Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta

Pada hari ini, Jumat tanggal 24 Maret 2023, Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan acara Serah Terima Jabatan dan Lepas Sambut Kepala Biro Kesejahteraan Sosial dari drg. Iwan Kurniawan M.Si kepada Drs. Wahyu Haryadi, M.Si.

Semoga dengan kegiatan ini, tali silaturahmi tetap terjaga dan kinerja seluruh jajaran semakin meningkat.

Ciki ngebul yang terlihat menarik ternyata merupakan jajanan yang menggunakan nitrogen cair atau dry ice untuk mendinginkan makanan dan membentuk gas.
Namun, tahukah bahayanya mengonsumsi nitrogen cair atau dry ice?

Simak infografis berikut untuk informasi lebih lanjut mengenai ciki ngebul dan bahayanya.








Credit to: Ignacio Idai

Marhaban Yaa Ramadhan 1444 H.

Segenap Keluarga Besar Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadhan.

Semoga senantiasa dilimpahkan keberkahan dan kesehatan

Segenap Keluarga Besar Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta mengucapkan Selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1945.

Semoga kedamaian selalu menyertai kita semua.

Selamat atas dilantiknya Bapak drg. Iwan Kurniawan, M.Si sebagai Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan RSUD Tarakan.

Terima kasih atas dedikasi dan pengabdiannya sebagai Kepala Biro Kesejahteraan Sosial.

Selamat bertugas dan sukses selalu.

Selamat dan sukses atas dilantiknya Bapak Drs. Wahyu Haryadi, M.Si sebagai Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta pada hari Selasa, 21 Maret 2023.

Semoga sukses dalam menjalankan amanah, dan mari bersama melanjutkan dan menyukseskan program pembangunan di Jakarta.

Hai warga DKI Jakarta!

Jaminan layanan Ambulans Gawat Darurat (AGD) merupakan salah satu jaminan kesehatan yang diberikan secara GRATIS oleh Provinsi DKI Jakarta melalui Unit Pengelola Jaminan Kesehatan Jakarta (UP Jamkesjak).
Salah satu kriteria yang dapat memanfaatkan Jaminan Layanan Ambulans Gawat Darurat ini adalah orang dengan kondisi yang dikatakan GAWAT DARURAT.
Nah warga DKI Jakarta!, tahukan anda kondisi bagaimana yang dinyatakan sebagai Kondisi Gawat Darurat? Yuk simak infografis di atas.
Kondisi yang dinilai sebagai Kondisi Gawat Darurat:
1. Kondisi gawat darurat (contoh: pendarahan, luka bakar)
2. Tidak mampu menggerakan anggota tubuh (patah tulang/lumpuh)
3. Penurunan kesadaran
Sukses Jakarta untuk Indonesia!

Repost

“Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setdaprov DKI Jakarta, drg. Iwan Kurniawan, M.Si, menerima Yayasan Autisme Indonesia yang menyampaikan maksud audiensi yaitu memperkenalkan YAI sebagai organisasi payung penyandang autisme di Indonesia, menjelaskan kiprah dan kegiatan YAI terkait penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang autism dan menginformasikan bantuan dari lembaga dari Amerika kepada YAI terkait pelatihan job coach untuk membantu penyandang disabilitas/autisme dalam bekerja. Selain itu YAI ingin mendapat informasi terkait Peraturan Pemerintah Nomor 60 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas (ULD) dan Permenaker Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan.
Melalui audiensi ini YAI berharap dapat berkolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta dalam pengembangan ketenagakerjaan penyandang disabilitas khususnya autism serta menjajaki adanya potensi kerja sama antara pemprov DKI Jakarta dengan YAI ataupun mitra yang bekerja sama dengan YAI.
Yayasan Autisma Indonesia (YAI) didirikan di Jakarta oleh lima dokter dan delapan orang tua penyandang Autisma pada tahun 1997, saat jumlah kasus gangguan spektrum Autisma mulai meningkat di Indonesia, sementara informasi mengenai diagnosis dan perawatan masih sulit diperoleh dan pusat terapi serta pendidikan inklusif juga sangat terbatas.
Audiensi dihadiri perwakilan dari PD/UKPD: BPSDM, BKD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas PORA, Dinas Kebudayaan, Dinas Perhubungan, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi, Biro Perekonomian dan Keuangan.
Kesimpulan dan rekomendasi dari Audiensi:
1. Seluruh Perangkat Daerah peserta rapat mendukung adanya kolaborasi dengan pihak YAI sesuai aturan dan ketentuan;
2. Yayasan Autisma Indonesia (YAI) pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan selanjutnya, dapat melakukan koordinasi langsung dengan Perangkat Daerah/UKPD terkait kebutuhannya;
3. Dinas Sosial agar menindaklanjuti usulan penyusunan Rapergub Pelaksanaan Perda Nomor 4 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.”

Dalam rangka mewujudkan perlindungan sosial diperlukan data terpadu tentang kesejahteraan sosial yang menjadi dasar acuan dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Data terpadu berperan penting dalam upaya percepatan penanganan kemiskinan, karena merupakan instrumen utama yang digunakan untuk menentukan sasaran berbagai program perlindungan sosial, khususnya penerima manfaat bansos. Untuk mendukung upaya percepatan tersebut, data terpadu harus selalu termutakhirkan dengan baik dan valid agar perannya sebagai sumber data dapat diandalkan.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. DTKS dijadikan data acuan dalam program penanganan fakir miskin dan penyelengaraan kesejahteraan sosial. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin mengamanatkan bahwa DTKS digunakan sebagai dasar dalam penentuan sasaran penerima manfaat program perlindungan sosial, baik dari Pemerintah Pusat maupun Daerah.

Demi terlaksananya penanganan fakir miskin dalam rangka pemberian bantuan sosial kepada fakir miskin yang optimal, efektif dan efisien yang dilaksanakan instansi pemerintah, perlu ditinjau ulang dari segi penetapan penerima bantuan sosial oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota/Kabupaten yang bersumber dari DTKS pada Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) serta perlu dilaksanakan proses monitoring dan evaluasi terhadap penerima bantuan sosial yang tidak layak guna dilakukan graduasi mandiri dan sejahtera, sehingga menghasilkan pemberian bantuan sosial yang tepat sasaran.
Untuk optimalisasi pelaksanaan pendataan Penerima Bantuan Sosial diperlukan akurasi data untuk menjamin kepastian hukum pelaksanaan pendataan penerima bantuan sosial perlu dibentuk Tim Koordinasi Akurasi Data Penerima Bantuan Sosial. Untuk itu pada tanggal 14 Februari 2023, telah ditetapkan dan disahkan Keputusan Sektretaris Dearah Provinsi DKI Jakarta Nomor 24 Tahun 2023 tentang Tim Koordinasi Akurasi Data penerima Bantuan Sosial oleh Pj. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Selamat Memperingati Hari Perempuan Internasional, 8 Maret 2023.
Pada tahun ini, Peringatan Hari Perempuan Internasional mengusung tema "DigitALL: Innovation and technology for gender equality" atau "DigitALL: Inovasi dan teknologi untuk kesetaraan gender".
Dilansir dari situs unwomen.org, tema ini bermakna pentingnya inovasi dan perubahan teknologi, dan pendidikan di era digital untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan bagi perempuan".

Pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023, Biro Kesejahteraan Sosial menerima Audiensi Wahana Visi Indonesia.
Dalam rapat tersebut, dibahas beberapa rencana pelaksanaan program oleh Wahana Visi Indonesia yang memerlukan kolaborasi dan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Upaya pelatihan kesiapsiagaan bencana, pengembangan wilayah peduli anak, pengelolaan sampah padat dan peningkatan kapasitas Panti Rehabilitasi Sosial Bina Remaja merupakan beberapa program kegiatan yang dikerjasamakan oleh Wahana Visi Indonesia.