JDIH KPU Kab. Purwakarta

[📢 Pengumuman Informasi/Produk Hukum Baru]

Diinformasikan bahwa pada hari ini informasi/produk hukum berikut telah dapat diunduh di web JDIH KPU:

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2026 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta
🖇️ https://tinyurl.com/sk-kpupwk-7

Akses dokumen dan produk hukum KPU dan KPU Kabupaten Purwakarta terkait penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada melalui website JDIH:
jdih.kpu.go.id/jabar/purwakarta

Hai , KPU Kabupaten Purwakarta mengikuti kegiatan Membahas Hukum (MH) JDIH KPU Provinsi Jawa Barat Seri #21 pada hari Kamis, 30 April 2026 secara daring.

Kegiatan ini menegaskan pentingnya netralitas ASN KPU sebagai prinsip fundamental dalam setiap aspek pelaksanaan tugas, baik kedinasan maupun kehidupan pribadi, termasuk dalam penggunaan media sosial.

Melalui kegiatan ini, ditekankan bahwa ASN KPU dituntut untuk senantiasa menjunjung tinggi integritas, kehati-hatian, serta objektivitas dalam menyikapi dinamika kepemiluan. Dengan dukungan regulasi yang kuat, mekanisme pengawasan, serta penerapan sanksi yang tegas, seluruh jajaran diharapkan tidak hanya memahami aturan, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai etika dalam pelaksanaan tugas.

Selain itu, media sosial diharapkan dapat dimanfaatkan secara positif sebagai sarana edukasi pemilih, guna memperkuat kredibilitas kelembagaan dan mendukung terwujudnya pemilu yang bersih serta demokrasi yang berkualitas.

Hai , KPU Kabupaten Purwakarta mengikuti kegiatan Membahas Hukum (MH) JDIH KPU Provinsi Jawa Barat Seri #20 pada hari Kamis, 23 April 2026 yang dilakukan secara daring. Dalam kegiatan ini dilakukan pengecekan metadata Keputusan tahun 2025 dan 2026 pada website JDIH KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian, kelengkapan, dan akurasi metadata pada setiap produk hukum yang dipublikasikan, sehingga memudahkan proses pencarian, meningkatkan keterbukaan informasi, serta mendukung standarisasi pengelolaan JDIH sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui kegiatan ini, menjadi komitmen bersama dalam pengelolaan JDIH KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat agar semakin optimal sebagai sarana layanan informasi hukum yang tertib, transparan, dan dapat diakses secara luas oleh masyarakat.

Hai , KPU Kabupaten Purwakarta mengikuti kegiatan Membahas Hukum (MH) JDIH KPU Provinsi Jawa Barat Seri #19 yang dilakukan secara daring. Dalam kegiatan ini dilakukan pengecekan metadata Keputusan tahun 2025 dan 2026 pada website JDIH KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian, kelengkapan, dan akurasi metadata pada setiap produk hukum yang dipublikasikan, sehingga memudahkan proses pencarian, meningkatkan keterbukaan informasi, serta mendukung standarisasi pengelolaan JDIH sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui kegiatan ini, diharapkan pengelolaan JDIH semakin optimal sebagai sarana layanan informasi hukum yang tertib, transparan, dan dapat diakses secara luas oleh masyarakat.

Hai , KPU Kabupaten Purwakarta mengikuti kegiatan Membahas Hukum (MH) JDIH KPU Provinsi Jawa Barat Seri #18 dengan mengangkat tema tentang studi kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 terkait perselisihan hasil Pemilu DPRD Kota Cirebon Daerah Pemilihan 2.

Kegiatan ini menyoroti pentingnya ketelitian dalam pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara, khususnya dalam kondisi selisih perolehan suara yang sangat tipis. Selain itu, ditekankan p**a bahwa aspek administratif, seperti pencatatan kejadian khusus yang lengkap dan akurat, memiliki peran krusial sebagai bukti dalam proses penyelesaian sengketa.

Melalui diskusi dan berbagi pengalaman antar satuan kerja, kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas penyelenggara, meningkatkan kualitas bimbingan teknis bagi badan adhoc, serta mendorong penguatan mitigasi risiko hukum guna mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang profesional, akuntabel, dan berintegritas.

[📢 Pengumuman Informasi/Produk Hukum Baru]

Diinformasikan bahwa pada hari ini informasi/produk hukum berikut telah dapat diunduh di web JDIH KPU:

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2026 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2026 Tingkat Kabupaten Purwakarta
🖇️ https://tinyurl.com/pdpb-2026-tw1

Akses dokumen dan produk hukum KPU dan KPU Kabupaten Purwakarta terkait penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada melalui website JDIH:
jdih.kpu.go.id/jabar/purwakarta

Hai , KPU Kabupaten Purwakarta mengikuti kegiatan Membahas Hukum (MH) JDIH KPU Provinsi Jawa Barat Seri #17 yang dilaksanakan secara daring dengan agenda reviu kartu kendali dan dokumen pendukung Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bulan Januari 2026.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penguatan implementasi SPIP melalui evaluasi kesesuaian format, kelengkapan dokumen, serta konsistensi administrasi yang telah diunggah pada aplikasi e-SPIP. Melalui proses reviu, disampaikan berbagai catatan perbaikan terkait penanggalan, kelengkapan data, kesesuaian format, serta bukti pendukung aset dan hibah guna meningkatkan akurasi dan kepatuhan pelaporan.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan seluruh jajaran KPU Kabupaten/Kota, termasuk KPU Kabupaten Purwakarta, semakin meningkatkan tertib administrasi dan kualitas pengendalian internal sebagai bagian dari komitmen mewujudkan tata kelola organisasi yang akuntabel dan berintegritas.

Hai , KPU Kabupaten Purwakarta mengikuti kegiatan Membahas Hukum (MH) JDIH KPU Provinsi Jawa Barat Seri #16 yang diselenggarakan pada Kamis, 12 Februari 2026 secara daring dengan fokus pada pengecekan dan pembaruan berita terkini di website serta media sosial JDIH KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.

Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong optimalisasi pengelolaan informasi hukum agar senantiasa mutakhir, tertib, mudah diakses, serta selaras dengan standar nasional JDIH dan ketentuan KPU RI. Dalam forum ini, disampaikan pentingnya penyajian konten hukum yang informatif dan ramah publik, peningkatan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, konsistensi pembaruan data lintas kanal digital, serta pengamanan arsip dan akun media sosial resmi.

Melalui evaluasi dan rekomendasi yang diberikan, diharapkan pengelolaan JDIH KPU Kabupaten/Kota, termasuk KPU Kabupaten Purwakarta, semakin optimal sebagai sarana layanan informasi hukum publik yang transparan, kredibel, dan berkelanjutan.

Halo , KPU Kabupaten Purwakarta mengikuti Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi KPU Tahun 2026 pada Jumat, 30 Januari 2026 secara daring. Penyelenggaraan SPIP merupakan tanggung jawab kolektif seluruh jajaran KPU, baik pimpinan maupun sekretariat, dari tingkat pusat hingga daerah. SPIP dipahami sebagai satu kesatuan sistem kelembagaan yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan administratif, tetapi harus terinternalisasi dalam setiap proses kerja melalui perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi secara berkelanjutan.

Dalam forum ini juga disampaikan gambaran umum hasil penilaian maturitas SPIP KPU Tahun 2025 beserta sejumlah catatan perbaikan dari BPKP, khususnya terkait perencanaan yang masih berorientasi pada output, penguatan kapabilitas sumber daya manusia pengawasan, evaluasi nilai dan etika, manajemen risiko, serta Indeks Pengendalian Kecurangan. Seluruh catatan tersebut menjadi refleksi bersama untuk memperkuat substansi pengendalian dan membangun budaya kerja yang berintegritas.

Memasuki Tahun 2026, periode evaluasi yang berlangsung dipandang sebagai momentum strategis untuk secara proaktif menyiapkan eviden pencapaian tujuan SPIP, memperkuat manajemen risiko sejak tahap perencanaan, serta memastikan implementasi kebijakan dan pengendalian berjalan konsisten di seluruh satuan kerja. Dengan komitmen pimpinan dan sinergi yang kuat dari KPU pusat hingga daerah, peningkatan maturitas SPIP diharapkan tidak hanya berdampak pada capaian nilai penilaian, tetapi juga menjadi fondasi utama bagi tata kelola KPU yang akuntabel, efektif, dan dipercaya publik.

[📢 Pengumuman Informasi/Produk Hukum Baru]

Diinformasikan bahwa pada hari ini informasi/produk hukum berikut telah dapat diunduh di web JDIH KPU:

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2026 tentang Program Penyusunan Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2026
🖇️ https://tinyurl.com/sk-kpu-19

Akses dokumen dan produk hukum KPU dan KPU Kabupaten Purwakarta terkait penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada melalui website JDIH:
jdih.kpu.go.id/jabar/purwakarta

Halo , KPU Kabupaten Purwakarta mengikuti Rapat Kerja Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat yang diselenggarakan KPU Provinsi Jawa Barat pada Kamis, 22 Januari 2026 secara daring. Rapat kerja ini menjadi forum strategis dalam menyamakan persepsi serta memperkuat koordinasi antar satuan kerja dalam menghadapi tahun 2026 sebagai periode konsolidasi kelembagaan di luar tahapan Pemilu.

Melalui rapat kerja ini, ditegaskan pentingnya penyusunan rencana kerja Divisi Hukum dan Pengawasan Tahun 2026 yang terarah, terukur, dan selaras dengan kebijakan KPU RI dan KPU Provinsi Jawa Barat. Fokus utama diarahkan pada penguatan kepastian hukum, mitigasi risiko kelembagaan, optimalisasi pemanfaatan anggaran, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum dan pengawasan.

Rapat kerja ini diharapkan menjadi fondasi penguatan tata kelola organisasi yang bersih, akuntabel, dan berintegritas, sekaligus memperkuat kesiapan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat dalam menyongsong tahapan Pemilu mendatang.