KPP Pratama Bangkinang

Home
Indonesia
Pekanbaru
KPP Pratama Bangkinang

Directions Website

Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from KPP Pratama Bangkinang, Government Official, Jalan Cut Nyak Dhien No. 4, Jadirejo, Kec. Sukajadi, Pekanbaru.

04/11/2026

Makin Seru Berburu Tiket Nataru

Liburan akhir tahun makin dekat! ✈️ Ada kabar baik buat yang berencana bepergian menggunakan pesawat selama periode Natal dan Tahun Baru 2026/2027.

Pemerintah menanggung 100% Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk tiket pesawat domestik. Dengan begitu, harga tiket pesawat menjadi lebih terjangkau dan perjalanan liburan bisa terasa lebih hemat.

Catat periodenya, ya!
📌 Pembelian tiket: 20 Oktober 2026 – 10 Januari 2027
📌 Periode penerbangan: 22 Desember 2026 – 10 Januari 2027

Yuk, manfaatkan fasilitas ini untuk merencanakan perjalanan bersama keluarga dan orang tersayang. Selamat menikmati liburan akhir tahun!

04/11/2026

Kebutuhan menstruasi merupakan bagian dari kebutuhan sehari-hari yang penting untuk menunjang kesehatan dan kebersihan. Salah satunya adalah pembalut.

Pembalut termasuk Barang Kena Pajak (BKP) yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dalam pengenaannya, pembalut dikategorikan sebagai barang nonmewah dengan tarif PPN 12% dan dasar pengenaan pajak berupa nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual. Dengan begitu, beban PPN efektifnya adalah 11%.

Perlu dipahami bahwa pengenaan PPN atas pembalut bukan merupakan pajak yang secara khusus dikenakan kepada perempuan ataupun aktivitas menstruasi. Pengenaan tersebut merupakan bagian dari sistem PPN yang berlaku atas konsumsi barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

04/11/2026

Langkah nyata Indonesia dalam memperkuat transparansi perpajakan global terus berlanjut.

Pada Competent Authorities Conference ke-13 di Kotor, Montenegro, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menandatangani Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of GloBE Information (GIR MCAA) (27-29/10/2026).

Penandatanganan ini memperluas komitmen Indonesia dalam pertukaran informasi otomatis (AEOI) untuk mendukung implementasi Pajak Minimum Global (Global Minimum Tax) mulai 2027. Sejalan dengan pesan utama bahwa efektivitas pertukaran informasi diukur dari pemanfaatan data yang akurat dan berdampak nyata bagi kepatuhan sukarela, langkah ini memperkuat pengawasan atas aktivitas dan aset lintas batas.

Indonesia juga menegaskan perannya dalam mewujudkan ekosistem perpajakan internasional yang adil, transparan, dan berintegritas.

04/11/2026

Kini, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif melalui Coretax DJP!

Caranya, akses menu Layanan WP, pilih Buat Permohonan Layanan Administrasi, cari layanan “Keberatan”, lalu pilih AS.26 Keberatan dan Non Keberatan dan formulir AS.26-03 Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif.

Sebelum mengajukan, pastikan sudah menyiapkan Nomor Ketetapan dan Tanggal Jatuh Tempo tagihan pajak yang dapat ditemukan melalui menu Pembayaran > Pembuatan Kode Billing atas Tagihan Pajak.

Yuk, manfaatkan layanan ini dan ajukan permohonan sesuai ketentuan yang berlaku. Informasi selengkapnya dapat diakses melalui pajak.go.id/PSA.

03/11/2026

Kini, permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) Waris/Hibah dapat dilakukan dengan lebih praktis dan efisien secara online. Pengajuan SKB Waris bisa diproses dari mana saja tanpa harus repot ambil langsung ke kantor. Tinggal siapkan dokumen pendukung, ajukan secara online, dan tunggu prosesnya selesai ya

02/11/2026

Halo sudah tahu waktu pelayanan di KPP Pratama Bangkinang? Simak waktu operasional kami agar dapat memanfaatkan layanan perpajakan yang efektif dan efisien.

Catat waktunya, yaa!
📆 Senin s.d. Jumat
⏰ 08.00-16.00 WIB

Ingatlah seluruh layanan perpajakan tidak dipungut biaya ya !

30/10/2026

Yuk, segera manfaatkan Program Pengurangan Sanksi Administratif (PSA)! ✨

Melalui PMK Nomor 71 Tahun 2026, pemerintah menyempurnakan tata cara penyelesaian kewajiban perpajakan, termasuk mekanisme pembayaran utang pajak yang kini diprioritaskan untuk melunasi pokok utang terlebih dahulu.

juga berkesempatan memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sesuai persyaratan yang berlaku. Perlu diingat, kebijakan ini bukan pemutihan pajak karena pokok utang pajak tetap wajib dilunasi.

Informasi lengkap mengenai ruang lingkup, persyaratan, periode pelunasan, dan besaran pengurangan sanksi dapat dilihat dalam KEP-239/PJ/2026.

29/10/2026

Kepala KPP Pratama Bangkinang, Miskal Parjun Durta, mendampingi Kepala Kantor Wilayah DJP Riau, YFR Hermiyana, pada acara Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Balai Rumah Bupati Kampar pada hari Selasa, 20 Oktober 2026.

Acara yang diselenggarakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Riau dibuka oleh Wakil Bupati Kampar, Misharti. Pada kesempatan tersebut Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau, Evenri Sihombing, menekankan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan, pertanggungjawaban yang memadai serta pengawasan yang efektif agar dana desa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Melalui pengawasan, pembinaan dan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, DJP, serta BPKP diharapkan tata Kelola keuangan desa semakin baik, ekonomi masyarakat semakin mandiri, dan pembangunan desa berjalan secara berkelanjutan.

28/10/2026

Tabe

Ayo , manfaatkan kesempatan Program Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administratif (PSA). Namun perlu diingat, kebijakan ini bukanlah pemutihan pajak karena pokok utang pajak tetap wajib dilunasi.

———————————————-

⚠️ WASPADA PENIPUAN ⚠️
tetap waspada dan hati-hati! Pastikan Anda hanya mengunduh aplikasi resmi dari sumber yang benar. Direktorat Jenderal Pajak TIDAK PERNAH mengirimkan aplikasi dalam bentuk file .APK melalui pesan WhatsApp atau email.

Jika menerima pesan mencurigakan yang meminta Anda mengunduh file atau klik tautan di luar domain pajak.go.id, segera abaikan dan konfirmasi ke Kring Pajak 1500200. 🛡️

KP2KP Buol

28/10/2026

Melalui sinergi antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum, layanan Portal AHU Online kini telah terintegrasi secara elektronik dengan Coretax DJP.

Proses administrasi pun menjadi jauh lebih sederhana, cepat, bebas duplikasi data, serta memberikan kepastian hukum dan perpajakan sejak awal usaha berdiri.

Ingin tahu lebih lanjut mengenai kemudahan dan manfaat integrasi layanan ini bagi pelaku usaha? Yuk, simak selengkapnya pada infografis berikut!

Address

Jalan Cut Nyak Dhien No. 4, Jadirejo, Kec. Sukajadi
Pekanbaru

Website

http://pajak.go.id/

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when KPP Pratama Bangkinang posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.