WALHI Sulawesi Tengah

15 Tahun beraktifitas Tanpa HGU tanah rakyat di rampas, Negara dapat apa ?

Ini Hasil RDP DPRD Morut Terkait PT. ANA - BERITAMORUT Beritamorut.com- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Morowali Utara (Morut) gelar Rapat dengar pendapat (RDP) dengan PT. Agro Nusa Abadi (ANA) dan BACA SELENGKAPNYA

Aliansi Perlawanan Krisis Iklim (APKI) Sulteng yang mengkonsolidasikan berbagai organisasi massa Rakyat di Kota Palu kini turun ke jalan melakukan protes dalam aksi mimbar bebas dan disertai aksi teatrikal di depan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Palu, 6/11/2021)

Aksi tersebut juga sebagai upaya penolakan atas pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi /Conference Of The Parties "Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-26 (COP26)" di Glasgow, Skotlandia telah dimulai sejak 31 Oktober dan akan dilangsungkan hingga 11 November 2021.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh sebagian besar kepala/pemimpin negara di dunia dengan partisipasi sekitar 25.000 orang yang terdiri dari delegasi pemerintahan, pengusaha, jurnalis, hingga aktivis dari seluruh dunia.

Walhi memandang dalam hal ini di sampaikan Sunardi Katili Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulteng "Bahwa dalam konferensi tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) hadir dan membacakan pidato berupa penyampaian laporan Nationally Determined Contributions (NDC) atau yang oleh imperialis disebut sebagai komitmen sukarela negara anggota PBB untuk mengatasi perubahan iklim dan masalah lainnya yang berhubungan."

Baca selengkapnya >>

Aliansi Perlawanan Krisis Iklim menolak Solusi Palsu Krisis Iklim | Chanel Timur Palu,Chaneltimur.com - Aliansi Perlawanan Krisis Iklim (APKI) Sulteng yang mengkonsolidasikan berbagai organisasi massa Rakyat di Kota Palu kini turun ke jalan melakukan protes dalam aksi mimbar bebas dan disertai aksi teatrikal di depan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Palu, 6/11/2021) Aksi te...

AKSI TOLAK SOLUSI PALSU KRISIS IKLIM

“COP26” Bacot Imprialis Jaminan HutanG Tropis, Stop perampasan lahan tani dengan dalih konservasi oligari di balik motif Energi bersih ,Transisi berkeadilan untuk Generasi.

Tolak Solusi Palsu Krisis Iklim

Aksi Mimbar Bebas
Menolak Solusi Palsu Krisis Iklim Tanggal 6 November 2021.
Aliansi Perlawanan Krisis Iklim

Aksi Global Menolak Solusi Palsu, Menuntut Keadilan Iklim

Aksi ini merupakan bagian dari aksi global untuk menuntut keadilan iklim dan aksi perlawanan atas sikap dan pilihan pengurus negara yang tidak berpihak pada keselamatan rakyat dan lingkungan hidup dengan menjamin adanya solusi berdasarkan keadilan iklim.

Aksi nasional Ini juga dilakukan serentak oleh Eksekutif Daerah WALHI di 28 provinsi di Indonesia selama dua hari, 5-6 November 2021.

Ini gimana ya,
Menteri Lingkungan Hidup tapi kok malah Pro banget sama pembangunan skala besar yg jelas2 berpotensi merusak lingkungan hidup sebuah kementerian yg harusnya menjadi pelindung kan

Dunia sedang krisis iklim itu udah di depan mata,,

Lah, Indonesia masih sibuk prioritas pembangunan-pembangunan-pembangunan
Klo hak mendapatkan lingkungan hidup yg sehat, baik dan bersih aja susah terpenuhi terus siapa yg menikmati pembangunan (oligarki lagi?)

Salam Adil dan Lestari

Pertemuan tingkat tinggi UN Climate Change COP 26, Glasgow, Skotlandia telah dimulai pada 31 Oktober 2021 kemarin. Dalam pertemuan tersebut negara-negara dunia, termasuk Indonesia membahas komitmen pencapaian target perubahan iklim secara global. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa Presiden Jokowi dalam pidatonya melihat komitmen dalam mengantisipasi krisis iklim serta kerusakan lingkungan di Indonesia hanya sebatas komoditas relasi bisnis semata. dalam World Leader Summit COP 26 ini juga Jokowi malah tidak menyampaikan apa yang tengah di alami Indonesia dalam kurun beberapa tahun terakhir, malah menganggap Indonesia dalam kondisi Iklim yang baik-baik saja, sebelumnya Jokowi juga dijadwalkan hadir dalam pertemuan G20 di Italia.

Dalam tiga tahun terakhir, eksploitasi sumber daya alam sektor pertambangan serta masifnya konflik agraria melalui perkebunan sawit skala besar hampir di seluruh kabupaten di Sulawesi Tengah terjadi begitu pesat. Sehingga menimbulkan residu yang luar biasa terhadap alam dan manusia. Menanggapi hal tersebut, kami mengundang rekan-rekan hadir dalam diskusi publik pada:

Hari/tanggal : Kamis, 04 November 2021
Pukul : 14.00 – s/d Selasai
Tempat :Jl. Maleo No.34 Tanamodindi, Palu Sulawesi Tengah (Kantor ED Walhi Sulteng)

Kasus Kriminalisasi Kembali Terjadi, PT HIP Penjarakan Dua Petani Buol

Pemenjaraan Abdullah dan Fransiskus ini menambah deretan kasus kriminalisasi terhadap petani dalam Konflik Agraria di sektor perkebunan sawit di Sulawesi Tengah. Konflik antar Petani dan Perusahaan sawit di Sulawesi Tengah ini sangat kroni dan tidak ada titik penyelesaian, justru selalu berakhir dengan pemidanaan terhadap petani. Sungguh ironis ketika ladang kehidupan rakyat, ruang ruang produksi rakyat yang telah mereka pertahankan dianggap sebuah tindakan kriminal oleh pihak perusahaan dan kepolisian.

Dua petani bernama Abdullah Rahman (46) dan Fransiskus Saferius (41) adalah korban kriminalisasi oleh Perusahaan PT Hardaya Inti Plantation. Mereka berdua merupakan petani plasma sekaligus anggota koperasi Awal Baru yang di kriminalisasi dengan tuduhan melakukan pencurian buah sawit diperkebunan sawit milik Murdaya Poo tersebut.
Baca Selengkapnya >>>>
Baca Selengkapnya >>>>

Kasus Kriminalisasi Kembali Terjadi, PT HIP Penjarakan Dua Petani Buol Pemenjaraan Abdullah dan Fransiskus ini menambah deretan kasus kriminalisasi terhadap petani dalam Konflik Agraria di sektor perkebunan sawit di Sulawesi Tengah. Konflik antar Petani dan Perusahaan sawit di Sulawesi Tengah ini sangat kroni dan tidak ada titik penyelesaian, justru selalu berakhir den...

Sulteng Darurat Agraria ⚠️

Kriminalisai & klaim atas tanah rakyat terus berlanjut, Birahi Oligarki bersambut jerat Hukum.

https://palu.tribunnews.com/2021/10/21/from-rakyat-advokasi-sawit-unjuk-rasa-di-kantor-gubernur-minta-hentikan-perampasan-lahan

From Rakyat Advokasi Sawit Unjuk Rasa di Kantor Gubernur Minta Hentikan Perampasan Lahan - Tribunpalu.com Puluhan warga itu berasal dari Kabupaten Banggai dan Kabupaten Morowali Utara.