Mayor ARH.H. Boy Iswarmen, Putra Daerah SOLOK Selatan

Sintang, kalbar

KPU Luncurkan Pilkada Serentak 2015

Jakarta, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan siap menyelenggarakan pilkada serentak pada 9 Desember 2015. Koordinasi dengan kementerian dan lembaga Negara terkait serta konsolidasi di internal KPU telah dilakukan secara intensif untuk membangun kesamaan persepsi dalam menyelenggarakan pilkada serentak, terutama menyangkut regulasi dan anggaran.

“Koordinasi secara horizontal dan konsolidasi secara internal telah kami lakukan. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota juga kami minta untuk berkoodinasi dengan pemerintah daerah, tidak hanya soal dana tetapi hal lain seperti dukungan staf, kantor, lokasi kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye,” kata Ketua KPU RI Husni Kamil Manik saat peluncuran penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2015 di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta Pusat, Jumat (19/4).

Hadir dalam acara peluncuran tersebut Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo, Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumay, Sigit Pamungkas, Ida Budhiati, Arief Budiman, Juri Ardiantoro, dan Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Ketua Bawaslu Muhammad, Komisioner Bawaslu Nasrullah dan Daniel Zuhron serta sejumlah pegiat pemilu di Indonesia.

Husni mengatakan penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2015 ini pertama dalam sejarah kepemiluan di Indonesia. “Ini momentum penting bagi sejarah bangsa kita. Momen ini sekaligus pengingat kepada semua penyelenggara pemilu agar tetap menjaga komitmennya dalam merawat dan menumbuhkan profesionalitas dan integritas dalam menyelenggarakan pilkada,” ujarnya.

Dalam penyelenggaraan pilkada serentak ini, kata Husni, penyelenggara harus mampu menghilangkan asumsi yang terlanjur melekat dalam memori publik bahwa sumber masalah itu ada di penyelenggara pemilu. “Üntuk itu kita harus tegak pada aturan. Jangan sampai tergoda dengan berbagai rayuan untuk melakukan penyimpangan,” ujarnya.

Husni menyatakan saat ini dari 10 rancangan peraturan KPU tentang Pilkada yang akan menjadi pedoman teknis penyelenggaraan di lapangan, tiga di antaranya telah selesai proses konsultasinya di Komisi II DPR. “Tiga PKPU itu, yaitu PKPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal, PKPU tentang Pemutakhiran Data Pemilih dan PKPU tentang Badan Penyelenggara Ad Hoc telah kita tetapkan jadi peraturan KPU 9 April 2015,” ujarnya.

Saat ini, kata Husni, tersisa tujuh PKPU lagi yang masih dalam proses konsultasi di Komisi II DPR. Panitia Kerja Pilkada serentak, lanjut Husni telah berkomitmen untuk menuntaskan proses konsultasi tersebut paling lambat 23 April 2015. “Penetapan PKPU lebih awal akan membantu parpol yang akan mengusung pasangan calon dan calon perseorangan untuk mempersiapkan diri menghadapi Pilkada,” ujarnya.

KPU berharap pembahasan PKPU itu tidak berlarut-larut. “Kami berkeinginan kualitas regulasinya baik, tetapi kita juga punya waktu untuk menyosialisasikannya kepada semua stakeholders. Kami tidak ingin ada penyimpangan dalam penyelenggaraan sebagai akibat sosialisasi kurang maksimal,” ujarnya.

Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo mengatakan telah memberikan penguatan kepada KPU dan Bawaslu dalam menyelenggarakan pilkada serentak. Salah satunya payung hukum untuk pengelolaan pembiayaan Pilkada. “Kami sudah koordinasikan dengan Kementerian Keuangan berkaitan dengan anggaran. Untuk keamanan kami sudah koordinasi dengan Kepolisian dan TNI untuk perbantuan. Kami optimis Pilkada serentak dapat dilaksanakan dengan baik oleh KPU,” ujarnya. (gebriel/FOTO KPU/dosen/Hupmas)

http://www.kpu.go.id/index.php/post/read/2015/3850/KPU-Luncurkan-Pilkada-Serentak-2015

KPU Republik Indonesia Website KPU Republik Indonesia

Mengambil Keputusan Tampa Mikirin Kedepan.
Pengalaman menunjukan orang yang mengambil keputusan karena perasaan bukan dengan atau tidak disertakan pikiran, maka ia akan disusahkan oleh keputusannya itu sendiri.
Niat baik akan berubah jadi bencana karena mengikuti perasaan tanpa pertimbangan akal bijak yang dilandasi agama...!!!

Seorang pemimpin hebat dan dahsyat bukanlah Superman. Juga bukan keturunan X-Men yang mampu melakukan apa pun dan menyelesaikan segala masalah dan tantangan sendirian. Ingat! Sebagai seorang Pemimpin, Anda akan sukse jika orang yang Anda pimpin sukses.
Kesuksesan Anda sangat bergantung kepada capaian anak buah Anda dan atau siapapun yang dipimpin. Oleh sebab itu Anda sangat membutuhkan teknik dan keahlian kepemimpinan untuk membantu anak buah Anda sampai pada titik sukses.

Sikap Partai Demokrat kini mendukung pemilihan kepala daerah tetap dilakukan secara langsung. Namun, Demokrat tetap memasang sejumlah syarat untuk dimasukkan dalam rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah.

Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Alie menyatakan, jika 10 syarat yang diajukan oleh Demokrat tidak terakomodir dalam rancangan undang-undang pemilihan kepala daerah, keputusan itu bisa saja batal. "Kalau 10 syarat nggak dipenuhi, kami tidak mungkin pilkada langsung," ujarnya, Kamis 18 September 2014.

Ketua Umum Harian Partai Demokrat Syarif Hasan lantas menjabarkan 10 poin catatan tersebut, yakni:
1. Uji publik atas integritas dan kompetensi calon gubernur, calon bupati dan calon wali kota.
2. Efisiensi biaya pilkada harus dan mutlak dilakukan.
3. Pengaturan kampanye dan pembatasan kampanye terbuka.
4. Akuntabilitas penggunaan dana kampanye.
5. Larangan politik uang dan sewa kendaraan partai, seperti kalau seseorang ingin maju dari partai A, bisa disebut mahar. Itu harus dilarang.
6. Larangan melakukan fitnah dan kampanye hitam.
7. Larangan pelibatan aparat birokrasi.
8. Larangan pencopotan aparat birokrasi usai pilkada.
9. Penyelesaian sengketa pilkada.
10. Pencegahan kekerasan dan tanggung jawab calon atas kepatuhan pendukungnya.

"Jadi kalau ini dilanggar, maka Partai Demokrat menginginkan agar calon tersebut langsung didiskualifikasi," ujar Syarif.

Syarif yang juga menteri koperasi dan UKM ini menegaskan sepuluh poin itu harus dimasukkan dalam RUU Pilkada yang tengah dalam proses finalisasi dimana pembahasan RUU tingkat I digelar 23 September. Setelah itu, RUU akan dibawa ke pembahasan tingkat II pada 25 September mendatang.

"Kalau 10 poin ini dimasukkan, secara tegas diatur, maka posisi Partai Demokrat memilih pilkada dilakukan secara langsung, baik gubernur, bupati dan wali kota," katanya.

Sikap Demokrat itu menyusul pernyataan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menyatakan mendukung pilkada langsung. Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin di Istana Negara, Jakarta, Rabu lalu, menyatakan, pernyataan SBY itu disampaikan melalui YouTube.

"Seperti apa yang diucapkan SBY di Youtube, perlu diletakkan rambu-rambu untuk cegah ekses-ekses negatif dari pilkada langsung," ujarnya. Ekses negatif itu, antara lain: politik uang, gesekan antar warga, dan konflik horizontal.

SBY tak ingin terjebak dalam polemik RUU Pilkada yang tercipta antara kedua kubu di parlemen. Menurutnya, Partai Demokrat selalu melihat dua aspek penting, yaitu jika pilkada langsung rakyat sudah terbiasa karena sudah berjalan selama 10 tahun ini.

Selain itu, pilkada langsung juga segaris dengan sistem presidensial di mana presiden dipilih langsung oleh rakyat. Berbeda dengan sistem parlementer yang presiden atau perdana menterinya dipilih di parlemen, karena parlemen adalah pilihan dan mewakili rakyat.

Kegiatan Kerjasama antara TNI AD & British Army dalam Menanggulangi Banjir Di DKI Jakarta.

Solok Selatan, Negeri Kaya Emas Tapi PAD Hanya Rp25 Juta
Penambangan emas berlangsung tiap hari. Tak sepeserpun masuk ke PAD.


Tapi mengapa baru sekarang di tertibkan??? Kemana saja pemerintah daerah selama ini??? Bagaimana dengan hutan di solsel, apakah masih ada??? Bagaimana dengan illegal logging???

http://nasional.news.viva.co.id/news/read/399946-solok-selatan--negeri-kaya-emas-tapi-pad-hanya-rp25-juta

VIVAnews - Solok Selatan, Negeri Kaya Emas Tapi PAD Hanya Rp25 Juta Penambangan emas berlangsung tiap hari Tak sepeserpun masuk ke PAD - US

"SECERCAH HARAPAN UTK SOLOK SELATAN"

Potensi Daerah dan Peluang Investasi

Tambang Emas telah membuai mimpi masyarakat dan menjadi fenomena yg memprihatinkan dan menyedihkan dari perjalanan panjang kehudupan masyarakat Solsel.
Salah satu solusinya adalah kemampuan Pemda utk mengusulkan kpd kementrian ESDM dan DPR RI agar menetapkan kawasan yg di sebut sbg wilayah pertambangan rakyat (WPR) sampai Kementrian ESDM mengeluarkan Ijin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR). Namun sampai hari ini belum juga bisa dinikmati oleh masyarakat.

Perkebunan, saat ini di Solsel sudah banyak perusahaan yg membuka dan memproduksi buah sawit, tapi apakah sudah ada PAD dari TBS...? Di Solsel ada 6 buah PKS dan setiap PKS memproduksi rata" 6 ton TBS setiap jam. Klu pemda menetapkan retribusi Rp 5 saja per KG, maka pemda dapat memungut retribusi sebesar :
6 pabrik x 6 ton per jam x 24 jam satu hari x 365 hari x Rp 5 = Rp 1.576.000.000 setiap tahun.
Pajak pengadaan pupuk perusahaan dan pajak galian C setiap perbaikan jalan perusahaan plus pajak perkebunan dan dana CSR.....

"HARAPAN UNTUK SOLOK SELATAN"

Dengan ditetapkannya Hasil Pemilu Legislatif 2014 oleh KPU RI pada hari Jum'at tanggal 9 Mei 2014 maka ada berjuta-juta harapan tertuju kepada anggota legislatif terpilih untuk DPRD Kabupaten Solok Selatan selama 5 tahun ke depan. Akankah mereka yang terpilih sebagai Wakil Rakyat yang duduk menjadi anggota dewan yang terhormat mau mendengarkan, melihat, berbuat dan melaksanakan amanh rakyat solok selatan yang telah memilih mereka, sehingga aspirasi dan suara rakyat solok selatan dapat dilaksanakan dan diwujudkan oleh mereka. MARI KITA BERHARAP agar Para ANGGOTA DEWAN yang telah terpilih MEMIHAK KEPADA RAKYAT SOLOK SELATAN, SUARA RAKYAT SOLOK SELATAN DIDENGAR DAN DILAKSANAKAN. AMIN.