20/10/2026
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Bidang Administrasi Pemerintahan Desa dan Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa menghadiri Undangan Sosialisasi Produk Hukum Bidang Pemerintahan Desa terkait Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa.
Kegiatan dilaksanakan daring melalui Zoom Meeting Pada Hari Selasa 10 Oktober 2026 Pukul 09.00 Wib - selesai.
Kegiatan Sosialisasi Produk Hukum Bidang Pemerintahan Desa pada hari ini membahas tentang Kebijakan Pemerintah terkait Musyawarah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman aparatur pemerintahan desa dan pemangku kepentingan terhadap regulasi terbaru di bidang pemerintahan desa. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 memberikan landasan pelaksanaan berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan desa. Secara khusus, ketentuan mengenai BPD dan Musyawarah Desa menegaskan pentingnya peran kelembagaan desa, partisipasi masyarakat, serta koordinasi antara BPD dan Pemerintah Desa.
BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa dan anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, BPD memiliki peran penting untuk mendukung terciptanya pemerintahan yang demokratis, mendorong partisipasi masyarakat, dan memperkuat mekanisme pengawasan serta penyampaian aspirasi masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui kegiatan sosialisasi ini, beberapa hal yang menjadi perhatian terkait BPD meliputi:
1. Pentingnya pemahaman terhadap kedudukan dan fungsi BPD dalam sistem pemerintahan desa.
2. Pentingnya koordinasi antara BPD dan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
3. Pentingnya penyaluran dan penyerapan aspirasi masyarakat secara terbuka dan bertanggung jawab.
4. Pentingnya pelaksanaan tugas BPD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pentingnya peningkatan kapasitas anggota BPD dalam memahami regulasi dan menjalankan tugas kelembagaan.
Selanjutnya pembahasan terkait Musyawarah Desa yang mana merupakan forum musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis. Berdasarkan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026, Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD dengan difasilitasi oleh Pemerintah Desa. Pelaksanaannya melibatkan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.
Unsur masyarakat yang dapat dilibatkan antara lain tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perajin, kelompok perempuan, kelompok pemerhati dan pelindungan anak, serta perwakilan kelompok masyarakat miskin. Unsur masyarakat lainnya juga dapat dilibatkan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa.
Dalam pelaksanaannya, Musyawarah Desa perlu memperhatikan beberapa prinsip berikut:
1. Partisipatif, yaitu memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat.
2. Demokratis, yaitu mengedepankan musyawarah dan kesepakatan bersama.
3. Transparan, yaitu memberikan informasi yang memadai mengenai hal-hal yang dibahas.
4. Inklusif, yaitu memperhatikan keterwakilan berbagai kelompok masyarakat.
5. Akuntabel, yaitu memastikan hasil musyawarah dapat dipertanggungjawabkan dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
Musyawarah Desa diharapkan menjadi sarana untuk menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan kebijakan dan program pembangunan desa, sehingga keputusan yang dihasilkan mencerminkan kepentingan bersama.
Dengan pemahaman yang memadai terhadap ketentuan tersebut, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berlangsung secara lebih tertib, demokratis, transparan, dan akuntabel, serta mampu mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
