KP2KP Labuan Bajo

Directions Website Contact the organization

KP2KP Labuan Bajo KPP Mikro Labuan Bajo

Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) merupakan mekanisme pemungutan pajak pertambahan n...
02/10/2026

Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) merupakan mekanisme pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) berbasis teknologi atas pemanfaatan barang dan/atau jasa digital dari luar negeri di Indonesia yang memenuhi ketentuan.

SPP-TDLN bukan pajak baru dan tidak mengubah tarif PPN. Mekanisme ini diterapkan pada transaksi digital luar negeri yang belum dipungut PPN melalui mekanisme PMSE, sehingga tidak terjadi pemungutan pajak berganda.

Sementara itu, transfer dana pribadi dan remittance pekerja migran berada di luar ruang lingkup pemungutan PPN melalui SPP-TDLN.

Ketentuan lebih lanjut mengenai SPP-TDLN diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2026.

Buat kamu yang berjualan melalui marketplace, ada informasi penting nih!Mulai 1 Oktober 2026, pemungutan PPh Pasal 22 me...
02/10/2026

Buat kamu yang berjualan melalui marketplace, ada informasi penting nih!

Mulai 1 Oktober 2026, pemungutan PPh Pasal 22 melalui marketplace mulai diberlakukan.

Tenang, ini bukan pajak baru dan bukan penambahan tarif pajak bagi pedagang. Kebijakan ini mengatur mekanisme pemungutan pajak melalui marketplace agar pemenuhan kewajiban perpajakan lebih sederhana, tertib, dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha.

Bagi wajib pajak orang pribadi dengan omzet tidak lebih dari Rp500 juta setahun, tetap tidak dikenai PPh Pasal 22.

Pancasila menjadi landasan dalam menjaga persatuan dan membangun Indonesia. Salah satu wujud gotong royong dalam kehidup...
01/10/2026

Pancasila menjadi landasan dalam menjaga persatuan dan membangun Indonesia. Salah satu wujud gotong royong dalam kehidupan berbangsa adalah melalui pajak.

Pajak yang kita tunaikan turut mendukung pembiayaan berbagai kebutuhan negara dan pembangunan, sehingga manfaatnya dapat kembali dirasakan oleh masyarakat.

Mari terus mengamalkan nilai Pancasila dan bersama-sama bergotong royong membangun Indonesia

  pernah dapat info kalau ada yang tiba-tiba dapat kabar kalau aset usahamu disita oleh kantor pajak? Tunggu dulu, penyi...
22/09/2026

pernah dapat info kalau ada yang tiba-tiba dapat kabar kalau aset usahamu disita oleh kantor pajak? Tunggu dulu, penyitaan itu tidak terjadi secara tiba-tiba, lho!

Proses penyitaan bukanlah langkah pertama dalam penagihan pajak. Sebelumnya, Penanggung Pajak akan melewati serangkaian tahapan penagihan aktif yang cukup panjang, mulai dari penerbitan dasar penagihan, Surat Teguran, hingga Surat Paksa.

Tahapan ini bertujuan untuk memberikan waktu dan kesempatan yang adil bagi Penanggung Pajak untuk memenuhi kewajibannya.

Yuk, pelajari alur lengkapnya pada postingan ini! 👉

Ingin urus pajak lewat kuasa? Kini pengaturannya makin tertata dan profesional berdasarkan PMK No. 44/2026! ✨Mulai dari ...
22/09/2026

Ingin urus pajak lewat kuasa? Kini pengaturannya makin tertata dan profesional berdasarkan PMK No. 44/2026! ✨

Mulai dari syarat penunjukan Surat Kuasa Khusus, kriteria pihak yang bisa menjadi kuasa, hingga aturan masa jeda 5 tahun bagi eks pegawai Kemenkeu yang akan menjadi Kuasa Wajib Pajak. Semuanya diatur untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan administrasi.

Untuk Keluarga yang dapat ditunjuk sebagai Kuasa Wajib Pajak adalah keluarga sampai derajat ke-2, yaitu :
✅ Pasangan
✅ Sedarah (ayah, ibu, kakek, nenek, anak, cucu, dan saudara kandung)
✅ Semenda (mertua, kakek/nenek mertua, dan saudara ipar)

Pastikan pengurusan pajakmu sesuai ketentuan agar makin aman dan lancar! 💼

Jangan sampai kena tipu pakai “kuda Troya” versi digital! 🐴📱Waspadai pesan atau file mencurigakan yang mengatasnamakan D...
09/09/2026

Jangan sampai kena tipu pakai “kuda Troya” versi digital! 🐴📱

Waspadai pesan atau file mencurigakan yang mengatasnamakan DJP, apalagi kalau berisi tautan atau aplikasi yang harus diunduh. Jangan asal klik atau buka, ya .

Kalau menerima informasi perpajakan, pastikan cek dulu sumber dan kebenarannya. Cek dulu faktanya, jangan sampai jadi korban penipuan!

  Konfirmasikan setiap pesan yang mengatasnamakan DJP. Hubungi kami melalui laman resmi seperti live chat pajak.go.id, K...
09/09/2026

Konfirmasikan setiap pesan yang mengatasnamakan DJP. Hubungi kami melalui laman resmi seperti live chat pajak.go.id, Kring Pajak 150020, , email [email protected], atau Helpdesk Kantor Pajak terdekat.

Apakah batasan omzet dari berbagai usaha dalam satu keluarga harus digabung untuk bisa menggunakan tarif pajak UMKM 0,5%...
07/09/2026

Apakah batasan omzet dari berbagai usaha dalam satu keluarga harus digabung untuk bisa menggunakan tarif pajak UMKM 0,5%?

Jawabannya, wajib dihitung secara akumulatif! Berdasarkan PP Nomor 20 Tahun 2026, penggabungan ini mencakup omzet usaha suami, istri, anak yang belum dewasa, serta perseroan perorangan milik suami/istri dengan batas maksimal Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak.

Masih bingung membedakan penghasilan mana saja yang perlu digabung atau dipisah? Yuks, simak selengkapnya pada simulasi infografis berikut!

  Sebagai wujud kepedulian bagi masyarakat terdampak gempa NTT, DJP menghapus sanksi administratif atas keterlambatan pe...
07/09/2026

Sebagai wujud kepedulian bagi masyarakat terdampak gempa NTT, DJP menghapus sanksi administratif atas keterlambatan pelaporan SPT, penyetoran pajak, dan pembuatan faktur pajak pada periode tertentu, sekaligus memperpanjang batas waktu pengajuan permohonan perpajakan (seperti keberatan dan pengurangan sanksi) hingga paling lambat 30 September 2026.

dapat mengecek rincian ketentuan selengkapnya pada beleid terkait dan mari bersama-sama kita mendoakan agar saudara-saudara kita di NTT diberikan ketabahan serta situasi lekas pulih kembali.

Halo  ! Sepanjang bulan September hingga Oktober 2026, DJP sedang melaksanakan Survei Kepuasan Pelayanan serta Survei Ef...
07/09/2026

Halo ! Sepanjang bulan September hingga Oktober 2026, DJP sedang melaksanakan Survei Kepuasan Pelayanan serta Survei Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan Tahun 2026. Jika Kawan Pajak menerima pesan WhatsApp berisi tautan kuesioner survei dari akun resmi bercentang biru “Direktorat Jenderal Pajak” dengan nomor 082230009880, jangan ragu untuk berpartisipasi, ya!

Setiap masukan dari Kawan Pajak sangatlah penting untuk membantu kami meningkatkan kualitas layanan dan kepercayaan publik. Tidak perlu khawatir mengenai keamanan data, karena survei ini dilaksanakan secara profesional oleh PT Sigma Research Indonesia sebagai vendor resmi, sehingga kerahasiaan identitas dan jawaban kalian dijamin aman sepenuhnya.

Yuks, luangkan waktu sejenak dan berikan masukan terbaikmu bagi DJP!

Address

Jalan Adi Sucipto No. 29, Tenda
Manggarai
86518

Opening Hours

Monday 08:00 - 16:00
Tuesday 08:00 - 16:00
Wednesday 08:00 - 16:00
Thursday 08:00 - 16:00
Friday 08:00 - 16:00

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when KP2KP Labuan Bajo posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to KP2KP Labuan Bajo:

Shortcuts

Share

Category