JDIH KPU Rembang

Halo 👋

Bertemu lagi pada Edisi
✨KPU Rembang Quote of the Week✨

Quote inspiratif datang dari Anggota KPU Kabupaten Rembang Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Sakdulah. Beliau menyampaikan bahwa pemutakhiran data pemilih berkelanjutan merupakan bentuk komitmen KPU dalam menjaga kualitas data pemilih agar tetap komprehensif, akurat, dan mutakhir dengan tetap menjamin kerahasiaan data pribadi pemilih🗳️

Melalui upaya tersebut, KPU terus berupaya menghadirkan data pemilih yang berkualitas sebagai pondasi penting dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan terpercaya.

, mari bersama mendukung terwujudnya data pemilih yang akurat dan berkualitas demi demokrasi yang lebih baik✨

Tahukah kamu, tidak semua tindak pidana bisa langsung diproses tanpa adanya laporan, loh? 🤔

Dalam hukum pidana, ada yang disebut delik aduan (klach delict).

📌 Delik aduan adalah jenis tindak pidana yang hanya bisa diproses jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan (korban). Artinya, tanpa adanya aduan, proses hukum tidak dapat berjalan.

Kenapa penting?
Karena delik ini berkaitan dengan kepentingan pribadi/privat korban, sehingga keputusan untuk menindaklanjuti sepenuhnya berada di tangan yang bersangkutan.

💡 Jadi, hukum tidak selalu “otomatis berjalan”—ada ruang bagi korban untuk menentukan langkah.

✨ KPU Rembang Quote of the Week ✨

Di balik ritme kelembagaan yang tampak tenang, ada kerja-kerja penting yang terus berjalan tanpa henti. 💼📊

“Masa tanpa tahapan bukanlah masa tanpa kerja; di balik tenangnya ritme kelembagaan, proses pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan terus berjalan dengan cermat dan penuh tanggung jawab. Setiap data yang diperbarui adalah wujud komitmen untuk menjaga hak pilih warga negara. Karena pemilu yang berkualitas tidak dibangun secara instan, melainkan dipersiapkan jauh hari melalui perencanaan yang baik, data yang akurat, dan dedikasi yang tak selalu terlihat, namun berdampak besar bagi tegaknya demokrasi.”

— Darmastuti Kusuma Hapsari

,
Aturan hukum tidak selalu lahir langsung dari undang-undang. Ada juga aturan yang dibentuk karena perintah dari peraturan yang lebih tinggi. Itulah yang disebut Delegated Legislation⚖️

Sederhananya, ini adalah bentuk pendelegasian kewenangan agar aturan bisa lebih teknis, rinci, dan mudah diterapkan dalam praktik. Dengan adanya delegated legislation, pelaksanaan hukum menjadi lebih efektif tanpa harus selalu mengubah undang-undang utama✨

✨ KPU Rembang Quote of the Week ✨
“Disiplin bukan sekadar aturan, tetapi komitmen untuk memberikan yang terbaik dalam setiap tanggung jawab.”
— Joko Purwanto
(Kepala Subbagian Hukum dan SDM Sekretariat KPU Kabupaten Rembang)

Edisi kali ini mengajak kita merenungkan pentingnya disiplin sebagai wujud komitmen dalam menjalankan amanah.

Ketika seseorang dipercaya untuk mengemban tanggung jawab, maka yang utama bukan hanya menyelesaikan tugas, tetapi memberikan yang terbaik dengan penuh kesungguhan, integritas, dan dedikasi.

Melalui disiplin yang konsisten, kita turut berkontribusi dalam memperkuat kinerja lembaga serta mendukung kemajuan demokrasi.

Halo JDIH 👋
Hukum bukan sekadar aturan tertulis, melainkan representasi kehendak rakyat yang menjamin keadilan, kepastian, dan ketertiban.

Melalui kedaulatan hukum, setiap kebijakan diselenggarakan secara adil dan berpihak pada kepentingan masyarakat, sebagai wujud nyata kedaulatan rakyat.