KPP Pratama MEDAN TIMUR

Hasil Survei Kepuasan Pelayanan KPP Pratama Medan Timur Semester I Tahun 2019

“Hal-hal yang termasuk dalam tindakan korupsi, yaitu penyalahgunaan wewenang, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, conflict of interest, dan gratifikasi. Gratifikasi erat kaitannya dengan benturan kepentingan.

Benturan kepentingan adalah situasi dimana penyelenggara negara memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.

Bentuk-bentuk benturan kepentingan antara lain penyalahgunaan wewenang, perangkapan jabatan, hubungan aliansi, dan kelemahan sistem organisasi.

Apabila anda menemukan permasalahan benturan kepentingan, laporkan melalui Layanan Kring Pajak di 1500200.”

Siapa sangka di dalam sebuah rumah bisa terdapat banyak profesi. Namun, apakah semua wajib ber-NPWP? Coba tulis di kolom komentar!


@ Medan, Indonesia

Insan pers memiliki peran yang sangat penting dalam kemajuan bangsa ini. Masyarakat sangat bergantung kepada pers melalui berita yang baik dan benar untuk menangkal maraknya berita hoax dan ujaran kebencian dalam menjaga persatuan Negara Indonesia.

Selamat Hari Pers Nasional.

Direktorat Jenderal Pajak turut berdukacita yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya JB. Sumarlin. Terima kasih telah menjadi sosok yang berperan besar bagi perekonomian Indonesia.
Selamat jalan Menteri Keuangan 1988 - 1993, semoga segala amal ibadah diterima di sisi Allah SWT.
(Foto: Antara/Arsip)

Selamat Tahun Baru Imlek 2571 Kongzili.

Semoga pada tahun ini membawa kesejahteraan, sukacita, dan kemakmuran.

Hanya dengan satu kali login, kini dapat mengakses layanan-layanan digital yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak, penasaran?

Nantikan sore ini!

Semua butuh kepastian!

Pastikan SPT Masa PPh 21 Masa Desember tetap disampaikan walaupun nihil.

Geser untuk penghitungannya.

Ini sebagai wujud integrasi sistem e-Billing dan e-Filing dalam satu tautan guna memudahkan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pembuatan kode billing selain melalui DJP Online juga dapat dilakukan melalui ASP, Laman Portal Penerimaan Negara, Bank/ Pos Persepsi, atau melalui petugas DJP.

pasti tidak asing dengan bukti potong A1 atau A2.

Untuk pegawai/karyawan, bukti potong dibutuhkan saat melaporkan SPT Tahunan.

Ada yang tau apa itu bukti potong A1 dan bukti potong A2? Yuk simak.

Selama 37 tahun seorang Mukhtar telah mengabdikan dirinya di Direktorat Jenderal Pajak sebagai Pelaksana KPP Banda Aceh hingga menutup karirnya sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I.

Tepat pada malam pergantian tahun 2020 Mukhtar mengakhiri masa kerjanya dan siap memasuki masa purnabaktinya.

Selama 4 tahun mengawal penerimaan pajak di Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I, Mukhtar telah menunaikan amanah dengan baik termasuk salah satunya membawa Kanwil DJP Sumatera Utara I menjadi pelaksana program Tax Amnesty terbaik se-Indonesia di luar Pulau Jawa.

Eloklah rupa berbudi pekerti
Eloklah hati berakhlak penyabar
Tunai sudah masa bakti
Selamat purnabakti, Mukhtar.