Saluran Pemilu

https://youtu.be/zuNaaaHtb4k

Persiapan Upacara HUT RI 75 (new normal) Persiapan Upacara HUT RI 75 (new normal)

Bonus Atlet Asean Games 2018 di Saluran Pemilu - http://saluranpemilu.com/bonus-atlet-asean-games-2018/

💌BOUS SI GMS💌Presiden Jokowi memberikan apresiasi dan bonus kepada atlit yang mendapatkan Medali mas, Perak dan Perunggu, atas prestasi yang telah diraih semua tlit di ven sian Games 2018.Pemberian bonus secara langsung kepada para atlet Indonesia peraih sian Games 2018 secara terbuka dibuktikan dengan pemberian langsung Buku Rekening. Salute!!! Semoga bisa terus memotivasi para atlet kita.😍🇲🇨TetapJokowisianGames2018PrestasiBangsa
A post shared by Saluran Pemilu () on Sep 1, 2018 at 10:31pm PDT

Bonus Atlet Asean Games 2018 - Saluran Pemilu 💌BOUS SI GMS💌Presiden Jokowi memberikan apresiasi dan bonus kepada atlit yang mendapatkan Medali mas, Perak dan Perunggu, atas prestasi yang

Pemimpin yang optimis dan pesimis di Saluran Pemilu - http://saluranpemilu.com/pemimpin-yang-optimis-dan-pesimis/

Jelas Siapa yg Optimis dan siapa yg Pesimis.
A post shared by Saluran Pemilu () on Sep 1, 2018 at 10:48pm PDT

Pemimpin yang optimis dan pesimis - Saluran Pemilu Jelas Siapa yg Optimis dan siapa yg Pesimis. A post shared by Saluran Pemilu () on Sep 1, 2018

Jokowi : Jangan saling mencela dan mencemooh di Saluran Pemilu - http://saluranpemilu.com/jokowi-jangan-saling-mencela-dan-mencemooh/

Harus Optimis dan positive thinking menatap masa depan bangsa penuh keyakinan.
A post shared by Saluran Pemilu () on Sep 1, 2018 at 11:59pm PDT

Jokowi : Jangan saling mencela dan mencemooh - Saluran Pemilu Harus Optimis dan positive thinking menatap masa depan bangsa penuh keyakinan. A post shared by Saluran Pemilu () on

Apa itu Hitung cepat atau quick count? di Saluran Pemilu - http://saluranpemilu.com/apa-itu-hitung-cepat-atau-quick-count/
Apa itu Hitung cepat atau quick count?

Hitung cepat atau quick count sejumlah lembaga survei telah dipublikasikan beberapa jam setelah pemungutan suara Pilkada serentak 2018.
Gimana nih, jagoannya pada menang apa kalah? 😋
Mungkin ada yg berpikir, “Yaelah baru quick count, masih bisa berubah hasilnya di real count!” 😒
Metode Quick Count adalah metode yang terukur dan juga teruji secara ilmiah. Dengan asumsi pengambilan sampel yang tepat, metode quick count bisa memprediksi karakter populasi dengan tingkat akurasi yg tinggi.
Justru kalau hasil real countnya menyimpang jauh dari quick count, real countnya patut dicurigai.
Kalo kita mau lihat sejarah perhitungan quick count dari pemilu-pemilu yang udah pernah kita jalani sebelumnya, kita bisa melihat bahwa lembaga-lembaga survei yang sudah berpengalaman telah merepresentasikan perbandingan data yang sangat konsisten dan juga cukup akurat antara quick count dan real count dari waktu ke waktu.
Oke! Selamat bertugas ya buat gubernur, bupati dan walikota terpilih. 🙏

Apa itu Hitung cepat atau quick count?

Cagub pemenang pilkada 2018 versi quick count KPU di Saluran Pemilu - http://saluranpemilu.com/cagub-pemenang-pilkada-2018-versi-quick-count-kpu/
Cagub pemenang pilkada 2018 versi quick count KPU
Komisi Pemilihan Umum (KPU) hampir menyelesaikan proses perhitungan cepat atau quick count Pilkada Serentak 2018. Dari 17 Provinsi yang menggelar Pilkada, hanya Papua yang belum semua wilayahnya menggelar pemungutan suara.
Berikut ini, daftar pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang unggul versi quick count KPU seperti dilansir infopemilu.kpu.go.id, Jumat (29/6/2018):

1. Bali
Wayan Koster-Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati 57.62% atau 1.211.556 suara per suara masuk 100%.
2. Jawa Barat
Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum 33.15% atau 6.743.430 suara per suara masuk 94.22%.
3. Jawa Tengah
Ganjar Pranowo-Taj Yasin 58.80% atau 10.199.721 suara per suara masuk 98.90%.
4. Jawa Timur
Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak 53.73% atau 10.044.129 suara per suara masuk 96.91%.
5. Kalimantan Barat
Sutarmidji-Ria Norsan 51.95% atau 1.283.968 suara per suara masuk 96.43%.


1 of 3

6. Kalimantan Timur

Isran Noor-Hadi Mulyadi 31.24% atau 407.616 suara per suara masuk 97.85%.
7. Lampung
Arinal Djunaidi-Chusnunia 37.83% atau 1.532.323 suara per suara masuk 98.99%.
8. Maluku
Murad Ismail-Barnabas Orno 40.12% atau 253.981 suara per suara masuk 77.67%.
9. Maluku Utara
Ahmad Hidayat Mus-Rivai Umar 31.94% atau 176.019 suara per suara masuk 99.49%.
10. Nusa Tenggara Barat
Zulkieflimansyah-Sitti Rohmi Djalilah 31.69% atau 802.437 suara per suara masuk 99.28%.


2 of 3

11. Nusa Tenggara Timur

Viktor Bungtilu Laiskodat-Josef Adreanus Nae Soi 35.20% atau 743.708 suara per suara masuk 88.48%.
12. Riau
Syamsuar-Edy Nasution 39.03% atau 773.959 suara per suara masuk 94.02%.
13. Sulawesi Selatan
Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman 43.68% atau 1.769.820 suara per suara masuk 95.11%.
14. Sulawesi Tenggara
Ali Mazi-Lukman Abunawas 43.55% atau 462.309 suara per suara masuk 94.34%.
15. Sumatera Selatan
Herman Deru-Mawardi Yahya 35.91% atau 1.219.591 suara per suara masuk 90.14%.
16. Sumatera Utara
Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah 57.86% atau 3.037.744 suara per suara masuk 92.08%.


Cagub pemenang pilkada 2018 versi quick count KPU

Cagub pemenang pilkada 2018 versi quick count KPU - Saluran Pemilu Cagub pemenang pilkada 2018 versi quick count KPU Komisi Pemilihan Umum (KPU) hampir menyelesaikan proses perhitungan cepat atau quick count Pilkada Serentak

Pendukung Jokowi Lebih Banyak Pilih Khofifah-Emil daripada Gus Ipul-Puti di Saluran Pemilu - http://saluranpemilu.com/pendukung-jokowi-lebih-banyak-pilih-khofifah-emil-daripada-gus-ipul-puti/
Pendukung Jokowi Lebih Banyak Pilih Khofifah-Emil daripada Gus Ipul-Puti
JAKARTA, KOMPAS.com – Pendukung Presiden Joko Widodo disebut lebih banyak mendukung pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak dibanding Saifullah Yusuf (Gus Ipul)-Puti Guntur Soekarno dalam Pilkada Jawa Timur 2018.

Hal itu diketahui dalam survei Poltracking Indonesia terkait Pilkada Jawa Timur yang dirilis di di Hotel Sari Pan Pacific di Jakarta, Minggu (18/3/2018).
Awalnya, Poltracking lebih dulu menanyakan ke pemilih di Jawa Timur siapa calon presiden yang akan mereka pilih pada Pilpres 2019.
Sebanyak 58,5 persen menyatakan akan memilih Jokowi, sedangkan 20,1 persen memilih Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
Dari pemilih Jokowi tersebut, sebanyak 48,8 persen mengaku memilih Khofifah-Emil.
“Sedangkan 38 persennya memilih Gus Ipul-Puti,” kata Hanta.
Padahal, PDI-P dan PKB yang mengusung Gus Ipul-Puti merupakan parpol pendukung pemerintahan Jokowi. Dua parpol lain yang juga mengusung Gus Ipul-Puti adalah Gerindra dan PKS.
Adapun Khofifah-Emil diusung oleh Partai Demokrat, Golkar, Nasdem, PPP, Hanura, dan PAN.
Di sisi lain, dari 20,1 persen pemilih Prabowo, justru lebih banyak memilih pasangan Gus Ipul-Puti.
“Sebanyak 47,7 persen (dari 20,1 persen) pemilih Prabowo memilih Gus Ipul-Puti. Sedangkan 40,5 persennya memilih Khofifah-Emil,” lanjut Hanta.
Survei yang dilakukan Poltracking Indonesia menggunakan metode stratified multistage random sampling dengan jumlah responden 1.200 dan margin of error 2.83 persen serta tingkat kepercayaan 95 persen.

Survei dilakukan di 29 kabupaten dan 9 kota di Jawa Timur. Survei ini dilakukan pada 6-11 Maret.

Deklarasi Kampanye Damai Jawa Timur di Saluran Pemilu - http://youtu.be/Q6_1azGw5fs

Empat Pasangan Calon Pilgub Jabar 2018 di Saluran Pemilu - http://saluranpemilu.com/empat-pasangan-calon-pilgub-jabar-2018/
BANDUNG,(PR).- Empat bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat 2018-2024‎ resmi ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar sebagai pasangan calon. Hal itu seiring dengan hasil keputusan rapat pleno terbuka pengumuman pasangan calon pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jabar 2018 di Aula Setia Permana, KPU Jabar, Jalan Garut, Kota Bandung, Senin, 12 Februari 2018.
Keempat pasangan calon tersebut yaitu pasangan Rindu, Ridwan Kamil- Uu Ruzhanul Ulum yang diusung oleh NasDem, PPP, PKB dan Hanura, pasangan calon 2 DM Deddy Mizwar, Dedi Mulyadiyang didukung oleh Golkar dan Demokrat.
Kemudian pasangan calon Asyik Sudrajat-Ahmad Syaikhu yang diusung oleh PKS, PAN, dan Gerindra, serta Pasangan Hasanah Hasanuddin dan Anton Charliyan yang didukung oleh PDIP.
Adapun pengumuman penetapan pasangan calon tersebut dihadiri oleh masing-masing perwakilan tim kampanye empat pasangan calon. Tentunya selama pengumuman tersebut situasi dan kondisi di KPU berjalan lancar dan aman, terlebih semua pasangan calon dinyatakan lolos.
Meski demikian, ada beberapa catatan Bawaslu Jabar yang diungkapkan Ketua Bawaslu Jabar Harminus Koto pada kesempatan tersebut, yaitu perihal pengajuan cuti dan pengunduran pasangan calon, tiga hari setelah penetapan sebelum kampanye. Selain itu dia juga menyampaikan terkait bertebarannya alat sosialisasi di area publik.
“Bawaslu hanya ingin konfirmasi. Pertama terkait pihak ketiga, soal batas waktu penerbitan cuti dan pengunduran diri. Kalaulah batas waktu terlewatkan tentu harus ada antisipasi dari KPU, jangan sampai pasangan calon statusnya jadi TMS (Tidak memenuhi Syarat),” ujar Harminus.

Diakui dia, pihaknya beru menerima laporan cuti dari Deddy Mizwar saja, sementara calon lainnya seperti Ridwan Kamil, Uu, Hasanuddin, Anton, Ahmad Syaikhu dan Dedi Mulyadi belum mereka terima.‎ Sementara itu, izin cuti harus ada sebelum tanggal 15 Februari atau dimulainya kampanye serta untuk pengunduran diri maksimal 28 Mei 2018 ini.
“Artinya ini ada 6 yang belum terkonfirmasi Bawaslu terkait dengan izin cuti ini. Ini kan menyangkut pihak ketiga. Artinya para subjek yang cuti dan mundur itu diserahkan pada lembaga yang bersangkutan,”ujar dia.
‎Sementara itu, Yayat menegaskan terkait izin cuti ternyata ada lima yang memang belum mereka terima. Untuk Deddy Mizwar sudah mereka terima, sementara untuk Dedi Mulyadi memang sudah habis masa akhir jabatannya pada 7 Februari lalu. Untuk Anton dan Hasanuddin paling lambat tanggal 27 Mei.
“Kalau pihak ketiga keliru, ya kordinasi sinergi antar pasangan calon dan instansi yang berkaitan. Kalau tidak membuahkan, nanti akan kordinasi dengan KPU pusat, yang pasti soal ini subtansinya bukan kesalahan calon,”ucap dia.
Soal tiga hari setelah ditetapkan, kata dia, mulai hari ini pasangan calon sudah terikat dengan peraturan kampanye.
“Tetapi nanti kita diskusikan pihak Bawaslu kordinasi terus, pasangan calon sudah mengeluarkan alat sosialisasi meski kampanye belum dimulai. Kalau menurut saya tidak termasuk kampanye karena belum ada nomornya. Bagi kami juga, baligo sudah bantu KPU Jabar dalam sosialisasi pilgub. Itu jd pertimbangan aspek legal,”tutur dia.
‎Sementara itu, tim kampanye Asyik Syahrir menambahkan, pihaknya siap ikuti aturan main di pilgub Jabar. Termasuk menginformasikan bahwa Sudrajat dan Syaikhu sudah mengirimkan salinan izin cuti pada 23 Januari lalu.‎***

14 Partai Peserta Pemilu 2019 di Saluran Pemilu - http://saluranpemilu.com/14-partai-peserta-pemilu-2019/

14 Partai Peserta Pemilu 2019, 4 Partai Baru

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil verifikasi faktual partai politik peserta pemilu 2019.
Dari 16 partai politik yang mendaftar ke KPU, 14 dinyatakan lolos mengikuti tahapan pemilu selanjutnya. Sementara 2 partai lainnya gagal karena tidak memenuhi syarat.
Hasil verifikasi ini disampaikan di Hotel Grand Mercure, Harmoni, Jakarta Pusat, Sabtu (17/2/2018), setelah anggota KPU terlebih dulu rapat pleno terbuka mengenai rekapitulasi nasional hasil verifikasi.

“Menetapkan 14 parpol sebagai peserta pemilu 2019,” ucap komisioner KPU Hasyim Asyari.
Dari 14 parpol yang lolos itu, 10 merupakan partai lama yakni Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Demokrat.
Kemudian Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).



4 Partai Baru

Sejumlah perwakilan partai saat menghadiri Rekapitulasi Nasional Hasil Verifikasi dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2019, Jakarta (17/2). Sebanyak 14 partai politik lolos sebagai peserta Pemilihan Umum 2019.

Sementara 4 lainnya merupakan partai baru yakni Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Berkarya, dan Partai Garuda.
Sedangkan 2 partai yang gagal melaju ke tahapan pemilu 2019 selanjutnya adalah Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Keduanya gagal karena dinyatakan tidak memenuhi syarat.
Berdasarkan hasil ini,PBB dan PKPI sepakat untuk menggugat KPU ke Bawaslu.
“Segera kita akan lakukan gugatan ke Bawaslu, mungkin hari ini, segera kita masukan,” ungkap Sekjen PBB Afriansyah Noor.

Batas biaya kampanye bogor 30 milyar di Saluran Pemilu - http://saluranpemilu.com/batas-biaya-kampanya-bogor-30-milyar/
BOGOR, (PR).- Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Bogor membatasi biaya kampanye Pemilihan Walikota Bogor atau Pilwalkot Bogor 2018. Biaya kampanye dibatasi maksimal Rp30 miliar. Angka pembatasan ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan usulan para bakal calon peserta. Sebelumnya, para bakal calon peserta mengusulkan biaya kampanye Rp50 miliar per pasangan.
Ketua KPUD setempat Undang Suryatna menegaskan batas maksimal biaya kampanye itu berdasarkan kesepakatan seluruh peserta Pilwalkot Bogor 2018. “Jumlah tersebut berdasarkan kemampuan para peserta. Kita juga mempertimbangkan kesanggupan anggaran (KPUD),” katanya, Minggu, 11 Februari 2018.
Undang menyebutkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerahnya yang dialokasikan untuk kebutuhan KPU sebesar Rp 37.9 miliar. Dia mengatakan alokasi tersebut diasumsikan untuk membiayai tahapan Pilwalkot Bogor 2018 dengan jumlah peserta tujuh pasangan.
Dengan jumlah peserta hanya empat pasang pada Pilwalkot Bogor 2018 kali ini, Undang memperkirakan kebutuhan kampanye para calon bisa dibantu KPUD. Ia mengakui estimasi biaya kampanye Pilwalkot Bogor 2018 sebelumnya lebih besar yakni mencapai Rp45 miliar per pasangan.

KPUD menurutnya akan membiayai kebutuhan kampanye yakni, iklan di media massa, pembuatan alat peraga dan bahan peraga kampanye. Dari batas maksimal biaya tersebut, Undang mengakui biaya terbesar digunakan para peserta untuk pembuatan bahan kampanye lainnya. Bahan kampanye lainnya ini seperti seragam, gelas, dan sebagainya. Perkiraan biayanya mencapai Rp22 miliar.
Lebih lanjut, Undang meminta seluruh pasangan calon peserta Pilwalkot Bogor 2018 mengikuti arahan KPUD yang akan mengawasi penggunaan biaya tersebut sesuai batas maksimalnya. “Mereka membuat rekening khusus yang harus dilaporkan sehari sebelum kampanye dan setelah kampanye,” katanya.
Diberitakan sebelumnya, seluruh bakal calon peserta Pilwalkot Bogor 2018 lulus pemeriksaan kesehatan. Komisi Pemilihan Umum Daerah setempat menyatakan mereka masih bisa diganti hingga 30 hari sebelum pemungutan suara apabila peserta mengalami halangan tetap.
“Kesimpulan yang dibuat ini merupakan hasil pleno dari tim dokter yang melibatkan sejumlah ahli di bidangnya,” kata Ketua KPUD Kota Bogor Undang Suryatna dalam konferensi pers di kantornya, Selasa, 16 Januari 2018.
Penggantian setelah ditetapkan sebagai peserta atau calon walikota dan wakil walikota dalam Pilkada Serentak, kata Undang, hanya berlaku apabila yang bersangkutan mengalami halangan tetap seperti sakit parah dan meninggal dunia. Apabila peserta berhalangan kurang dari satu bulan sebelum hari pencoblosan maka namanya tidak bisa digantikan sehingga batal.***