Pelatihan Dan Seminar Pajak Indonesia

Bagian keuangan dalam suatu perusahaan memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola keuangan dan pajak perusahaan. Brevet pajak adalah sertifikasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai bukti bahwa seseorang memiliki kualifikasi dan kompetensi untuk mengelola urusan perpajakan.

Maka dari itu, bagian keuangan yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan pajak perusahaan, sebaiknya memiliki sertifikasi brevet pajak. Berikut beberapa alasan mengapa bagian keuangan perusahaan perlu memiliki sertifikasi brevet pajak:

Kepatuhan perpajakan: Brevet pajak memberikan pemahaman yang komprehensif tentang sistem perpajakan Indonesia. Dengan memiliki sertifikasi ini, bagian keuangan dapat memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.

Efisiensi biaya: Bagian keuangan yang memiliki sertifikasi brevet pajak dapat mengelola urusan perpajakan dengan lebih efisien. Hal ini dapat menghemat biaya perusahaan dan meningkatkan efisiensi operasional.

Meningkatkan kualitas laporan keuangan: Sertifikasi brevet pajak dapat membantu bagian keuangan dalam memahami bagaimana perhitungan perpajakan dilakukan dan memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan sesuai dengan standar akuntansi dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Meminimalkan risiko perpajakan: Dengan memiliki pemahaman yang baik tentang perpajakan, bagian keuangan dapat meminimalkan risiko perpajakan seperti tuntutan pajak dan sanksi perpajakan.

Meningkatkan profesionalisme: Sertifikasi brevet pajak dapat meningkatkan profesionalisme dan kredibilitas bagian keuangan dalam mengelola urusan perpajakan perusahaan.

Secara keseluruhan, sertifikasi brevet pajak dapat membantu bagian keuangan dalam mengelola urusan perpajakan dengan lebih efektif, efisien, dan profesional.

Smarttax.id/brevet-pajak

Manfaatkan Insentif, UMKM Harus Perhatikan Ini agar Terhindar Sanksi.

Manfaatkan Insentif, UMKM Harus Perhatikan Ini agar Terhindar Sanksi. - Smart Tax Di tengah pandemi yang sedang melanda, para pelaku UMKM dapat sedikit bernapas lebih lega. Pasalnya, pada 27 April 2020 sebuah Peraturan Menteri Keuangan

Mengikuti kursus Brevet Pajak biasanya perlu pengorbanan yang besar. Bukan hanya berbiaya tinggi, kursus Brevet Pajak biasanya mengikat siswa pada waktu dan lokasi tertentu juga turut berdampak pada biaya.

Biasanya Kursus Brevet Pajak itu membutuhkan waktu hingga 3 Bulan, benar bukan?

Coba Bayangkan! dengan Kursus Brevet Pajak ini , Anda bisa menyelesaikan Kursus Brevet Pajak dengan waktu 1 Bulan atau bahkan lebih cepat.

Artinya, Anda bisa menghemat waktu untuk pekerjaan lainnya.

Jika Anda tidak memiliki banyak waktu atau biasanya Kursus Brevet Pajak itu hanya ada di kota besar, Kini Kursus Brevet Pajak A dan B/ C Bisa Anda Ikuti Dari Kota Manapun Seluruh Indonesia.

Inilah Solusi Paling Tepat Kursus Brevet AB Bersertifikat.

Promo Kursus Brevet Pajak Hemat Waktu Dan Hemat Biaya

1. Hanya disini Kursus Brevet Pajak TIDAK DIKEJAR
2. DURASI WAKTU untuk dapat menyelesaikan dan memahami bab demi bab dari awal hingga akhir. di samping setiap hari harus bekerja/ Kuliah dan tugas keluar kota.
3. Kursus Brevet Pajak kami video penjelasan materi, video contoh kasus, video tutorialnya BISA DIULANG - ULANG SAMPAI PAHAM DAN BAHKAN SELAMANYA BISA DIPELAJARI MESKIPUN SUDAH LULUS KURSUS dan tidak ada expired.
4. Kursus Brevet Pajak kami mempunyai Ratusan Soal Latihan dan Studi Kasus.
5. Kursus Brevet Pajak kami up to date.

Info Lebih Lengkap Klik Dibawah Ini!
https://smarttax.id/my-brevet/

Seperti halnya Pengusaha Kena Pajak (PKP) penjual/pemberi jasa, tax planning pun dilakukan oleh PKP pembeli/penerima jasa.

Berbeda dari PKP penjual yang lebih ditujukan terkait pemungutan pajak, pada PKP pembeli, tax planning lebih ditujukan pada optimalisasi pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masukan.

Tax Planning PPN Bagi PKP Pembeli - Smart Tax Seperti halnya Pengusaha Kena Pajak (PKP) penjual/pemberi jasa, tax planning pun dilakukan oleh PKP pembeli/penerima jasa.Berbeda dari PKP penjual

Mengapa Brevet online?

Jika anda tidak punya waktu luang dan sibuk dengan rutinitas, tidak perlu khawatir, anda tetap dapat belajar pajak dan menambah pengetahuan. waktu dan tempat tidak lagi menjadi halangan.

Kursus Brevet - Hemat Waktu & Biaya Kursus Brevet Pajak AB myBrevet® Menggantikan kursus Brevet Pajak konvensional yang biasanya dilakukan setelah p**ang kerja selama 2-3 bulan.

Mengapa Brevet online?

Jika anda tidak punya waktu luang dan sibuk dengan rutinitas, tidak perlu khawatir, anda tetap dapat belajar pajak dan menambah pengetahuan. waktu dan tempat tidak lagi menjadi halangan.

Sangat Efektif dan Efisien

Seiring perkembangan jaman yang makin maju dan bertumbuh dengan sangat cepat, memanfaatkan internet adalah solusi yang tepat untuk memangkas waktu agar tidak menggangu rutinitas harian anda.

Belajar dengan Tenang dan Santai.

Ya, belajar yang paling penting adalah bisa enjoy. bukan dalam hal belajar saja, tapi dalam semua hal jika kita bisa menghadapi dengan tenang dan santai pasti akan lebih baik hasilnya. Dengan Brevet Online anda dapat mengikuti kursus pajak dengan santai, anda dapat melakukannya dirumah sambil beristirahat, namun tidak menghalangi masuknya ilmu pengetahuan ke dalam diri anda.

Hadir Program Training Di Semarang.

HARI KE-1 :

“PPh PASAL 21 - Konsep dan Manajemen 2018”

Pengelolaan PPh Pasal 21 harus dilakukan dengan sebaik mungkin karena berhubungan dengan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi, baik itu pegawai tetap, pegawai tidak tetap ataupun bukan pegawai. Jika terjadi kesalahan perhitungan dapat berakibat fatal. Tidak sedikit dijumpai dibeberapa perusahaan para pegawai protes kepada perusahaan qq bagian HRD atau bagian divisi pajak karena adanya kesalahan pemotongan. Setiap Wajib Pajak Orang Pribadi yang sudah ber-NPWP akan melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, jika dari pemotongan PPh Pasal 21 sudah salah, maka dipastikan nanti SPT Tahunannya dapat bermasalah,,,

Peraturan PPh 21:
1. PMK-NOMOR101/PMK.10/2016 TANGGAL 22 JUNI 2016
TENTANG BESARNYA PTKP

2. PMK- NOMOR 102/PMK.010/2016 TANGGAL 22 JUNI 2016

TENTANG PENETAPAN BAGIAN PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI PEGAWAI HARIAN DAN MINGGUAN SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP LAINNYA YANG TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN

3. PER - 16/PJ/2016 TANGGAL 29 SEPTEMBER 2016
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26
SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI
Bagaimana melakukan perhitungan PPh Pasal 21 dengan baik dan benar

Tax Planning PPh Pasal 21, seperti kasus dibawah ini :

 Menghitung PPh Pasal 21 dari Januari sd Desember
 Menghitung PPh Pasal 21 jika ada karyawan berhenti bekerja
 Menghitung PPh Pasal 21 jika ada karyawan baru
 Menghitung PPh Pasal 21 jika ada karyawan baru pindahan
 Menghitung PPh Pasal 21 atas THR, Bonus dll
 Menghitung PPh Pasal 21 Masa Desember
 Menghitung Non Pegawai Tetap seperti Tenaga Kerja Lepas, Tenaga Ahli dan Komisaris
 Apakah Perusahaan Wajib mengembalikan PPh Pasal 21 Karyawan akibat kelebihan potong?
 Dampak BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan terhadap Perhitungan PPh Pasal 21?
 Dll.

POKOK BAHASAN Hari Ke-1 Jam 09.00 – 16.00 WIB

Materi:
Konsep pemotongan PPh Pasal 21: Ruang lingkup, hak, kewajiban dan sanksi pajak terkait PPh Pasal 21; Objek dan non objek PPh 21;,Dampak Perubahan PTKP, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, Penghitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap dan berbagai variasinya;Penghitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tidak tetap, komisaris dan bukan pegawai lainnya;Perhitungan PPh Pasal 21 Awal Tahun, Tengah Tahun, Masa Pajak Terakhir;Perhitungan Pesangon dan Pensiun.

HARI KE-2 :

“Perlakuan dan Pengenaan PPh atas harta yang belum dilaporkan Pasca Periode Tax Amnesty” (PP 36/2017)

Telah terbit peraturan baru perlakuan harta bersih pasca Tax Amnesty, baik yang ikut maupun yang tidak ikut Tax Amnesty, dasar aturan sbb :

 Peraturan Pemerintah RI No.36 Tahun 2017 Tanggal 6 September 2017, Tentang Pengenaan PPh Atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap Sebagai Penghasilan

 Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-20/PJ/2017 Tanggal 20 Agustus 2017 Tentang Pengawasan Wajib Pajak Pasca Periode Pengampunan Pajak

 Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per-03/PJ/2017 Tentang Tata Cara Pelaporan dan Pengawasan Harta Tambahan Dalam Rangka Pengampunan Pajak

 Peraturan Menteri Keuangan No.165/PMK.03/2017, tanggal 20 November 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan No. 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang no 11 tahun 2016 tentang Pajak Pengampunan

Penegakan hukum pasca Amnesty sudah dimulai dan segera diterapkan secara serentak. DJP mensinyalir banyak Wajib Pajak yang ikut TA, namun belum semua melaporkan hartanya dalam surat pernyataan. Begitu p**a dengan Wajib Pajak yang tidak ikut TA, masih banyak yang belum melaporkan dalam SPT PPh.

Atas Harta yang belum diungkap dalam Surat Pernyataan, tidak atau kurang dilaporkan dalam SPT PPh, Harta Bersih tambahan yang tidak dialihkan ke dalam wilayah NKRI, dan Harta Bersih tambahan yang dialihkan ke luar wilayah NKRI, akan diperlakukan atau dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada saat ditemukannya data dan/atau informasi tersebut dan akan dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan serta ditambah sanksi administrasi.

Apakah kita termasuk yang akan diperiksa karena menyembunyikan harta ?

 Apakah kriteria Wajib Pajak yang akan diperiksa?

 Apakah yang menjadi dasar pengenaan? Harga Pasar atau Harga Beli?

 Berapa tarif PPh yang dikenakan oleh DJP?

 Berapa besar batasan Omset agar terkena tarif 12,5%?

 Benarkah ada kadaluarsa Pemeriksaan Harta Bersih Pasca Amnesty?

 Apa yang harus kita lakukan.....?

POKOK BAHASAN Hari KE-1 Jam 09.00 – 16.00 WIB

Sesi 1: Jam 09 – 12.00
• Defenisi Umum;
• Kategori Wajib Pajak Pasca Amnesty dan Daluarsa UU Amnesty
• Tarif PPh Atas Harta Bersih yang belum dilaporkan
• Batasan Penghasilan Wajib Pajak tertentu
• Surat Pernyataan Penghasilan Bruto
• Dasar Pengenaan Pajak Harta Bersih
• Saat Terutang PPh Atas Harta Bersih
• Pengawasan Wajib Pajak Pasca Periode Amnesty
• Metode Pengujian Harta Bersih

Sesi 2: Jam 13.00 – 15.00
Lanjutan
• Contoh Kasus Perlakuan Harta Bersih
• Contoh Kasus Penelitian SPT Tahunan Badan 2016
• Contoh Kasus Penelitian SPT Masa PPN

Jam 15.15 – 16.00
Diskusi interaktif

Segera Registrasi, Paham Aturannya Aman Pajaknya!!!!

PESERTA TRAINING
Direktur, Manager, Supervisor, Consultant, Accounting Staf, Finance Controllers HRD Manajer/Staff, Payroll Staff, Tax Manager/Officer, Finance Manager/Staff, Accounting Manager/Staff, konsultan pajak dansebagainya.

FASILITAS
Coffee Break & Lunch, Hard Copy Materi, Sertifikat, foto dan Training Kits,

INSTRUCTOR
Bp Dhiky Kurniawan,SE, MM
Profesional Trainer yang yang sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun sebagai tax auditor, konsultan pajak dan trainer pajak

INVESTASI
 Rp 2.000.000,- per peserta. (tanpa penginapan)
 Rp 2.500.000,- per peserta (include penginapan 1 hari , breakfast )
(Pembatalan kepesertaan H-3 dikenakan biaya cancellation fee Rp 500,000 /peserta.

INFORMASI & PENDAFTARAN :
Tlp/ WA
Nunu
0813-2505-5552