Soegeng Sarjadi Syndicate

Evaluasi Akhir Tahun 2014: TAHUN AROGANSI POLITIK
[on YouTube] http://youtu.be/AF7m0IGb7OE

menghadirkan narasumber:
- Sukardi Rinakit, Ph.D (Chairman SSS)
- Toto Sugiarto (Peneliti Senior SSS)
- Muhamad Dahlan (Peneliti Senior SSS),
moderator: Y. Ari Nurcahyo (Executive Director SSS)

SSS - Evaluasi Akhir Tahun 2014: Tahun Arogansi Politik Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) mengadakan diskusi Evaluasi Akhir Tahun 2014 berjudul “Tahun Arogansi Politik”, menghadirkan narasumber: Sukardi Rinakit, Ph....

CATATAN PENTING KURS
Wakil Presiden Jusuf Kalla memprediksi, pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Amerika Serikat membuat sejumlah mata uang negara lain melemah. Pertumbuhan ini pasti akan menemukan batasnya. Saat hal itu terjadi, JK memperkirakan bahwa rupiah akan menemukan angka stabilitas baru di level Rp 12.500 per dollar AS. Batas pertumbuhan ekonomi AS juga ada. Dia tumbuh 4 persen. Kalau AS tumbuh, tentu impor akan naik. Apabila impor Amerika Serikat naik, Kalla memperkirakan bahwa Tiongkok akan mulai memasukkan produknya ke Negeri Paman Sam. Sementara itu, bahan-bahan mentah yang dimiliki Tiongkok sebagian besar dari Indonesia.
[simak selengkapnya] http://cps-sss.org/index.php/news/our-stand/99-catatan-penting-kurs

Catatan Penting Kurs Supports the democratisation process of the country. Offers profile, staff, list of publications and political risks news.

Press Release
2014: Tahun Arogansi Politik

Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) mengadakan diskusi Evaluasi Akhir Tahun 2014 berjudul “Tahun Arogansi Politik”,
menghadirkan narasumber: Sukardi Rinakit, Ph.D (Chairman SSS), Toto Sugiarto (SSS), Muhamad Dahlan (SSS),
moderator Y. Ari Nurcahyo (Executive Director SSS),
Rabu, 17 Desember 2014,
bertempat di Paseban Soegeng Sarjadi, Wisma Kodel, Jakarta.

Berikut executive summary dari hasil kajian kami;


Tahun 2014 merupakan tahun arogansi politik. Kajian Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) menengarai arogansi politik muncul dalam beberapa hal. Perselisihan di parlemen antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang mendukung pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Koalisi Merah Putih (KMP) yang mendukung pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Perselisihan yang sampai saat ini sepenuhnya belum bisa didamaikan merupakan episode persaingan politik lanjutan dari kontestasi pemilihan presiden (pilpres) 2014.

Politik gaduh, berisik, karena parliament looks more noise than voice. Terbelahnya parlemen itu jelas merugikan rakyat, karena hanya berkutat dalam konflik. Arogansi politik di parlemen membuat fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran sejauh ini nyaris tidak bisa berjalan semestinya. Parlemen terlihat lebih mengedepankan kepentingan kelompok daripada kepentingan negara. Dan ironisnya, keterbelahan DPR juga sempat melahirkan DPR Tandingan. Masing-masing merasa sebagai pihak yang paling memiliki legitimasi. Bentuk arogansi politik yang dipertontonkan elite politik di DPR.
[selengkapknya] http://cps-sss.org/index.php/publikasi/press-release/98-2014-tahun-arogansi-politik

cps-sss.org

MENCERMATI PELEMAHAN RUPIAH
Kurs Rupiah terus melemah. Dalam transaksi di pasar uang, kemarin (per 15 Desember 2014), nilai tukar Rupiah ditutup pada posisi 12.714 per Dollar AS. Angka tersebut merupakan yang terendah sejak 24 Agustus 1998 (Koran Tempo, 16/12/2014). Bank Indonesia sudah melakukan intervensi di pasar uang. Pemerintah telah melakukan beberapa langkah antara lain merancang instrumen fiskal sebagai insentif bagi perusahaan asing agar mau menyimpan keuntungannya di Indonesia. Pemerintah dan Bank Indonesia harus bekerjasama mengatasi masalah ini.

Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, Senin, di Kantor Wakil Presiden menyatakan, tidak banyak kebijakan yang dapat diambil terkait pelemahan nilai tukar Rupiah tersebut (Kompas, 16/12/2014). Menurutnya, ini karena pelemahan itu lebih disebabkan kembalinya modal berupa Dollar AS ke Amerika Serikat karena iklim investasi di sana membaik. Pelemahan juga disebabkan perusahaan-perusahaan di Indonesia yang menukar Rupiah ke Dollar AS dalam jumlah banyak untuk membayar utang.

[selengkapnya] http://cps-sss.org/index.php/news/our-stand/97-mencermati-pelemahan-rupiah

Mencermati Pelemahan Rupiah Supports the democratisation process of the country. Offers profile, staff, list of publications and political risks news.

BENCANA DAN HADIRNYA NEGARA
Kabar duka datang dari Banjarnegara. Bencana longsor besar telah mengubur Dusun Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Sampai tulisan ini disusun, seperti dilaporkan Kompas (15/12/2014), petugas telah menemukan 39 jasad korban meninggal...

Bencana dan duka setiap saat bisa melanda warga di penjuru nusantara. Mengingat posisi bangsa ini yang rawan bencana, maka diperlukan sikap arif dalam mengelola relasi antara manusia dan alam sekitarnya. Di sini, sikap kewaspadaan harus dikedepankan agar hal seperti itu tidak terulang memakan korban. Pada titik inilah kemampuan pemerintah untuk melakukan perbaikan sistem mitigasi bencana diuji. Dengan sistem yang baik, peringatan dini akan terjadinya bencana merupakan salah satu bentuk kehadiran negara dalam upaya melindungi warganya dari ancaman bahaya.
[simak selengkapnya]
http://cps-sss.org/index.php/news/our-stand/96-bencana-dan-hadirnya-negara

Bencana dan Hadirnya Negara Supports the democratisation process of the country. Offers profile, staff, list of publications and political risks news.

DOMINASI OLIGARKI POLITIK
Meski sudah 16 tahun usia Reformasi, tapi sistem oligarki hingga kini masih terus mendominasi praktik politik di Indonesia. Partai politik yang menjadi salah satu sendi kehidupan politik dikendalikan segelintir elite partai. Akibatnya, kemajuan demokrasi saat ini berjalan lambat.

[simak selengkapnya]
http://cps-sss.org/index.php/news/our-stand/95-dominasi-oligarki-politik

Dominasi Oligarki Politik Supports the democratisation process of the country. Offers profile, staff, list of publications and political risks news.

Pernyataan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Moqodaas, bahwa korupsi di negeri ini telah menyeret 10 orang rektor universitas negeri dan 200 orang bergelar doktor. Busyro Muqodaas yang 10 Desember 2014 ini habis masa baktinya sebagai komisioner KPK menyatakan itu dalam acara talkshow bersama tokoh budaya Kotagede di Grha Sabha Pramana Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta (9/12/2014).
[selengkapnya] http://cps-sss.org/index.php/news/our-stand/94-membidik-koruptor-muda-terpelajar

Membidik Koruptor Muda & Terpelajar Supports the democratisation process of the country. Offers profile, staff, list of publications and political risks news.

KORUPSI DALAM NILAI GUNA EKONOMI
Korupsi tidak hanya terjadi di kalangan elite penguasa, tetapi telah menyebar hingga lingkup keluarga. Sejumlah kasus bahkan menunjukkan, keluarga menjadi salah satu mata rantai dalam tindak pidana korupsi. Nilai-nilai sosial yang hidup di keluarga dan selama ini menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara akan rusak dan susah diperbaiki. Keterlibatan keluarga dalam korupsi semakin mempercepat mengoyak budaya Indonesia yang punya karakter seperti memberikan sedekah sosial, tolong-menolong dalam keikhlasan, dan kohesi sosial masyarakat yang plural.

Persepsi ini juga terbaca dari Indeks persepsi korupsi Indonesia tahun 2014 berada di peringkat ke-107 dari 175 negara dengan indeks 34. Posisi ini sedikit meningkat dibandingkan dengan tahun 2013 yang berada di peringkat ke-114 dengan indeks 32. Namun, indeks Indonesia itu berada di bawah rata-rata indeks dunia yang ada di angka 43 dan juga di bawah rata-rata indeks negara ASEAN yang ada di angka 39.

Dari sisi nilai guna ekonomi, korupsi menciptakan harga pada barang atau jasa di atas harga rata-rata yang seharusnya. Fleksibilitas pembentukan harga barang dan jasa terinjeksi nilai yang tidak memiliki guna ekonomi. Injeksi harga yang tidak memiliki nilai guna ekonomi ini membentuk harga barang dan jasa yang diproduksi di Indonesia. Karena tidak memiliki nilai guna, maka seluruh output barang dan jasa sulit berdaya saing tinggi di pasar internasional. (Muhamad Dahlan)

http://cps-sss.org/index.php/news/our-stand/92-korupsi-dalam-nilai-guna-ekonomi

Korupsi Dalam Nilai Guna Ekonomi Supports the democratisation process of the country. Offers profile, staff, list of publications and political risks news.

"Jokowi-SBY: Dukung Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara Langsung"

Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mempertegas kemungkinan tetap diimplementasikannya Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Kedua tokoh bangsa tersebut dengan tegas mendukung pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung oleh rakyat. "Kami punya posisi yang sama, sama-sama mengawal Perppu supaya bisa diterima DPR RI," ucap SBY (Kompas.com, 8/12/2014).

Senada dengan SBY, Ketua Umum PAN Hatta Rajasa menyatakan dukungan terhadap pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara langsung. Dengan demikian sikap anggota Koalisi Merah Putih (KMP) dalam kasus pemilihan gubernur, bupati, dan walikota ini terpecah.

Dilihat petanya, jumlah kursi DPR pendukung pemilihan langsung mendominasi dibanding pendukung pemilihan oleh DPRD. Jumlah kursi DPR pendukung pemilihan langsung sebesar 356 kursi (63,57 persen). Mereka terdiri dari PDIP 109 kursi, Partai Demokrat 61 kursi, PKB 47 kursi, Partai Nasdem 36 kursi, Partai Hanura 16 kursi, PPP 39 kursi, dan PAN 48 kursi.

Sementara jumlah kursi DPR pendukung pemilihan oleh DPRD sebesar 204 kursi (36,43 persen). Mereka berasal dari Partai Golkar 91 kursi, Partai Gerindra 73 kursi, dan PKS 40 kursi.

Dalam munasnya di Bali, Partai Golkar sudah memutuskan untuk menolak Perppu nomor 1 Tahun 2014. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie sebagai sesuai keinginan Koalisi Merah Putih.

Dengan keputusannya untuk menolak pilkada langsung, Aburizal membawa Partai Golkar ke posisi sulit. Rakyat pada dasarnya menginginkan tetap berpartisipasi langsung dalam pemilihan gubernur, bupati, walikota. Artinya, keputusan Aburizal, membawa Partai Golkar berseberangan dengan rakyat. Partai warisan Orde Baru ini terancam semakin tidak pop**ar di mata pemilih.

Namun demikian, terjadi perpecahan di tubuh Partai Golkar. Muncul Partai Golkar hasil Munas Ancol. Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Ancol, Agung Laksono, menyatakan dukungannya pada Perppu Nomor 1 Tahun 2014, yang artinya mendukung pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung. (Toto Sugiarto)

http://cps-sss.org/index.php/news/our-stand/91-jokowi-sby-dukung-pemilihan-gubernur-bupati-dan-walikota-secara-langsung

Jokowi-SBY: Dukung Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara Langsung Supports the democratisation process of the country. Offers profile, staff, list of publications and political risks news.

GOLKAR YANG TERBELAH
Partai Golkar dipastikan memiliki dua kepengurusan yaitu kepengurusan hasil Musyawarah Nasional (Munas) IX di Bali yang digelar pekan lalu dan Munas IX di Ancol, Jakarta (Kompas, 8/12/2014). Dalam munas di Bali, Aburizal Bakrie terpilih sebagai ketua umum. Sementara munas di Ancol yang terpilih sebagai ketua umum adalah Agung Laksono. Munas kubu Agung Laksono ini dilaksanakan lebih cepat dari rencana semula, pertengahan Januari 2015. Kedua kubu saling mengklaim bahwa kepengurusan mereka yang paling sah. Golkar kini terbelah.

Selain memilih Aburizal Bakrie sebagai ketua umum, munas di Bali juga memecat kader yang berseberangan dengan Aburizal. Kader-kader ini memilih berkubu dengan Agung Laksono. Tidak hanya itu, munas di Bali juga menegaskan posisi Golkar yaitu tetap di Koalisi Merah Putih (KMP), dan menolak Perppu Pilkada. Sementara kubu Agung Laksono melihat munas di Bali ilegal. Munas di Ancol menegasikan keputusan-keputusan munas di Bali, seperti menolak pemecatan kader, mendukung Perppu Pilkada, dan akan membawa Golkar mendukung pemerintah.


Terhadap keterbelahan itu, pemerintah melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Harkristuti Harkrisnowo, seperti dikutip Koran Tempo (8/12/2014), menegaskan bahwa lembaganya belum dapat mengesahkan kepengurusan partai yang masih mengalami konflik internal. Dengan kata lain, pemerintah tidak akan mengesahkan kepengurusan salah satu kubu selama konflik internal masih terjadi. Untuk itu, pilihan yang tersedia pada kedua kubu saat ini adalah berlanjut meneruskan konflik atau menyelamatkan kesatuan partai.

Pilihan seperti itu memang tidak mudah diputuskan dengan segera. Jika kedua kubu masih bersikukuh untuk mempertahankan eksistensi masing-masing, maka melanjutkan konflik adalah pilihan yang bisa dipilih. Hal ini jelas akan merugikan Golkar. Golkar akan larut dalam konflik berkepanjangan. Sementara jika memilih menyelamatkan partai, tidak lain mengharuskan kedua kubu untuk duduk satu meja, mencari titik temu. Masing-masing kubu harus mengedepankan kepentingan partai. Karena jika tidak, yang terhampar di depan adalah keterpurukan Golkar. (Ridho Imawan Hanafi)
http://cps-sss.org/index.php/news/our-stand/90-golkar-yang-terbelah

Golkar yang Terbelah Supports the democratisation process of the country. Offers profile, staff, list of publications and political risks news.

KEPEMIMPINAN (HASTA BRATA) YANG MERAKYAT

Penggunaan teknologi informasi untuk menjalankan sistem pemerintahan secara lebih efisien (e-governance) harus ditopang kepemimpinan transformatif, bukan pemimpin transaksional. Pemimpin transformatif menekankan pelayanan dan melindungi, bukan mengutamakan kekuasaan untuk memerintah (Kompas, 6/12/2014). Hal itu mengemuka dalam diskusi ”Transformasi dan Reformasi Menuju E-Governance” di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.

Diskusi kerja sama Kompas dengan Pemerintah Kabupaten Boyolali ini menghadirkan pembicara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Bupati Boyolali Seno Samodro, Wakil Pemimpin Umum Harian Kompas Rikard Bagun, dan Direktur Eksekutif Soegeng Sarjadi Syndicate Sukardi Rinakit. Diskusi dipandu Pemimpin Redaksi Majalah Gatra Heddy Lugito.

Rikard mengatakan, kepemimpinan transformatif akan melakukan manajemen perubahan, bukan manajemen proyek. Dalam hal ini, perubahan yang dilakukan tidak sekadar dari sistem manual ke digital, tapi mengubah sikap, perilaku, dan pandangan tentang kekuasaan. ”Konsekuensinya pejabat dan birokrat tidak lagi menjadi penguasa, tetapi pelayan.

Sementara e-governance, menurut Sukardi, ada empat. Pertama, masyarakat bisa menuntut atau meminta pelayanan secara langsung kepada pengambil keputusan. Kedua, pemerintah bisa secara cepat merespons dan mengambil keputusan. Ketiga, mendekatkan masyarakat dengan pejabat publik. Keempat, mendekatkan hubungan antarpejabat pemerintah dalam konsep yang lebih luas untuk pelayanan masyarakat.

Tetapi dalam budaya Jawa ada yang disebut Hasta Brata, yakni model kepemimpinan yang didasarkan kearifan lokal dan disimbolkan pada kebesaran alam-semesta, seperti; Surya, Candra, Kartika, Angkasa, Maruta, Samudra, Dahana, dan Bhumi.
(1). Surya (Matahari) memancarkan sinar yang terang sebagai sumber kehidupan. Pemimpin hendaknya mampu menumbuhkan daya hidup rakyatnya untuk membangun bangsa dan negaranya. (2). Candra (Bulan), memancarkan sinar di tengah malam. Seorang pemimpin hendaknya mampu memberi semangat pada rakyatnya ditengah suasana s**a maupun duka. (3). Kartika (Bintang), memancarkan sinar kemilau, berada di tempat tinggi hingga dapat dijadikan pedoman arah, sehingga seorang pemimpin hendaknya menjadi teladan bagi rakyat untuk berbuat baik dan kebaikan. (4). Angkasa (Langit), luas tak terbatas, hingga mampu menampung apa saja yang datang padanya. Prinsipnya seorang pemimpin hendaknya punya ketulusan batin dan kemampuan mengendalikan diri dalam menampung pendapat rakyatnya yang bermacam-macam. (5). Maruta (Angin), selalu ada dimana-mana tanpa membedakan tempat dan selalu mengisi semua ruang yang kosong. Seorang pemimpin hendaknya selalu dekat dengan rakyatnya, tanpa membedakan derajat dan martabatnya. (6). Samudra (Laut), betapapun luasnya, permukaannya selalu datar dan bersifat sejuk menyegarkan. Pemimpin hendaknya bersifat kasih sayang terhadap rakyatnya. (7). Dahana (Api), punya kemampuan membakar semua yang bersentuhan dengannya. Seorang pemimpin hendaknya berwibawa dan berani menegakkan kebenaran secara tegas tanpa pandang bulu. (8). Bhumi (tanah), bersifat teguh dan murah hati. Pemimpin hendaknya bersifat teguh dan murah hati kepada rakyatnya dan tidak boleh mengecewakan kepercayaan yang telah diberikan rakyatnya.

Kepemimpinan Hasta Brata model Jawa berdasarkan kearifan lokal itu layak dikampanyekan lebih bergema untuk para pemimpin sekarang yang umumnya; rakus, tamak, korup, badut, dan transaksional. Monggo Mas Jokowi dan Pak JK.
(FS Swantoro).
http://cps-sss.org/index.php/news/our-stand/89-kepemimpinan-hasta-brata-yang-merakyat

Kepemimpinan (Hasta Brata) Yang Merakyat Supports the democratisation process of the country. Offers profile, staff, list of publications and political risks news.

SISTEM BARU, MAFIA BARU

Berita menarik Jumat, 5 Desember 2014 adalah kunjungan dua menteri anggota kabinet kerja ke kantor surat kabar Kompas. Kedua orang menteri itu adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M Sumarno. Mereka didamping Direktur Utama Pertamina Dwi Soecipto, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi dan Kepala Unit Pengendalian Kerja Kementerian ESDM Widhyawan Prawiraadmaja (Kompas, 5/12/2014).

Para petinggi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini terlibat diskusi menarik terkait dengan rencana pemerintah untuk memberantas mafia migas. Janjinya, pemerintah sedang menyiapkan sistem baru yang lebih transparan untuk mempersempit pergerakan mafia migas. Menurut Menteri BUMN Rini M Sumarno, salah satu cara untuk mencegah praktik mafia meluas adalah dengan melakukan perubahan secara total. Namun dia tidak merinci perubahan total seperti apa yang ia maksud lebih transparan itu.

Sementara itu Menteri ESDM Sudirman Said memberi contoh pengadaan gas untuk Perusahaan Listrik Negara (PLN), seharusnya PLN bisa langsung berhubungan dengan Pertamina dan tidak perlu melalui pihak ketiga. Demikian p**a masalah Petral yang melakukan jual beli minyak dengan pola spot, dimasa datang perlu dipikirkan bagaimana membuat trading dengan pola menengah atau jangka panjang. Petral yang didirikan untuk menjadi salah satu unit bisnis jual beli minyak, justru menangani hampir semua urusan pengadaan barang dan jasa di Pertamina.

Sebenarnya sistem yang berlaku sekarang ini merupakan sistem baru pasca lahirnya UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan PP Nomor 31 Tahun 2003 tentang pengalihan bentuk Pertamina menjadi perusahaan perseroan serta peraturan perundangan lainnya terkait dengan politik energi. Ternyata kurang dari sepuluh tahun sistem baru itu juga diikuti lahirknya mafia baru.

Maka tidak tertutup kemungkinan lahirnya sistem yang lebih baru seperti yang dikemukakan Menteri ESDM Sudirman Said dan Menteri BUMN Rini M Sumarno juga hanya melahirkan mafia yang lebih baru lagi. Oleh karena acapkali pemberlakuan sistem baru bukan hanya tidak konsisten dan tegas tetapi juga tidak diikuti pembersihan agen-agen mafia di kalangan birokrasi pemerintahan itu sendiri. Bahkan dalam proses rancang bangun sistem baru itu sangat dipengaruhi oleh kepentingan swasta asing maupun nasional yang juga adalah para mafia itu sendiri. Itu sebabnya setiap kali ganti sistem menjadi tidak efektif dan merugikan kepentingan nasional.


http://cps-sss.org/index.php/news/our-stand/88-sistem-baru-mafia-baru

Sistem Baru, Mafia Baru Supports the democratisation process of the country. Offers profile, staff, list of publications and political risks news.