Kanwil DJP Wajib Pajak Besar

Call Directions Website Contact the organization

Kanwil DJP Wajib Pajak Besar Fan Page Kanwil DJP Wajib Pajak Besar! It's official!

19/10/2026

Dalam seminar internasional yang bertemakan “Taxes, Digital Economy, Cryptoassets: Perspective of Shariah” (Kamis, 15/10/26), Dirjen Pajak, Bimo Wijayanto menekankan bahwa pajak tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Bimo menegaskan bahwa prinsip syariah tetap harus kita hormati.

Menteri Agama, Nasaruddin Umar, juga berpesan bahwa keberadaan pajak dan zakat tidak perlu dipertentangkan satu sama lain. Membayar pajak merupakan kewajiban sebagai warga negara, sedangkan membayar zakat merupakan kewajiban sebagai seorang muslim.

Walaupun keduanya memiliki domainnya masing-masing, keduanya sama-sama ditujukan untuk kemaslahatan bersama.
-————————
At the international seminar themed “Taxes, Digital Economy, Cryptoassets: Perspective of Shariah” (Thursday, 15/10/26), Director General of Taxes Bimo Wijayanto emphasized that taxation does not contradict Shariah principles. In addition, Bimo said that we must respect shariah principles.

Minister of Religious Affairs, Nasaruddin Umar also highlighted that taxes and zakat should not be viewed as conflicting obligations. Paying taxes is a citizen’s duty, while paying zakat is an obligation for Muslims.

Although each has its own domain, both are designed for public welfare.

19/10/2026

Let’s take a look at Day 2 recap of the 7th BRITACOF! 🌎

The discussion still continued arguing about digitalization of tax administration, facilitation of taxpayer services, and multilateral tax cooperation and capacity building.

The presenters from various jurisdictions did not only presented their perspectives one to many, but also actively discussed with other panelists through panel discussions.

Looking forward to watching the last day recap! 😉

————————————

Yuk simak keseruan hari kedua the 7th BRITACOF! 🌎

Diskusi masih berlanjut mengenai digitalisasi administrasi perpajakan, pelayanan perpajakan, serta kerja sama multilateral dan penguatan kapasitas perpajakan.

Para pemateri dari berbagai yurisdiksi tidak hanya mempresentasikan pandangannya masing-masing, tetapi juga aktif berdiskusi dengan panelis lain dalam diskusi panel.

Ditunggu rekap hari terakhirnya ya! 😉

19/10/2026

Waspada penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP)!

Jangan langsung panik jika menerima telepon dari pihak yang mengaku sebagai petugas DJP dan meminta konfirmasi data. Lakukan konfirmasi secara mandiri melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat atau kanal resmi DJP.

Waspadai juga modus penipuan yang meminta kamu mengunduh aplikasi tertentu melalui WhatsApp atau mengeklik tautan dengan iming-iming pengurangan pajak. Jangan mudah percaya, jangan sembarangan mengeklik tautan, dan jangan memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak dikenal.

Tetap tenang, selalu waspada, dan pastikan informasi yang kamu terima berasal dari kanal resmi DJP. Kenali modusnya, lindungi data pribadi, dan jangan sampai menjadi korban penipuan!

Ada kabar baik bagi yang ingin melakukan pembetulan SPT Tahunan! 🎉Melalui KEP-239/PJ/2026, DJP memberikan fasilitas pe...
19/10/2026

Ada kabar baik bagi yang ingin melakukan pembetulan SPT Tahunan! 🎉

Melalui KEP-239/PJ/2026, DJP memberikan fasilitas penghapusan sanksi administratif atas pembetulan SPT yang memenuhi persyaratan. Besaran penghapusan sanksi bergantung pada periode pembayaran, mulai dari 100%, 50%, hingga 25%.

Yuk, manfaatkan fasilitas ini dengan meneliti kembali SPT Tahunan, melunasi kekurangan pokok pajak, dan mengajukan permohonan penghapusan sanksi sesuai ketentuan. Batas akhir pengajuan permohonan adalah 1 Oktober 2028.

19/10/2026

Smart Taxation, Shared Prosperity. 🌏🤝

In his remarks at the 7th BRITACOF, Director General of Taxes Bimo Wijayanto emphasized the importance of cross-border collaboration in addressing the evolving digital economy, strengthening tax administration, and enhancing voluntary tax compliance.

Through flexible and well-coordinated cooperation, countries can build a stronger tax system, foster greater public trust, and promote shared prosperity.

———————————————————

Smart Taxation, Shared Prosperity. 🌏🤝

Dalam sambutannya di 7th BRITACOF, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menekankan pentingnya kolaborasi lintas negara dalam menghadapi perubahan ekonomi digital, memperkuat administrasi perpajakan, serta meningkatkan kepatuhan sukarela.

Melalui kerja sama yang fleksibel dan terkoordinasi, diharapkan tercipta sistem perpajakan yang lebih kuat, kepercayaan publik yang meningkat, dan kesejahteraan bersama.

19/10/2026

Smart Taxation, Shared Prosperity. 🌏🤝

In his keynote speech at The 7th BRITACOF (Tuesday, 13/10/26), Vice Minister of Finance, Nurkholisoh Ibnu Aman, highlighted the transformation of Indonesia’s tax administration through the implementation of Coretax, launched in January 2025.

This year, 13.5 million Annual Tax Returns (SPT Tahunan) have been submitted through Coretax. By integrating and automating tax services into a single platform, Coretax makes tax compliance more convenient for taxpayers. The Directorate General of Taxes (DJP) will continue to enhance the system to deliver an improved user experience.

Through BRITACOM, Indonesia also seeks to strengthen international collaboration and exchange experiences with other countries to advance more modern and effective tax administration.

———————————————————

Smart Taxation, Shared Prosperity. 🌏🤝

Dalam keynote speech pada The 7th BRITACOF (Selasa, 13/10), Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nurkholisoh Ibnu Aman, menyoroti transformasi administrasi perpajakan Indonesia melalui implementasi Coretax sejak Januari 2025.

Tahun ini, sebanyak 13,5 juta SPT Tahunan telah masuk ke sistem Coretax. Melalui sistem yang terintegrasi dan terotomasi, wajib pajak dapat mengakses layanan perpajakan dalam satu platform, sementara DJP terus melakukan penyempurnaan untuk menghadirkan pengalaman pengguna yang lebih baik.

Melalui BRITACOM, Indonesia juga memperkuat kolaborasi dan pertukaran pengalaman antarnegara untuk mendorong administrasi perpajakan yang semakin modern dan efektif.

Yuk, segera manfaatkan Program Pengurangan Sanksi Administratif (PSA)! ✨Melalui PMK Nomor 71 Tahun 2026, pemerintah meny...
19/10/2026

Yuk, segera manfaatkan Program Pengurangan Sanksi Administratif (PSA)! ✨

Melalui PMK Nomor 71 Tahun 2026, pemerintah menyempurnakan tata cara penyelesaian kewajiban perpajakan, termasuk mekanisme pembayaran utang pajak yang kini diprioritaskan untuk melunasi pokok utang terlebih dahulu.

juga berkesempatan memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sesuai persyaratan yang berlaku. Perlu diingat, kebijakan ini bukan pemutihan pajak karena pokok utang pajak tetap wajib dilunasi.

Informasi lengkap mengenai ruang lingkup, persyaratan, periode pelunasan, dan besaran pengurangan sanksi dapat dilihat dalam KEP-239/PJ/2026.

19/10/2026

PEMBETULAN SPT DI CORETAX KINI PAKAI SKEMA REPLACE!✨

Mulai 1 Oktober 2026, pembetulan SPT melalui Coretax menggunakan penerapan skema replace,bukan lagi delta

Ini dia 4 hal penting yang perlu Anda pahami! 👀 Mulai dari SPT pembetulan terakhir sebagai patokan, perubahan pilihan restitusi atau kompensasi, pembayaran pajak yang sudah diperhitungkan, hingga penyesuaian saldo kompensasi.

Pelaporan atau pembetulan SPT yang disampaikan sebelum 1 Oktober 2026 dan belum selesai diproses tetap disesuaikan dengan aturan lama.

👇 Selengkapnya dapat disimak dalam PER-12/PJ/2026

19/10/2026

Pajak bukan sekadar angka yang kita bayarkan, tetapi juga manfaat yang kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. 🇮🇩

Dari infrastruktur yang kita gunakan, lingkungan yang terjaga, hingga berbagai layanan publik yang mendukung aktivitas masyarakat, pajak hadir untuk kita semua.

Yuk , lihat bagaimana pajak memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Karena pajak kita, manfaatnya nyata!

Pajak Minimum Global merupakan ketentuan untuk memastikan Grup Perusahaan Multinasional (Grup PMN) dikenai tarif pajak m...
19/10/2026

Pajak Minimum Global merupakan ketentuan untuk memastikan Grup Perusahaan Multinasional (Grup PMN) dikenai tarif pajak minimum efektif 15% di setiap negara atau yurisdiksi tempat mereka beroperasi.

Penerapan GloBE bertujuan menciptakan persaingan pajak yang lebih adil, melindungi basis pemajakan domestik, serta meminimalkan praktik penggerusan basis pajak dan pengalihan laba.

Address

Jalan Jenderal Sudirman Kav 56
Jakarta
12190

Opening Hours

Monday 08:00 - 16:00
Tuesday 08:00 - 16:00
Wednesday 08:00 - 16:00
Thursday 08:00 - 16:00
Friday 08:00 - 16:00

Telephone

+622122775100

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Kanwil DJP Wajib Pajak Besar posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to Kanwil DJP Wajib Pajak Besar:

Shortcuts

Share

Category