Kanwil Pemasyarakatan Daerah Khusus Jakarta

Jakarta, Rabu 12 Februari 2025 – Dalam upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi antarinstansi, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjen PAS) DK Jakarta mengadakan audiensi dengan Pengadilan Tinggi Jakarta . Kegiatan ini berlangsung di Kantor Pengadilan Tinggi Jakarta pukul 10.00 WIB hingga selesai.

Audiensi ini sejalan dengan Perintah Harian Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang menekankan pentingnya etika organisasi serta orientasi pada pelayanan publik yang prima. Komitmen ini diwujudkan melalui penguatan kerja sama dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal.
Kepala Kantor Wilayah Ditjen PAS DK Jakarta, Heri Azhari yang didampingi oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan, Gusti Ahmad Ridho hadir dalam pertemuan tersebut. Dalam kesempatan itu, Heri Azhari menegaskan pentingnya mempererat silaturahmi dan menjaga hubungan harmonis yang telah lama terjalin antara Kanwil Ditjen PAS DK Jakarta dan Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai sesama stakeholder di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia.
Dalam audiensi ini, kedua pihak juga membahas keberlanjutan kerja sama dalam berbagai program yang telah berjalan, terutama antara Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah naungan Kanwil Ditjen PAS DK Jakarta.
Pada kesempatan itu p**a Kepala Pengadilan Tinggi Jakarta Herri Swantoro berkesempatan untuk meperlihatkan langsung penggunaan aplikasi Monalisa (Monitoring Analisa Kinerja) yang dikembangkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta guna meningkatkan efisiensi kinerja.
Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, kedua pihak sepakat untuk terus meningkatkan koordinasi, khususnya dalam proses mengadili perkara pidana dan perdata di tingkat banding. Harapannya, sinergi yang semakin kuat ini dapat meningkatkan kualitas layanan publik serta memperkokoh sistem peradilan dan pemasyarakatan di Indonesia.
Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan kerja sama antara Kanwil Ditjen PAS DK Jakarta dan Pengadilan Tinggi Jakarta dapat semakin erat, demi tercapainya tujuan bersama dalam memberikan pelayanan hukum yang lebih baik kepada masyarakat.

id

Jakarta, 11 Februari 2025 – Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) menggelar sosialisasi daring mengenai mekanisme pengusulan perubahan pidana seumur hidup menjadi pidana sementara melalui aplikasi SDP. Kegiatan ini diikuti oleh pegawai bidang pelayanan dan pembinaan guna meningkatkan pemahaman terkait prosedur dan persyaratan yang berlaku.

Sosialisasi yang dilaksanakan pada Selasa (11/2) pukul 09.00 WIB ini diawali dengan sambutan dari Direktur Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan Ditjen PAS, Bapak Yulius Sahruzah. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya pemahaman mekanisme hukum ini sebagai bagian dari reformasi pemasyarakatan yang lebih transparan dan akuntabel.

Materi utama disampaikan oleh pegawai Direktorat Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan, yang menjelaskan secara rinci tentang persyaratan serta alur mekanisme pengusulan perubahan pidana seumur hidup menjadi pidana sementara. Dalam kesempatan tersebut, peserta mendapatkan pemaparan mengenai penggunaan aplikasi SDP sebagai sarana pengusulan, sehingga proses dapat dilakukan dengan lebih efisien dan terdokumentasi dengan baik.

Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan seluruh pegawai terkait dapat memahami serta menerapkan prosedur yang telah ditetapkan, guna mendukung sistem pemasyarakatan yang lebih baik.

id

Jakarta -Selasa 11 Februari 2025, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Khusus Jakarta melakukan kunjungan kerja ke Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Cipinang untuk mengontrol keberlangsungan program penguatan ketahanan pangan dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Bimbingan Kegiatan (BIMGIAT) Rutan Cipinang. Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan mengenai 13 program akselerasi yang tengah dijalankan.

Dalam kunjungan tersebut, Kepala Kanwil Ditjen Pemasyarakatan DKJ meninjau berbagai kegiatan warga binaan, termasuk pelatihan barista kopi, pertanian hidroponik, multimedia, seni lukis, jahit-menjahit, produksi kulit sablon, hingga pengolahan kedelai. Salah satu fokus utama dalam program ketahanan pangan adalah produksi tempe yang dilakukan oleh warga binaan. Produksi tempe ini tidak hanya berperan dalam memenuhi kebutuhan konsumsi internal rutan tetapi juga menjadi peluang usaha yang dapat dikembangkan lebih lanjut.

Selain melakukan peninjauan, Kepala Kanwil juga memberikan arahan terkait kebersihan lingkungan kerja, pembaruan produk agar tetap kompetitif, serta mekanisme premi tabungan bagi warga binaan yang aktif dalam kegiatan tersebut. Tak hanya itu, dukungan moril juga diberikan untuk memotivasi para warga binaan agar terus berkarya dan mengembangkan keterampilan mereka.

Kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam meningkatkan kualitas pembinaan di dalam Rutan. Dengan adanya program-program ini, diharapkan warga binaan dapat memiliki keterampilan yang bermanfaat dan siap kembali ke masyarakat dengan lebih mandiri dan produktif.

id

Jakarta – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kakanwil Ditjen PAS), Heri Azhari, mendampingi Ketua Paguyuban Ibu-Ibu Pemasyarakatan (PIPAS) Pusat, Deasy Mashudi, dalam kunjungan kerja ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIA Jakarta dan Rumah Tahanan (Rutan) Pondok Bambu. Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau hasil karya warga binaan sebagai bagian dari program pembinaan kemandirian, Senin (10/02/2025).

Turut hadir dalam kegiatan ini Direktur Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan, Yulius Sahruzah, serta ibu-ibu PIPAS Wilayah Daerah Khusus Jakarta. Kunjungan ini menjadi ajang apresiasi terhadap kreativitas warga binaan yang telah menghasilkan berbagai kerajinan tangan bernilai ekonomi.

Dalam arahannya, Ketua PIPAS Pusat, Deasy Mashudi, menekankan pentingnya pengembangan hasil karya warga binaan agar semakin berkualitas dan mengikuti tren yang diminati masyarakat. Ia juga memberikan apresiasi terhadap berbagai kerajinan yang dihasilkan, terutama karya rajutan yang memiliki potensi besar di pasar.

"Kreativitas warga binaan harus terus didorong agar menghasilkan produk yang bernilai tinggi dan dapat dikembangkan menjadi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan begitu, mereka dapat memiliki keterampilan dan kesiapan ekonomi setelah bebas nanti," ujar Deasy Mashudi.

Kakanwil Ditjen PAS, Heri Azhari, dalam arahannya menyampaikan bahwa program pembinaan keterampilan bagi warga binaan harus terus ditingkatkan agar dapat memberikan manfaat nyata bagi mereka," ujar Heri Azhari.
Beliau juga menambahkan bahwa kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk dunia usaha dan UMKM, sangat penting agar produk warga binaan memiliki pasar yang lebih luas dan dapat bersaing," tutup Heri Azhari.

Jakarta– Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kakanwil Ditjenpas), Heri Azhari, memimpin upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat manajerial serta serah terima jabatan Kepala Unit Pelaksana Teknis (Ka UPT) di lingkungan Ditjenpas DK Jakartadan serah terima ketua Dharma Wanita, Kamis (06/02/2025) bertempat di aula lantai IV.

Dalam sambutannya, Heri Azhari menegaskan bahwa rotasi, mutasi, dan promosi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja Ditjenpas. “Dengan kehadiran saudara-saudara sebagai pejabat yang baru dilantik, saya berharap agar dapat segera beradaptasi, bekerja dengan penuh tanggung jawab, serta memberikan citra positif yang besar demi mencapai tujuan organisasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kakanwil mengajak seluruh Kepala UPT untuk bersama-sama menggelorakan semangat bekerja yang tulus dan penuh tanggung jawab. “Jangan mengharapkan pamrih apapun selain pahala dari-Nya. Mari kita jaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas,” tambahnya.

Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat struktural di lingkungan Ditjenpas DK Jakarta, serta para tamu undangan lainnya. Pelantikan dan serah terima jabatan ini diharapkan dapat memperkuat soliditas dan meningkatkan pelayanan Pemasyarakatan yang lebih baik ke depannya.

Jakarta – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Heri Azhari, memimpin Rapat Koordinasi Implementasi INKOPASINDO yang dilaksanakan di Aula Gedung Lapas Kelas I Cipinang, Rabu (05/02/2025). Rapat ini dihadiri oleh jajaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di lingkungan DKI Jakarta serta pihak terkait guna memastikan kelancaran kerja sama antara koperasi, PT Persada, dan INKOPASINDO.

Dalam arahannya, Kakanwil menegaskan pentingnya pendataan seluruh barang di koperasi secara menyeluruh dan akurat. Ia menekankan bahwa setiap barang yang masuk harus didokumentasikan dengan baik, sementara barang yang telah digunakan atau terjual harus segera dibayar agar tidak terjadi tunggakan yang dapat menghambat kelangsungan kerja sama.

"Kita harus memastikan seluruh barang di koperasi terdata dengan baik dan tidak ada tunggakan pembayaran. Hal ini penting agar kerja sama dengan PT Persada dan INKOPASINDO dapat berjalan dengan optimal," ujar Heri Azhari.

Lebih lanjut, ia juga menyoroti pentingnya pendataan stock opname secara akurat, penyelesaian legalitas koperasi, serta kepastian harga dalam waktu dua hari ke depan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan operasional koperasi dapat berjalan lebih transparan dan profesional, mendukung kebutuhan para warga binaan serta petugas di lingkungan pemasyarakatan.

Rapat ini menjadi momentum strategis dalam mengoptimalkan peran koperasi di lingkungan pemasyarakatan DKI Jakarta, sekaligus memastikan bahwa setiap mekanisme operasional berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku

Jakarta – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Heri Azhari, melakukan audiensi dengan Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, Dedy Irsan, guna membahas penguatan sistem pengelolaan pengaduan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakata, Rabu (05/02/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Dedy Irsan menekankan pentingnya setiap UPT untuk menangani pengaduan secara internal terlebih dahulu sebelum laporan masuk ke Ombudsman. Ia juga mengimbau agar UPT memasang kontak layanan pengaduan di ruang kunjungan sebagai upaya transparansi dan kemudahan akses bagi masyarakat.

Dedy menambahkan bahwa dalam tiga tahun terakhir, tidak ditemukan adanya pengaduan terkait Pemasyarakatan di Ombudsman Jakarta Raya. Namun, ia tetap mengingatkan pentingnya langkah preventif dan responsif dalam menindaklanjuti setiap keluhan yang muncul di lingkungan Pemasyarakatan.

Menanggapi hal tersebut, Kakanwil Ditjenpas, Heri Azhari, berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap aduan dengan cepat dan meminta masukan serta saran dari Ombudsman guna melakukan perbaikan berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan terus membenahi sistem Pemasyarakatan, khususnya di lingkungan Ditjenpas DKI Jakarta, demi meningkatkan pelayanan dan memastikan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan.

Audiensi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Ditjenpas dan Ombudsman RI dalam menjaga kualitas layanan Pemasyarakatan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Jakarta – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kakanwil Ditjen PAS) Daerah Khusus Jakarta, Heri Azhari, menghadiri proses pemindahan seorang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berkewarganegaraan Prancis dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Salemba, Selasa (04/02/2025)

Pemindahan ini dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, baik dari segi administrasi maupun pelaksanaannya. Proses ini melibatkan koordinasi antara pihak Lapas, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) DKI Jakarta, serta instansi terkait lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kakanwil Heri Azhari menegaskan bahwa pemindahan WBP, khususnya yang berstatus WNA, harus berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. "Kami memastikan bahwa seluruh prosedur administrasi dan teknis dalam pemindahan ini telah dipenuhi guna menjaga keamanan dan ketertiban," ujar Heri Azhari.

Selain itu, pihaknya juga memastikan bahwa hak-hak WBP tetap terpenuhi selama proses pemindahan berlangsung. "Kami berkomitmen menjalankan tugas pemasyarakatan dengan prinsip kemanusiaan serta tetap berkoordinasi dengan pihak terkait untuk kelancaran proses ini," tambah Heri.

Pemindahan WNA asal Prancis ini merupakan bagian dari upaya Ditjen PAS dalam melakukan pengelolaan warga binaan secara efektif serta memastikan sistem pemasyarakatan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Jakarta – Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Daerqh Khusus Jakarta, Heri Azhari, didampingi Kepala Bidang Perawatan, Keamanan, dan Kepatuhan Internal, Andi M. Syarif, melakukan audiensi dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI. Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di lingkungan Kanwil Ditjenpas.

Dalam pertemuan tersebut, rombongan Kanwil Ditjenpas disambut langsung oleh Kepala BNNP DKl, Nurhadi Yowono. Kakanwil Heri Azhari menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa warga binaan pemasyarakatan yang membutuhkan rehabilitasi akan mendapatkan bimbingan yang optimal melalui kerja sama dengan BNNP.

"Kami ingin memastikan bahwa warga binaan yang terpapar narkoba mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi yang tepat. Dengan adanya sinergi antara Kanwil Ditjenpas dan BNNP, diharapkan program P4GN dapat berjalan efektif di seluruh lapas dan rutan," ujar Heri Azhari.

Sementara itu, Kepala BNNP DKI, Nurhadi Yowono, menyambut baik kolaborasi ini dan menegaskan bahwa pihaknya siap memberikan pendampingan dan fasilitasi rehabilitasi bagi warga binaan yang membutuhkan.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan serta memastikan bahwa warga binaan mendapatkan kesempatan untuk pulih dan kembali ke masyarakat dengan lebih baik," jelas Nurhadi.

Jakarta, 4 Februari 2025 – Tim Monitoring dan Evaluasi dari Kantor Wilayah Ditjenpas DKI Jakarta melakukan kunjungan ke Bapas Kelas I Jakarta Selatan untuk mengevaluasi tugas pemasyarakatan menjelang serah terima jabatan Kepala Bapas.

Tim dipimpin oleh Kepala Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan, Ibu R. Tarbiati, dan Penelaah Status WBP. Mereka disambut oleh Kepala Bapas, Unggul Widyo Saputro, serta Kepala Seksi Bimbingan Klien Dewasa, Wawan Irawan, beserta jajaran Bapas.

Evaluasi meliputi pemeriksaan Buku Klien Pemasyarakatan, Buku Litmas, Buku Bimbingan, Buku Pendampingan, dan Buku Pengawasan. Tim juga memastikan persiapan serah terima jabatan pada 13 Februari 2025 berjalan sesuai prosedur, termasuk penyusunan memori serah terima.

Tim memberikan arahan mengenai SOP sertijab dan menekankan pentingnya kelengkapan dokumen. Sebagai tindak lanjut, hasil monitoring akan dilaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas DKI Jakarta untuk evaluasi lebih lanjut.

Diharapkan transisi kepemimpinan ini berjalan lancar tanpa mengganggu pelayanan pemasyarakatan bagi masyarakat.