya dalam kehidupan sehari-hari, dan semangat untuk memberikan manfaat bagi sesama.






Halo   👋🏻 Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tan...
19/08/2026

Halo 👋🏻

Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) menggelar Semarak 17an di Jakarta pada Kamis, (13/8/2026).

Mengusung tema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”, keseruan semakin terasa karena kegiatan ini diikuti seluruh pegawai Ditjen PPTR, mulai dari PNS, PPPK, Tenaga Ahli, Tenaga Pendukung, hingga Pramubakti. Seluruh unit kerja turut serta merayakan kemerdekaan bersama.

Beragam lomba seru, ice breaking, hingga doorprize turut memeriahkan kegiatan. 🎉

Semarak 17an menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi, membangun kekompakan, dan menguatkan semangat gotong royong khususnya dilingkungan Ditjen PPTR. ✨

Baca selengkapnya kunjungi: ditjenpptr.atrbpn.go.id







Address

Jalan Raden Patah No. 1
Jakarta

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Direktorat Jenderal PPTR posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share