Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Selamat memperingati Hari Kenaikan Yesus Kristus bagi Sobat Kredibel yang merayakan.

Semoga peringatan ini membawa keteduhan serta menguatkan semangat untuk saling menghargai, peduli terhadap sesama, dan terus menghadirkan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam keberagaman, mari menjaga sikap hormat dan toleransi sebagai bagian dari kehidupan bersama.

Sinergi LKPP dan KPK: Kawal Pengadaan yang Bersih hingga Level Desa

Kepala LKPP Sarah Sadiqa melakukan pertemuan strategis dengan Ketua KPK Komjen Pol Setyo Budiyanto pada Senin (11/05) untuk memperkuat integritas pengadaan barang/jasa (PBJ) pemerintah. Pertemuan ini menjadi komitmen bersama dalam menutup celah intervensi sistem dan membenahi tata kelola, khususnya pada penggunaan dana di tingkat desa.

Dalam kesempatan tersebut, Sarah menjelaskan transformasi besar pada Katalog Elektronik Versi 6 yang kini mengandalkan Master Produk sebagai single source of truth. Dengan sistem yang terintegrasi langsung ke SIPD RI, prinsipal dapat menentukan harga dan rantai pasok secara transparan. Langkah ini bertujuan menghapus ketidakkonsistenan data serta disparitas harga yang selama ini menjadi tantangan dalam pengadaan pemerintah.

Menanggapi hal tersebut, Ketua KPK Komjen Pol Setyo Budiyanto memberikan dukungan penuh. Beliau menekankan pentingnya membangun sistem yang tangguh agar tidak mudah dikondisikan oleh pihak tertentu. Perbaikan regulasi secara berjenjang diharapkan mampu memastikan anggaran negara, termasuk Dana Desa, benar-benar tepat sasaran dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.

Sebagai penutup, Sarah Sadiqa berharap sinergi ini menjadi instrumen dalam mewujudkan tata kelola PBJ desa yang bersih, efektif, dan akuntabel. Harapannya, setiap rupiah APBDesa dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya demi kesejahteraan masyarakat.

LKPP bersama DJA Kementerian Keuangan menggelar pembahasan strategis terkait konsolidasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Langkah ini diharapkan meningkatkan efisiensi belanja, mengelola harga pengadaan, dan memperkuat penggunaan produk dalam negeri.

Strategi konsolidasi pengadaan juga bertujuan mendorong industri lokal dan UMKM, memberikan kepastian pasar, serta membuka peluang investasi bagi pelaku usaha nasional.

Pertemuan ini juga menekankan bahwa pendataan kebutuhan & koordinasi antar kementerian menjadi kunci agar program prioritas pemerintah dikelola lebih efisien dan berdampak nyata bagi industri dalam negeri.

Jakarta - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai mitra pembangunan internasional untuk mendorong partisipasi pelaku usaha nasional dalam pengadaan barang/jasa internasional. Langkah ini dinilai strategis untuk meningkatkan daya saing usaha sekaligus mendukung agenda pembangunan nasional.

Dalam pembukaan Seminar Peluang Usaha - International Procurement Connect: Connecting Indonesian Businesses to International Opportunities Tahun 2026 yang digelar pada Kamis (07/05), Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan M. Aris Supriyanto mengungkapkan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki potensi ekonomi yang sangat besar dan dapat menjadi pintu masuk bagi pelaku usaha untuk memperluas pasar internasional.

“Pemerintah ingin semakin banyak pelaku usaha Indonesia terlibat dalam ekosistem pengadaan United Nations Development Programme (UNDP) dan lembaga internasional lainnya. Apalagi saat ini jumlah penyedia dari Indonesia yang terdaftar di United Nation Global Procurement Market (UNGM) sebanyak 2778 entitas dengan jumlah total penyedia yang terdaftar di UNGM berada di kisaran 290 ribu entitas,” ujar Aris.

Lebih lanjut, Aris mengatakan bahwa tahun 2026 disebut sebagai momentum strategis dalam perjalanan pembangunan nasional mencakup agenda prioritas nasional sebagai bagian dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 menuju visi Indonesia Emas 2045.

Jakarta - Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Iwan Herniwan menegaskan bahwa keterlibatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) merupakan strategi penting untuk pembangunan nasional sekaligus roda perekonomian nasional. Hal tersebut disampaikan dalam pembukaan Inabuyer B2B2G Expo 2026 pada Selasa (5/5) di Gedung Smesco.

Dalam sambutannya, Iwan menyebut peran UMKM tidak lagi dapat dipandang sebagai pelengkap dalam rantai pasok pemerintah. Melainkan motor penggerak ekonomi yang menentukan arah pertumbuhan. “Ketika aktivitas UMKM meningkat, dampaknya akan langsung terasa pada perekonomian nasional. Oleh Karena itu, penguatan UMKM dalam PBJP menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif dan merata,” tuturnya.

LKPP resmi melantik 3 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan Fungsional, dan mengambil sumpah jabatan bagi 69 CPNS menjadi PNS di lingkungan LKPP pada Senin (4/5). Momentum ini menjadi langkah strategis bagi lembaga untuk memperkuat tata kelola pengadaan pemerintah yang lebih transparan dan akuntabel.

Dalam arahannya, Kepala LKPP menegaskan bahwa status baru ini adalah amanah besar yang menuntut tiga pilar utama yakni Kompetensi, Integritas, dan Adaptabilitas. Di tengah percepatan digitalisasi, para pegawai diharapkan tidak hanya terpaku pada pengetahuan lama, tetapi terus belajar mandiri agar tetap relevan dengan dinamika kebijakan nasional.

Kepala LKPP juga menekankan bahwa integritas adalah "harga mati" yang tidak bisa ditawar. Integritas bukan sekadar kepatuhan pada aturan, melainkan konsistensi antara nilai dan tindakan nyata demi menjaga kepercayaan publik. Jabatan yang diemban kini menjadi panggung profesionalisme untuk memberikan dampak nyata bagi kemajuan organisasi.

Selamat bertugas kepada rekan-rekan yang baru dilantik! Mari jalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab demi mewujudkan pengadaan barang/jasa yang efisien dan kredibel. Semangat mengabdi untuk negeri!

LKPP resmi meluncurkan Master Produk dan memulai Kick-Off Integrasi Katalog Elektronik dengan SIPD RI (04/05). Melalui Master Produk, LKPP menjadikan prinsipal merek sebagai sumber kebenaran data (single source of truth) untuk menjamin akurasi spesifikasi dan referensi harga. Langkah ini menjadi solusi konkret dalam menghapus inkonsistensi data dan disparitas harga yang selama ini menjadi tantangan dalam pengadaan nasional.

Integrasi dengan SIPD RI juga menjadi jembatan digital yang menghubungkan seluruh proses secara end-to-end, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, hingga pertanggungjawaban keuangan di tingkat daerah.

Dengan alur data yang saling terhubung secara real-time, pemerintah daerah kini dapat mengeliminasi duplikasi data dan proses rekonsiliasi manual yang seringkali menjadi hambatan birokrasi.

Inilah komitmen nyata LKPP dalam membangun budaya belanja pemerintah yang modern, akuntabel, dan transparan menuju visi Indonesia Emas 2045.

Ayo kawal transformasi digital pengadaan untuk Indonesia yang lebih hebat!

Selamat Hari Pendidikan Nasional!

Pendidikan bermutu lahir dari kolaborasi semua pihak. Tema “Menguatkan Partisipasi Semesta Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua” mengajak kita untuk terus memperkuat peran bersama dalam menghadirkan akses pendidikan yang berkualitas dan merata.

LKPP mendukungnya melalui pengadaan yang transparan dan akuntabel.

Haloo Sobat Kredibel!

Konsolidasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Melalui Keputusan Kepala LKPP Nomor 121 Tahun 2023, konsolidasi PBJP untuk Katalog Elektronik menjadi salah satu upaya optimalisasi belanja negara.

Simak video penjelasan selengkapnya hanya di YouTube 🎥:
https://youtu.be/cC8mIbB5pSM

Tidak ada kesuksesan tanpa keringat, tidak ada pencapaian tanpa usaha.
Hormat setinggi-tingginya bagi para penggerak roda ekonomi bangsa.

Bekerja dengan hati, berkarya untuk negeri.. Selamat Hari Buruh 2026!