Gnpk RI Pusat

sasi sempalan atau pecahan dari organisasi manapun yang sejenis, dan murni hasil ijtihad dan buah karya para aktifis antikorupsi dari berbagai kalangan ;

GNPK-RI memiliki legal standing lengkap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pedoman organisasi yang jelas dan transparan, sehingga seluruh pengurus dan anggota GNPK-RI dalam mengelola dan melaksanakan tugas-tugas organisasi diwajibkan mematuhi ketentuan peraturan organisasi yang seluruhnya berdasarkan konsideran peraturan perundang-undangan yang berlaku. GNPK-RI di Indonesia hanya ada satu dibawah kepemimpinan H.M.Basri Budi Utomo ( Masa bakti : 2014 - 2019 ) ;
Kepengurusan dan keanggotaan GNPK-RI secara nasional direkrut dari seluruh kekuatan elemen masyarakat biasa / wartawan / budayawan / LSM, PNS, Polisi, Jaksa, Hakim, TNI, Pengusaha, Anggota Dewan / politisi, Kepala Daerah, akademisi, profesional, praktisi hukum, mahasiswa, tokoh pemuda dan pemuka agama, tanpa membedakan agama, suku, ras dan gender, selama yang bersangkutan memiliki komitmen dan kepedulian yang sama untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi secara kolosal, guna mempersempit ruang gerak koruptor yang saat ini masih mendominasi kepemimpinan di Republik Indonesia. GNPK-RI dikelola dengan managemen profesional dan menggunakan aplikasi data base keanggotaan dan kepengurusan, administrasi, pembukuan keuangan termasuk pendataan agenda sosialisasi pencegahan korupsi dan inventarisasi kasus-kasus korupsi yang akan ditindaklanjuti untuk mendapatkan kepastian hukum. Kode etik GNPK-RI mewajibkan seluruh pengurus dan anggotanya, menggunakan atribut dan tanda pengenal khusus yang dibuat untuk melaksanakan tugas-tugas organisasi, baik internal maupun eksternal. Pelaksanaan tugas-tugas organisasi dalam sosialisasi pencegahan korupsi maupun pemberantasan korupsi diatur sangat jelas didalam standar operasional prosedur (SOP) GNPK-RI, sehingga apabila terjadi adanya pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan SOP, maka akan dikenakan sangsi yang berakibat pada diberhentikannya pengurus ybs. Untuk mewujudkan tujuan perjuangannya, maka GNPK-RI akan memberikan pembekalan terhadap setiap pengurus dan anggotanya dengan pendidikan latihan khusus dan sertifikasi keahlian pengurus, sehingga dalam mengelola dan melaksanakan tugas-tugas organisasi dapat dilakukan secara profesional dan maksimal. Untuk mempercepat tujuan perjuangannya, maka GNPK-RI memiliki media publik sendiri sebagai corong dan publikasi perjuangan, baik media sosial FB, twitter dan website, poster, leaflet / pamflet, stiker, spanduk, baliho, media cetak (Tabloid bulanan Suara Mereka dan Majalah Delik Hukum sebagai media target operasional), Live streaming Radio FM dan Televisi. Sejak dideklarasikan, GNPK-RI berhasil membangun jaringan diseluruh Indonesia, dengan terbentuknya kepengurusan ditingkat wilayah sebanyak 27 Propinsi dan kepengurusan ditingkat daerah sebanyak 123 Kabupaten / Kota, dengan target akhir tahun 2016 sudah terbentuk jaringan di 34 propinsi dan 500 kabupaten / kota ;

GNPK-RI pada tanggal 09 Desember 2016 akan melaksanakan Rakernas Akbar untuk pertama kalinya yang dihadiri pengurus GNPK-RI dari seluruh Indonesia, sebagai wujud persatuan dan kesatuan bangsa secara nyata dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi secara nasional demi mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Eksistensi GNPK-RI bukan sebagai musuh siapapun, namun Koruptor dipastikan akan menjadi musuh utama GNPK-RI dan seluruh rakyat indonesia ;

Bagi seluruh anak bangsa yang berasal dari manapun dan ingin memberikan konstribusi untuk bergabung sebagai anggota / pengurus dan/atau membentuk kepengurusan ditingkat propinsi / kabupaten / kota, silahkan lakukan pendaftaran di situs resmi www.gnpk-ri.com ;