16/10/2026
Bawaslu Lembata Ikuti TOS Barista Bawaslu NTT, Bahas Putusan PHPU Presiden Dan Wakil Presiden
LEMBATA-Anggota Bawaslu Kabupaten Lembata, Indah Purnama Dewi, didampingi staf Herdalena Herawati dan Kayetanus Boli Nunang, mengikuti kegiatan Temu Obrol Santai (TOS) Barista edisi khusus yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jumat (16/10/2026), secara daring.
Kegiatan bertema “Membaca Ulang Keterangan Bawaslu dalam Putusan PHPU di Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026,” dan diikuti jajaran Bawaslu Provinsi NTT serta Bawaslu kabupaten/kota se-NTT. Tenaga Ahli Bawaslu RI, Kurniawan, hadir sebagai narasumber untuk membahas putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden, khususnya terkait persyaratan pencalonan, dinamika pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan pengawasan pemilu.
Ketua Bawaslu NTT Nonato D.P Sarmento dalam arahan membuka kegiatan menyampaikan bahwa melalui kegiatan TOS Barista edisi khusus ini dapat membaca ulang keterangan didalam putusan PHPU. Kita diharapkan dapat memahami secara utuh dan akurat terhadap substansi keterangan yang telah disampaikan oleh Bawaslu dalam perkara PHPU nomor 1 tahun 2026 di Mahkamah Konstitusi, sehingga Ketika kita memahami itu secara utuh maka, secara prosesnya kita mampu dan mengidentifikasi secara cermat hal-hal yang mungkin akan menjadi dasar pertimbangan hukum Bawaslu.
Dalam pemaparannya, Kurniawan menguraikan dua pokok dalil permohonan yang menjadi perhatian dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden, yakni dugaan manipulasi dalam pembentukan norma Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 serta dugaan cacat administratif pada dokumen persyaratan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.
Diskusi juga membahas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, terutama pertimbangan hukum terkait bukti persyaratan pendidikan calon wakil presiden. Pembahasan ini menjadi bahan evaluasi terhadap proses pencalonan dan pelaksanaan pengawasan, termasuk pentingnya memastikan kelengkapan serta keabsahan dokumen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, dibahas keterlibatan Bawaslu dalam proses pembentukan PKPU Nomor 19 Tahun 2023, termasuk masukan agar persyaratan dokumen administratif tetap mengacu pada Pasal 227 Undang-Undang Pemilu. Akses terhadap data dan dokumen pencalonan melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON) juga menjadi perhatian penting untuk mendukung efektivitas pengawasan.
Dinamika pengawasan pencalonan, seperti keterbatasan waktu pemeriksaan dokumen, pembatasan dokumentasi, dan kendala akses terhadap SILON, turut menjadi bahan refleksi. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya dukungan akses informasi yang memadai agar pengawas pemilu dapat menjalankan tugasnya secara optimal.
Dalam diskusi tersebut, ditekankan pentingnya prinsip kecermatan dan kehati-hatian dalam memeriksa persyaratan calon. Verifikasi administrasi perlu didukung pemeriksaan faktual dan konfirmasi kepada instansi berwenang untuk memastikan validitas, akurasi, serta kebenaran dokumen persyaratan pencalonan.
Sebagai langkah perbaikan ke depan, terdapat empat aspek yang perlu diperhatikan, yakni perbaikan regulasi, penguatan akses terhadap data dan dokumen pencalonan, peningkatan analisis dokumen, serta konfirmasi data kepada instansi yang berwenang.
Melalui kegiatan ini, Bawaslu diharapkan dapat menjadikan evaluasi putusan PHPU sebagai pembelajaran untuk memperkuat kualitas pengawasan, khususnya pada tahapan pencalonan. Pengawasan yang cermat, didukung akses informasi yang memadai dan pemeriksaan dokumen secara menyeluruh, merupakan bagian penting dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu kedepan diharapkan, adanya penguatan regulasi yang memberikan kejelasan mengenai mekanisme pengawasan pencalonan termasuk akses terhadap data dan dokumen persyaratan calon. Selain itu, langkah-langkah pencegahan perlu dilakukan sejak awal melalui koordinasi dan komunikasi yang intensif antara penyelenggara pemilu serta instansi terkait, agar potensi persoalan dalam tahapan pencalonan dapat diidentifikasi dan ditangani sedini mungkin. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya berfokus pada penanganan persoalan setelah terjadi, tetapi juga mampu mencegah munculnya permasalahan melalui mekanisme yang jelas, terukur, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
