Dinas Sosial P3APMD Sulawesi Barat

24/10/2026

Sulbar Masuk Lima Besar SDGs Award 2026, Junda Maulana Paparkan Inovasi Pastipadu

Tangani Stunting hingga Anak Tidak Sekolah, Inovasi Pastipadu Bawa Sulbar ke Lima Besar SDGs Award

Lima Besar SDGs Action Award 2026, Sulbar Berharap Pastipadu Dapat Dukungan Pusat

Mamuju - Penanganan stunting dinilai tidak cukup jika hanya mengandalkan sektor kesehatan. Kemiskinan, anak tidak sekolah, hingga perkawinan anak juga menjadi persoalan yang saling berkaitan dan perlu ditangani secara bersamaan.

Pendekatan inilah yang dibawa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui inovasi Pastipadu dalam ajang SDGs Action Award 2026.

Sulawesi Barat saat ini masuk lima besar Indonesia Sustainable Development Goals (SDGs) Action Award 2026 kategori pemerintah provinsi yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas RI.

Dalam tahap penilaian tersebut, Sekretaris Daerah Sulbar Junda Maulana bersama empat kepala organisasi perangkat daerah (OPD) memaparkan program Pastipadu atau Pencegahan dan Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem Terpadu di Jakarta, Jumat (23/10/2026).

Tim Pemprov Sulbar turut melibatkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nehru Masagena, Kepala Bapperida Amujib, Kepala DKPPKB Nursyamsi, serta Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Darmawati.

Junda mengatakan, Sulbar bersaing dalam lima besar bersama Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Barat. Kelima provinsi memaparkan inovasi masing-masing di hadapan tim juri yang terdiri atas unsur kelembagaan, perguruan tinggi, serta kementerian dan lembaga terkait.

“Kita berharap Sulawesi Barat bisa menjadi yang terbaik melalui program inovasi Pastipadu ini,” kata Junda.

Namun, menurut dia, keikutsertaan dalam ajang tersebut tidak semata-mata mengejar penghargaan. Pemprov Sulbar juga berharap inovasi Pastipadu semakin dikenal dan memperoleh dukungan pemerintah pusat agar pelaksanaannya dapat diperluas.

Dalam pemaparan di hadapan juri, Junda menjelaskan bahwa Pastipadu dibangun dengan tiga prinsip utama, yakni berpikir holistik, kolaborasi lintas sektor, dan digitalisasi.

Prinsip holistik menempatkan stunting sebagai persoalan yang tidak berdiri sendiri. Kondisi gizi anak, misalnya, dapat berkaitan dengan kemiskinan dan keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar. Persoalan pendidikan dan perkawinan anak juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam upaya pencegahan stunting.

Karena itu, penanganan tidak bisa dilakukan secara parsial oleh satu instansi saja. Berbagai persoalan yang saling berkaitan perlu dipetakan dan ditangani secara terpadu.

“Permasalahan di daerah tidak bisa kita lihat secara parsial atau sektoral, tetapi harus secara holistik. Stunting, misalnya, juga dipengaruhi oleh kemiskinan, perkawinan anak, dan masalah pendidikan, termasuk anak-anak yang tidak bersekolah,” jelasnya.

Prinsip kedua adalah kolaborasi. Penanganan stunting dan kemiskinan, menurut Junda, membutuhkan keterlibatan berbagai sektor, mulai dari kesehatan, pekerjaan umum, pendidikan, hingga sosial.

Kolaborasi juga tidak hanya melibatkan pemerintah. Pihak swasta, dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), masyarakat, perguruan tinggi, organisasi nonpemerintah, serta Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) turut didorong mengambil peran.

Pendekatan tersebut mengedepankan kerja bersama atau pentahelix agar penanganan masalah dapat menjangkau kebutuhan masyarakat secara lebih luas.

Prinsip ketiga adalah digitalisasi. Pemprov Sulbar menggunakan dashboard Pastipadu untuk mengintegrasikan dan memverifikasi data sasaran, sekaligus membantu penyusunan program penanganan.

Melalui sistem tersebut, perkembangan sasaran dapat dipantau secara berkala sehingga intervensi diharapkan lebih terarah berdasarkan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

Dalam pemaparannya, Junda turut menyampaikan sejumlah perkembangan yang dicatat selama sekitar dua tahun pelaksanaan program.

Ia menyebut angka kemiskinan Sulbar turun dari 10,18 persen menjadi 10 persen. Sementara itu, untuk stunting, ia menjelaskan bahwa angka sebelumnya sebesar 35 persen berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI).

Karena belum tersedia hasil survei nasional terbaru selama dua tahun, Pemprov Sulbar menggunakan data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM), yang dihimpun melalui layanan kesehatan dan Posyandu.

Berdasarkan data e-PPGBM yang dipaparkan Junda, angka stunting tercatat sekitar 26 persen. Angka tersebut menggunakan sumber data dan metode berbeda dari SSGI sehingga perlu dibaca dengan memperhatikan perbedaan basis pengukurannya.

Untuk persoalan anak tidak sekolah (ATS), Junda menyebut jumlah yang sebelumnya lebih dari 37 ribu anak kini diperkirakan tersisa sekitar 22 ribu anak.

Sementara itu, perkawinan anak juga menjadi sasaran penanganan Pastipadu. Junda mengakui persoalan tersebut masih membutuhkan perhatian karena intervensi khusus terhadap perkawinan anak baru mulai dilakukan pada tahun ini.

“Ini menjadi bagian dari inovasi Pastipadu. Kita berupaya menyelesaikan persoalan secara terpadu, dan hasilnya mulai terlihat pada sejumlah indikator,” ujarnya.

Junda mengatakan, salah satu tantangan pelaksanaan Pastipadu adalah keterbatasan kemampuan fiskal daerah. Kondisi tersebut membuat cakupan sasaran atau proyek percontohan yang dapat ditangani belum terlalu luas.

Karena itu, Pemprov Sulbar berharap partisipasi dalam SDGs Action Award dapat membuka peluang dukungan lebih besar dari pemerintah pusat, selain memperoleh penilaian terbaik dalam kompetisi tersebut.

“Tujuan utama kami bahwa program ini dikenal, kemudian mendapatkan supporting dari pemerintah pusat. Karena kita dengan keterbatasan fisikal, maka sampling-nya atau pilot project-nya itu juga masih tidak banyak. Sehingga kami mengharapkan tadi, selain kami berharapkan juara tentu kami mengharapkan dukungan,” pungkasnya.

23/10/2026

Halo warga Sulbar

Tahun 2025 menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam meningkatkan kualitas infrastruktur jalan daerah. Sepanjang tahun, penanganan jalan mencapai 18,96 kilometer yang tersebar di berbagai wilayah strategis Sulawesi Barat.

Pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan bukan sekadar menghadirkan akses yang lebih baik, tetapi juga membuka konektivitas antarwilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Melalui pembangunan yang berkelanjutan, Pemprov Sulbar terus berupaya menghadirkan infrastruktur yang mendukung pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Jalan semakin baik, konektivitas semakin kuat, Sulbar semakin maju dan sejahtera!

23/10/2026

23/10/2026

Dinsos P3APMD Sulbar Bersama DPD RI Inventarisasi Kebutuhan Regulasi Daerah untuk Propemperda 2027

Mamuju – Untuk mendukung Visi Misi “Panca Daya” Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, Bersama Wakilnya, Salim S. Mengga. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos P3APMD) Provinsi Sulawesi Barat, Darmawati, berdiskusi dengan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Perwakilan Sulawesi Barat dalam rangka inventarisasi data Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2027. Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor DPD RI Sulawesi Barat pada Selasa, 20 Oktober 2026.

Diskusi ini menjadi bagian dari upaya koordinasi dan pengumpulan informasi terkait kebutuhan regulasi daerah yang relevan dengan pelaksanaan program pembangunan, khususnya pada bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta pemberdayaan masyarakat dan desa.

Melalui pertemuan tersebut, diharapkan terbangun sinergi dan pertukaran informasi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan DPD RI dalam mengidentifikasi berbagai isu strategis yang membutuhkan dukungan kebijakan dan regulasi daerah.

Kepala Dinsos P3APMD Sulbar, Darmawati, menyampaikan bahwa inventarisasi data Propemperda merupakan langkah penting untuk memastikan kebutuhan regulasi daerah dapat diidentifikasi secara tepat dan selaras dengan prioritas pembangunan serta kebutuhan masyarakat.

“Diskusi ini menjadi momentum penting untuk menyampaikan berbagai kebutuhan dan isu strategis di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta pemberdayaan masyarakat dan desa. Kami berharap inventarisasi data Propemperda Tahun 2027 dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan regulasi yang responsif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sulawesi Barat,” ujar Darmawati.

Ia menambahkan bahwa penyusunan regulasi daerah perlu didukung oleh data dan informasi yang akurat serta memperhatikan kondisi riil masyarakat. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi kebutuhan administratif, tetapi juga mampu menjawab berbagai persoalan pembangunan secara berkelanjutan.

Dinsos P3APMD Sulbar berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung perencanaan kebijakan yang terarah, inklusif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Melalui inventarisasi data Propemperda Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2027, diharapkan dapat teridentifikasi kebutuhan regulasi yang mendukung penguatan pelayanan sosial, perlindungan kelompok rentan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta peningkatan kapasitas masyarakat dan desa.

20/10/2026

Darmawati Ikuti Evaluasi PASTIPADU, Perkuat Sinergi Penanganan Stunting hingga Perkawinan Anak di Sulbar

Mamuju — Untuk mendukung Visi Misi “Panca Daya” Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, Bersama Wakilnya, Salim S. Mengga. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos P3APMD) Provinsi Sulawesi Barat, Darmawati, mengikuti Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Penanganan Stunting, Kemiskinan Ekstrem, Anak Tidak Sekolah, dan Perkawinan Anak secara Terpadu (PASTIPADU), yang dilaksanakan di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Senin (19/10/2026).

Rapat evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan koordinasi, sinergi, dan efektivitas pelayanan penanganan berbagai permasalahan sosial secara terpadu. Kegiatan tersebut juga menjadi sarana untuk mengevaluasi pelaksanaan program PASTIPADU, mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan, serta merumuskan langkah tindak lanjut sebagai dasar pelaksanaan intervensi yang lebih terarah, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Keterlibatan Dinsos P3APMD Provinsi Sulawesi Barat dalam rapat ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kolaborasi lintas sektor, khususnya dalam penanganan kemiskinan ekstrem, perlindungan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat. Melalui koordinasi yang berkesinambungan, diharapkan setiap perangkat daerah dapat menyelaraskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Evaluasi pelaksanaan PASTIPADU juga menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa intervensi yang dilakukan didasarkan pada kondisi dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, anak tidak sekolah, dan perkawinan anak dapat dilaksanakan secara lebih terintegrasi melalui sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah desa, serta para pemangku kepentingan terkait.

Melalui rapat evaluasi ini, diharapkan terbangun komitmen bersama dalam memperkuat pelaksanaan PASTIPADU, mulai dari koordinasi data, penentuan sasaran intervensi, pelaksanaan program, hingga pemantauan dan evaluasi tindak lanjut. Sinergi tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pemenuhan hak-hak perempuan dan anak di Provinsi Sulawesi Barat.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus mendorong penguatan koordinasi dan kolaborasi antarperangkat daerah agar pelaksanaan program penanganan permasalahan sosial dapat berjalan secara efektif, terukur, dan berkelanjutan demi mewujudkan masyarakat Sulawesi Barat yang lebih maju dan sejahtera.

20/10/2026

Dinsos P3APMD Sulbar Terima LPJ BKK Desa Salupangkang, Matangkan Persiapan Program 2027

Mamuju – Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos P3APMD) Provinsi Sulawesi Barat menerima kunjungan dari Pemerintah Desa Salupangkang pada Kamis (15/10/2026). Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Kepala Bidang Pemerintahan Desa (Pemdes), Faridah, di ruang kerjanya.

Pertemuan ini menjadi bagian dari koordinasi antara pemerintah desa dan Dinsos P3APMD Sulbar, khususnya terkait pelaksanaan serta pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus (BKK) desa untuk mendukung Visi Misi “Panca Daya” Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, Bersama Wakilnya, Salim S. Mengga.

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Desa Salupangkang menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) BKK Tahap II Tahun Anggaran 2026. Selain penyerahan dokumen pertanggungjawaban, pertemuan juga membahas pelaksanaan dan rencana BKK desa untuk tahun anggaran 2027.

Kepala Bidang Pemdes Dinsos P3APMD Sulbar, Faridah, menyampaikan bahwa penyerahan LPJ merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan tata kelola keuangan desa yang tertib, transparan, dan akuntabel.

“Penyerahan LPJ BKK ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa atas pelaksanaan bantuan yang telah diterima. Kami berharap setiap tahapan pengelolaan BKK dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan memperhatikan kelengkapan administrasi, ketepatan penggunaan anggaran, serta manfaatnya bagi masyarakat,” ujar Faridah.

Ia juga menambahkan bahwa pembahasan mengenai BKK desa untuk tahun 2027 menjadi langkah awal dalam memperkuat koordinasi dan mempersiapkan perencanaan program agar lebih terarah serta sesuai dengan kebutuhan prioritas masyarakat desa.

Sementara itu, Kepala Dinsos P3APMD Sulbar, Darmawati, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah desa dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.

“BKK desa merupakan salah satu instrumen untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, kami mendorong pemerintah desa agar senantiasa mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan pertanggungjawaban,” ungkap Darmawati.

Darmawati juga berharap koordinasi yang terjalin antara Dinsos P3APMD Sulbar dan pemerintah desa dapat terus ditingkatkan, sehingga pelaksanaan program bantuan keuangan pada tahun 2027 dapat dipersiapkan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Melalui pertemuan ini, Dinsos P3APMD Sulbar menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pembinaan dan koordinasi dengan pemerintah desa dalam mendorong tata kelola pemerintahan desa yang baik, transparan, dan bertanggung jawab demi mendukung pembangunan desa di Sulawesi Barat.