DPRD Kab. BUNGO

Call Directions Website Contact the organization

DPRD Kab. BUNGO Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from DPRD Kab. BUNGO, R. M. Thaher, Muarabungo.

MUSI RAWAS — Komitmen Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam menjamin jaminan kesehatan masyarakat melalui capaian Univer...
27/07/2026

MUSI RAWAS — Komitmen Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam menjamin jaminan kesehatan masyarakat melalui capaian Universal Health Coverage (UHC) menarik perhatian jajaran legislatif dari daerah tetangga. Pada Rabu (22/7/2026), Komisi III DPRD Kabupaten Bungo yang didampingi Staf Sekretariat DPRD Bungo melaksanakan Perjalanan Dinas (Kunjungan Kerja) ke Kabupaten Musi Rawas.
Kunjungan bertujuan untuk mengkaji secara mendalam strategi dan langkah konkret Pemkab Musi Rawas dalam memperluas cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta memastikan tersedianya layanan kesehatan yang bermutu dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sinergi Kebijakan dan Penguatan Fasilitas Kesehatan
Sektor kesehatan Musi Rawas dinilai berhasil berkat konsistensi Dinas Kesehatan setempat dalam menjalankan berbagai kebijakan strategis. Langkah nyata tersebut diwujudkan melalui alokasi anggaran daerah yang berpihak pada rakyat, penguatan sarana-prasarana medis, hingga terjalinnya sinergi lintas sektor yang solid.
Langkah transformatif telah dilakukan Pemkab Musi Rawas sejak tahun 2024 dengan memindahkan rumah sakit rujukan utama—yang sebelumnya berlokasi di Kota Lubuklinggau—kembali ke wilayah Kabupaten Musi Rawas secara mandiri.
Untuk menopang operasional dan daya tampung rumah sakit rujukan tersebut, Pemkab Musi Rawas berhasil mengamankan penambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) guna menambah kapasitas tempat tidur pasien. Hal ini juga diselaraskan dengan implementasi Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 6 Tahun 2026, di mana sistem klasifikasi rumah sakit kini tidak lagi berbasis tipe, melainkan bertumpu pada jumlah ketersediaan tempat tidur.

Jaminan Kesehatan Tanpa Celah bagi Warga
Tak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, Musi Rawas juga menunjukkan keberpihakan tinggi pada akses kepesertaan warga. Pada awal tahun 2026, dilakukan penyesuaian data kepesertaan BPJS Kesehatan terhadap akun yang tidak aktif selama dua tahun berturut-turut. Meskipun akun-akun tersebut sempat dinonaktifkan oleh pemerintah pusat, Pemkab Musi Rawas mempermudah alur re-aktivasi melalui prosedur pendaftaran ulang di Dinas Sosial setempat.
Menariknya, bagi warga yang kepesertaannya sedang nonaktif, Pemkab Musi Rawas memastikan layanan kesehatan tetap berjalan tanpa hambatan. Warga terdampak tetap bisa mengakses fasilitas kesehatan secara gratis dengan pembiayaan penuh yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah Musi Rawas.
Pihak Komisi III DPRD Kabupaten Bungo menyambut positif jalinan diskusi ini dan mengapresiasi terobosan yang telah diterapkan di Musi Rawas.
Hasil dari kunjungan kerja ini diharapkan dapat menjadi rujukan strategis dalam penyusunan kebijakan serta formulasi anggaran kesehatan di Kabupaten Bungo ke depan.

BUNGO — Wajah mendung Rabu pagi (15/7/2026) tak menyurutkan semangat gotong royong di Kabupaten Bungo. Di bawah pimpinan...
21/07/2026

BUNGO — Wajah mendung Rabu pagi (15/7/2026) tak menyurutkan semangat gotong royong di Kabupaten Bungo. Di bawah pimpinan Bupati Bungo selaku Inspektur Upacara, gelaran TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-129 Tahun 2026 resmi ditabuh. Namun, ada satu pemandangan yang menegaskan kuatnya sinergi pemerintahan sipil-militer hari itu: hadirnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bungo secara langsung di garda depan upacara pembukaan.
Kehadiran unsur pimpinan legislatif ini bukan sekadar pemanis barisan seremonial. Di era tata kelola daerah yang modern, kehadiran DPRD Bungo menjadi simbol "Restu Anggaran dan Pengawasan" (Legislative Backing) yang krusial bagi keberlanjutan program TMMD, khususnya yang digerakkan oleh Kodim 0416/Bungo Tebo.
Bupati Bungo dalam amanatnya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran TNI atas dedikasi tanpa batas yang mempertemukan kemanunggalan TNI dengan rakyat. Bupati menegaskan bahwa TMMD adalah jembatan sinergi strategis antara TNI, Pemkab Bungo, Polri, serta seluruh elemen masyarakat guna memotong kompas pembangunan di wilayah pedesaan.
Kolaborasi Dua Kaki: Fisik dan Jiwa Masyarakat
Program TMMD ke-129 kali ini dirancang komprehensif. DPRD Kabupaten Bungo berperan aktif memastikan bahwa intervensi anggaran daerah tepat sasaran pada dua klaster utama:
1. Infrastruktur Fisik Konektivitas: Menopang pembukaan dan peningkatan akses jalan, pembangunan jembatan, rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), hingga perbaikan sarana ibadah. Peran DPRD di sini adalah memastikan jalan-jalan baru ini nantinya terkoneksi dengan rencana tata ruang daerah (RTRW) agar ekonomi desa langsung bergerak.
2. Investasi Nonfisik (Pemberdayaan): Mulai dari penyuluhan wawasan kebangsaan, layanan kesehatan gratis, pembenahan sektor pendidikan, penguatan ketahanan pangan lokal, hingga pemberdayaan lapisan masyarakat.
Peran Inovatif DPRD: Dari Meja Legislasi ke Tapak Gotong Royong
Hadirnya pimpinan DPRD Bungo di lokasi mencerminkan paradigma baru lembaga legislatif yang adaptif. DPRD Bungo memposisikan diri sebagai "Akselerator Pembangunan Berbasis Kebutuhan Riil".
Secara inovatif, keterlibatan DPRD dalam TMMD ini mencakup tiga peran strategis:
• Sinkronisasi Hasil Reses: DPRD memastikan titik-titik sasaran TMMD beririsan langsung dengan aspirasi (reses) yang selama ini disuarakan masyarakat pedesaan, sehingga pembangunan tidak top-down tapi benar-benar menjawab jeritan kebutuhan warga.
• Garansi Keberlanjutan Pasca-TMMD: Melalui fungsi penganggaran (budgeting), pimpinan DPRD berkomitmen agar aset fisik yang telah dibangun oleh TNI bersama warga dalam program ini, nantinya mendapatkan alokasi pemeliharaan yang layak pada APBD perubahan maupun APBD tahun berikutnya.
• Jembatan Komunikasi Sipil: Sebagai wakil rakyat, anggota dewan ikut mengedukasi konstituennya untuk menjaga dan merawat semangat gotong royong yang telah dinyalakan oleh Kodim 0416/Bute.
Dengan dimulainya TMMD ke-129 ini, Kabupaten Bungo kembali membuktikan bahwa ketika eksekutif, legislatif, aparat keamanan, dan rakyat melebur dalam satu visi, maka sekat-sekat keterbatasan pembangunan di ujung desa dapat dituntaskan dengan cepat dan bertenaga.

JAKARTA – Dalam upaya memperkuat pondasi ekonomi kerakyatan dan menaikkan kelas pelaku usaha lokal, Komisi II DPRD Kabup...
16/07/2026

JAKARTA – Dalam upaya memperkuat pondasi ekonomi kerakyatan dan menaikkan kelas pelaku usaha lokal, Komisi II DPRD Kabupaten Bungo menggelar kunjungan kerja maraton ke tiga parlemen daerah di pusat pertumbuhan ekonomi nasional, yakni DPRD Kota Bogor, DPRD Kota Depok, dan DPRD DKI Jakarta.
Kunjungan kerja yang berlangsung dari tanggal 5 hingga 9 Juli 2026 ini diikuti oleh jajaran Anggota Komisi II didampingi Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Bungo. Fokus utama agenda ini adalah menjalankan fungsi pengawasan di bidang Perekonomian dan Keuangan, khususnya untuk merumuskan formula terbaik dalam pengembangan serta peningkatan kapasitas UMKM di Kabupaten Bungo.

Komisi II DPRD Kabupaten Bungo menegaskan bahwa studi komparatif ini bukan sekadar kunjungan biasa, melainkan langkah strategis untuk mengadopsi kebijakan publik yang adaptif dan inovatif demi kesejahteraan pelaku usaha di daerah.

Tiga Kiblat Kebijakan: Hasil dan Rekomendasi Strategis
Dari rangkaian kunjungan intensif tersebut, Komisi II DPRD Bungo berhasil merangkum sejumlah best practices kedewanan yang siap diadaptasi:

Kota Bogor: Harmonisasi Regulasi dan Skill Set Era Digital
DPRD Kota Bogor mengawasi pengembangan UMKM melalui fungsi legislasi pada Komisi II dan Komisi IV. Sebagai bentuk implementasi konkret dari fungsi pengawasan dan dukungan DPRD terhadap hal tersebut, meliputi:
1. Dukungan Anggaran SDM: Menyetujui alokasi anggaran untuk upgrading skill atau program pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan pelaku UMKM agar siap menghadapi tantangan pasar.
2. Payung Hukum Kearifan Lokal: Pengesahan regulasi pada pembahasan Perda Ekonomi Kreatif sebagai paying hukum untuk melindungi dan mengembangkan potensi industri berbasis budaya lokal.
3. Pengawasan Digitalisasi: DPRD khusunya Komisi II dan IV rutin memanggil dinas KUKMDagin untuk mengawasi peyaluran bantuan dan mendorong pemanfaatan platform digital.
Kota Depok: Proteksi Industri dan Hilirisasi Program Nasional

DPRD kota Depok melakukan pengawasan terhadap pengembangan UMKM yang berfokus pada efektifitas subsidi pembiayaan, perluasan sertifikat halal dan HAKI, serta program penciptaan wirausaha baru. DPRD dan Pemkot Depok menitikberatkan pengawasan dan pengembangan UMKM pada beberapa hal yg utama :
1. Sinkronisasi Industri: DPRD Menyetujui Raperda Rencana Pembangunan Industri Kota untuk mengsingkronisasi serta memproteksi eksistensi usaha mikro.
2. Akselerasi Legalitas: Pengawalan insentif fiskal berupa subsidi pembiayaan serta memastikan pendampingan bagi wirausaha baru, termasuk pemantauan penerbitan Sertifikasi Halal dan HAKI gratis bagi pelaku usaha.
3. Optimalisasi pengawasan untuk melibatkan produk UMKM lokal ke dalam rantai pasok program strategis nasional, seperti Makan Bergizi Gratis.

DKI Jakarta: Evaluasi Dampak (Impact Tracking) dan Keadilan Akses
Sementara di ibu kota, DPRD DKI Jakarta (Komisi B) berfokus memberikan pelajaran berharga mengenai pentingnya keberlanjutan pasca-pelatihan melalui program Jakpreneur, serta meminta perluasan ruang promosi tertutama bagi usaha mikiro :
1. Metode Post-Training Tracking: Melalui Komisi B menyoroti pentingnya melacak pasca pelatihan program Jakpreneur.
2. Keadilan Ruang Promosi: Meminta Pemprov DKI lebih adil dalam penatan pameran agar UMKM berskala kecil diberikan ruang strategis seperti kemudahan akses lokasi pada saat pameran.
3. Efisiensi Anggaran: Memastikan serapan anggaran pada Dinas PPKUMKM benar-benar tepat sasaran dan berdampak langsung (direct impact) pada kesejahteraan pelaku usaha.
4. Mendesak Pemerintah agar memberikan dukungan maksimal, khsusnya dalam hal perizinan (NIB), sertifikat halal dan HAKI.

Melalui hasil kunjungan kerja ini, Komisi II DPRD Kabupaten Bungo berkomitmen untuk mentransformasikan poin-poin progresif tersebut ke dalam fungsi legislasi dan penganggaran di internal daerah.
Langkah ini diharapkan mampu melahirkan regulasi lokal yang lebih ramah investasi mikro, mempercepat sertifikasi produk, serta membuka akses pasar yang lebih adil bagi para pelaku UMKM di Kabupaten Bungo menuju persaingan yang lebih luas.

MAKASSAR, 9 Juli 2026 – Perhelatan akbar Hari Ulang Tahun (HUT) Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) ke-46 resmi dibuka d...
16/07/2026

MAKASSAR, 9 Juli 2026 – Perhelatan akbar Hari Ulang Tahun (HUT) Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) ke-46 resmi dibuka dengan meriah di Trans Studio Mall (TSM) Makassar. Mengusung tema visioner "Cipta Kriya Berkelanjutan Perajin Mendunia", ajang nasional ini menjadi momentum krusial bagi pengembangan ekonomi kreatif di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Bungo.
Hadir langsung dalam pembukaan tersebut, Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bungo beserta jajaran Staf Sekretariat. Kehadiran ini merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan fungsi pengawasan, legislasi, dan komitmen dukungan anggaran untuk memajukan sektor ekonomi kreatif daerah. Melalui peninjauan ini, DPRD Bungo berkomitmen memastikan kontingen Kabupaten Bungo mampu memberikan dampak nyata, terutama dalam memperluas pangsa pasar dan menaikkan kelas para perajin lokal.
Selain itu, kunjungan lapangan ini dimanfaatkan Komisi II untuk melihat langsung kebutuhan riil para pelaku UMKM di sektor kerajinan. Data dan aspirasi yang dihimpun dari pergelaran ini akan menjadi acuan strategis bagi DPRD dalam menyusun, merumuskan, serta menyetujui alokasi anggaran pembinaan industri kreatif pada tahun anggaran berikutnya.
Acara berskala nasional ini dibuka secara resmi oleh Ketua Umum Dekranas, Ny. Selvi Gibran Rakabuming. Pembukaan ini turut dihadiri oleh para Ketua Dekranasda Provinsi serta Kabupaten/Kota dari seluruh penjuru Indonesia, memperkuat sinergi kolektif dalam pelestarian budaya dan pemulihan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal.
Dalam sambutannya, Ny. Selvi Gibran Rakabuming menegaskan bahwa tema tahun ini merupakan komitmen bersama untuk mendorong para perajin lokal tidak hanya berfokus pada estetika dan nilai komersial semata. Lebih dari itu, produk yang dihasilkan harus mulai mengintegrasikan prinsip keberlanjutan lingkungan (sustainability). Langkah strategis ini diharapkan mampu menjadi jembatan bagi produk kriya tanah air untuk tampil lebih kompetitif dan menembus pasar internasional.
Kemeriahan HUT Dekranas ke-46 ini didukung oleh sedikitnya 203 stan pameran yang diisi oleh Dekranasda tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota dari berbagai pelosok negeri. Sepanjang pelaksanaan acara, para pengunjung disuguhkan dengan berbagai produk unggulan, mulai dari kerajinan tangan (kriya) yang inovatif, keindahan wastra Nusantara yang sarat akan nilai budaya, hingga festival kuliner yang menyajikan kekayaan cita rasa khas daerah.
Pameran besar ini diharapkan tidak hanya menjadi wadah promosi yang efektif, tetapi juga ruang interaksi strategis antara perajin, pencinta wastra, dan pelaku usaha dalam membawa industri kreatif Indonesia menuju panggung global.

06/07/2026

Jakarta - Jum'at 18 Juni 2026 bertempat di Bappeda Provinsi DKI Jakarta, Pimpinan DPRD Kabupaten Bungo melakukan Koordinasi dan Konsultasi mengenai mekanisme Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna Optimalisasi tahapan perencanaan hingga penetapan anggaran. Pembahasan APBD di Bappeda DKI Jakarta dioptimalkan melalui aplikasi integrasi Sistem Smart Planning & Budgeting (SPB), dimulai dari penyusunan dokumen perencanaan (RKPD), dilanjutkan dengan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), penyusunan RKA-SKPD, hingga disahkan menjadi Perda APBD bersama DPRD, selain itu Bappeda Provinsi DKI Jakarta juga menggunakan platform e-Musrenbang untuk memudahkan menjaring aspirasi masyarakat dari tingkat kelurahan hingga kota. Hal ini tentu menjadi perhatian pemerintah daerah Kabupaten Bungo guna mempercepat dan mempermudah dalam mengidentifikasi tahapan perencanaan hingga penetapan anggaran APBD.

04/07/2026

Jakarta - pada hari Rabu tanggal 1 juli 2026 Pimpinan DPRD Kabupaten Bungo melaksanakan kunjungan Kerja ke BKN RI mengenai penerapan manajemen talenta di lingkungan Pemda, hal tersebut didasari oleh
1. Implementasi peraturan PANRB Nomor 3 Tahun 2020 tentang manajemen talenta ASN.
2. Kebutuhan daerah dalam pengisian jabatan berbasis sistem Merit.
3. Pemprov DKI Jakarta merupakan pionir nasional dalam manajemen talenta berbasis digital.

Adapun tujuan dilaksanakannya kunjungan kerja tersebut bertujuan mempelajari regulasi lokal DKI terkait suksesi kepemimpinan ASN, mengetahui insfratruktur digital penunjang penilai kompetensi pegawai mengadopsi mekanisme 9-box matrix (sembilan kota kuadran) untuk pemetaan pegawai, dengan harapan penerapan manajemen talenta dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo bisa mengacu pada kesuksesan pemanfaatan sistim digital yang memudahkan penilaian serta evaluasi kinerja pegawai di pemerintahan Kabupaten Bungo, selain itu bertujuan untuk menjamin penempatan suksesor ke jabatan target berdasarkan alur identifikasi talenta , mempercepat pengembangan karier Aparatur Sipil Negara (ASN), dan memastikan penempatan jabatan didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, serta kinerja. Hal ini secara langsung mendukung sistem merit guna mewujudkan birokrasi yang profesional, transparan, dan berdaya saing.

Address

R. M. Thaher
Muarabungo
37218

Opening Hours

Monday 07:15 - 15:45
Tuesday 07:15 - 15:45
Wednesday 07:15 - 15:45
Thursday 07:15 - 15:45
Friday 07:15 - 11:15

Telephone

0747-21245

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when DPRD Kab. BUNGO posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to DPRD Kab. BUNGO:

Shortcuts

Share