JDIH KPU Kota Malang

Directions Website

JDIH KPU Kota Malang Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from JDIH KPU Kota Malang, Government Organization, Jalan Bantaran Nomor 6, Kel. Purwantoro, Kec. Blimbing, Malang.

🚨 Seri 8 Whistleblowing System (WBS) | Sosialisasi WBS KPUHalo, ! 👋Sebagai bentuk komitmen dalam menjaga integritas dan...
08/10/2026

🚨 Seri 8 Whistleblowing System (WBS) | Sosialisasi WBS KPU

Halo, ! 👋

Sebagai bentuk komitmen dalam menjaga integritas dan akuntabilitas lembaga, sekaligus melaksanakan amanat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 915 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Sistem Penanganan Pengaduan Whistleblowing System di Lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, KPU Kota Malang menggelar kegiatan Sosialisasi Whistleblowing System (WBS) dan Aplikasi WBS KPU pada tanggal 19 Mei 2026.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai mekanisme penyampaian pengaduan atas dugaan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, maupun pakta integritas.

Melalui sosialisasi ini, diharapkan seluruh jajaran serta publik dapat memanfaatkan layanan Aplikasi WBS KPU secara optimal dengan jaminan kerahasiaan data pelapor demi mewujudkan lembaga yang bersih, efisien, dan terpercaya.

Layanan pengaduan dan tautan Aplikasi WBS KPU dapat diakses melalui website resmi www.wbs.kpu.go.id.

🚨 Seri 7 Whistleblowing System (WBS) | Tugas Tim Kepatuhan Internal WBS KPUHalo, ! 👋Penasaran siapa saja pihak di balik...
08/10/2026

🚨 Seri 7 Whistleblowing System (WBS) | Tugas Tim Kepatuhan Internal WBS KPU

Halo, ! 👋

Penasaran siapa saja pihak di balik penanganan pengaduan Whistleblowing System (WBS) KPU? Tiap elemen dalam Tim Kepatuhan Internal punya peran dan tanggung jawab yang saling mendukung untuk memastikan laporan diproses secara objektif, aman, dan transparan.

Simak konten berikut untuk tau Tugas Tim Kepatuhan Internal!🙌🏼

🚨 Seri 5 Whistleblowing System (WBS) | Pemberian Sanksi dalam Whistleblowing System Halo, 👋🏻Whistleblowing System (WBS)...
30/09/2026

🚨 Seri 5 Whistleblowing System (WBS) | Pemberian Sanksi dalam Whistleblowing System

Halo, 👋🏻

Whistleblowing System (WBS) dibangun di atas prinsip kepercayaan dan tanggung jawab. Karena itu, setiap pihak yang terlibat dalam mekanisme pengaduan memiliki konsekuensi hukum apabila melanggar ketentuan yang berlaku. 👇
1. TERLAPOR : Terlapor yang terbukti melakukan pelanggaran TPK dan/atau Non-TPK akan ditindak sesuai mekanisme dan kebijakan internal KPU.
2. PELAPOR : Pelapor yang terbukti menggunakan bukti palsu dalam pelaporan akan ditindak sesuai mekanisme dan kebijakan internal KPU.
3. TIM KEPATUHAN INTERNAL : Tim Kepatuhan Internal yang terbukti:
✅ Menghentikan proses penanganan pengaduan tanpa mengikuti prosedur yang berlaku
✅ Menyebarluaskan identitas Pelapor
✅ Menyebarluaskan informasi dan dokumen terkait pengaduan yang bersifat rahasia dan/atau sensitif
✅ Menyalahgunakan wewenang dan sarana prasarana pengaduan untuk kepentingan pribadi atau kelompok
✅ Menerima imbalan dalam bentuk apapun terkait penanganan pengaduan
✅ Memanfaatkan informasi hasil penanganan pengaduan untuk kepentingan di luar penyelesaian pengaduan (kecuali diatur peraturan perundang-undangan)

Perbuatan di atas akan ditindak sesuai mekanisme dan kebijakan internal KPU.

📌 Sumber:
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 915 Tahun 2025 Tentang Pedoman Teknis Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

🚨 Seri 4 Whistleblowing System (WBS) | Mekanisme Pelindungan dan Kerahasiaan Data PelaporSetiap laporan yang masuk ke Wh...
21/09/2026

🚨 Seri 4 Whistleblowing System (WBS) | Mekanisme Pelindungan dan Kerahasiaan Data Pelapor

Setiap laporan yang masuk ke Whistleblowing System (WBS) KPU dijamin kerahasiaannya, mulai dari identitas hingga isi pengaduan Pelapor 🔒

Nggak cuma itu, Pelapor juga dilindungi dari tindakan Retaliasi (pembalasan) yang berbentuk mulai dari mutasi, demosi, sampai penilaian kinerja yang merugikan.

⚠️ Sanksi tegas berlaku bagi petugas yang membocorkan identitas Pelapor atau lalai menjaga kerahasiaan, sesuai ketentuan disiplin pegawai internal KPU.

Jika terbukti sebagai bentuk Retaliasi:
✅ Pihak yang mengusulkan/terlibat → dikenai sanksi
✅ Penilaian kinerja/catatan pribadi yang merugikan → direhabilitasi oleh KPU

💡 Mutasi, demosi, atau PHK terhadap Pelapor wajib dipertimbangkan apakah merupakan bentuk Retaliasi atas pengaduan yang disampaikan.

Yuk kenali hak-hak Pelapor supaya makin berani speak up! 🙌

📌 Sumber:
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 915 Tahun 2025 Tentang Pedoman Teknis Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

🚨 Seri 3 Whistleblowing System (WBS) | Pelindungan dan Kerahasiaan Data PelaporHalo, 👋🏻Sudah paham apa itu Whistleblowi...
14/09/2026

🚨 Seri 3 Whistleblowing System (WBS) | Pelindungan dan Kerahasiaan Data Pelapor

Halo, 👋🏻
Sudah paham apa itu Whistleblowing System (WBS) KPU? Sekarang lanjut ke pertanyaan yang sering muncul: aman nggak sih kalau saya lapor? 🤔

Jawabannya: aman. Dalam proses penanganan pengaduan, memang ada potensi Retaliasi (pembalasan) berupa ancaman fisik, ancaman hukum, sampai pencemaran nama baik terhadap Pelapor. Tapi WBS KPU dirancang untuk mengantisipasi itu lewat dua mekanisme yaitu:

1️⃣ Pada mekanisme pengelolaan Pengaduan dalam Aplikasi WBS KPU tidak melibatkan Terlapor sama sekali di dalam proses penanganan Pengaduan hingga Pengaduan tersebut diputuskan untuk layak diproses lebih lanjut.
2️⃣ Tim Kepatuhan Internal wajib menjaga kerahasiaan identitas Pelapor dan isi Pengaduan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

Nggak berhenti di situ, kalau sampai timbul dampak negatif setelah melapor, KPU juga memberikan pelindungan fisik dan hukum, termasuk berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum.

Jadi, jangan ragu untuk speak up ya!😉

📖 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 915 Tahun 2025 Tentang Pedoman Teknis Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

🚨 Seri 3 Whistleblowing System (WBS) | Pelindungan dan Kerahasiaan Data PelaporHalo, 👋🏻Sudah paham apa itu Whistleblowi...
10/09/2026

🚨 Seri 3 Whistleblowing System (WBS) | Pelindungan dan Kerahasiaan Data Pelapor

Halo, 👋🏻

Sudah paham apa itu Whistleblowing System (WBS) KPU? Sekarang lanjut ke pertanyaan yang sering muncul: aman nggak sih kalau saya lapor? 🤔

Jawabannya: aman. Dalam proses penanganan pengaduan, memang ada potensi Retaliasi (pembalasan) berupa ancaman fisik, ancaman hukum, sampai pencemaran nama baik terhadap Pelapor. Tapi WBS KPU dirancang untuk mengantisipasi itu lewat dua mekanisme yaitu:

1️⃣ Pada mekanisme pengelolaan Pengaduan dalam Aplikasi WBS KPU tidak melibatkan Terlapor sama sekali di dalam proses penanganan Pengaduan hingga Pengaduan tersebut diputuskan untuk layak diproses lebih lanjut.
2️⃣ Tim Kepatuhan Internal wajib menjaga kerahasiaan identitas Pelapor dan isi Pengaduan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

Nggak berhenti di situ, kalau sampai timbul dampak negatif setelah melapor, KPU juga memberikan pelindungan fisik dan hukum, termasuk berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum.

Jadi, jangan ragu untuk speak up ya!😉

📖 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 915 Tahun 2025 Tentang Pedoman Teknis Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

🚨 Seri 2 Whistleblowing System (WBS) | Adab dan Prinsip dalam Whistleblowing System (WBS)Halo, 🙌🏻Whistleblowing System ...
09/09/2026

🚨 Seri 2 Whistleblowing System (WBS) | Adab dan Prinsip dalam Whistleblowing System (WBS)

Halo, 🙌🏻

Whistleblowing System (WBS) bukan sekadar kanal pengaduan. Dalam penanganannya, setiap laporan harus dikelola secara adil, rahasia, transparan, jujur, akurat, akuntabel, menjunjung asas praduga tak bersalah, serta cepat dan tepat.

Selain itu, WBS harus memenuhi prinsip aksesibilitas, kerahasiaan, keamanan data, transparansi, dan akuntabilitas agar laporan dapat ditangani secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.

📖 Dasar Hukum:
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 915 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

🚨 Seri 1 Whistleblowing System (WBS) | Latar Belakang, Tujuan & Bentuk Whistleblowing System (WBSHalo, 🙌🏻WBS lahir seba...
09/09/2026

🚨 Seri 1 Whistleblowing System (WBS) | Latar Belakang, Tujuan & Bentuk Whistleblowing System (WBS

Halo, 🙌🏻

WBS lahir sebagai wujud penegakan terhadap Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan Pakta Integritas, agar KPU bisa menjadi lembaga yang berintegritas, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Melalui pedoman ini, KPU berupaya mewujudkan acuan dan aturan baku dalam penanganan pengaduan, sekaligus membangun mekanisme yang efektif, efisien, dan optimal demi menjadikan KPU lembaga yang akuntabel dan transparan.

Secara teknis, WBS hadir dalam bentuk aplikasi berbasis web yaitu wbs.kpu.go.id, yang dikelola secara terpusat untuk menjamin kerahasiaan pelapor maupun isi aduan. Pengelolaannya dikawal oleh Tim Kepatuhan Internal, yang terdiri dari Biro yang menangani bidang hukum dan pengawasan, Biro yang menangani bidang SDM, serta Inspektorat.

Nantikan pembahasan selanjutnya, ya!

Sumber: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 915 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

🚨 Seri Whistleblowing System (WBS) | Pengertian WBSHalo, 🙌🏻Whistleblowing System (WBS) adalah sistem untuk memproses pe...
07/09/2026

🚨 Seri Whistleblowing System (WBS) | Pengertian WBS

Halo, 🙌🏻

Whistleblowing System (WBS) adalah sistem untuk memproses pengaduan dan/atau pemberian informasi mengenai dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan, kode etik, kebijakan, serta dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang terjadi di lingkungan KPU.

📚 Dasar hukum:
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 915 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

📚 Seri Pemilu | Pemilu Tahun 2009Halo, 👋🏻Pemilu 2009 jadi salah satu tonggak penting demokrasi Indonesia! Selain jadi p...
03/09/2026

📚 Seri Pemilu | Pemilu Tahun 2009

Halo, 👋🏻

Pemilu 2009 jadi salah satu tonggak penting demokrasi Indonesia! Selain jadi pemilu pertama yang menetapkan caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak (bukan nomor urut), pemilu ini juga menandai lahirnya Bawaslu dan penerapan ambang batas parlemen untuk pertama kalinya di DPR.

Yuk kenali lebih jauh dasar hukum, sistem, penyelenggara, hingga hasil Pemilu 2009 melalui konten berikut!

Address

Jalan Bantaran Nomor 6, Kel. Purwantoro, Kec. Blimbing
Malang
65122

Opening Hours

Monday 09:00 - 15:00
Tuesday 09:00 - 15:00
Wednesday 09:00 - 15:00
Thursday 09:00 - 15:00
Friday 09:00 - 15:30

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when JDIH KPU Kota Malang posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category