Gelora Badung

09/09/2026

CATATAN ARNOLD RIVAI #014
*Peta Dunia Berubah, Afrika Sedang Memperkuat Posisi*

Sejak kecil kita mungkin sudah sangat akrab dengan peta dunia. Kita mengenal bentuk Afrika, Eropa, Asia, Amerika, Australia, dan berbagai negara melalui gambar yang hampir selalu sama. Tanpa banyak bertanya, kita menerima bahwa seperti itulah dunia terlihat. Tetapi beberapa hari terakhir, dunia kembali membicarakan sesuatu yang selama ini mungkin tidak pernah kita pikirkan: bagaimana jika kita memetakan dunia dengan cara berbeda?

Ternyata bentuk dan ukuran Greenland yang selama ini kita lihat pada peta Mercator tidak menggambarkan ukuran sebenarnya. Luas Greenland hanya sekitar 1/14 luas Benua Afrika. Namun pada peta Mercator, Greenland terlihat seolah-olah memiliki ukuran yang hampir sebanding dengan Afrika.

Pada 4 September 2026, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi “Correct the Map” dengan dukungan 164 negara. Resolusi tersebut mendorong penggunaan proyeksi peta yang lebih mampu menggambarkan luas wilayah secara proporsional dan secara khusus menyebut Equal Earth sebagai salah satu alternatif.

Tentu saja, ini bukan berarti PBB melarang peta Mercator atau secara hukum menggantinya dengan Equal Earth. Mercator tetap sangat berguna untuk navigasi karena memang sejak awal dirancang untuk tujuan tersebut. Equal Earth mempunyai tujuan berbeda: menjaga perbandingan luas wilayah agar lebih mendekati kenyataan.

Bumi tidak berubah. Yang berubah adalah cara kita menggambarkan bumi.

Pada peta Mercator, wilayah yang semakin jauh dari garis khatulistiwa terlihat semakin besar. Karena itu Greenland tampak sangat besar, begitu p**a wilayah-wilayah di Eropa Utara, Kanada, dan Rusia.

Padahal kenyataannya Afrika jauh lebih luas daripada Greenland. Afrika juga lebih luas daripada Rusia. Brazil jauh lebih luas daripada Alaska. Afrika tidak menjadi lebih besar karena Equal Earth. Afrika memang sudah sebesar itu. Greenland tidak menjadi lebih kecil karena Equal Earth. Greenland memang sudah sekecil itu dibandingkan Afrika.

Yang berubah adalah representasi visualnya.
Setiap proyeksi peta mempunyai tujuan dan keterbatasan. Mercator sangat berguna untuk navigasi. Equal Earth lebih baik untuk membandingkan luas wilayah. Tidak ada peta datar yang mampu menggambarkan seluruh permukaan bumi tanpa distorsi bentuk, jarak, arah, atau luas.

Lalu mengapa perubahan seperti ini bisa menjadi sebuah agenda internasional?

Karena peta bukan hanya gambar. Peta adalah informasi visual. Peta membantu manusia memahami ruang, mengenali wilayah, membandingkan ukuran, menentukan posisi, merencanakan perjalanan, mengelola wilayah, bahkan membangun cara kita membayangkan dunia.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menyimpan apa yang disebut sebagai “mental map”—gambaran dunia yang terbentuk di dalam pikiran kita. Gambaran itu tidak selalu sama dengan kenyataan geografis.

Perubahan peta tentu tidak otomatis mengubah cara berpikir manusia. Tetapi perubahan peta dapat mengubah apa yang lebih mudah kita lihat dan pahami dari sebuah informasi.

Dan ketika sebuah representasi visual digunakan terus-menerus dalam pendidikan, media, buku, pemerintahan, dan berbagai platform digital, representasi tersebut menjadi bagian dari lingkungan informasi yang membentuk cara sebuah generasi memahami dunia.

Karena itu, saya melihat kampanye “Correct the Map” bukan sekadar persoalan kartografi. Di belakangnya terdapat gerakan yang lebih luas tentang bagaimana Afrika ingin direpresentasikan dan bagaimana narasi tentang Afrika dibangun di dunia.

Kampanye ini didorong oleh Speak Up Africa dan Africa No Filter, kemudian mendapat dukungan dari African Union. Togo mengambil peran diplomatik untuk membawa agenda tersebut ke Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Africa No Filter sendiri memang bergerak dalam isu perubahan narasi tentang Afrika, sementara Speak Up Africa mempunyai pengalaman panjang dalam advokasi dan membangun dukungan terhadap berbagai agenda pembangunan di Afrika.

Artinya, perubahan peta ini tidak berdiri sendirian. Ia berada dalam sebuah ekosistem yang lebih luas: pendidikan, media, diplomasi, komunikasi publik, politik, institusi internasional, dan upaya mengubah cara Afrika dipersepsikan.

Afrika tidak sedang sekadar memperbesar gambarnya di peta. Afrika sedang berusaha memperbesar posisinya di dunia. Afrika adalah benua yang sangat luas, dengan pop**asi yang besar dan terus berkembang, serta memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat besar. Afrika memiliki cadangan mineral penting, lahan pertanian yang luas, potensi energi surya yang sangat besar, minyak dan gas di sejumlah negara, serta berbagai sumber daya strategis yang semakin penting bagi ekonomi dunia.

Di masa depan, dunia kemungkinan tidak hanya bersaing untuk mendapatkan pasar. Dunia juga akan bersaing untuk mendapatkan pangan, energi, mineral, dan sumber daya strategis.

Perjuangan Afrika untuk memperbaiki cara dunia melihatnya bukan semata-mata untuk memperbaiki persoalan masa lalu, tetapi juga dapat dilihat sebagai bagian dari persiapan untuk memperjuangkan posisi Afrika di masa depan.

Jika Afrika ingin menjadi kekuatan dunia baru, maka Afrika membutuhkan lebih dari sekadar kekayaan alam. Afrika membutuhkan panggung dunia untuk menunjukkan kemampuannya mengolah sumber dayanya sendiri, membangun industri, meningkatkan ketahanan pangan, mengembangkan energi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memastikan bahwa kekayaan alam tersebut memberikan nilai tambah bagi masyarakat Afrika. Sebab menjadi bangsa yang kuat bukan hanya tentang seberapa besar sumber daya yang dimiliki, tetapi tentang kemampuan mengubah sumber daya menjadi kekuatan ekonomi, teknologi, ketahanan, dan pengaruh.
Sebuah peta dapat mengubah cara kita melihat ukuran sebuah benua. Tetapi “Correct the Map” mungkin hanya salah satu bagian kecil dari perjalanan yang jauh lebih besar: perjalanan Afrika untuk membangun kembali narasinya, memperkuat kapasitasnya, dan pada akhirnya memperjuangkan tempat yang lebih besar dalam percaturan dunia.

Afrika sedang berusaha memperbesar posisinya di dunia.
Bumi tetap sama. Benua-benua tetap berada di tempatnya.
Luas Afrika tidak berubah. Luas Greenland tidak berubah.
Tetapi cara manusia melihatnya bisa berubah.
Afrika sedang berusaha mengubah cara dunia melihat dirinya.

Perubahan peta mungkin bukan tujuan akhirnya, melainkan salah satu bagian dari perjuangan yang lebih besar untuk mendapatkan tempat yang lebih kuat di dunia.
_____
Bagaimana menurut Anda?
Apakah perubahan cara menggambarkan dunia seperti Equal Earth hanya merupakan perkembangan teknologi kartografi, atau sebenarnya merupakan bagian dari perjuangan yang lebih besar untuk mengubah cara sebuah bangsa dipandang dan menempatkan dirinya dalam percaturan dunia?

Silakan berikan komentar Anda. Mari kita berdiskusi dengan santun, saling menghormati, dan saling belajar.

Sehat Selalu,

Arnold Rivai
Ketua DPD Partai Gelora Kabupaten Badung

07/09/2026

CATATAN ARNOLD RIVAI #013
*Ketika Pesawat Berhenti Terbang, Siapa yang Melindungi Wisatawan?*

“Wisatawan mungkin lupa detail peristiwa alamnya, tetapi mereka akan selalu mengingat bagaimana sebuah destinasi menyambut dan melindungi mereka di masa sulit.”

Selama semuanya berjalan normal, wisatawan mungkin tidak pernah memikirkan bagaimana mereka akan meninggalkan Bali. Tiket sudah ada, jadwal penerbangan sudah ditentukan, hotel sudah dipesan sampai hari terakhir, dan transportasi menuju bandara sudah direncanakan. Semuanya terlihat sederhana dan siap dijalankan.

Sampai tiba-tiba pesawat tidak dapat terbang.

Penerbangan dibatalkan, rencana kep**angan berubah, dan wisatawan yang seharusnya meninggalkan Bali hari itu tiba-tiba harus mencari solusi. Sebagian mungkin masih memiliki cukup anggaran untuk memperpanjang masa tinggal, tetapi sebagian lainnya mulai menghitung kembali uang yang tersisa. Mereka harus mencari tempat menginap, mencari informasi, mencari transportasi alternatif, dan bagi wisatawan asing, mungkin juga menghadapi persoalan izin tinggal.

Itu bukan sekadar kemungkinan.

Pada awal Maret 2026, misalnya, penutupan sejumlah jalur udara di Timur Tengah akibat konflik di kawasan tersebut menyebabkan puluhan penerbangan dari Bali menuju Doha, Dubai, dan Abu Dhabi dibatalkan. Ribuan penumpang terdampak dan sejumlah wisatawan asing tertahan di Bali. Imigrasi Ngurah Rai kemudian bergerak dengan membuka helpdesk, memberikan Izin Tinggal Keadaan Terpaksa, dan memberikan pembebasan biaya overstay bagi WNA yang memenuhi persyaratan.

Ini sebuah contoh penting. Ketika krisis terjadi, sebenarnya negara sudah memiliki mekanisme untuk membantu. Tetapi pertanyaan berikutnya adalah: apakah wisatawan mengetahui mekanisme tersebut? Apakah mereka tahu harus mencari bantuan ke mana, apakah mereka tahu bahwa ada layanan imigrasi bagi mereka yang terdampak, dan apakah mereka tahu hotel mana yang menyediakan tarif khusus karena mereka terpaksa memperpanjang masa tinggal?

Dan yang lebih penting, apakah semua informasi itu hadir dalam satu sistem yang mudah dipahami oleh wisatawan?

Menurut saya, di sinilah Badung perlu melihat persoalan ini secara lebih luas. Krisis penerbangan bukan lagi sekadar persoalan maskapai atau bandara ketika wisatawan sudah berada di Badung. Wisatawan mungkin kehabisan anggaran, hotel harus menghadapi perpanjangan masa tinggal, transportasi harus mencari alternatif, wisatawan asing dapat menghadapi persoalan izin tinggal, sementara pemerintah harus memastikan informasi dan bantuan tersedia dengan cepat.

Krisis penerbangan dapat berubah menjadi krisis pariwisata.

Badung sebenarnya sudah memiliki banyak bagian dari sistem tersebut. Ada pemerintah, BPBD, Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, Imigrasi, bandara, maskapai, kepolisian, PHRI, hotel, dan berbagai pelaku pariwisata lainnya. Masing-masing memiliki peran dan mekanisme. Karena itu, menurut saya, kita tidak perlu selalu berpikir bahwa semuanya harus dibangun dari awal.

Yang perlu kita lakukan adalah menghubungkan yang sudah ada menjadi satu sistem respons krisis pariwisata.

Menurut saya, setidaknya ada empat hal yang harus dipastikan.

Pertama, satu pusat informasi krisis yang mudah ditemukan wisatawan.

Begitu terjadi gangguan besar, informasi mengenai penerbangan, akomodasi, transportasi alternatif, kondisi pelabuhan, layanan imigrasi, dan nomor bantuan harus tersedia di satu tempat. Bukan wisatawan yang mencari-cari informasi dari berbagai sumber, tetapi sistemlah yang harus datang kepada wisatawan.
Informasinya juga harus tersedia dalam beberapa bahasa dan disebarkan melalui kanal yang memang digunakan wisatawan, seperti hotel, bandara, media sosial, website resmi, aplikasi, hingga QR Code yang mudah dipindai. Karena dalam situasi krisis, informasi yang tidak diketahui sama saja dengan bantuan yang tidak tersedia.

Kedua, protokol akomodasi darurat.

Hotel dan pemerintah dapat memiliki mekanisme tarif khusus atau skema bantuan bagi wisatawan yang terpaksa memperpanjang masa tinggal karena kondisi di luar kendali mereka. Tidak harus semuanya gratis. Yang penting ada mekanisme yang jelas, transparan, dan manusiawi, sehingga baik wisatawan maupun pelaku usaha mengetahui apa yang harus dilakukan ketika situasi darurat terjadi.

Ketiga, skenario transportasi keluar Bali.

Jika jalur udara terganggu dan jalur darat atau laut memungkinkan serta aman digunakan, harus sudah ada skenario yang siap dijalankan. Di mana titik penjemputannya, berapa kendaraan yang tersedia, ke mana wisatawan diarahkan, bagaimana koordinasinya dengan pelabuhan, dan siapa yang bertanggung jawab? Semua itu sebaiknya sudah dipikirkan sebelum krisis terjadi, bukan baru dirancang ketika kepanikan sudah muncul.

Keempat, layanan bantuan lintas instansi.

Wisatawan tidak boleh harus memahami struktur birokrasi kita untuk mendapatkan pertolongan. Mereka tidak perlu bingung apakah harus menghubungi Dinas Pariwisata, Imigrasi, hotel, bandara, atau instansi lainnya. Satu pintu informasi harus mampu mengarahkan mereka kepada pihak yang tepat.
Karena wisatawan yang sedang menghadapi krisis tidak membutuhkan birokrasi yang rumit. Mereka membutuhkan kepastian. Mereka membutuhkan informasi yang jelas, bantuan yang mudah dijangkau, dan keyakinan bahwa ada pihak yang memang bertanggung jawab membantu mereka.
Dan di sinilah menurut saya konsep Badung Tourism Crisis Response System menjadi penting.

Sebuah sistem yang menghubungkan pemerintah, bandara, maskapai, Imigrasi, BPBD, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, PHRI, hotel, transportasi, kepolisian, dan pihak terkait lainnya. Bukan untuk mengambil alih tugas masing-masing, tetapi untuk memastikan semuanya bekerja dalam satu koordinasi ketika keadaan darurat terjadi.

Kita memang tidak bisa mencegah gunung meletus. Kita tidak bisa mengendalikan abu vulkanik. Kita tidak bisa menjamin semua penerbangan selalu berjalan sesuai jadwal. Tetapi kita bisa memastikan bahwa ketika penerbangan berhenti, sistem pelayanan kepada wisatawan tidak ikut berhenti.

Dan saya kira inilah yang harus mulai kita bangun ketika keadaan masih normal. Bukan menunggu wisatawan kebingungan, bukan menunggu krisis menjadi besar, dan bukan menunggu masing-masing pihak mencari jalan sendiri-sendiri. Karena ukuran ketangguhan sebuah destinasi bukan hanya berapa banyak wisatawan yang mampu kita datangkan, tetapi juga bagaimana kita memperlakukan mereka ketika sesuatu yang tidak mereka rencanakan terjadi.

Mereka mungkin datang ke Bali karena keindahannya. Mereka mungkin memilih Badung karena fasilitas pariwisatanya. Tetapi ketika mereka tertahan dan membutuhkan bantuan, pengalaman mereka pada saat itulah yang akan mereka ingat. Pada saat seperti itulah karakter sebuah destinasi sesungguhnya terlihat.

Maka kembali kepada pertanyaan di awal:

Ketika pesawat berhenti terbang, siapa yang melindungi wisatawan?

Jawabannya: yang melindungi wisatawan adalah sebuah ekosistem yang sudah dipersiapkan untuk bekerja bersama — dan yang terpenting, diketahui oleh wisatawan ketika mereka membutuhkannya.

Karena sistem yang tidak diketahui oleh orang yang membutuhkan bantuan, pada saat krisis, hampir sama dengan sistem yang tidak ada.

Karena destinasi wisata yang tangguh bukan hanya destinasi yang mampu menerima banyak wisatawan.
Tetapi destinasi yang mampu menjaga mereka ketika keadaan tidak berjalan seperti yang direncanakan.

_________________________

Bagaimana menurut Anda?
Silakan berikan komentar Anda. Mari kita berdiskusi dengan santun, saling menghormati, dan saling belajar.

Sehat Selalu,

Arnold Rivai
Ketua DPD Partai Gelora Kabupaten Badung

06/09/2026

CATATAN ARNOLD RIVAI #011
*Menjaga Pangan di Tengah Badung yang Terus Berkembang*

Beberapa waktu lalu saya membaca bahwa Kabupaten Badung mencatat prestasi yang membanggakan. Berdasarkan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) 2025 yang dikeluarkan Badan Pangan Nasional, Badung berada di peringkat pertama secara nasional, dengan nilai 88,79.

Terus terang, reaksi pertama saya langsung: “Wah, hebat.”
Tetapi setelah rasa bangga itu muncul, saya justru memiliki pertanyaan berikutnya.

Apa yang membuat Badung bisa menjadi yang terbaik? Dan yang lebih penting, “bagaimana Badung mempertahankan ketahanan pangan ketika jumlah penduduk terus bertambah, wisatawan terus datang, kebutuhan pembangunan terus meningkat, sementara lahan yang tersedia semakin terbatas?”

Menurut saya, pertanyaan kedua inilah yang jauh lebih penting. Karena menjadi nomor satu adalah sebuah pencapaian. Tetapi mempertahankan sebuah sistem agar tetap kuat di tengah perubahan adalah pekerjaan yang jauh lebih besar.

Ketahanan pangan bukan hanya tentang berapa banyak sawah yang kita miliki. Ketahanan pangan juga bukan sekadar tentang apakah sebuah daerah mampu menghasilkan seluruh bahan makanannya sendiri. Ketahanan pangan berbicara tentang apakah masyarakat memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, terjangkau, bergizi, beragam, dan tersedia secara berkelanjutan.

Indeks Ketahanan Pangan sendiri melihat tiga aspek utama: ketersediaan pangan, keterjangkauan atau akses terhadap pangan, serta pemanfaatan pangan.

Karena itu, saya melihat keberhasilan Badung tidak bisa hanya diberikan kepada satu pihak.
Ada petani yang memproduksi bahan makanan.
Ada peternak dan nelayan.
Ada pasar tradisional dan pasar modern.
Ada distributor.
Ada pelaku usaha.
Ada hotel, restoran, dan berbagai usaha HORECA yang membeli bahan makanan dalam jumlah besar.
Ada Perumda dan berbagai offtaker lainnya.
Dan tentu ada pemerintah yang membangun kebijakan, menjaga distribusi, mengendalikan harga, serta memastikan sistem pangan tetap berjalan.

Data konsumsi juga menunjukkan sesuatu yang menarik. Nilai Pola Pangan Harapan atau PPH konsumsi masyarakat Badung meningkat dari 92,2 pada 2024 menjadi 94,0 pada 2025. Ini menunjukkan bahwa keragaman dan kualitas pola konsumsi masyarakat juga menjadi bagian penting dari ketahanan pangan. Artinya, kita tidak sedang berbicara tentang satu komoditas saja. Kita sedang berbicara tentang sebuah sistem yang cukup kompleks.

Dan menurut saya, di sinilah salah satu kekuatan Badung. Badung tidak harus menghasilkan semua bahan makanan yang dikonsumsi masyarakatnya sendiri. Sebagian memang diproduksi di Badung. Sebagian lainnya datang dari kabupaten lain di Bali. Sebagian lagi berasal dari luar Bali.

Itu bukan berarti Badung gagal membangun ketahanan pangan. Justru yang penting adalah bagaimana seluruh rantai tersebut bekerja dengan baik.
Petani memiliki pasar.
Pedagang mendapatkan pasokan.
Hotel dan restoran mendapatkan bahan makanan.
Masyarakat mendapatkan pangan.
Dan ketika terjadi gangguan pada satu sumber, sistem memiliki kemampuan untuk mencari sumber lainnya.
Itulah ketahanan.

Bukan berarti kita memiliki semuanya. Tetapi kita memiliki sistem yang mampu memastikan kebutuhan tetap tersedia.
Namun kemudian muncul pertanyaan yang menurut saya menarik. “Jika Badung tetap mampu menjaga ketahanan pangan meskipun pembangunan terus berjalan dan sebagian lahan pertanian berubah fungsi, mengapa kita masih harus begitu serius memikirkan alih fungsi lahan?”

Menurut saya, jawabannya karena lahan pertanian tidak hanya memiliki nilai sebagai tempat menghasilkan makanan.
Sawah adalah bagian dari sistem Subak.
Lahan terbuka adalah ruang bagi air untuk meresap.
Lahan pertanian membantu menjaga keseimbangan lingkungan.
Dan hamparan sawah juga menjadi bagian dari lanskap budaya Bali yang justru menjadi salah satu daya tarik pariwisata kita.
Jadi persoalannya bukan sesederhana: “Kalau sawah berkurang, berarti pangan pasti habis.” Tidak selalu demikian.

Pangan masih bisa didatangkan dari tempat lain. Tetapi semakin banyak kita kehilangan ruang produksi dan ruang terbuka, semakin besar p**a ketergantungan kita terhadap sistem di luar Badung.

Dan ada fungsi lain yang ikut hilang. Ketika lahan terbuka berubah menjadi bangunan dan permukaan yang kedap air, kemampuan tanah untuk menyerap air juga ikut berkurang. Karena itu, ketika kita membicarakan alih fungsi lahan, sesungguhnya kita tidak hanya sedang membicarakan pangan.
Kita sedang membicarakan air, lingkungan, Subak, budaya, dan masa depan Badung.

Di sinilah saya melihat sebuah paradoks yang menarik.

Pariwisata membutuhkan pembangunan, tetapi pariwisata juga membutuhkan ruang yang tidak dibangun.
Kita membutuhkan hotel. Kita membutuhkan rumah. Kita membutuhkan jalan. Kita membutuhkan fasilitas ekonomi. Kita membutuhkan infrastruktur.
Tetapi wisatawan juga datang ke Badung bukan hanya untuk melihat gedung. Mereka datang untuk melihat alam.
Sawah.
Pantai.
Budaya.
Ruang terbuka.
Dan kehidupan masyarakat yang menjadi karakter Bali.

Karena itu, menurut saya, pembangunan dan perlindungan lahan tidak boleh selalu ditempatkan sebagai dua kepentingan yang saling bertentangan. Yang kita perlukan adalah keseimbangan.
Pemerintah tidak mungkin menghentikan pembangunan. Dan kita juga tidak boleh mengorbankan seluruh ruang pertanian hanya karena pembangunan terus meningkat.

Yang harus kita pikirkan adalah:
Lahan mana yang benar-benar strategis untuk dipertahankan?
Bagaimana membuat petani tetap memiliki alasan ekonomi untuk mempertahankan lahannya?
Bagaimana meningkatkan produktivitas pertanian dengan teknologi dan cara-cara modern?
Dan yang tidak kalah penting,
bagaimana memastikan hasil pertanian memiliki pasar yang jelas?
Karena kalau kita ingin petani bertahan, jangan hanya meminta mereka mempertahankan sawah.
Kita juga harus membuat kegiatan bertani layak secara ekonomi.
Petani membutuhkan produktivitas yang lebih tinggi.
Mereka membutuhkan akses teknologi.
Mereka membutuhkan kepastian pasar.
Dan mereka membutuhkan ekosistem usaha yang membuat profesi petani tetap menarik bagi generasi berikutnya.

Di sisi lain, Badung juga harus semakin memahami dengan baik apa yang sebenarnya kita konsumsi.
Berapa kebutuhan masyarakat?
Berapa kebutuhan wisatawan?
Berapa kebutuhan hotel dan restoran?
Komoditas apa yang mampu kita produksi sendiri?
Komoditas apa yang lebih efisien didatangkan dari daerah lain?
Dan di mana titik-titik kerentanan kita?

Ini penting karena pemerintah Badung sendiri telah melihat perlunya data neraca bahan makanan yang semakin akurat, termasuk dengan memperhitungkan kebutuhan wisatawan dan sumber pemenuhannya.
Dengan data yang baik, kita tidak perlu mengambil keputusan berdasarkan perkiraan. Kita bisa menentukan mana yang harus diproduksi lebih banyak. Mana yang perlu diperkuat distribusinya.
Mana yang perlu dilindungi lahannya. Dan mana yang memang lebih efisien dipenuhi melalui kerja sama dengan daerah lain.

Saya juga melihat upaya pemerintah Badung untuk memperkuat produksi pangan dan mengoptimalkan pemanfaatan lahan sebagai sesuatu yang patut diapresiasi. RPJMD Badung 2025–2029 sendiri menyebut kondisi ketahanan pangan Badung relatif baik, tetapi keberlanjutannya tetap menghadapi tantangan, termasuk tekanan terhadap lahan pertanian dari sektor nonpertanian. Artinya, pemerintah sebenarnya sudah melihat persoalan ini. Tantangannya sekarang adalah bagaimana seluruh kebijakan tersebut diterjemahkan menjadi sistem yang semakin kuat.

Menurut saya, ada beberapa hal yang perlu terus kita dorong.

Pertama, lindungi lahan pertanian yang benar-benar strategis.
Bukan berarti semua lahan harus dipertahankan tanpa melihat kebutuhan pembangunan, tetapi lahan yang memiliki nilai strategis bagi pangan, air, lingkungan, Subak, dan budaya harus mendapatkan perlindungan yang lebih kuat.
Kedua, berikan alasan ekonomi kepada petani untuk tetap bertani.
Jangan sampai lahan pertanian dipertahankan, tetapi petaninya justru tidak mampu bertahan.
Ketiga, tingkatkan produktivitas melalui pertanian modern.
Keterbatasan lahan harus dijawab dengan teknologi dan produktivitas, bukan hanya dengan membuka lahan baru.
Keempat, perkuat hubungan antara petani dan pasar.
Perumda bisa berperan, tetapi bukan satu-satunya.
Pasar tradisional, pasar modern, hotel, restoran, katering, distributor, koperasi, dan berbagai pelaku usaha juga harus menjadi bagian dari ekosistem penyerapan hasil produksi petani.
Kelima, bangun sistem pangan yang mampu membaca masa depan.
Karena kebutuhan pangan Badung tidak hanya ditentukan oleh jumlah penduduk.
Ada wisatawan.
Ada pekerja.
Ada hotel.
Ada restoran.
Ada perubahan pola konsumsi.
Dan semuanya terus berkembang.

Saya kira inilah tantangan Badung ke depan. Bukan sekadar bagaimana mendapatkan predikat nomor satu. Tetapi bagaimana memastikan bahwa ketika Badung semakin maju, kebutuhan pangan masyarakat tetap terjaga.

Saya percaya Badung bisa menjadi contoh bagi daerah lain. Bukan karena Badung mampu menghasilkan semua bahan makanannya sendiri. Tetapi karena Badung mampu membangun ekosistem ketahanan pangan yang menghubungkan produksi, distribusi, pasar, pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.
Kita boleh membangun.
Kita harus terus bertumbuh.
Pariwisata harus terus berkembang.
Tetapi dalam setiap pembangunan, kita juga harus bertanya:
Apa yang harus tetap kita jaga agar Badung tetap menjadi tempat yang baik untuk hidup?

Karena pada akhirnya, ketahanan pangan bukan hanya tentang bagaimana kita mendapatkan makanan hari ini. Ketahanan pangan adalah tentang bagaimana kita memastikan masyarakat masih memiliki makanan yang cukup, lingkungan yang sehat, dan ruang yang layak untuk hidup di masa depan.

Di situlah makna sebenarnya dari keberhasilan Badung. Bukan hanya karena hari ini kita berada di peringkat pertama. Tetapi karena kita mampu menjaga keseimbangan antara pangan, pembangunan, pariwisata, lingkungan, dan kehidupan masyarakat.

Badung harus terus berkembang. Tetapi jangan sampai dalam proses berkembang, kita kehilangan ruang yang membuat Badung tetap hidup.

“Pariwisata membutuhkan pembangunan, tetapi pariwisata juga membutuhkan ruang yang tidak dibangun.”
_________________

Bagaimana menurut Anda?
Apakah Badung sudah berada di jalan yang tepat dalam menjaga ketahanan pangan di tengah pembangunan dan keterbatasan lahan?

Silakan berikan komentar Anda. Mari kita berdiskusi dengan santun, saling menghormati, dan saling belajar.

Sehat Selalu,

Arnold Rivai
Ketua DPD Partai Gelora
Kabupaten Badung

31/08/2026

31/08/2026

AI MAKIN CERDAS.
MANUSIA HARUS APA?

Kecerdasan buatan semakin murah dan semakin mudah diakses.

Tetapi ada paradoks:
Semakin cerdas AI, semakin penting kecerdasan manusia.
Karena AI hanyalah alat.

Yang menentukan apakah teknologi itu menciptakan kesejahteraan atau justru masalah adalah manusia yang menggunakannya.

Jadi masa depan bukan pertarungan:
AI vs manusia.
Melainkan:
manusia yang mampu menggunakan AI vs manusia yang tidak mampu menggunakannya.

29/08/2026

AI AKAN MENGAMBIL
PEKERJAAN KITA?

Ketakutan terbesar terhadap AI mungkin bukan bahwa manusia akan menjadi lebih bodoh.
Tetapi bahwa manusia tidak lagi dibutuhkan.

Namun ada perspektif lain.

Mungkin masa depan bukan tentang manusia bekerja semakin banyak.
Mungkin justru teknologi membuat manusia bekerja lebih sedikit, tetapi menghasilkan lebih banyak.

Masalah sebenarnya bukan:
“Apakah AI akan menggantikan manusia?”
Tetapi:
“Apakah manusia cukup cerdas untuk menggunakan AI?”

28/08/2026

POLITISI MEMIKIRKAN PEMILU.
NEGARAWAN MEMIKIRKAN GENERASI.

Ada perbedaan besar antara memenangkan pemilu dan membangun sebuah negara.
Pemilu hanya berlangsung beberapa tahun sekali.
Tetapi keputusan seorang pemimpin bisa menentukan nasib sebuah generasi selama puluhan tahun.

Karena itu, pertanyaan paling penting bukan:
“Bagaimana saya menang pada pemilu berikutnya?”
Tetapi:
“Indonesia seperti apa yang akan diwariskan kepada generasi berikutnya?”

27/08/2026

KALAU TIDAK ADA DI MEJA,
KITA ADA DI MENU.

Indonesia adalah negara besar.
Tetapi menjadi negara besar tidak cukup hanya dengan memiliki wilayah yang luas, penduduk yang besar, atau sumber daya alam yang melimpah.

Kita harus hadir di meja ketika keputusan-keputusan besar dunia dibuat.
Sebab kalau kita tidak ikut menentukan keputusan, bisa jadi justru kita yang menjadi objek keputusan orang lain.

Pertanyaannya:
Apakah Indonesia sudah cukup berani duduk di “meja”, atau masih terlalu sering hanya menjadi penonton?

👇 Menurut Anda?

24/08/2026

CATATAN ARNOLD RIVAI #010
*Dua Tahun Berjalan, Saatnya Gelora Memantapkan Dukungan*

Pada Catatan #008 saya menulis tentang pentingnya seorang pemimpin mengetahui ke mana bangsa ini akan dibawa.
Pada Catatan #009 saya menulis bahwa visi besar membutuhkan manusia dan budaya kerja yang tepat untuk menjalankannya.

Kini, setelah hampir dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo berjalan, ada satu pertanyaan yang layak kita ajukan:
Apakah arah yang sedang ditempuh ini memang merupakan arah yang tepat bagi bangsa Indonesia?

Bagi saya, jawabannya adalah YA.
Bukan karena semua program sudah selesai. Justru masih banyak pekerjaan besar yang sedang berjalan.

Swasembada pangan belum sepenuhnya tercapai. Swasembada energi masih membutuhkan kerja panjang. Hilirisasi belum selesai. Pembangunan di sektor ekonomi masih menjadi pekerjaan besar. Indonesia juga belum menjadi kekuatan besar dunia seperti yang kita cita-citakan.

Tetapi saya melihat sesuatu yang penting: Fondasinya sedang dibangun.

Dan yang menarik bagi saya bukan hanya program-programnya, tetapi semangat perbaikan yang berada di belakang program tersebut.

Efisiensi anggaran, misalnya. Pemerintah mulai memberikan perhatian lebih besar terhadap pengeluaran negara yang tidak produktif. Anggaran tidak seharusnya habis hanya karena harus dihabiskan. Setiap rupiah harus menghasilkan manfaat besar bagi seluruh rakyat. Di sisi lain, pemerintah juga mulai lebih agresif menutup kebocoran penerimaan negara dari pengelolaan sumber daya alam. Presiden Prabowo bahkan secara terbuka menyoroti dugaan praktik under-invoicing dalam ekspor komoditas seperti sawit dan batu bara. Pada saat yang sama, pemerintah mendorong agenda yang jauh lebih fundamental: peningkatan kualitas manusia, perbaikan gizi anak Indonesia dengan Makan Bergizi Gratis, perbaikan gedung sekolah dan penambahan alat ajar, pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda.

Semuanya itu bukan sebagai program yang berdiri sendiri. Semua itu adalah bagian dari upaya membangun Indonesia yang lebih siap dan mandiri.

Tentu saja, kita boleh berbeda pendapat mengenai bagaimana program-program tersebut dijalankan dan masalah yang terjadi dalam prosesnya. Kita boleh mengkritik ketika ada yang kurang tepat. Tetapi kita juga harus mampu melihat arah besarnya.

Indonesia tidak akan menjadi negara besar kalau terus bergantung pada orang lain untuk urusan pangan, energi, teknologi, industri, dan kekuatan ekonominya.

Saya melihat banyak kebijakan pemerintahan Prabowo dalam dua tahun berjalan ini memiliki kesesuaian dengan apa yang saya bayangkan tentang Indonesia masa depan.

Dan pada titik inilah saya juga melihat hubungannya dengan Partai Gelora.

Sejak awal, Gelora telah menyatakan dukungan kepada Prabowo. Pada Februari 2025, Ketua Umum Gelora Anis Matta menyatakan bahwa Gelora akan mendukung Prabowo kembali pada Pilpres 2029, dengan keberhasilan pemerintahan periode ini menjadi dasar penting bagi pencalonan tersebut. Kini kita sudah memiliki pengalaman tambahan. Kita sudah melihat bagaimana pemerintahan ini berjalan. Kita sudah melihat kebijakan-kebijakannya. Dan dua pimpinan Gelora juga sudah berada di dalam Kabinet Merah Putih. Artinya, Gelora bukan hanya melihat perjalanan pemerintahan ini dari luar, tapi ikut andil dari dalam.

Bagi saya pribadi, pengalaman hampir dua tahun ini semakin memperkuat keyakinan bahwa arah pemerintahan Prabowo sejalan dengan visi besar yang selama ini diperjuangkan Gelora. Saya pun semakin yakin bahwa Prabowo adalah pemimpin yang tepat untuk membangun fondasi menuju Indonesia yang besar. Bukan karena saya menganggap semua kebijakannya sempurna, tetapi karena saya melihat arah yang benar : Indonesia menjadi negara yang lebih mandiri, lebih siap, lebih efisien, lebih berani mengelola kekayaan sendiri, dan lebih serius meningkatkan kualitas hidup rakyatnya.

Karena itu, saya melihat ada alasan yang semakin kuat bagi Gelora untuk menegaskan dukungannya. Saya berharap DPP Partai Gelora segera memantapkan dukungan tersebut kepada Prabowo untuk Pilpres 2029.

Bukan semata-mata karena kepentingan politik, tetapi karena kita melihat ada fondasi besar yang sedang dibangun dan perlu terus dikawal agar memberikan manfaat bagi bangsa.

Pada akhirnya, saya tidak melihat Pilpres 2029 hanya sebagai persoalan siapa yang akan menjadi presiden. Saya melihatnya sebagai pilihan tentang siapa yang paling tepat saat ini untuk melanjutkan arah pembangunan Indonesia.

Dua tahun sudah berjalan. Masih banyak pekerjaan yang belum selesai. Tetapi saya melihat arah yang layak untuk dilanjutkan. Dan saya berharap arah itu menjadi bagian dari perjuangan politik Gelora untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
___________

Bagaimana menurut Anda?
Silakan berikan komentar Anda. Mari kita berdiskusi dengan santun, saling menghormati, dan saling belajar.

Sehat Selalu,

Arnold Rivai
Ketua DPD Partai Gelora Kabupaten Badung