Direktorat Jenderal Hortikultura

Selamat Memperingati Kenaikan Yesus Kristus

Kenaikan-Nya adalah bukti bahwa ada kemuliaan setelah penderitaan. Semoga damai selalu mengiringi kehidupan kita.

JANGAN RAGUKAN INDONESIA SUDAH SWASEMBADA PANGAN

Surabaya – Pengamat kebijakan publik dan mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, menegaskan bahwa Indonesia saat ini berada dalam kondisi swasembada pangan yang nyata dan tidak perlu diragukan lagi. Menurutnya, berbagai langkah pembenahan sektor pangan yang dilakukan pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian di bawah kepemimpinan Mentan Amran, mulai menunjukkan hasil konkret di lapangan.

“Jangan meragukan bahwa kita sudah swasembada pangan. Faktanya memang kita sedang menuju kondisi yang kuat dan nyata. Petani sekarang happy karena hasil dan perhatian pemerintah mulai dirasakan,” ujar Said Didu dalam Dialog Swasembada Pangan bersama Mentan Amran di Romokalisari, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (13/5/2026).

Said Didu mengatakan, kemandirian pangan hanya bisa dicapai melalui dua langkah utama, yakni memberantas mafia pangan dan meningkatkan harkat serta martabat sektor pertanian. Menurut dia, langkah tersebut saat ini sedang dijalankan secara nyata oleh Mentan Amran.

“Saya hormat betul. Kemandirian pangan intinya ada dua, yaitu hentikan mafia pangan dan naikkan harkat serta martabat pertanian. Dan itu sedang berlangsung sekarang dilakukan oleh Mentan Amran,” katanya.

Ia menilai polemik mengenai swasembada pangan selama ini lebih banyak terjebak pada perdebatan istilah dan diksi, bukan pada substansi utama yang dirasakan masyarakat.

“Intinya sederhana, beras tersedia dan harga tetap terjangkau. Jangan habiskan energi pada perdebatan istilah, tetapi lihat substansi dan kondisi riil di lapangan,” ungkapnya.

Menurut Said Didu, salah satu persoalan utama sektor pangan selama bertahun-tahun adalah ketidaksinkronan data antar lembaga. Karena itu, langkah pemerintah menghadirkan sistem komando satu data dinilai sebagai terobosan penting untuk memperbaiki tata kelola pangan nasional.

“Dulu data sering berbeda-beda antar lembaga dan itu membuka ruang permainan mafia pangan. Sekarang mulai diluruskan melalui komando data satu. Ini langkah penting untuk menutup celah para pemain,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi keberanian pemerintah dalam membenahi rantai distribusi dan tata kelola pangan nasional. Menurut dia, upaya pemberantasan mafia pangan menjadi fondasi penting menuju kemandirian pangan yang berkelanjutan.

Selain itu, Said Didu menilai pendekatan pemerintah saat ini berbeda karena lebih fokus merangsang petani untuk meningkatkan produksi melalui jaminan pendapatan dan penyediaan sarana produksi yang memadai.

“Saya baru kali ini melihat pendekatan yang benar-benar merangsang petani untuk berproduksi. Petani dijamin pendapatannya dan disiapkan sarana produksinya,” ujarnya.

Ia mencontohkan, biaya benih untuk satu hektare sawah relatif kecil dibanding potensi hasil panen yang dapat diperoleh petani. Karena itu, menurut dia, percepatan produksi pangan bukan semata soal menaikkan produktivitas, tetapi juga mempercepat musim tanam.

“Menaikkan produksi pertanian tidak selalu harus menaikkan produktivitas, tetapi mempercepat musim tanam. Saya melihat program pompanisasi sekarang berjalan sangat baik untuk mempercepat tanam di berbagai daerah,” katanya.

Lebih lanjut, Said Didu menilai kondisi geopolitik global dan tekanan ekonomi dunia saat ini membuat ketahanan pangan menjadi faktor penentu stabilitas negara. Karena itu, keberhasilan menjaga pangan nasional harus dipandang sebagai capaian strategis.

“Kalau pangan aman, negara aman. Indonesia sejahtera dan petani tertawa,” katanya.

Ia pun menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto dan Mentan Amran yang dinilai serius menjadikan pangan sebagai prioritas nasional.

“Saya melihat ada niat baik yang kuat untuk negeri ini, terutama di sektor pangan dan penyelamatan aset negara. Ini kebijakan nyata dan langka,” ujarnya.

Menurutnya, selama stok pangan tersedia, distribusi berjalan baik, dan petani mendapatkan manfaat ekonomi, maka masyarakat tidak perlu ragu terhadap arah kebijakan pangan nasional saat ini.

“Sekali lagi, jangan meragukan swasembada pangan Indonesia. Faktanya sedang berjalan dan dirasakan langsung oleh petani,” tutupnya.

PRESIDEN PRABOWO TEGASKAN TANPA PANGAN, TIDAK ADA KEMERDEKAAN!

Cebu — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan isu mendasar yang menentukan keberlangsungan sebuah negara. Dalam pidatonya pada sesi pleno KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Jumat (8/5), Presiden menyampaikan bahwa pangan menjadi fondasi utama bagi kemerdekaan, stabilitas, hingga terciptanya perdamaian.

Menurut Presiden Prabowo, negara harus hadir secara kuat dalam menjaga sektor pangan karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat dan keberlangsungan kehidupan bangsa.

“Tanpa pangan, pada dasarnya tidak ada masyarakat. Tanpa pangan, tidak ada kemerdekaan. Tanpa pangan, tidak ada kedamaian,” katanya.

Presiden Prabowo menekankan bahwa sektor pertanian dan pangan tidak bisa dipandang sekadar sebagai urusan ekonomi, melainkan bagian dari tanggung jawab utama pemerintah. Karena itu, Indonesia terus memperkuat langkah menuju kedaulatan pangan melalui dukungan terhadap sektor pertanian dan keberpihakan kepada petani.

“Pertanian terlalu penting. Ketahanan pangan itu penting. Bagi kami, ini adalah tanggung jawab utama pemerintah, dan pemerintah Indonesia bertekad mengambil tanggung jawab penuh serta kedaulatan penuh atas sektor vital ini,” ungkapnya.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah memiliki peran sentral dalam memastikan ketahanan pangan nasional tetap terjaga, terutama di tengah ketidakpastian global dan ancaman krisis pangan dunia. Menurutnya, sektor pertanian tidak bisa sepenuhnya dilepas kepada mekanisme pasar.

“Ketahanan pangan adalah tentang kepemimpinan pemerintah dan intervensi pemerintah. Indonesia tidak percaya bahwa pertanian hanya boleh diserahkan kepada sektor swasta,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo turut mengingatkan negara-negara ASEAN mengenai ancaman perubahan iklim, termasuk potensi El Nino ekstrem yang dapat mengganggu produksi pangan kawasan. Situasi tersebut, menurutnya, membuat penguatan kerja sama regional di bidang pangan menjadi semakin penting.

“Kita telah diperingatkan oleh organisasi internasional mengenai risiko El Nino ekstrem yang mengintai di depan kita. Dalam situasi ini, ketahanan pangan menjadi semakin mendesak,” ucapnya.

Oleh karena itu, Presiden Prabowo mendorong negara-negara ASEAN memperkuat sinergi dalam pengembangan teknologi pertanian, diversifikasi pangan, serta optimalisasi sistem cadangan pangan kawasan melalui ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR).

“Ini bukan tantangan yang dapat ditangani oleh satu negara saja. ASEAN harus bertindak bersama,” ujarnya.

Presiden Prabowo juga menilai penguatan cadangan pangan lokal menjadi langkah penting untuk meningkatkan kesiapan kawasan dalam menghadapi berbagai ancaman krisis pangan ke depan.

“Kita harus memajukan cadangan pangan berbasis lokal kita,” pungkasnya.

Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo tersebut, Kementerian Pertanian di bawah kepemimpinan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman terus mempercepat berbagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, mulai dari peningkatan produksi, optimalisasi lahan, perbaikan irigasi, modernisasi pertanian, hingga penguatan cadangan pangan pemerintah.

Mentan Amran menegaskan bahwa penguatan sektor pertanian menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas nasional sekaligus menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan ancaman krisis pangan dunia.

“Swasembada adalah kerja terbaik Kabinet Merah Putih dari gagasan besar Presiden Republik Indonesia dan dari keringat petani Indonesia,” ujar Mentan Amran.

Berbagai indikator menunjukkan penguatan signifikan sektor pertanian nasional. Stok cadangan beras pemerintah saat ini tercatat telah melampaui 5 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia merdeka.

“Stok beras kita tertinggi selama merdeka, di atas 5 juta ton. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya,” kata Mentan Amran.

Dari sisi kesejahteraan petani, Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai 125,45 pada Februari 2026, sementara harga pupuk bersubsidi berhasil ditekan hingga turun 20 persen di tengah tren kenaikan harga pupuk global.

Kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian nasional juga terus menguat. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sektor pertanian menyumbang 12,67 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada kuartal I 2026.

Di sektor perdagangan, ekspor produk pertanian segar dan olahan pada Januari–Desember 2025 meningkat 28,26 persen atau naik sebesar Rp166,71 triliun, sementara impor turun 9,66 persen atau menurun Rp41,68 triliun.

Transformasi sektor pertanian juga terus dipercepat melalui hilirisasi komoditas strategis seperti sawit, kakao, kopi, dan kelapa, serta penguatan mekanisasi dan penggunaan benih unggul untuk meningkatkan produktivitas nasional.

Penguatan sektor pertanian tersebut dinilai menjadi fondasi penting bagi Indonesia dalam menghadapi ancaman krisis pangan global sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam kerja sama pangan kawasan ASEAN.

SIDAK DI MENADO, MENTAN AMRAN TEMUKAN KEJANGGALAN PENGADAAN BIBIT KELAPA

Manado, — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program pembibitan kelapa di Manado, Sulawesi Utara, dan meminta pengawasan terhadap setiap penyimpangan agar pelaksanaannya sesuai ketentuan.

Temuan tersebut diperoleh melalui inspeksi langsung di Desa Bengkol, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Jumat (1/5).
Dalam peninjauan, Mentan Amran menemukan sejumlah persoalan mendasar yang perlu segera diperbaiki, mulai dari kualitas bibit hingga ketidaksesuaian data antara laporan dan kondisi riil, serta pengelolaan kebun yang belum optimal.

“Ada bibit kecil yang tidak layak. Itu dari bibitnya saja. Benihnya saja sudah tidak layak. Kami suruh ganti,” ujarnya.
Ia juga menyoroti adanya perbedaan signifikan antara laporan administratif dan temuan aktual.

“Laporannya 48 ribu. Kami temukan ternyata hanya kurang lebih 17 ribu. Ini harus ditambah,” tegasnya.
Temuan tersebut diperkuat dengan kondisi pemeliharaan yang tidak sesuai standar, yang berpotensi mempengaruhi keberhasilan program.

Atas temuan tersebut, Mentan Amran meminta agar dilakukan pemeriksaan secara terbuka oleh aparat penegak hukum.
“Kami minta kepada reskrim, polres. Ini diperiksa. Kita harus berani membuka diri,” katanya.

Ia menegaskan bahwa langkah perbaikan harus dilakukan secara transparan dan terbuka.
“Kita harus buka diri. Jangan kita lagi mau pencitraan itu perintah Bapak Presiden. Apa adanya. Apa yang terjadi di lapangan kita perbaiki,” ujarnya.

Mentan Amran juga menegaskan komitmennya dalam menindak tegas setiap bentuk penyimpangan serta memastikan pengawasan akan terus diperkuat.
“Kalau ada yang menyimpang, bawa ke saya. Aku pecat. Bukan aku mutasi. Bukan peringatan. Tapi saya pecat,” tegasnya.

Lebih lanjut Ia menjelaskan bahwa program pembibitan merupakan bagian dari agenda nasional yang harus dikawal secara serius di seluruh wilayah Indonesia.

“Sidak di lapangan haru ini atas arahan Bapak Presiden Republik Indonesia. Kami bukan cari kesalahan. Ingin membenarkan yang salah,” ujarnya.
“Bapak Presiden perintahkan kami menanam kelapa, tebu, pala, lada, kakao, kopi, mete seluruh Indonesia 870 ribu hektare. Kurang lebih 1 juta hektare. Ini kita harus kawal,” lanjutnya.

Program ini memiliki skala besar dan dampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja nasional hingga sekitar 3 juta orang.
“Kalau 4 saja orang bekerja di dalamnya, 4 saja itu berarti 3 juta orang bekerja. Nah ini kita harus kekawal bersama,” katanya.
Ia menegaskan bahwa untuk mendukung pelaksanaan program, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp9,95 triliun yang difokuskan pada penyediaan bibit unggul secara gratis bagi masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat realisasi tanam sekaligus memastikan petani mendapatkan akses terhadap input produksi berkualitas.

“Nah ini kita harus kekawal bersama. Anggarannya 9,95 triliun atau 10 triliun. Khusus pembibitan dan gratis untuk rakyat Indonesia,” tegasnya.

Mentan Amran memastikan bahwa program pembibitan tetap akan dilanjutkan dan diperkuat melalui dukungan pemerintah daerah.
“Kami silakan minta lagi. Tadi minta jagung 15 ribu hektare. Aku kasih. Langsung setuju,” ungkapnya.

Menurutnya, keberhasilan program pertanian tidak dapat dicapai tanpa kolaborasi lintas sektor, termasuk pemerintah daerah, TNI, Polri, serta pemangku kepentingan lainnya.
“Sukses itu tidak bisa berdiri sendiri. Ini hasil kerja kita semua, bukan saya,” katanya.

Di akhir, Mentan Mentan mengingatkan seluruh mitra dan pelaku usaha untuk bekerja secara profesional dan tidak menyalahgunakan anggaran negara.
“Tolong bekerja dengan benar. Tidak ada setor fee. Kalau aku dapatkan, Anda saya blacklist dan Anda saya pidanakan termasuk pegawai saya,” tegasnya.

Ia menegaskan bahwa program pembibitan merupakan amanah untuk masyarakat.
“Ini program untuk rakyat. Tidak boleh kita permaikan,” pungkasnya.

Melalui penguatan program dan pengawasan langsung di lapangan, Mentan Amran optimistis pengembangan komoditas perkebunan mampu berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat Indonesia. (Humas Horti)