Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR

Buka Pra Konreg di Palembang, Sekjen Kementerian PUPR Tekankan Pentingnya Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur
Sekjen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Anita Firmanti Eko Susetyowati, membuka Pra Konsultasi Regional (Pra Konreg) wilayah Sumatera di Palembang, Selasa (7/3) malam. Pada kesempatan tersebut Anita menekankan pentingnya keterpaduan pembangunan infrastruktur sektor PUPR agar lebih efektif dan efisien. “Forum ini harus dilakukan dalam rangka mendukung program pembangunan terpadu, dimana pembangunan infrastruktur PUPR yang kita lakukan berbasis pengembangan wilayah,” ujar Anita.
Dengan keterpaduan menurut Anita setiap pembangunan infrastruktur tidak hanya menjadi tanggung pemerintah pusat semata, tapi juga menjadi tanggung jawab pihak-pihak terkait seperti pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, maupun pemerintah kota. “Bila tidak ada keterpaduan, maka pembangunan infrastruktur yang dibangun pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak sinkron. Jadi memang keterpaduan harus kita lakukan. Jadi misalnya pemerintah akan membangun kawasan industri, maka Kementerian PUPR mendukung dengan misalnya membangun jalan, menyediakan sarana air minum, dan perumahan bagi pekerja kawasan industri itu,” tutur Anita.
Menyinggung peran Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), menurut Anita BPIW punya peran penting dalam menerjemahkan arahan Presiden Joko Widodo terutama terkait Nawacita. “Setiap pembangunan infrastruktur yang kita lakukan berdasarkan arahan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Dari situ BPIW menterjemahkan apa yang harus dilakukan Kementeria PUPR supaya meningkatkan daya saing negara dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Bila misalnya pertumbuhan ekonomi ditargetkan 5,75%, maka BPIW harus menghitung kawasan mana saja yang menjadi prioritas pembangunan infrastruktur,” kata Anita.
Selain itu Anita menilai perencanaan yang dibuat BPIW harus menjadi guidance yang mengarahkan pembangunan infrastruktur yang dibangun 4 unit organisasi atau unor Kementerian PUPR yakni Sumber Daya Air (SDA), Bina Marga, Cipta Karya, dan Penyediaan Perumahan.
Ditempat yang sama, Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan menambahkan Pra Konreg merupakan proses untuk mendapatkan program pembangunan infrastruktur andalan tahun anggaran 2018 mendatang. Menurut Rido program-program tersebut telah diteliti sejak dikembangkannya Wilayah Pengembangan Strategis (WPS).
“Didalam WPS ada kawasan-kawasan yang menjadi pusat pertumbuhan dan setiap pusat pertumbuhan dianalisis kebutuhan infrastruktur dan dirumuskan dalam waktu panjang dalam bentuk masterplan untuk periode 10 tahun. Kemudian dirinci dalam development plan 5 tahunan. Didalam development plan kita mengetahui mana infrastruktur yang dibiayai APBN, APBD, maupun melalui skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Kita uraikan lagi untuk kurun waktu tiga tahunan dan tahunan,” ulasnya.
Bila Palembang menjadi tuan rumah untuk seluruh provinsi yang ada di Pulau Sumatera, menurut Rido Pra Konreg yang kedua akan digelar di Surabaya, dimana disini akan berkumpul untuk melakukan keterpaduan dan sinkronisasi program untuk provinsi yang ada di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat.
Selanjutnya untuk seluruh provinsi yang ada di Pulau Kalimantan dan Nusa Tenggara Timur, akan dilaksanakan Pra Konreg ketiga di Kupang. Pra Konreg keempat digelar di Manado untuk seluruh provinsi yang ada di Sulawesi, Papua, dan Maluku.
Pada acara pembukaan tersebut, Sekjen Kementerian PUPR juga menyerahkan 3 buku kepada perwakilan seluruh provinsi di Sumatera. Ketiga buku yang diserahkan ini yakni pertama, buku Sinkronisasi Program dan dan Pembiayaan Pembangunan Jangka Pendek 2018-2020, Keterpaduan Pengembangan Kawasan dengan Infrastruktur PUPR Pulau Sumatera. Buku kedua yakni buku Keterpaduan Perencanaan dan Sinkronisasi Program dalam Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Buku ketiga, Kamus Istilah Pengembangan Wilayah. Pembukaan Pra Konreg juga dihadiri pejabat daerah seperti Plt. Sekda Provinsi Sumsel, Joko Imam Sentosa dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumsel, Ucok Hidayat.(Hen/Ind/infobpiw)

Lima Kementerian Lakukan Kesepakatan Pembagian Kewenangan Penyusunan KPPN

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan Penandatanganan Kesepakatan Pembagian Kewenangan Penyusunan Masterplan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) 2015-2019.
Penandatanganan kesepakatan yang dilakukan perwakilan Kementerian PUPR, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Kementerian Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (DPTT), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) serta Kementeriaan Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dilaksanakan di Jakarta, Selasa (7/3).
Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, BPIW, Kemen PUPR, Agusta Ersada Sinulingga mengatakan, penandatanganan tersebut menghasilkan kesepakatan yakni, pengembangan kawasan perdesaan diselenggarakan sesuai arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 melalui peningkatan keterkaitan pembangunan kota-desa dengan memperkuat sedikitnya 39 pusat pertumbuhan baru sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) atau Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang selanjutnya disebut sebagai KPPN.
Kemudian, lanjut Agusta, KPPN yang harus ditangani periode 2015–2019 terdiri dari 40 pusat pertumbuhan. "Lokasi-lokasi KPPN telah diusulkan Bappenas dan selanjutnya diperkuat dengan Surat Edaran Nomor 667/D.VII/MDK.00.02/05/2016 Tanggal 9 Mei 2016 mengenai Target Nasional dalam RKP 2017 tentang Desa dan Kawasan Perdesaan yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan," paparnya.
Ia mengatakan, Masterplan untuk KPPN mesti disusun secara partisipatif dan difasilitasi Kementerian PUPR, Kementerian ATR, Kementerian Desa PDTT di bawah koordinasi Kementerian Koordinator PMK dan Bappenas.
“Masterplan yang disusun akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kawasan Perdesaan dan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan. Masterplan juga menjadi acuan implementasi pembangunan kawasan perdesaan bagi Pemerintah Pusat serta pihak terkait,” paparnya.
Penandatanganan Kesepakatan Pembagian Kewenangan Penyusunan Masterplan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) 2015-2019 ini dilakukan pejabat eselon 2 dari Kementerian/lembaga terkait.(cindy/infoBPIW)

Membumikan NUA dalam Membangun Kota di Tanah Air

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bertekad membumikan Agenda Baru Perkotaan atau New Urban Agenda (NUA) di Tanah Air. Deklarasi NUA sendiri telah disepakati pemimpin negara-negara di dunia dalam Konferensi PBB Habitat III di Quito, tahun lalu.
Kepala BPIW, Rido Matari Ichwan mengatakan, delegasi Indonesia pada Konferensi PBB tersebut diwakili oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, Duta Besar/Wakil Tetap Republik Indonesia (RI) untuk PBB, Dian Triansyah Djani, Duta Besar RI untuk Ekuador, Diennaryati Tjokrosuprihatono, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Sosial dan Budaya, Lana Winayanti, Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, dan Deputi Regional Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Arifin Rudiyanto.
“Agenda Baru Perkotaan atau NUA disepakati untuk 20 tahun kedepan sebagai panduan dalam pembangunan perkotaan dunia,” ungkap Rido dalam rapat “Membumikan NUA di Indonesia” di Kantor BPIW, Jumat (3/3). Hadir dalam rapat tersebut perwakilan Unit Organisasi (Unor) di Kementerian PUPR, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas.
Menurutnya, Indonesia berkepentingan menyelenggarakan kesepakatan NUA dalam arah kebijakan dan program pembangunan permukiman dan perkotaan, yakni berupaya menciptakan kota-kota menjadi lebih aman, inklusif, tangguh atau berdaya tahan terhadap bencana dan berkelanjutan.
Kota, lanjut Rido, memiliki peran yang sangat besar dalam mengatasi kemiskinan. Sebab, Kota merupakan mesin pertumbuhan dan sekaligus pusat kreativitas. “Suksesnya pelaksanaan amanat NUA membutuhkan kolaborasi dari berbagai aktor pembangunan perkotaan. Oleh karenanya, perlu membumikan arahan NUA dalam membangun kota di Tanah Air, dengan bentuk tersosialisakannya amanah NUA kepada para pemangku pembangunan di Indonesia,” terangnya.
Di tempat yang sama, Lana Winayanti mengatakan, kesepakatan NUA telah memberikan panduan untuk kota yang dirancang agar baik di masa depan. “Dalam hal ini kepala daerah, khususnya walikota dan bupati memiliki peran strategis dalam pelaksanaan NUA tersebut,” ujarnya.
NUA juga mengangkat pentingnya peran generasi muda dan universitas sebagai pelaku prioritas. “Mengingat keduanya akan mewarisi kondisi perkotaan masa depan,” jelas Lana. Selain itu, NUA juga membuka peluang yang lebar untuk mencapai kesejahteraan dan harapan yang lebih baik di masa depan.
Salah satunya, Urbanisasi akan menghasilkan nilai tambah dan kesejahteraan apabila dikelola denga baik.
Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, BPIW, Agusta Sinulingga menyatakan, diperlukan sosialisasi mengenai NUA yang merata kepada kepala daerah di seluruh Tanah Air, agar tercipta kesepahaman yang sama dalam menata kota ke depan.
Selain itu, lanjutnya, ke depan perlu juga dilakukan penguatan tata kelola kota, perencanaan dan perancangan dan pembiayaan pembangunan permukiman dan perkotaan dalam rangka menjamin keadilan dan keberlanjutannya.
Menurutnya, saat ini yang perlu segera dilakukan adalah sosialisasi kesepakatan NUA. “BPIW kini tengah menyusun terjemahan naskah NUA untuk dapat dijadikan buku saku para pemangku pembangunan,” terangnya.
Ia berharap, buku saku tersebut akan segera selesai disusun, sehingga dapat segera disosialisasikan dan didistribukan ke daerah. “Dengan begitu, diharapkan aktor-aktor pembangunan di daerah memiliki pemahaman dan visi yang sejalan mengenai NUA,” terang Agusta.(ris/infoBPIW)

BPIW Gelar Bedah Buku "Mewariskan Kota Layak Huni"

Badan Pengembangan Infrastruktur dan Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan acara Bedah Buku "Mewariskan Kota Layak Huni" di Kementerian PUPR, Kamis (3/2).

Kegiatan yang dibuka langsung Kepala BPIW, Rido Matari Ichwan ini menghadirkan penulis buku, Nirwono Joga dan Prof. Roos Akbar serta Lana Winayanti sebagai penanggap.

Acara yang berlangsung sekitar empat jam tersebut bertujuan untuk menambah wawasan bagi insan BPIW, yang memiliki tanggungjawab merencanakan pengembangan infrastruktur dan wilayah.(**)

Perlu Akselerasi Pengembangan Kota Baru Publik Maja

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkomitmen memacu percepatan pengembangan Kota Baru Publik Maja. Hal ini sejalan dengan tujuan awal penandatanganan kesepakatan bersama antara Kementerian PUPR, pemerintah daerah, dan para pengembang di sekitar kawasan Kota Baru Publik Maja. Demikian ditegaskan Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan dalam rapat "Monitoring Percepatan Pembangunan Kawasan Kota Baru Publik Maja," di Kantor BPIW, Jakarta, Rabu (2/3).
Hadir dalam rapat tersebut perwakilan Unit Organisasi (Unor) Kementerian PUPR, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Perusahaan Perumahan Nasional (Perumnas), beberapa pengembang serta perwakilan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten di Kawasan Kota Baru Publik Maja
Pada tahun 2016 Kementerian PUPR telah menginisiasi penandatangan kesepakatan bersama, yang esensinya antara lain Kementerian PUPR memiliki kewajiban membuat rencana induk atau masterplan Kota Baru Publik Maja, perencanaan dan peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan akses Maja serta pengadaan tanah bagi kepentingan umum untuk pembangunan jalan akses Maja.
Adapun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) dan Banten memiliki kewajiban untuk melakukan penetapan lokasi (Penlok) ruas jalan akses Maja. Pemkab Bogor, Pemkab Lebak, Pemkab Tangerang dan Pemkot Tangerang Selatan melakukan fasilitasi koordinasi pengadaan tanah jalan akses Maja, fasilitas perizinan pengembangan Kota Baru Publik Maja.
"Melalui kegiatan ini PUPR berharap ada pecepatan dalam pengembangan Kota Baru Publik Maja yang telah digagas sejak tahun 1994. Saya sendiri sudah turun langsung ke lapangan untuk menyaksikan perkembangan apa yang sekarang sudah dan sedang berjalan dalam rangka perwujudan kota baru ini." terang Rido.
Pengembangan Kota Baru Publik Maja merupakan satu dari sepuluh rencana pengembangan kota baru yang tercantum dalam Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Para pemangku kepentingan diharapkan dapat mewujudkan komitmen dan tugas sesuai kewenangannya dalam mewujudkan Kota Baru Publik Maja.
Menurutnya, posisi Kota Baru Publik Maja berada di kawasan strategis karena berada diantara dua Wilayah Pengembangan Strategis (WPS), yakni WPS 7 yang meliputi Jakarta-Bogor-Ciawi-Sukabumi serta WPS 9 yang meliputi Tanjung Lesung-Sukabumi-Pangandaran-Cilacap.
Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, BPIW Kementerian PUPR, Agusta Ersada Sinulingga menambahkan, Pengembangan Kota Baru Publik sesuai RPJMN 2015-2019 terdapat 10 kota, yakni Padang, Palembang, Maja, , Pontianak, , Pekan Baru, Tanjung Selor, Makassar, Manado, Sorong dan Jayapura serta 4 kota baru tambahan yaitu, Sei Mangkei, Kemayoran, Bandar Kayangan, dan Sofifi.
Sampai saat ini, lanjut Agusta, dari semua yang direncanakan masih perlu dikembangkan lagi secara lebih optimal “Dengan begitu, kita akan terus mendorong para pemangku kepentingan terus menjalankan komitmen dalam pengembangan kota baru, agar ada kota baru yang segera menjadi percontohan,” terangnya.
Ia berharap, Kota Baru Publik Maja akan menjadi percontohan bagi kota baru publik yang kawasannya berada di lintas provinsi. Sedangkan, Kota Baru Publik Pontianak menjadi percontohan bagi kota baru publik yang kawasannya berada dalam satu provinsi.
Kementerian PUPR telah memprogramkan dukungan infrastruktur PUPR berupa, rencana pembangunan Waduk Sindangheula dan Waduk Karian, Jalan Tol Serang-Panimbang, Jalan Tol Serpong-Balaraja, pembangunan jalan Pamulang.
Pemkab dan pemkot tersebut, lanjutnya, mesti melakukan pengendalian dan pengawasan penyediaan rumah MBR. “Kemudian para pengembang pembangunan berkewajiban melakukan penyediaan lahan untuk pembangunan dan peningkatan jalan akses Maja, melakukan pembangunan rumah untuk MBR bersubsidi yang memperhatikan pola hunian berimbang,” jelasnya. Agusta menerangkan, keberadaan sebuah kota baru publik dapat berfungsi sebagai penyangga kota besar di sekitarnya, sekaligus sebagai kota baru mandiri di sekitar kota besar yang telah ada. (ris/infoBPIW)

Kepala BPIW Hadiri Pembukaan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LVI Tahun 2017 Lemhanas RI

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur dan Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mewakili Menteri PUPR menghadiri Pembukaan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LVI Tahun 2017 di Gedung Dwiwarna Purwa, Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) Republik Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (1/3).

Kementerian PUPR Akan Buat Shopping List Infrastruktur Sektor PUPR

Kementerian PUPR akan membuat shopping list atau daftar belanja Infrastruktur sektor PUPR untuk tahun 2018 melalui kegiatan Pra Konsultasi Regional (Pra Konreg). Kegiatan yang akan dilaksanakan sepanjang bulan Maret itu akan dilaksanakan di 4 kota besar di Indonesia, yakni Palembang, Surabaya, Manado, dan Kupang.
Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, BPIW, Kementerian PUPR, Harris Hasudungan Batubara menjelaskan Pra Konreg merupakan forum konsolidasi dan koordinasi dengan unit organisasi (Unor) terkait seperti Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air (SDA), dan Penyediaan Perumahan baik di level pemerintah pusat maupun daerah. Pemerintah daerah terutama Pemerintah Provinsi juga dilibatkan dalam penyusunan program pembangunan infrastruktur sektor PUPR tersebut.

“BPIW telah membuat rencana mengenai indikasi prioritas pembangunan infrastruktur PUPR yang akan dilaksanakan tahun 2018. Untuk itu kita telah menyusun masterplan dan development plan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia. Kita membuat masterplan dan development plan merujuk pada 35 Wilayah Pengembangan Strategis atau WPS. Masterplan dan development plan tersebut dibuat dengan kebutuhan akan infrastruktur PUPR di kawasan itu, sehingga bisa berfungsi dan beroperasi,” ucap Harris, Selasa (28/2).

Shopping list ini merupakan hasil diskusi yang disepakati baik oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat, yang dilakukan saat Pra Konreg. Nantinya shopping list ini juga akan disampaikan saat pelaksanaan Konsultasi Regional (Konreg). Selanjutnya keluaran dari kegiatan tersebut akan disampaikan pada saat digelarnya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) yang akan diselenggarakan pada bulan April mendatang.
“Output dari Pra Konreg nanti berupa kegiatan-kegiatan prioritas yang terpadu dan yang sinkron didalam kawasan maupun antar kawasan didalam WPS dan antar WPS,” tutur Harris. Keluaran dari Pra Konreg tersebut akan disampaikan saat Musyawarah Pembangunan Nasional atau Musrenbangnas yang direncanakan akan diselenggarakan pada bulan April mendatang. Jadi Musrenbangnas tersebut nantinya sudah diketahui berapa anggaran untuk Kementerian PUPR.
“Final penyaringannya di Musrenbangnas yang nantinya akan menjadi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga atau RKAKL. Nantinya akan menjadi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau DIPA. Itu konsep yang kita lakukan dalam rangka membumikan pengembangan wilayah seperti yang disampaikan Pak Menteri beberapa waktu yang lalu,” tukasnya. Harris berharap Pra Konreg dapat berjalan sesuai rencana dan bisa menghasilkan kegiatan-kegiatan yang memang sangat dibutuhkan.(Hen/infobpiw)

Bertekad Percepatan Pengembangan Infrastruktur, Pemkab Sambas Kunjungi BPIW

JAKARTA- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sambas, Provinsi Kalimantan Barat berharap dukungan pemerintah pusat dapat semakin besar terhadap pembangunan infrastruktur di daerahnya. Demikian disampaikan Bupati Sambas, Atbah Romin Suhaili saat kunjungan kerja ke Kantor Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta, Jumat (24/2).
Kunjungan kerja Pemkab Sambas tersebut diterima langsung Kepala BPIW, Rido Matari Ikhwan didampingi jajaran dan perwakilan Unit Organisiasi di Kementerian PUPR.
"Memberi perhatian yang besar terhadap Kabupaten Sambas sangatlah tak berlebihan, karena Kabupaten Sambas merupakan salah satu wilayah perbatasan strategis yang berbatasan langsung dengan negara tetangga (Malaysia,-red)," ungkap Atbah.
Ia mengakui, saat ini di Kabupaten Sambas telah berdiri Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Aruk yang cukup membuat iri warga negara tetangga di wilayah tersebut. Hanya saja kehadiran PLBN tersebut, lanjutnya, masih perlu ditambah berbagai infrastruktur penunjang lainnya agar manfaat pembangunannya makin dapat dirasakan masyarakat.
Selain itu, ungkapnya, penambahan berbagai infrastruktur penunjang akan makin mengokohkan kebanggaan dan rasa nasionalisme masyarakat di wilayah Kabupaten Sambas.
Atbah menjelaskan, Pemkab Sambas telah memiliki strategi pengembangan infrastruktur dan kawasan dengan memprioritaskan Lima kawasan strategis, yakni pengembangan Kawasan Wisata Temajuk, Kompleks Kesultanan Sambas, Kebun Raya Sambas, Kawasan Wisata Gunung Senujuh dan Rencana Pengembangan Bandar Udara Perintis di Kabupaten Sambas.
“Kawasan Wisata Temajuk dan Kompleks Kesultanan Sambas, menjadi prioritas pengembangan di Kabupaten Sambas karena kawasan tersebut memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya,” terangnya.
Ia menambahkan, banyak wisatawan dari Malaysia dan Brunei mengunjungi Temajuk dan Kompleks Kesultanan Sambas, namun para wisatawan saat melakukan kunjungan biasanya dilakukan pulang-pergi. “Sebab sarana dan prasarana di destinasi itu belum lengkap, seperti masih kurangnya hotel dan lainnya, sehingga manfaat yang diterima dari kunjungan wisatawan belum begitu optimal,” ungkapnya.
Selain itu, ada pengembangan Kebun Raya Sambas dan Kawasan Wisata Gunung Senujuh. Kawasan tersebut perlu dikembangkan karena memiliki nilai strategis dari sudut fungsi, daya dukung lingkungan hidup serta kepentingan konservasi alam.
Terkait bandara, Atbah mengatakan, Kabupaten Sambas dirasa perlu melakukan terobosan dalam sarana tranportasi, agar tingkat kunjungan wisatawan dapat semakin tinggi. ”Dengan adanya bandara waktu tempuh menuju Sambas akan lebih singkat, sehingga peluang kunjungan ke Sambas juga akan makin banyak,” terangnya.
Di tempat yang sama, Rido Matari Ikhwan mengatakan, Kabupaten Sambas merupakan wilayah yang strategis. “Posisi Kabupaten Sambas masuk dalam bentang 2 WPS (Wilayah Pengembangan Strategis,-red), yakni WPS 20 Ketapang-Pontianak-Singkawang-Sambas dan WPS 21 Temajuk-Sebatik,” papar Rido.
Ia menjelaskan, saat ini Kementerian PUPR menerapkan metode pengembangan infrastruktur berbasis kewilayahan atau WPS dalam mewujudkan sasaran pembangunan infrastruktur PUPR. “Saya rasa program yang diajukan Pemkab Sambas cocok dengan yang dingkat BPIW. Sehingga, pengembangnya bisa sejalan,” tambah Rido yang disambut antusias jajaran Pemkab Sambas.
Pada tahun 2017, ungkap Rido, untuk Kabupaten Sambas ada program sektor Sumber Daya Air, antara lain, revitalisasi Danau Sebedang, peningkatan jaringan reklamasi Rawa Semelagi, peningkatan jaringan reklamasi Rawa Sebangkau, peningkatan jaringan reklamasi rawa Sarang Burung, peningkatan jaringan reklamasi rawa Sebubus, serta peningkatan jaringan reklamasi rawa Pemangkat, peningkatan jaringan reklamasi rawa Pimpinan,
“Ada juga pembangunan sarana dan prasarana air baku Sambas, pemeliharaan rutin di Pimpinan Komplek, pemeliharaan rutin di Sebangkau, pemeliharaan rutin di Sebawi, pemeliharaan berkala di Sebangkau, serta pemeliharaan berkala di Sebawi,” paparnya.
Untuk sektor jalan dan jembatan, pada 2017 ada pembangunan jalan Temajuk–Aruk, pemeliharaan rutin jalan Sambas-Singkawang-Sei Duri, pemeliharaan rutin jembatan ruas Sambas- Singkawang- Sei Duri, pemeliharaan rutin jalan Temajuk-Merbau, pemeliharaan rutin jembatan ruas Temajuk-Merbau.
“Kemudian, pemeliharaan rutin jembatan ruas Simpang Tanjung-Galing, Pelebaran Jalan Galing-Tanjung, Tanjung-Aruk, pengadaan lahan pembangunan jalan batas Serawak-Aruk serta pelebaran jalan Simpang Tanjung-Aruk II,” jelasnya.
Selain itu, lanjutnya, dari sektor Cipta Karya ada program fasilitasi pemanfataan ruang terbuka public berupa pembangunan fisik. “Serta ada juga pengembangan jaringan air minum instalasi kota kecamatan (IKK) di Pemangkat Kab. Sambas,” tegasnya.(ris/infoBPIW)

Kerja Bakti Bersih-bersih Sampah di Lingkungan Kantor BPIW

Dalam rangka Hari Peduli Sampah Nasional 2017, jajaran Badan Pengembangan Infrastruktur dan Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan kerja bakti bersih-bersih sampah di sekitar lingkungan kantor BPIW. Kerja bakti tersebut dipimpin langsung Kepala BPIW, Rido Matari Ikhwan.

Kunjungi BPIW, Pemerintah Jepang Tertarik Jajaki Kerja Sama Pengembangan Infrastruktur

Pemerintah Jepang tertarik melakukan penjajakan kerja sama berbagai peluang pengembangan infrastruktur di Indonesia. Hal itu terungkap saat Direktur Kerja Sama Internasional, Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata Jepang, Yoshikazu Kuki didampingi stafnya, Yuriko Takanagi mengunjungi kantor Badan Pengembangan Infrastruktur dan Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta, Rabu (22/2).

Kunjungan delegasi Pemerintah Jepang tersebut disambut langsung Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, Bobby Prabowo didampingi Kepala Bidang Penyusunan Rencana Strategis dan Analisa Manfaat, Zevi Azzaino dan jajarannya.

Dalam pertemuan tersebut, Yoshikazu Kuki mengakui, Pemerintah Jepang berminat melakukan berbagai penjajakan kerja sama pengembangan infrastruktur di Indonesia.
“Peluang pengembangan infrastruktur di Indonesia menarik. Sehingga, kami ingin dapat turut bersama-sama mengembangkan berbagai infrastrukturnya,” kata Yoshikazu.

Ia menilai, pengembangan infrastuktur di Indonesia sangat prospektif karena banyak hal yang dapat dilakukan. Indonesia memiliki rentang wilayah yang luas dan penduduk yang terus tumbuh.

Selain itu, lanjutnya, kerja sama yang terjalin juga diharapkan akan dapat semakin mempererat hubungan baik antara kedua negara.

Di tempat yang sama, Bobby Prabowo mengakui, Kementerian PUPR menyambut baik harapan Pemerintah Jepang yang ingin melakukan penjajakan kerja sama berbagai peluang pengembangan infrastruktur.

Bobby menerangkan, Kementerian PUPR memiliki sejumlah unit organisasi (Unor) dalam menjalankan tugas dan fungsi melaksanakan pengembangan infrastruktur dan wilayah di Tanah Air.

Antara lain, lanjutnya, BPIW merupakan Unor perencana keterpaduan pengembangan infrastruktur PUPR, Direktorat Bina Marga merupakan Unor pelaksana penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan, Direktorat Sumber Daya Air merupakan Unor pelaksana penyediaan infrastruktur pengairan, Direktorat Penyediaan Perumahan merupakan Unor pelaksana penyediaan infrastruktur perumahan dan hunian, Direktorat Cipta Karya merupakan Unor pelaksana penataan taman, sanitasi, air minum dan lainnya.

“Ada juga Sekretaris Jenderal yang berperan sebagai pengorganisasian Unor-unor di Kementerian PUPR, serta Inspektorat Jenderal yakni Unor yang berperan sebagai pengawas Unor,” terangnya.

Menurut Bobby, Kementerian PUPR melalui BPIW menerapkan metode berbasis kewilayahan dalam mewujudkan sasaran pembangunan infrastruktur PUPR atau yang biasa disebut Wilayah Pengembangan Strategis (WPS).

Ia menjelaskan, seluruh wilayah di Indonesia terkelompokan ke dalam 35 WPS. “WPS tersebut biasanya terdiri dari kawasan perkotaan, kawasan industri, kawasan wisata, kota baru publik, kawasan lumbung pangan dan lainnya,” ujarnya.

Bobby mengakui, Pemerintah Indonesia senantiasa terbuka untuk melakukan kerja sama dengan berbagai pihak. Salah satunya, ujar Bobby, pemerintah melakukan inovasi program Pembiayaan Infrastruktur Non APBN (PINA), yang bertujuan program-program pemerintah dalam pengadaan infrastruktur dapat terjadi percepatan.

Semantara itu, Zevi Azzaino juga mengaku mengapresiasi Pemerintah Jepang yang tertarik untuk bersama-sama mengembangkan infrastrktur di Indonesia.
Ia berharap, akan ada banyak kerja sama yang dilakukan Pemerintah Indonesia-Jepang terkait pegembangan infrastruktur.(ris/infoBPIW)

Kementerian PUPR Dukung Pengembangan Infrastruktur KSPN Toraja

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung percepatan pengembangan infrastruktur di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Toraja. Dukungan infrastruktur PUPR tersebut salah satu bentuk upaya untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik ke KSPN tersebut.
“Dengan meningkatnya kunjungan wisatawan ke KSPN Toraja, diharapkan dapat mendukung tercapainya target nasional berupa jumlah kunjungan turis asing 20 juta di tahun 2019,” ungkap Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur dan Wilayah (BPIW), Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan saat paparan dalam rapat “Pembahasan Infrastruktur Pendukung KSPN Toraja,” di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Jumat (17/2).
Pada rapat yang dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Manusia, Ilmu Teknologi dan Budaya Maritim, Kemenko Maritim, S. Burhanuddin ini dihadiri juga, perwakilan Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Kelautan dan Perikanan,
Rido memaparkan, Kementerian PUPR melakukan pengembangan infrastruktur dan wilayah dengan menerapkan metode berbasis kewilayahan atau Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). “Seluruh wilayah di Indonesia terkelompokan pada dalam 35 WPS. KSPN Toraja sendiri masuk dalam WPS 27 yang wilayahnya meliputi Mamuju-Makale-Palopo-Kendari-Bau Bau-Wangi Wangi,” jelasnya.
BPIW Kementerian PUPR, lanjutnya, telah membuat masterplan dan development plan pengembangan infratruktur di WPS 27. Ia mengatakan, pada tahun 2017 ada sejumlah program pengembangan infrastruktur di wilayah sekitar KSPN Toraja, antara lain rekonstruksi Jalan Enrekang-Makale-Rantepao serta rehab jembatan PJN 2, penggantian jembatan S. Kalaena, pelebaran Jalan Rantepao Palopo, penggantian jembatan Pongmintu, dan pemeliharaan rutin jalan batas Sulbar-Makale- batas Kab. Luwu Selatan.
Ada juga penanganan longsoran Makale-Seseng, optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pembangunan jaringan perpipaan Sangalla di Kabupaten Tana Toraja. “Kemudian optimalisasi SPAM dan pembangunan jaringan perpipaan di Sopai, Kabupaten Toraja Utara. Optimalisasi SPAM dan pembangunan jaringan perpipaan di Singki Kabupaten Toraja Utara,” paparnya.
Selain itu, lanjut Rido, ada pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPS) Sampah di Kabupaten Toraja Utara. “Penyempurnaan jaringan air baku Malilin di Kabupaten Tana Toraja, pembangunan rumah susun sewa untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Jalan Poros Ratenpao-Palopo Bolu, Kabupaten, Toraja Utara,” terangnya.
Sementara itu, Perwakilan Kementerian Perhubungan, M Yudi mengatakan, saat ini Bandara Pongtiku dinilai dapat dikembangkan untuk pesawat sejenis ATR 72. “Bandara tersebut dapat dikembangkan untuk penerbangan komersial agar dapat memotong waktu tempuh wisatawan menuju destinasi di kawasan KSPN,” terangnya.
Selain itu, lanjutnya, Direktorat Bandar Udara akan melakukan kajian dengan melibatkan tenaga ahli dari beberapa perguruan tinggi untuk mengkaji Bandara Buntu Kunik.
Di tempat yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Manusia, Ilmu Teknologi dan Budaya Maritim, Kemenko Maritim, S. Burhanuddin menyatakan, ke depan diharapkan ada pengembangan bandara untuk mendukung konektivitas menuju KSPN Toraja.
“Selain itu juga, perlu ada peningkatan frekuensi penerbangan menuju KSPN Toraja,” terangnya. Kemudian, lanjutnya, dukungan atraksi pariwisata dan infrastruktur perlu terus dikembangkan.(ris/infoBPIW)