24/10/2026
Mamuju - Penanganan stunting dinilai tidak cukup jika hanya mengandalkan sektor kesehatan. Kemiskinan, anak tidak sekolah, hingga perkawinan anak juga menjadi persoalan yang saling berkaitan dan perlu ditangani secara bersamaan.
Pendekatan inilah yang dibawa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui inovasi Pastipadu dalam ajang SDGs Action Award 2026.
Sulawesi Barat saat ini masuk lima besar Indonesia Sustainable Development Goals (SDGs) Action Award 2026 kategori pemerintah provinsi yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas RI.
Dalam tahap penilaian tersebut, Sekretaris Daerah Sulbar Junda Maulana bersama empat kepala organisasi perangkat daerah (OPD) memaparkan program Pastipadu atau Pencegahan dan Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem Terpadu di Jakarta, Jumat (23/10/2026).
Tim Pemprov Sulbar turut melibatkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nehru Masagena, Kepala Bapperida Amujib, Kepala DKPPKB Nursyamsi, serta Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Darmawaty.
Junda mengatakan, Sulbar bersaing dalam lima besar bersama Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Barat. Kelima provinsi memaparkan inovasi masing-masing di hadapan tim juri yang terdiri atas unsur kelembagaan, perguruan tinggi, serta kementerian dan lembaga terkait.
Namun, menurut dia, keikutsertaan dalam ajang tersebut tidak semata-mata mengejar penghargaan. Pemprov Sulbar juga berharap inovasi Pastipadu semakin dikenal dan memperoleh dukungan pemerintah pusat agar pelaksanaannya dapat diperluas.
Dalam pemaparan di hadapan juri, Junda menjelaskan bahwa Pastipadu dibangun dengan tiga prinsip utama, yakni berpikir holistik, kolaborasi lintas sektor, dan digitalisasi.
Melalui sistem tersebut, perkembangan sasaran dapat dipantau secara berkala sehingga intervensi diharapkan lebih terarah berdasarkan kondisi dan kebutuhan di lapangan.
Dalam pemaparannya, Junda turut menyampaikan sejumlah perkembangan yang dicatat selama sekitar dua tahun pelaksanaan program.