BKAD Prov. NTB

01/10/2026

Kamis, 1 Oktober 2026

Keluarga Besar BKAD Provinsi NTB
mengucapkan Selamat Memperingati Hari Kesaktian Pancasila.
Pancasila sebagai Landasan Persatuan dan Kekuatan Bangsa.

22/09/2026

Selasa, 22 September 2026

Transformasi Digital Harus Membuat Layanan Lebih Mudah.

Pemerintah Provinsi NTB terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik melalui inovasi dan transformasi digital. Salah satunya diwujudkan melalui peluncuran Klinik Pusat Layanan Aduan dan Navigasi Aset serta Keuangan Daerah (Plana Kuda) di Kantor BKAD NTB.

Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Abul Chair, menegaskan kehadiran Klinik Plana Kuda tidak boleh berhenti sebagai identitas layanan atau sekadar kanal informasi. Klinik tersebut harus memberikan manfaat nyata sebagai ruang konsultasi, mentoring, dan pendampingan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Fungsi utama klinik adalah membantu pengguna layanan menemukan akar persoalan yang dihadapi sekaligus merumuskan solusi yang tepat.

Sekda juga mengingatkan pentingnya membangun budaya evaluasi pelayanan melalui Survei Kepuasan Layanan yang kini menjadi arahan Gubernur NTB kepada seluruh Perangkat Daerah, termasuk perangkat daerah yang tidak memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat.
Transformasi digital harus menjadi target bersama seluruh perangkat daerah. Meski tidak semua perangkat daerah dituntut untuk membuat aplikasi, setiap instansi diharapkan mampu menghadirkan terobosan yang memudahkan akses layanan.

Sementara itu, Kepala BKAD NTB Dr.H. Nursalim, S.Sos.,MM menyampaikan kehadiran kanal digital Klinik Plana Kuda merupakan langkah konkret untuk merespons tuntutan zaman. Melalui sistem berbasis web, proses konsultasi anggaran dan penyusunan laporan keuangan yang sebelumnya membutuhkan waktu dan mengharuskan tatap muka kini dapat diakses secara lebih
Layanan terpadu tersebut juga difokuskan untuk mendampingi tata kelola keuangan program bantuan Desa Berdaya. mengingatkan pentingnya komunikasi dan transparansi agar laporan pertanggungjawaban dari desa dapat diselesaikan tepat waktu sesuai batasan regulasi pada Januari 2027.

18/09/2026

Jumat, 18 September 2026
Penyampaian Laporan Badan Anggaran atas hasil Pembahasannya terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 Dan Persetujuan penetapan Raperda tentang Perubahan APBD TA 2026 menjadi Perda Provinsi NTB tentang Perubahan APBD TA 2026.

Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Provinsi NTB dan diikuti oleh Kepala OPD Lingkup Provinsi NTB.

Wakil Gubernur NTB Ibu Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E.,M.IP menyampaikan bahwa Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 diarahkan sebagai instrumen respons fiskal yang adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis serta berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Dalam menghadapi musim kemarau dan kondisi siaga bencana kekeringan di sejumlah kabupaten/kota di NTB, Pemerintah Provinsi NTB bersama pemerintah kabupaten/kota terus memperkuat penanganan melalui penyediaan alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT), distribusi air bersih, serta program ketahanan pangan dan mitigasi keadaan darurat.

Perubahan APBD juga diarahkan untuk mendukung momentum pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya menjelang pelaksanaan MotoGP 2026 di Sirkuit Mandalika. Dukungan tersebut mencakup penguatan daya dukung infrastruktur, penataan tata kelola pariwisata yang inklusif, serta kebijakan akomodasi yang diharapkan mampu menciptakan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal.

Selain itu, Wakil Gubernur NTB menegaskan pentingnya perbaikan tata kelola pemerintahan melalui penguatan sistem pengendalian internal, manajemen risiko, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta pengelolaan aset daerah yang lebih baik. Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan ruang fiskal daerah yang sehat, transparan, efektif, dan akuntabel.

Wakil Gubernur juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi NTB, Badan Anggaran, serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas kontribusi, masukan, kritik konstruktif, dan rekomendasi dalam pembahasan serta penyempurnaan dokumen Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

16/09/2026

Rabu, 16 September 2026

JAWABAN GUBERNUR NTB ATAS
PANDANGAN UMUM FRANSI-FRAKSI
TERHADAP NOTA KEUANGAN DAN
RAPERDA TENTANG PERUBAHAN
APBD PROVINSI NTB TA. 2026.

Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Provinsi NTB dan dikuti oleh Kepala OPD di lingkup Provinsi NTB.

Dalam pandangannya Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, S.IP., M.Si menekankan penguatan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah harus diarahkan pada upaya pencegahan risiko, bukan hanya penindakan terhadap kesalahan. Identifikasi risiko, penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan kualitas pemeriksaan dan verifikasi, serta pengawasan yang adaptif dan berbasis data menjadi langkah penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan memastikan setiap program berjalan sesuai ketentuan.

Pelaksanaan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 juga perlu berorientasi pada efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan manfaat nyata bagi masyarakat. Setiap program dan belanja daerah harus didasarkan pada kebutuhan, memiliki indikator kinerja yang jelas, serta dapat diukur hasil dan dampaknya.

Selanjutnya, penguatan pelayanan dasar, inovasi pembangunan, sektor-sektor strategis, serta optimalisasi sumber daya dan kebijakan fiskal daerah perlu terus dilakukan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Seluruh pandangan dan masukan yang disampaikan menjadi bahan penting bagi Pemerintah Provinsi NTB dan DPRD dalam penyempurnaan pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 serta peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada masa mendatang.

04/09/2026

Jumat, 4 September 2026

Rapat Penandatanganan kesepakatan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD TA 2026.
Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Provinsi NTB dan dihadiri oleh Kepala OPD Lingkup Pemerintah NTB.

Dalam sambutannya, Gubernur Provinsi NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, menyampaikan bahwa penandatanganan kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026 merupakan bagian penting dalam memastikan arah pembangunan daerah tetap berjalan sesuai dengan kebutuhan dan dinamika yang berkembang.
Provinsi NTB juga terus menunjukkan bahwa pembangunan di NTB tidak hanya berorientasi ke dalam, tetapi juga terus membangun ke luar. Kita ingin memastikan potensi pariwisata, investasi, ekonomi, perdagangan, maupun sumber daya alam NTB dapat berkembang dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Melalui kesepakatan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Provinsi NTB bersama DPRD diharapkan dapat terus memperkuat sinergi dalam menjaga kesinambungan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

03/09/2026

Rabu, 2 September 2026

RAPAT KOORDINASI PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH

Gubernur Provinsi NTB, Dr. Lalu Muhamad Iqbal, membuka Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan di Ruang Rapat Graha Bakti Praja, Kantor Gubernur Provinsi NTB.

Kegiatan ini diikuti oleh Ketua DPRD Provinsi NTB beserta para Ketua Komisi, BPKP beserta jajaran, Direktur Koordinasi Supervisi Wilayah V, serta para Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB.

Dalam arahannya, Gubernur menegaskan bahwa rapat koordinasi ini bukan sekadar agenda administratif, tetapi menjadi momentum untuk membenahi tata kelola pemerintahan secara menyeluruh, sistematis, dan terukur.
Situasi dan kondisi di NTB harus kita benahi secara sistem. Jangan hanya menyelesaikan masalah ketika sudah terjadi. Kita harus membangun sistem yang mampu mencegah, mendeteksi, dan memitigasi risiko sejak awal.

Gubernur menekankan pentingnya penerapan manajemen risiko sebagai bagian integral dari penyelenggaraan pemerintahan. Setiap program, kebijakan, pengelolaan anggaran, hingga pelaksanaan pelayanan publik harus memiliki pemetaan risiko, langkah mitigasi, serta pengawasan yang jelas.
Pembenahan tidak boleh berhenti tetapi harus menyentuh sistem. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa setiap proses pemerintahan berjalan berdasarkan aturan, memiliki pengendalian yang kuat, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Rapat koordinasi ini menjadi forum strategis untuk memperkuat komitmen bersama antara pemerintah daerah, DPRD, BPKP, serta unsur pengawasan lainnya dalam melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan.
Melalui pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara konsisten, Pemerintah Provinsi NTB mendorong penguatan langkah-langkah pencegahan korupsi, pengendalian risiko, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, serta perbaikan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

27/08/2026

Kamis, 27 Agustus 2026

Rapat Entry Meeting Pemeriksaan Kinerja Pendahuluan atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Mendukung Pencapaian Ketahanan Energi Nasional TA. 2025 dan 2026 S.d Smeester I
Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Tambora Kantor Gubernur Provinsi NTB dan diikuti oleh Kepala BKAD NTB dan OPD terkait lingkup Pemerintah NTB.

Sekda NTB menyampaikan Sebagaimana telah disampaikan, pemeriksaan kali ini mencakup beberapa aspek penting, yaitu ketahanan energi, ketahanan pangan, serta pengelolaan dana pendidikan pada satuan pendidikan. Pemeriksaan ini tentunya menjadi bagian penting untuk melihat dan memastikan bahwa kebijakan, program, anggaran, serta seluruh sumber daya yang dikelola oleh pemerintah daerah telah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Untuk memastikan koordinasi berjalan dengan baik, Inspektur diharapkan dapat memahami kondisi dan kebutuhan masing-masing OPD sekaligus menjadi koordinator dalam komunikasi antara Pemerintah Provinsi dengan Tim Pemeriksa BPK RI selama proses pemeriksaan berlangsung.
Seluruh komunikasi, baik terkait permintaan data, konfirmasi, klarifikasi, maupun penyampaian jawaban kepada Tim Pemeriksa, agar dikoordinasikan dengan baik sehingga setiap persoalan dapat segera ditindaklanjuti oleh OPD terkait.
seluruh jajaran dapat melihat pemeriksaan ini bukan semata-mata sebagai proses evaluasi, tetapi juga sebagai kesempatan untuk memperoleh penilaian yang objektif sekaligus mendapatkan masukan dalam rangka memperbaiki tata kelola dan meningkatkan kinerja pemerintahan di masing-masing OPD.
seluruh proses pemeriksaan ini dapat berjalan dengan baik, lancar, profesional, dan objektif, serta pada akhirnya memberikan nilai tambah bagi peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

24/08/2026

24/08/2026

Senin, 24 Agustus 2026

Rapat Koordinasi dan Sinergi Agenda Strategis Daerah.
Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Sangkareang Kantor Gubernur Provinsi NTB.
dan dihadiri oleh seluruh Kepala OPD Lingkup NTB.

Dalam arahannya, Gubernur Provinsi NTB menekankan Pengalaman penanganan bencana harus menjadi pembelajaran untuk membangun sistem yang lebih cepat, terkoordinasi, efisien, dan siap diaktifkan kapan saja.
Gubernur NTB juga menekankan pentingnya membangun mekanisme koordinasi pengawasan secara terpadu atau satu atap. Pengawasan terhadap suatu permasalahan yang memiliki keterkaitan dengan beberapa sektor tidak seharusnya dilakukan secara sendiri-sendiri oleh masing-masing unsur pengawas, tetapi perlu diawali dengan koordinasi dan dilaksanakan secara bersama sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Pengawasan terpadu diperlukan agar suatu permasalahan dapat dilihat secara komprehensif, mengingat persoalan di lapangan sering kali memiliki keterkaitan antara aspek lingkungan, teknis, keamanan, administrasi, maupun aspek lainnya.
Pengawasan terpadu ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, baik personel, waktu, kendaraan, maupun anggaran, serta memberikan gambaran bahwa pemerintah hadir secara bersama-sama dalam melakukan pengawasan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu Wakil Gubernur NTB juga menyampaikan pembentukan Tim Koordinator Terpadu Pemerintah Provinsi untuk setiap kabupaten/kota.
diharapkan menjadi perpanjangan koordinasi Pemerintah Provinsi di kabupaten/kota, bukan sekadar melakukan pengawasan. Tim dapat membantu mendeteksi persoalan, mengawal kebijakan, serta mempercepat koordinasi antara pemerintah kabupaten/kota dengan Pemerintah Provinsi NTB yang dibangun bukan sekadar tim pengawasan, tetapi “tim provinsi yang hadir dan memahami setiap kabupaten/kota” sehingga koordinasi, deteksi masalah, dan respons Pemerintah Provinsi menjadi lebih cepat.