What are the opening hours?

Monday 07:30 - 16:00 Tuesday 07:30 - 16:00 Wednesday 07:30 - 16:00 Thursday 07:30 - 16:00 Friday 07:30 - 17:00

Dinas Puprpkp Provinsi NTB

Home
Indonesia
Mataram
Dinas Puprpkp Provinsi NTB

Call Directions Website Contact the organization

🏋 Bekerja Keras | ⚡Bergerak Cepat | 🎯Bertindak Tepat

🌐 Informasi Publik DPUPR: https://shorturl.at/BW3JF

10/11/2026

Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Tahun 2026, DPUPRPKP Provinsi NTB turut menggelorakan semangat perjuangan melalui momentum peringatan yang mengusung tema “Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan.”

Melalui amanat Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, disampaikan bahwa peringatan Hari Pahlawan menjadi momentum untuk mengenang jasa dan pengorbanan para pendahulu bangsa sekaligus meneguhkan kembali tanggung jawab dalam mengisi kemerdekaan. Semangat kepahlawanan masa kini diwujudkan melalui kerja nyata, pengabdian, pembangunan berkelanjutan, serta pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, seluruh jajaran Dinas PUPR-PKP Provinsi NTB diharapkan terus meneladani nilai-nilai perjuangan para pahlawan melalui peningkatan disiplin, integritas, profesionalisme, dan semangat kebersamaan dalam menjalankan tugas. Sebab, melanjutkan perjuangan para pahlawan tidak hanya melalui kata-kata, tetapi juga melalui karya dan pengabdian nyata demi kemajuan serta kesejahteraan masyarakat NTB.

Selamat Hari Pahlawan 10 November 2026.

Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan.

10/11/2026

Kepala DPUPRPKP turut hadir mengikuti Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi NTB Tahun 2026 yang digelar dengan mengusung tema "Bersinergi, Beraksi, Berdampak, dan Berkelanjutan."

Kegiatan ini diselenggarakan untuk menyatukan program, menyelaraskan kebijakan serta strategi nasional, dan memetakan data agar intervensi penanggulangan kemiskinan di daerah dapat tepat sasaran. Rakor ini dihadiri secara langsung oleh jajaran pimpinan daerah lingkup Provinsi NTB, di antaranya Wakil Gubernur NTB yang memberikan sambutan sekaligus membuka acara, para kepala daerah (Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dari berbagai kabupaten/kota seperti Lombok Timur, Lombok Tengah, Sumbawa, hingga Bima), serta para Kepala Dinas se-Provinsi NTB beserta jajarannya.

Dalam laporan yang disampaikan oleh Kepala Bappeda Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti, AP., M.Si., dipaparkan berbagai landasan kebijakan dan strategi pemerintah dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah. Pemaparan tersebut mencakup sejumlah regulasi dan kebijakan pemerintah pusat, di antaranya Instruksi Presiden (Inpres) terkait Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional sebagai dasar penyediaan data yang akurat dan terintegrasi, Inpres Nomor 8 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, serta berbagai peraturan menteri yang mengatur pelaksanaan pembinaan, koordinasi, dan penanggulangan kemiskinan.

rakor ini menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor, termasuk menggandeng mitra pembangunan serta mendorong peningkatan ekonomi masyarakat melalui program Desa Berdaya Transformatif. Para pemimpin daerah juga diajak untuk mengevaluasi efektivitas program Desa Berdaya dalam menekan angka kemiskinan, serta memastikan setiap langkah yang diambil menghasilkan tren penurunan kemiskinan yang nyata. Melalui rakor ini, seluruh pemangku kepentingan diingatkan untuk terus berpikir, berbuat, dan membuktikannya dengan hasil nyata di lapangan. Diharapkan, sinergi yang terbangun antar-instansi, dapat mempercepat penurunan angka kemiskinan di NTB dan memberikan manfaat yang luas bagi kesejahteraan masyarakat.

10/11/2026

Dalam upaya meningkatkan kualitas dan profesionalisme tenaga kerja konstruksi di Nusa Tenggara Barat, kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung (Jenjang 7) resmi dibuka hari ini, Rabu, 4 November 2026. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung hingga 6 November 2026 di Mataram.

Acara ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Provinsi NTB, Ilham Ardiansyah, S.T., M.T. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya kepemilikan sertifikat kompetensi kerja demi menjamin keandalan dan keamanan infrastruktur bangunan gedung di NTB.

Kegiatan strategis ini dilaksanakan oleh Balai Bina Jasa Konstruksi dan Pengujian Material yang dinakhodai oleh Okti Indayani, S.T., M.T. Kedepannya, Ibu Okti Indayani berharap program standardisasi keahlian seperti ini dapat terus mendongkrak mutu bangunan secara signifikan, memastikan keselamatan kerja dan kekuatan konstruksi, serta dapat tersebar secara merata di seluruh wilayah NTB.

Melalui pelaksanaan kegiatan ini, diharapkan ke depannya NTB dapat melahirkan rantai pasok tenaga kerja konstruksi lokal kualifikasi ahli yang memiliki daya saing tinggi, mampu beradaptasi dengan regulasi bangunan gedung terbaru, serta siap mempercepat pembangunan infrastruktur daerah yang aman dan berkelanjutan.

Sebagai bagian dari program berkelanjutan, rangkaian kegiatan sertifikasi ini sebelumnya juga telah sukses dilaksanakan di Kota Bima, Sumbawa, dan Kabupaten Lombok, dengan akumulasi total melatih hingga 110 orang sampai saat ini.

03/11/2026

Senin, 2 November 2026, Kepala Dinas PUPRPKP H. Lalu Kusuma Wijaya., ST., MT. Menghadiri Kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Lombok Utara Tahun Pelajaran 2026/2027 resmi dibuka. Kegiatan yang berlangsung di Aula Sekolah Rakyat, Dusun Amor Amor, Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara.

Kegiatan ini dihadiri oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal, Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar SH., MH. dan Wakil Bupati Lombok Utara, Kusmalahadi Syamsuri., ST., MT. Menteri Sosial yang diwakili oleh Kepala Sentra Paramita Mataram, Komisi VIII DPR RI Fraksi Gerindra, Komisi V DPR RI Fraksi PKS dan sejumlah unsur pemerintah pusat dan daerah serta kepala OPD lingkup kabupaten/Kota dan Provinsi.

Sebanyak 595 anak-anak hebat dari keluarga kurang mampu (jenjang SD, SMP, dan SMA) kini mendapatkan kesempatan pendidikan gratis dengan sistem berasrama. Tidak hanya fasilitas belajar, mereka juga mendapatkan pemenuhan gizi, pendampingan psikologis, dan pembentukan karakter.

Dalam sambutan Gubernur NTB menegaskan bahwa anak-anak dari keluarga kurang mampu membutuhkan lebih dari sekadar kurikulum dan fasilitas pembelajaran. Mereka juga memerlukan lingkungan yang mendukung, pemenuhan kebutuhan gizi, pendampingan, serta perhatian menyeluruh agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan yang digagas Presiden Prabowo Subianto dan berada di bawah naungan Kementerian Sosial. Program ini dirancang untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan melalui sistem pendidikan berasrama, dengan pendekatan pembelajaran, pengasuhan, dan pembentukan karakter secara terpadu.

Melalui kegiatan MPLS ini, diharapkan para peserta didik dapat mengenal lingkungan sekolah, membangun rasa kebersamaan, serta menumbuhkan motivasi untuk belajar dan meraih cita-cita. Penyelenggaraan Sekolah Rakyat juga menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui akses pendidikan yang lebih luas dan inklusif.

03/11/2026

Yth. Bapak/Ibu/Mas/Mbak,

Mohon doa, dukungan, dan kesediaannya untuk memberikan tanggapan pada Uji Publik ASN NTB Awards 2026 kepada:

*Juraedah Dwi Anggraeni
Kategori: Pelaksana*
📅 Periode Uji Publik: 2 – 8 November 2026

Silakan menyampaikan tanggapan, apresiasi, maupun dukungan melalui tautan berikut:

🔗 https://asnntb.my.id/awards/uji-publik/juraedah-dwi-anggraeni

Setiap tanggapan dan dukungan yang diberikan sangat berarti serta menjadi bagian dari pertimbangan panitia dalam proses penilaian Uji Publik ASN NTB Awards 2026.

Satu tanggapan Anda sangat berarti. Dukungan Anda menjadi penyemangat untuk terus berkarya, berinovasi, dan memberikan kontribusi terbaik bagi NTB

Mohon bantuannya untuk berpartisipasi dan turut menyebarluaskan tautan ini.

Terima kasih banyak atas doa dan dukungannya. 🙏

30/10/2026

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTB terus memperkuat tata kelola aparatur melalui langkah strategis penyusunan Human Capital Development Plan (HCDP). Dokumen perencanaan pengembangan jangka menengah untuk periode lima tahun ini merupakan instrumen penting dalam mendukung penerapan manajemen talenta sekaligus memastikan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) selaras dengan arah pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB 2025–2029.

kegiatan dibuka oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Syamsul Bahri S.Sos.,MM mewakili Kepala DPUPRPKP NTB. Dalam sambutanya, menegaskan bahwa DPUPRPKP Provinsi merupakan OPD yg berada di garis terdepan dalam mendukung triple agenda Gubernur NTB diantaranya pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan dan pariwisata yg mendunia melalu pembenahan dan percepatan pembangunan infrastruktur dasar, Konektifitas yg mantab melalu pemeliharaan jalan dan jembatan, rehabilitas RTLH, SPAM dll. Seraya berharap dengan adanya HCDP ini PUPRPKP bekerja sama dengan BPSDMD NTB dapat terus meningkatkan kompetensi SDMnya sehingga kedepan kekurang tenaga ahli yg tersertifikasi dapat terpenuhi.

Dalam konteks DPUPRPKP Provinsi NTB, penyusunan HCDP memiliki urgensi tinggi untuk menghubungkan kebutuhan pengembangan pegawai dengan pelaksanaan tugas teknis di lapangan. Lingkup pekerjaan dinas yang mencakup perencanaan dan penyelenggaraan infrastruktur, pembinaan jasa konstruksi, pengujian bahan dan material, pelayanan infrastruktur dasar, hingga pengendalian tata ruang menuntut pemetaan kompetensi yang spesifik dan terukur pada setiap bidang serta Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Penyusunan HCDP di lingkungan DPUPRPKP NTB tidak dipandang sebagai dokumen administratif semata, melainkan sebagai panduan hidup untuk penyiapan talenta dan pengembangan karier pegawai. Dengan merumuskan prioritas program pembelajaran yang terikat langsung pada pencapaian kinerja perangkat daerah mulai dari tenaga teknis, pejabat fungsional, hingga calon pemimpin unit kerja, diharapkan setiap ASN memiliki arah pengembangan yang jelas, terarah, dan bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik di Nusa Tenggara Barat.

27/10/2026

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Provinsi NTB melaksanakan Rapat Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) Jalan Bypass Port to Port Lembar - Kayangan (Segmen I), pada Senin, 26 Oktober 2026, bertempat di Aula Pengga Dinas PUPRPKP Provinsi NTB.

Rapat ini dihadiri oleh perwakilan dari Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi NTB, Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, Bappeda Provinsi NTB, DLHK Provinsi NTB, serta bidang terkait di lingkungan Dinas PUPRPKP Provinsi NTB.

Pembahasan difokuskan pada verifikasi dan penyempurnaan dokumen perencanaan, sinkronisasi data, serta penguatan koordinasi antarinstansi guna mendukung kesiapan perencanaan pembangunan yang terarah, terukur, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Melalui sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, diharapkan proses perencanaan pembangunan infrastruktur dapat berjalan optimal serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung konektivitas antarwilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

24/10/2026

Dinas PUPRPKP Provinsi NTB menegaskan komitmennya terhadap pentingnya pelestarian kebudayaan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kehadiran Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Syamsul Bahri, S.Sos., M.M., yang mewakili Kepala Dinas PUPRPKP NTB dalam kegiatan kultural "Jelajah Bayan", yang diinisiasi oleh Dinas Kebudayaan Provinsi NTB di Desa Adat Bayan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara (24/10/26).

Jelajah Bayan bukan sekadar perjalanan wisata, melainkan napak tilas peradaban. Kegiatan dibuka dengan khidmat melalui Prosesi Adat Simbik (Menyimbik) di gerbang sakral Masjid Kuno Bayan Beleq, sebagai simbol penyucian diri dan penghormatan kepada leluhur. Dilanjutkan dengan prosesi pemasangan slempang sebagai penanda dimulainya perjalanan spiritual dan kultural.

Rombongan kemudian menapaki jejak sejarah Islam tertua di Lombok di Masjid Kuno Bayan. Dengan didampingi pemandu adat, peserta disuguhkan narasi otentik tentang bagaimana cahaya Islam pertama kali bersemi di bumi Lombok melalui pintu Bayan, sebuah warisan dakwah Wali yang masih terjaga hingga kini.

Perjalanan dilanjutkan dengan penjelajahan Hutan Adat yang magis dan Bangket Bayan, hamparan sawah terasering warisan leluhur yang merefleksikan filosofi Tri Hita Karana - harmoni abadi antara manusia, alam, dan Sang Pencipta.

Puncak kegiatan dirangkai dalam Forum Group Discussion (FGD) yang membahas isu fundamental kebangsaan. Dua agenda strategis mengemuka: Pertama, Penguatan Kebijakan Negara dalam Perlindungan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat serta Penguatan Kelembagaan Adat Bayan. Kedua, Perumusan Strategi Mitigasi dan Sistem Penanggulangan Bencana Kebakaran Rumah Adat sebagai ikhtiar kolektif menjaga warisan arsitektur tradisional dari ancaman.

Kegiatan prestisius ini dihadiri langsung oleh Direktur Perlindungan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, Kementerian Kebudayaan RI, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi NTB, Majelis Adat Bayan, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, serta perwakilan OPD lingkup Pemerintah Provinsi NTB dan pegiat kebudayaan.

24/10/2026

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar aksi penanaman pohon serentak yang dipusatkan di Lapangan Adhyaksa Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat. Kegiatan ini menjadi wujud nyata sinergi lintas sektor dalam menjaga pelestarian lingkungan hidup sekaligus mendorong terwujudnya kawasan yang hijau, sehat, dan berkelanjutan di wilayah NTB.

Kegiatan bernilai positif ini turut dihadiri oleh Sekretaris DPUPRPKP Provinsi NTB, Ilham Ardiansyah, S.T., M.T., bersama jajaran pimpinan daerah, aparat penegak hukum, unsur TNI, Polri, serta perwakilan berbagai instansi terkait. Aksi penanaman pohon serentak ini juga merupakan bentuk dukungan nyata terhadap program Green Policing—salah satu implementasi Quick Wins Kapolri—yang berfokus pada pelibatan aktif elemen pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran serta kepedulian terhadap isu ekologi.

Melalui momentum ini, Forkopimda NTB menegaskan kembali bahwa menjaga kelestarian alam merupakan tanggung jawab kolektif seluruh lapisan masyarakat. Penanaman bibit pohon ini diharapkan tidak sekadar menjadi ajang seremonial belaka, melainkan terus berlanjut dengan upaya pemeliharaan secara berkala dan konsisten. Langkah ini penting agar manfaat ekologisnya dapat dirasakan secara optimal oleh generasi mendatang. Bersama menanam dan merawat, demi menghadirkan NTB yang lebih hijau, asri, serta berkelanjutan.

23/10/2026

Komitmen untuk menghadirkan penyelenggaraan jasa konstruksi yang aman, bermartabat, dan berkeadilan terus diperkuat. DPUPRPKP NTB bersama BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan Focus Group Discussion bertema “Perlindungan Jaminan Sosial Bagi Pekerja Proyek/Jasa Konstruksi”, bertempat di Aula Rapat Pengga DPUPRPKP NTB, Jumat (23/10). Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPUPRPKP NTB, Syamsul Bahri, S.Sos., M.M., yang hadir mewakili Kepala Dinas PUPRPKP NTB.

Kepala Sub Bagian Umpeg menekankan bahwa pekerja konstruksi merupakan garda terdepan pembangunan infrastruktur daerah. Di balik kontribusi besarnya, mereka berada dalam ekosistem kerja dengan tingkat kerentanan dan risiko kecelakaan yang tinggi. Oleh karena itu, kehadiran negara melalui jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi imperatif, bukan sekadar pilihan administratif. “Forum ini bukan sekadar diskusi, melainkan ikhtiar bersama untuk memastikan bahwa setiap keringat pekerja konstruksi memiliki jaminan perlindungan. Pekerja konstruksi harus bekerja dengan rasa aman, agar produktivitas dan kualitas infrastruktur kita juga terjaga.”

Lebih lanjut, Kepala Sub Bagian Umpeg menggaris bawahi dua agenda utama FGD. Pertama, membangun kesamaan perspektif mengenai urgensi perlindungan jaminan sosial sebagai bagian tak terpisahkan dari tata kelola proyek konstruksi. Kedua, merumuskan solusi implementatif yang adaptif terhadap karakteristik proyek APBD, yang umumnya bersifat fragmentatif, berdurasi pendek, dan berpindah lokasi, khususnya terkait mekanisme pendaftaran kolektif dan integrasi kewajiban BPJS Ketenagakerjaan ke dalam dokumen kontrak konstruksi.

Sementara itu, Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Provinsi NTB, memaparkan secara komprehensif manfaat dan landasan regulasi program jaminan sosial ketenagakerjaan. Dijelaskan bahwa perlindungan mencakup JKK dan JKM, termasuk manfaat lanjutan berupa santunan dan beasiswa pendidikan bagi anak ahli waris sesuai ketentuan yang berlaku. Pendaftaran pekerja konstruksi dalam program BPJS Ketenagakerjaan merupakan kewajiban normatif yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan Instruksi Presiden tentang Optimalisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Melalui FGD ini, DPUPRPKP NTB dan BPJS Ketenagakerjaan menyepakati penguatan sinergi dan kolaborasi untuk memastikan tidak ada lagi pekerja konstruksi di NTB yang bekerja tanpa perlindungan.

Address

Majapahit No. 8
Mataram

Opening Hours

Monday	07:30 - 16:00
Tuesday	07:30 - 16:00
Wednesday	07:30 - 16:00
Thursday	07:30 - 16:00
Friday	07:30 - 17:00

Telephone

+628123456789

Website

http://dpu.ntbprov.go.id/

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Dinas Puprpkp Provinsi NTB posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.