What are the opening hours?

Monday 07:30 - 16:00 Tuesday 07:30 - 16:00 Wednesday 07:30 - 16:00 Thursday 07:30 - 16:00 Friday 07:30 - 16:00

Kementerian Hukum Sumatera Barat

Home
Indonesia
Padang
Kementerian Hukum Sumatera Barat

Directions Website Contact the organization

Selamat Datang di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat

10/11/2026

Kemenkum Sumbar Gelar Upacara Peringatan Hari Pahlawan 2026

Padang — Kemerdekaan yang dinikmati oleh bangsa Indonesia hari ini bukanlah sebuah hadiah cuma-cuma, melainkan buah dari cucuran keringat, air mata, serta pengorbanan jiwa raga para pahlawan bangsa. Tugas generasi penerus, khususnya aparatur negara, adalah meneruskan estafet perjuangan tersebut melalui kerja keras, integritas tinggi, serta pengabdian tanpa batas untuk kemajuan masyarakat.

Menghidupkan kembali kobaran semangat juang tersebut, jajaran Kanwil Kemenkum Sumbar melaksanakan Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026 di Padang pada Selasa (10/11/2026). Mengusung tema nasional “Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan”, kegiatan ini diikuti dengan khidmat oleh seluruh pejabat struktural, fungsional, dan pegawai.

Dalam amanat yang dibacakan mengacu pada pesan Menteri Sosial RI, ditekankan bahwa nilai kepahlawanan masa kini diwujudkan lewat kepedulian sosial, persatuan, serta kesungguhan bekerja. Upacara ini juga merefleksikan pesan-pesan luhur Pahlawan Nasional seperti Dr. Cipto Mangunkusumo, Frans Kaisiepo, dan Maria Walanda Maramis agar ASN senantiasa menjunjung tinggi pemikiran merdeka, kesetaraan, dan pengabdian tulus kepada ibu pertiwi.

Penyelenggaraan upacara nasional ini berlandaskan pedoman resmi Kementerian Sosial Republik Indonesia serta arahan pembinaan mental kebangsaan ASN. Kemenkum Sumbar terus berkomitmen menerjemahkan semangat pahlawan ke dalam tindakan nyata melalui peningkatan kualitas pelayanan publik yang ramah, cepat, dan berkeadilan bagi warga Sumatera Barat.

(Humas Kemenkum Sumbar)

10/11/2026

Perbarui Perda Sampah, Kemenkum Sumbar Bersama DPRD Sijunjung Gelar Diskusi Publik

SIJUNJUNG — Memastikan pembaruan regulasi daerah di bidang pengelolaan sampah mampu menjawab dinamika sosial serta permasalahan faktual di tengah masyarakat secara komprehensif, pelibatan partisipasi publik dalam penyusunan naskah akademik terus digencarkan. Tanpa adanya kajian empiris yang mendalam dan penjaringan aspirasi langsung dari tingkat nagari, produk hukum daerah berpotensi kurang efektif dalam menyelesaikan persoalan kebersihan lingkungan.

Menjawab kebutuhan tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat (Kemenkum Sumbar) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sijunjung menggelar Diskusi Publik Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Sampah di Ruang Rapat DPRD Sijunjung, Senin (09/11).

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sijunjung, Kepridaus, serta dihadiri oleh unsur pimpinan dan anggota DPRD, Dinas Perkim dan Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Bagian Hukum Setda Sijunjung, para Wali Nagari se-Kabupaten Sijunjung, serta elemen masyarakat. Dari Kemenkum Sumbar, paparan materi disampaikan oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya, Boby Musliadi, bersama Tim Perancang.

Dalam pemaparannya, Boby Musliadi menjelaskan bahwa Ranperda ini disiapkan untuk memperbarui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 yang dinilai perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Berdasarkan metode yuridis empiris, naskah akademik membedah berbagai persoalan mendesak seperti keterbatasan sarana prasarana, belum meratanya pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di setiap kecamatan, hingga pentingnya penguatan bank sampah di tingkat nagari. Seluruh masukan konstruktif dari para Wali Nagari dan peserta yang hadir dirumuskan sebagai bahan penyempurnaan substansi hukum demi mewujudkan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan di Sijunjung.

(Humas Kemenkum Sumbar)

10/11/2026

Teladani Pahlawan, Kemenkum Sumbar Ikuti Upacara Peringatan di Kantor Gubernur

PADANG — Memastikan nilai-nilai nasionalisme, integritas, dan semangat pengabdian pahlawan bangsa senantiasa terinternalisasi dalam setiap pelaksanaan tugas aparatur sipil negara, penguatan jiwa patriotisme terus dipupuk. Tanpa adanya kesadaran sejarah dan penghormatan atas jasa para pejuang, peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah berpotensi kehilangan arah pengabdian utama.

Menjawab komitmen tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat (Kemenkum Sumbar) mengikuti Upacara Bendera Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026 tingkat Provinsi Sumatera Barat yang dipusatkan di Halaman Kantor Gubernur Sumatera Barat, Padang, Selasa (10/11).

Upacara khidmat yang dimulai pukul 07.30 WIB ini diikuti oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumatera Barat, pimpinan instansi vertikal, jajaran TNI/Polri, ASN, organisasi kemasyarakatan, serta pelajar. Rangkaian acara diisi dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan dan pembacaan pesan-pesan perjuangan.

Keikutsertaan Kemenkum Sumbar dalam peringatan ini mempertegas komitmen jajaran Kanwil di bawah kepemimpinan Kakanwil Zulhairi untuk terus mewujudkan nilai kepahlawanan dalam wujud kinerja nyata. Momentum ini dimanfaatkan untuk memperkuat kedisiplinan, profesionalisme, serta sinergi antarinstansi dalam menghadirkan pelayanan hukum yang prima bagi seluruh masyarakat Sumatera Barat.

(Humas Kemenkum Sumbar)

10/11/2026

Kawal Pengelolaan Beasiswa, Kemenkum Sumbar Harmonisasikan Ranpergub Hibah PT Rajawali

PADANG — Memastikan pengelolaan dana beasiswa yang bersumber dari hibah pihak ketiga memiliki landasan hukum yang akuntabel, transparan, serta taat asas, penyelarasan regulasi keuangan daerah terus dipertajam. Tanpa adanya kajian substansi perubahan dan keselarasan teknik legal drafting yang cermat, pengaturan pengelolaan hibah pendidikan berpotensi menghadapi kendala kepatuhan administratif dalam pelaksanaannya.

Menjawab kebutuhan tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat (Kemenkum Sumbar) memfasilitasi rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) Sumatera Barat tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Beasiswa yang Bersumber dari Hibah PT Rajawali secara virtual dari Padang, Senin (09/11).

Rapat dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kemenkum Sumbar, Funna Maulia Massaile, serta dihadiri oleh Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Barat, Rosail Akhyari P., beserta jajaran, Biro Hukum Setda Provinsi Sumbar, serta Tim Kerja 3 Perancang PUU Kemenkum Sumbar.

Pembahasan berfokus pada pengkajian ulang materi perubahan, kesesuaian kewenangan berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, serta penyempurnaan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen melakukan penyesuaian draf aturan tersebut sebelum dilanjutkan ke tahapan pembentukan regulasi berikutnya.

(Humas Kemenkum Sumbar)

10/11/2026

Kawal Regulasi Lingkungan, Kemenkum Sumbar Ikuti Lokakarya Pengelolaan Sampah

JAKARTA — Memastikan rancangan peraturan kepala daerah memiliki kualitas substansi hukum yang kuat serta mendukung tata kelola lingkungan yang berkelanjutan, penyelarasan regulasi persampahan di tingkat perkotaan dan daerah terus dimantapkan. Tanpa adanya kepastian hukum dan penyempurnaan norma teknis dalam Peraturan Kepala Daerah (Perkada), pelaksanaan program pengelolaan sampah terpadu berpotensi menghadapi kendala operasional di lapangan.

Menjawab kebutuhan tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat (Kemenkum Sumbar) yang diwakili Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Funna Maulia Massaile, menghadiri pembukaan Lokakarya Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Terpadu di Hotel Vertu Harmoni, Jakarta Pusat, Senin (09/11).

Kegiatan nasional yang dihelat oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri ini dilaksanakan dalam kerangka Improvement of Solid Waste Management to Support Regional and Metropolitan Cities Program (ISWMP) kerja sama dengan World Bank. Agenda ini menghadirkan kolaborasi lintas kementerian seperti Bappenas, Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH, Kementerian PU, serta biro dan bagian hukum pemerintah daerah.

Keikutsertaan Kadiv P3H Funna Maulia mewakili Kakanwil Zulhairi mempertegas komitmen Kemenkum Sumbar untuk terus mengawal kualitas pembentukan produk hukum daerah. Pendampingan penyusunan Perkada dalam forum ini menjadi pijakan vital bagi Kanwil Kemenkum Sumbar dalam memfasilitasi pembentukan aturan persampahan yang komprehensif, terukur, dan berkepastian hukum di Sumatera Barat.

(Humas Kemenkum Sumbar)

09/11/2026

Bedah Evaluasi Regulasi Fidusia, Kemenkum Sumbar Ikuti DSK Maluku

PADANG — Memastikan pelaksanaan layanan jaminan fidusia berjalan efektif, akuntabel, serta memberikan kepastian hukum yang menyeluruh bagi masyarakat dan pelaku usaha, evaluasi dampak regulasi secara berkala terus digencarkan. Tanpa adanya pengkajian komprehensif terhadap hambatan implementasi peraturan di tingkat daerah, penyempurnaan kebijakan Administrasi Hukum Umum berpotensi kurang optimal.

Menjawab kebutuhan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat (Kemenkum Sumbar), Zulhairi, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Funna Maulia Massaile, bersama jajaran Analis Kebijakan mengikuti Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) Tahun 2026 secara virtual dari Padang, Senin (09/11).

Forum nasional yang diselenggarakan oleh Kanwil Kemenkum Maluku bersama Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum ini mengusung tema “Analisis Evaluasi Dampak Kebijakan Permenkumham Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Perubahan dan Penghapusan Jaminan Fidusia”. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala BSK Hukum, Andry Indrady.

Keikutsertaan Kakanwil Zulhairi dan tim mempertegas komitmen Kemenkum Sumbar dalam memperkuat kajian berbasis bukti (evidence-based policy). Berbagai pengalaman dan rekomendasi teknis yang dipaparkan para narasumber dari Ditjen AHU, Kanwil Maluku, dan akademisi Universitas Pattimura menjadi acuan penting bagi Kemenkum Sumbar untuk meningkatkan kualitas tata kelola layanan kenotariatan dan fidusia di Sumatera Barat.

(Humas Kemenkum Sumbar)

09/11/2026

Sinergi Layanan Hukum Padang Pariaman Diperkuat, Kemenkum Sambangi Pemkab

PARIT MALINTANG — Kehadiran pelayanan publik yang responsif memerlukan koordinasi yang erat antara instansi vertikal pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Memastikan berbagai kemudahan layanan hukum dapat menyentuh langsung para pelaku usaha serta masyarakat di tingkat kabupaten, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat menggelar kunjungan kerja perdana ke Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang, Senin (09/11/2026).

Kedatangan Kepala Kantor Wilayah, Zulhairi, bersama Kepala Bidang Pelayanan AHU Febriandi disambut langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Hendra Aswara, yang didampingi Kepala Bagian Hukum, Riki Zakaria. Pertemuan silaturahmi di ruang kerja Sekda ini menjadi pijakan awal untuk menyelaraskan berbagai program strategis demi mendukung kemajuan layanan hukum Padang Pariaman.

Dalam audiensi tersebut, Zulhairi memaparkan ruang lingkup layanan Kementerian Hukum, mulai dari kemudahan pendirian Perseroan Perorangan bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK), pendampingan pendaftaran Kekayaan Intelektual produk lokal, hingga fasilitasi pembentukan dan harmonisasi rancangan peraturan daerah. Sekda Padang Pariaman, Hendra Aswara, menyambut hangat inisiatif ini dan siap mengoptimalkan sinergi demi menghadirkan kemudahan berusaha serta perlindungan legalitas komoditas unggulan daerah.

Melalui kunjungan ini, Kemenkum Sumbar berkomitmen untuk terus membina hubungan kerja sama yang konkret dan berkelanjutan dengan seluruh pemerintah daerah di Sumatera Barat. Langkah ini menjadi bukti nyata komitmen Kemenkum Sumbar dalam mendampingi pembangunan daerah agar setiap kebijakan dan layanan hukum berjalan profesional, transparan, dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

(Humas Kemenkum Sumbar)

09/11/2026

Kawal Akuntabilitas Birokrasi, Kemenkum Sumbar Harmonisasikan Ranperbup SI-PATUH Dharmasraya

PADANG — Memastikan setiap rekomendasi hasil pengawasan dan pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat ditindaklanjuti secara cepat, transparan, serta akuntabel, pelembagaan sistem pengawasan berbasis digital terus diperkuat. Tanpa adanya kerangka regulasi yang memiliki kepastian hukum, implementasi inovasi pengawasan di daerah berpotensi menghadapi kendala dalam penegakan kepatuhan perangkat daerah.

Menjawab kebutuhan tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat (Kemenkum Sumbar) memfasilitasi rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Dharmasraya tentang Sistem Penegakan Akuntabilitas dan Eksekusi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan secara virtual dari Padang, Senin (09/11).

Rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi draf aturan yang mewadahi inovasi daerah SI-PATUH ini dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kemenkum Sumbar, Funna Maulia Massaile, serta diikuti Tim Perancang PUU bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

Pembahasan berfokus pada penyelarasan materi muatan berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah tentang SPIP, serta PP Inovasi Daerah. Tim Perancang turut membedah isu krusial seperti kewenangan verifikasi Inspektorat Daerah, kedudukan Klinik Eksepsi, hingga pengamanan data sistem SI-PATUH. Langkah ini mempertegas komitmen Kemenkum Sumbar dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas di Sumatera Barat.

(Humas Kemenkum Sumbar)

09/11/2026

Pelayanan Prima Kemenkum Sumbar Dipacu via Reformasi Kinerja Integritas

PADANG — Kepuasan masyarakat saat mengurus dokumen dan layanan hukum menjadi tolok ukur utama dari keberhasilan reformasi birokrasi di instansi pemerintah. Tidak cukup hanya mengandalkan sistem digital, perubahan pola pikir dan kehangatan sikap para petugas di garis depan menjadi kunci utama menghadirkan pelayanan yang berintegritas. Memastikan perubahan budaya kerja tersebut berjalan optimal, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat menggelar kegiatan Akselerasi Reformasi Kinerja di Aula Pengayoman, Padang, Senin (9/10/2026).

Acara yang dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah, Zulhairi, ini diawali dengan laporan pelaksanaan dari Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Bobby Sectio Wahyudi. Dalam sambutannya, Zulhairi menegaskan bahwa penguatan pelayanan prima Kemenkum Sumbar merupakan wujud nyata transformasi kinerja yang harus dirasakan langsung oleh masyarakat luas, khususnya pada sektor pelayanan hukum umum dan administrasi kependudukan hukum.

Untuk memperkaya perspektif pelayanan, Kemenkum Sumbar menghadirkan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumbar, Adel Wahidi, yang menekankan pentingnya keteladanan pimpinan dan kepastian prosedur layanan. Selain itu, hadir p**a pakar perbankan dari Bank Mandiri KC Sudirman, Jecky Novrianza, yang membedah konsep Service with HEART—yakni melayani dengan mendengar penuh empati, menganalisis kebutuhan warga, serta memberikan respons yang cepat dan santun.

Kegiatan diakhiri dengan evaluasi capaian kinerja internal dan manajemen risiko yang dipaparkan oleh Indra Ismanto. Melalui pemantapan budaya kerja dan tertib pelaporan ini, Kemenkum Sumbar berkomitmen untuk terus berbenah dan menghadirkan layanan hukum yang cepat, transparan, serta ramah bagi seluruh warga Ranah Minang.

(Humas Kemenkum Sumbar)

09/11/2026

Kawal Jaminan Fidusia, Kemenkum Sumbar Pertajam Kepatuhan Hukum Notaris

PADANG — Memastikan pelaksanaan layanan kenotariatan memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang utuh bagi masyarakat serta industri pembiayaan, penyelarasan fungsi pengawasan dan penataan jaminan fidusia terus dipertajam. Tanpa adanya penerapan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan kode etik yang ketat dari para Notaris, proses pendaftaran serta eksekusi jaminan fidusia berpotensi memicu sengketa hukum di tengah masyarakat.

Menjawab kebutuhan tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat (Kemenkum Sumbar) menyelenggarakan Sosialisasi Layanan Kenotariatan bertema “Penguatan Tata Kelola Jaminan Fidusia, Kepatuhan Hukum, dan Etika Profesi Notaris” di Aula Kanwil Kemenkum Sumbar, Padang, Senin (09/11).

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumbar, Zulhairi, serta dihadiri jajaran Notaris se-Sumatera Barat. Forum menghadirkan kolaborasi narasumber lintas sektor, yaitu Asisten Direktur OJK Sumbar Meidia Venny, Kanit Subdit 2 Ditreskrimsus Polda Sumbar Pradifta Dhananjaya Pangihutan, Sekwil INI Sumbar Chaidir T. Karim Lubis, perwakilan Ditjen AHU, serta akademisi FH Unand Zainul Daulay.

Dalam perhelatan tersebut, Kemenkum Sumbar bersama para pemangku kepentingan membedah penegakan hukum pidana Pasal 35 dan 36 UU Jaminan Fidusia, ketepatan data penghapusan fidusia di Ditjen AHU, serta tanggung jawab etik profesi. Keikutsertaan aktif ini mempertegas komitmen Kemenkum Sumbar dalam membangun sinergi pengawasan agar praktik kenotariatan di Sumatera Barat senantiasa profesional, berintegritas, dan akuntabel.

(Humas Kemenkum Sumbar)

Address

Jalan S. Parman No. 256, Ulak Karang Utara, Kec. Padang Utara, Kota Padang
Padang
25133

Opening Hours

Monday	07:30 - 16:00
Tuesday	07:30 - 16:00
Wednesday	07:30 - 16:00
Thursday	07:30 - 16:00
Friday	07:30 - 16:00

Website

https://sumbar.kemenkum.go.id/

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Kementerian Hukum Sumatera Barat posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.