KP2KP Mempawah

05/10/2026

02/10/2026

Jumat, 2 Oktober 2025, Kepala KPP Pratama Kubu Raya, Bapak Nur Fathoni, Kepala KP2KP Mempawah, Ibu Natalia Destri Mariani, dan Plt. Kepala BPPRD Kabupaten Mempawah, Bapak Supariyanto melakukan kunjungan lokasi ke kawasan Pelabuhan Internasional Kijing. Kunjungan tersebut diterima oleh Manajer Terminal Kijing, Bapak Panji Rahmat Lianto.
Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi sekaligus memperoleh gambaran lebih dekat mengenai aktivitas dan potensi ekonomi yang berkembang di wilayah tersebut.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan juga berkesempatan untuk melihat area dermaga dan Kapal Perang Jepang, JS KUNISAKI (LST-4003), milik Pasukan Bela Diri Maritim Jepang di Pelabuhan Internasional Kijing.

Kunjungan lapangan menjadi kesempatan untuk bertukar informasi serta melihat secara langsung berbagai aktivitas yang dapat menjadi bagian dari sinergi dalam mendukung kepatuhan dan optimalisasi penerimaan perpajakan baik pajak pusat maupun pajak daerah.

02/10/2026

Jumat, 2 Oktober 2026, KPP Pratama Kubu Raya dan KP2KP Mempawah berkolaborasi bersama BPPRD Kabupaten Mempawah melakukan kunjungan (visit) ke Pelabuhan Internasional Kijing dalam upaya mengoptimalkan penerimaan serta pengawasan pajak pusat dan daerah. Melalui sinergi antar lembaga, berbagai data dan informasi perpajakan dapat menjadi dasar untuk mendukung pengawasan yang lebih efektif dan terkoordinasi.

Mulai dari pertukaran data dan informasi perpajakan, hingga koordinasi dalam pengawasan kepatuhan perpajakan sesuai kewenangan masing-masing. Dengan kolaborasi yang kuat, pengawasan dapat dilakukan secara lebih menyeluruh sekaligus mendorong kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

02/10/2026

KP2KP Mempawah berkolaborasi bersama KPP Pratama Kubu Raya dan BPPRD Kabupaten Mempawah dalam upaya mengoptimalkan penerimaan serta pengawasan pajak pusat dan daerah. Melalui sinergi antar lembaga, berbagai data dan informasi perpajakan dapat menjadi dasar untuk mendukung pengawasan yang lebih efektif dan terkoordinasi.

Mulai dari pertukaran data dan informasi perpajakan, pemadanan data wajib pajak, hingga koordinasi dalam pengawasan kepatuhan perpajakan sesuai kewenangan masing-masing. Dengan kolaborasi yang kuat, pengawasan dapat dilakukan secara lebih menyeluruh sekaligus mendorong kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

01/10/2026

Pancasila menjadi landasan dalam menjaga persatuan dan membangun Indonesia. Salah satu wujud gotong royong dalam kehidupan berbangsa adalah melalui pajak.

Pajak yang kita tunaikan turut mendukung pembiayaan berbagai kebutuhan negara dan pembangunan, sehingga manfaatnya dapat kembali dirasakan oleh masyarakat.

Mari terus mengamalkan nilai Pancasila dan bersama-sama bergotong royong membangun Indonesia.

01/10/2026

Buat kamu yang berjualan melalui marketplace, ada informasi penting nih!

Mulai 1 Oktober 2026, pemungutan PPh Pasal 22 melalui marketplace mulai diberlakukan.

Tenang, ini bukan pajak baru dan bukan penambahan tarif pajak bagi pedagang. Kebijakan ini mengatur mekanisme pemungutan pajak melalui marketplace agar pemenuhan kewajiban perpajakan lebih sederhana, tertib, dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha.

Bagi wajib pajak orang pribadi dengan omzet tidak lebih dari Rp500 juta setahun, tetap tidak dikenai PPh Pasal 22.

01/10/2026

Kepala KP2KP Mempawah, Ibu Natalia Destri Mariani, mengikuti Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Gema Bina Bangun Desa Kabupaten Mempawah Tahun 2026 yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah. Rapat ini melibatkan berbagai OPD, dinas, serta instansi vertikal pusat dan daerah sebagai bagian dari sinergi dalam menghadirkan pelayanan yang lebih dekat kepada masyarakat.

Melalui program Gema Bina Bangun Desa, berbagai layanan dan kegiatan dilaksanakan dengan turun langsung ke desa, khususnya desa-desa yang berada jauh dari pusat kabupaten. Selama satu hari, pemerintah dan instansi terkait hadir bersama untuk memberikan pelayanan sekaligus menjangkau masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan di tingkat kabupaten.

01/10/2026

Kamis, 1 Oktober 2026, Kepala KP2KP Mempawah, Ibu Natalia Destri Mariani mengikuti Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2026 yang diselenggarakan di Aula Balairung Setya, Kantor Bupati Mempawah. Upacara dipimpin oleh Wakil Bupati Mempawah, H. Juli Suryadi Burdadi, S.H., M.Si., serta dihadiri jajaran Forkopimda, Kepala OPD, tokoh agama, dan tokoh masyarakat se-Kabupaten Mempawah.

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali memperkuat semangat persatuan, menjaga nilai-nilai Pancasila, serta meneguhkan komitmen untuk terus memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat dan negara.

30/09/2026

Halo

Yuk, segera tunaikan kewajiban perpajakan anda!
🗓️ Batas akhir pembayaran dan pelaporan SPT Masa PPN Agustus 2026 👉🏻 30 September 2026.

Pastikan pembayaran dan pelaporan dilakukan tepat waktu melalui Coretax.

30/09/2026

Selasa, 29 September 2026, KP2KP Mempawah melaksanakan koordinasi bersama BPPRD Kabupaten Mempawah, Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah, serta Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Kabupaten Mempawah dalam rangka memperkuat sinergi dan mendukung percepatan pelayanan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala KP2KP Mempawah, Natalia Destri Mariani, Plt. Kepala BPPRD Kabupaten Mempawah, Suparianto, S.STP., M.Ec.Dev., Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah, Imam Malvina Yusuf Putra, S.H., M.H., serta Ketua IPPAT Kabupaten Mempawah, Fam Johanes, S.H.

Kegiatan ini membahas keterkaitan tahapan pemenuhan kewajiban pajak pusat dan pajak daerah dengan proses pembuatan akta serta pendaftaran peralihan hak atas tanah. Hasil pembahasan diarahkan pada penyelarasan informasi mengenai persyaratan dan tahapan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak, sekaligus memperkuat komunikasi antar pihak ketika terdapat proses yang memerlukan koordinasi lebih lanjut.

Koordinasi lintas instansi ini menjadi penting karena proses pengalihan hak atas tanah melibatkan tahapan yang berada dalam kewenangan berbeda. Dari sisi perpajakan, terdapat pemenuhan Pajak Penghasilan (PPh) atas pengalihan hak dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), sedangkan PPAT berperan dalam pembuatan akta dan Kantor Pertanahan memproses pendaftaran peralihan hak.

Pada kesempatan tersebut, para pihak berkomitmen untuk menjaga komunikasi dan melakukan koordinasi apabila terdapat proses yang membutuhkan penyelesaian lintas instansi. Penguatan komunikasi tersebut diharapkan dapat membantu memperjelas alur pelayanan, mengurangi potensi kendala akibat ketidaksesuaian informasi, serta mendukung percepatan proses pengalihan hak sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak.