10/11/2026
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat terus memperkuat pengembangan sektor Industri Hasil Tembakau (IHT) melalui penyediaan data industri yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi. Upaya tersebut dilakukan melalui Workshop Pendataan Industri Hasil Tembakau yang digelar di Lombok Barat, Selasa (10/11/2026).
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB, H. Lalu Wiranata, S.IP., M.A., didampingi Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Industri (PSDI), Agus Hidayatullah, S.T., M.T., bersama jajaran Disperindag NTB, hadir sekaligus membuka kegiatan tersebut.
Workshop ini melibatkan perangkat daerah yang membidangi urusan perindustrian dari kabupaten/kota se-NTB, para pelaku usaha Industri Hasil Tembakau, serta peserta terkait lainnya.
Dalam sambutannya, H. Lalu Wiranata menegaskan bahwa ketersediaan data yang valid menjadi kebutuhan mendasar dalam menentukan arah kebijakan dan program pengembangan industri hasil tembakau. Tanpa dukungan data yang memadai, berbagai program pembinaan berisiko tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan riil industri di lapangan.
Ia mengungkapkan, berdasarkan pengalaman sebelumnya saat bertugas di Bappeda, salah satu tantangan dalam pelaksanaan program di sektor tembakau adalah keterbatasan data yang valid dan terintegrasi. Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah program belum dapat dilaksanakan secara optimal karena pemerintah belum memiliki gambaran menyeluruh mengenai kondisi industri dan para pekerjanya.
Menurutnya, pendataan tidak cukup hanya mencatat keberadaan perusahaan, tetapi juga perlu mencakup berbagai aspek, termasuk jumlah unit usaha, kapasitas produksi, tenaga kerja, hingga kondisi dan kebutuhan pengembangan industri.
“Data pekerja yang berada di pabrik rokok, khususnya yang terlibat dalam proses pengolahan tembakau, juga sangat penting. Data tersebut diperlukan sebagai dasar dalam merancang program perlindungan dan pemberdayaan tenaga kerja, termasuk kemungkinan fasilitasi jaminan atau asuransi bagi para pekerja,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa data IHT memiliki peran strategis dalam perumusan kebijakan, penentuan program dan anggaran, serta evaluasi pembangunan industri dari tahun ke tahun.
Melalui data yang akurat, pemerintah dapat mengidentifikasi industri yang membutuhkan pembinaan, perusahaan yang memerlukan peningkatan kapasitas produksi, kebutuhan pelatihan tenaga kerja, fasilitasi perizinan dan standardisasi, hingga penyediaan sarana dan prasarana industri.
Pendataan tersebut juga menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung perencanaan pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT). Dengan basis data yang kuat, program yang dibiayai melalui alokasi DBH CHT diharapkan dapat dirancang lebih terarah, sesuai kebutuhan masyarakat dan pelaku industri hasil tembakau.
Dalam kesempatan tersebut, Kadis Perindag NTB juga mengharapkan seluruh peserta dapat berpartisipasi aktif, khususnya perangkat daerah dan admin pendataan di masing-masing kabupaten/kota agar memperkuat koordinasi serta memastikan proses pengump**an dan verifikasi data berjalan optimal.
Sementara kepada para pelaku usaha IHT, ia mengharapkan keterbukaan dalam menyampaikan informasi usaha secara benar, lengkap, dan sesuai kondisi riil di lapangan.
“Keberhasilan pendataan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan sinergi dan komitmen seluruh pihak terkait,” tegasnya.
Melalui workshop ini, Disperindag NTB menargetkan sejumlah hasil penting, di antaranya kesepakatan mengenai variabel dan instrumen pendataan yang seragam, pembagian peran dan tanggung jawab antarinstansi, serta tersusunnya database awal perusahaan dan unit usaha IHT yang tersebar di wilayah NTB.
Selain itu, workshop diharapkan menghasilkan mekanisme integrasi, pertukaran, dan sinkronisasi data antarinstansi dengan tetap memperhatikan kewenangan serta kerahasiaan informasi.
Dengan penguatan basis data tersebut, pemerintah daerah diharapkan memiliki landasan yang lebih kuat dalam menyusun kebijakan, mengalokasikan program pembinaan, serta mengevaluasi perkembangan industri hasil tembakau secara berkelanjutan.
Disperindag NTB berkomitmen mendorong pengelolaan sektor industri hasil tembakau yang lebih terencana dan berbasis data, sehingga kebijakan dan program pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi pelaku usaha, tenaga kerja, serta masyarakat yang bergantung pada sektor tersebut.
