Pemerintah Kabupaten Rembang

Buka Ajang Pemilihan Pemuda Pelopor, Wabup Hanies : Tidak Hanya Soal Populer, Tapi Andil di Masyarakat

Sepuluh Finalis pemuda bersaing menjadi Pemuda Pelopor Kabupaten Rembang tahun 2026 di Sanggar Budaya komplek Museum RA Kartini, Selasa (26/5/2026). Membuka ajang tersebut, Wakil Bupati Rembang, H.M Hanies Cholil Barro’ menegaskan bahwa Pemuda Pelopor tidak hanya soal kepopuleran saja, tetapi tentang memiliki andil positif di tengah masyarakat.

Wabup Hanies mengatakan bahwa pembangunan di suatu daerah tidak bisa dilakukan hanya mengandalkan pemerintah saja, tetapi membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk dari pemuda. Pemuda yang berjiwa pelopor, pasti memberikan efek positif bagi kemajuan suatu daerah.

Gus Hanies berharap ke depan event ini bisa semakin digaungkan lagi. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) bisa menggandeng Karang Taruna dan organisasi lainnya.

“Pemuda Pelopor tidak hanya tentang ketenaran saja, tetapi mereka benar- benar memiliki andil positif di tengah- tengah masyarakat. Semoga kita menghasilkan pemuda- pemuda yang luar biasa untuk kemajuan dan masa depan Kabupaten Rembang,” ungkap Wabup.

Kepala Dindikpora Kabupaten Rembang, Achmad Sholchan , menambahkan dari 10 finalis ini kita bagi dalam beberapa bidang, yaitu Kewirausahaan, ekonomi digital, sosial kemasyarakatan dan bidang Seni Budaya. Harapannya para finalis ini bisa menjadi role model pemuda pelopor di bidangnya masing- masing.

“Kami berharap pemuda pelopor ini bisa membantu pembangunan di kabupaten Rembang melalui masing- masing bidang. Setelah kegiatan ini, para finalis harus terus menlanjutkan aktifitas kepeloporannya di masyarakat,” imbuhnya.

Adapun 10 Finalis Pemuda Pelopor Kabupaten Rembang 2026 yang tampil pada Grand Final meliputi bidang lingkungan, Ali Imron (27 tahun) pemuda yang aktif melestarikan lingkungan pesisir pantai desa Pasar Banggi Kecamatan Rembang, Siti Hajar (20) perempuan muda yang mendayagunakan limbah rumah rangga.

Pada bidang Kewirausahaan , Ade Kamilia Ulfah (29) yang mengembangkan usaha buket bunga dan gift kreatif sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Ziyanatul Muazzarotin Nuzul (25) yang memberdayakan perempuan melalui system bisnis dan mindset di industri kecantikan.

Bidang Ekonomi Digital ada Ozy Safitri (30) yang aktif melakukan pelatihan ekonomi digital marketing bagi pelaku UMKM dan pemberdayaan Ibu Rumah Tangga (IRT) di Desa Pasar Banggi. Aminudin Fauzi Nur Muhammad (25) yang membuat inovasi ojek online dan jasa bantu daerah “SALEWAY” berbasis digital dalam mendukung UMKM dan pemberdayaan pemuda desa.

Bidang Sosial Kemasyarakatan, Habibatun Nafisah (25) yang aktif membentuk pribadi generasi Islami di LPI Darul Anwar Al- Hamid. Kemudian Di Bidang Seni dan Budaya , Putri Agustiani (25) yang aktif menggerakkan pemuda dalam melestarikan seni dan budaya menuju Desa Wisata berkelanjutan , Syahrul Isma Waluyo (24) yang aktif menghidupkan sejarah dan budaya melalui Konco Museum Rembang.

Sementara tiga Dewan Juri pada Grand Final Pemilihan Pemuda Pelopor kali ini yaitu pelaku UMKM sekaligus Kasubbag Umpeg di Dinas Perdagangan dan Koperasi dan UKM Rembang, Imam Subekti , Dosen/ Tutor Universitas Terbuka (UT) Salut Kartini Rembang Dr. Mochammad Faizin. Selain kedua juri tersebut , juga ada Juara 2 Pemuda Pelopor tingkat nasional 2019.

Pemkab Rembang Perkuat Fortifikasi Pangan untuk Tekan Stunting, Gandeng Lintas Sektor dan Akademisi

Pemerintah Kabupaten Rembang menggelar Rapat Koordinasi Kebijakan Fortifikasi Pangan Berskala Besar (FPBB) di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Rembang, Selasa (26/5). Kegiatan tersebut menjadi langkah penguatan kebijakan daerah dalam upaya percepatan penurunan stunting melalui penambahan zat gizi mikro esensial seperti vitamin dan mineral ke bahan pangan pokok yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari.

Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Rembang, Sigit Purwanto, menyampaikan kondisi pembangunan kesehatan di Kabupaten Rembang menunjukkan tren positif. Ia menyebut usia harapan hidup masyarakat Rembang pada 2025 mencapai 75,29 tahun. Sementara angka kematian ibu juga terus menurun, dari 14 kasus pada 2021 menjadi lima kasus pada 2025.

“Untuk Universal Health Coverage kita juga mendapatkan apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri karena capaiannya cukup tinggi, yakni 99,50 persen. Sementara prevalensi stunting berdasarkan data EPPGBM tahun 2025 berada di angka 12,25 persen. Kalau disandingkan dengan data survei Kementerian Kesehatan sebelumnya di angka 15,8 persen, paling tidak sudah mulai mendekati,” ujar Sigit.

Ia menambahkan, Kabupaten Rembang memiliki potensi besar untuk mendukung kebijakan fortifikasi pangan, terutama dari sektor garam. Wilayah pesisir Rembang membentang di enam kecamatan, mulai dari Kecamatan Kaliori hingga Sarang, dengan luasan lahan garam sekitar 1.500 hektare dan didukung tujuh industri kecil menengah (IKM) yang telah tersertifikasi.

“Ini menjadi fondasi awal untuk meningkatkan keberadaan pelaku industri lokal. Apalagi sekarang sudah berkembang teknologi geomembran yang membuat kualitas garam lebih bersih, putih, dan lebih mudah dicampur sehingga proses iodisasi bisa lebih merata dan stabil,” jelasnya.

Meski demikian, Sigit mengakui pelaksanaan fortifikasi pangan masih menghadapi sejumlah tantangan. Mulai dari distribusi bahan baku, harga pangan fortifikasi yang cenderung lebih mahal dibanding produk biasa, hingga preferensi konsumsi masyarakat yang belum sepenuhnya menerima produk fortifikasi.

“Produk fortifikasi kadang masuk kategori premium, sehingga ada tambahan biaya yang menjadi pertimbangan konsumen. Belum lagi soal rasa dan kebiasaan konsumsi masyarakat. Ini yang menjadi tantangan bersama bagaimana fortifikasi tetap bisa diterima dan dikonsumsi masyarakat luas,” katanya.

Menurutnya, keberhasilan program ini membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Dinas Pertanian berperan menyiapkan pasokan bahan baku, Dinas Perindustrian membina IKM dan penguatan standar produksi, Dinas Perdagangan memantau distribusi dan stok, sementara Dinas Kesehatan bertugas mengevaluasi dampaknya terhadap status gizi masyarakat.

“Bappeda ada di posisi mengawal dari proses perencanaan sampai evaluasi dampaknya. Supaya seluruh proses pendampingan bisa berjalan maksimal dan benar-benar berdampak pada penurunan stunting maupun kesehatan ibu dan anak,” imbuhnya.

Sementara itu, Guru Besar Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Prof. Dra. Ani Margawati menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, industri, akademisi, dan mitra pembangunan dalam pelaksanaan fortifikasi pangan berskala besar.

Ia menilai edukasi kepada masyarakat harus menjadi prioritas agar manfaat fortifikasi pangan semakin dipahami. Menurutnya, pendekatan edukasi dapat dilakukan melalui berbagai kanal, mulai dari sekolah, Posyandu, PKK, hingga media sosial.

“Kita perlu kampanye peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengenal manfaat fortifikasi. Edukasi masif bisa lewat sekolah, Posyandu, organisasi masyarakat, media cetak, radio, sampai Instagram dan TikTok. Karena sekarang hampir semua orang punya akses media sosial,” katanya.

Ani juga mendorong agar pangan terfortifikasi masuk dalam skema bantuan sosial maupun pasar murah bagi keluarga kurang mampu agar akses terhadap pangan bergizi semakin merata.

“Nanti kebijakan pemerintah bisa diarahkan misalnya lewat bantuan pangan atau pasar murah. Sehingga keluarga kurang mampu juga bisa mengakses bahan pangan yang sudah terfortifikasi,” tambahnya.

Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemkab Rembang berharap kebijakan fortifikasi pangan dapat menjadi salah satu strategi efektif memperkuat kualitas gizi masyarakat sekaligus mempercepat penurunan stunting secara berkelanjutan. Kajian UNICEF bersama Bappenas juga menempatkan fortifikasi pangan skala besar sebagai salah satu pendekatan penting untuk mencegah kekurangan zat gizi mikro di Indonesia. (re/rd/kominfo)

Bupati Harno dan TNI AD Tanam 1.000 Mangrove di Pasar Banggi

Jajaran Kodim 0720/Rembang bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Rembang menanam sekitar 1.000 pohon mangrove di kawasan Hutan Mangrove Jembatan Merah, Desa Pasar Banggi, Kecamatan Rembang, Senin (25/5/2026).

Kegiatan tersebut diikuti langsung oleh Bupati Rembang Harno bersama Dandim 0720/Rembang Letkol Arm Winner Fradana Dieng, sebagai bagian dari upaya pelestarian lingkungan pesisir dan pencegahan abrasi pantai.

Bupati Harno mengapresiasi kegiatan yang digagas TNI AD tersebut. Menurutnya, penanaman mangrove memiliki banyak manfaat, mulai dari menjaga ekosistem pesisir hingga melindungi biota laut.

“Kita Forkopimda hadir semua. Alhamdulillah di Rembang menanam 1.000 pohon, dan ke depan akan kita tambah lagi,” ujar Harno.

Ia menilai, pelestarian mangrove perlu terus dilakukan secara berkelanjutan mengingat kawasan pesisir Rembang memiliki peran penting dalam mendukung lingkungan sekaligus sektor perikanan masyarakat.

Sementara itu, Dandim 0720/Rembang Letkol Arm Winner Fradana Dieng menjelaskan, kegiatan penanaman mangrove dilaksanakan serentak oleh TNI AD, khususnya di wilayah Kodam IV/Diponegoro dan Kodam V/Brawijaya yang berada di kawasan Pantai Utara Jawa.

Menurutnya, kegiatan melibatkan jajaran Kodim, Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (YTP) 888 Satria Sejati, serta organisasi perangkat daerah terkait.

“Ada 1.000 bibit mangrove yang kita tanam. Untuk di Rembang dipusatkan di Pantai Pasar Banggi ini,” terangnya.

Kepala Desa Pasar Banggi, Rasno, menyampaikan terima kasih atas dukungan berbagai pihak dalam pengembangan kawasan mangrove di desanya. Ia menyebut, meskipun kawasan hutan mangrove telah mencapai sekitar 60 hektare, penanaman tambahan masih diperlukan.

“Masih perlu ditambah lagi tanamannya, apalagi kawasan ini juga menjadi sarana edukasi. UNDIP Semarang setahun bisa dua kali penelitian di sini, anak-anak sekolah juga sering belajar konservasi mangrove,” ungkap Rasno.

Selain berfungsi menjaga kawasan pesisir, Hutan Mangrove Pasar Banggi juga dikenal sebagai destinasi edukasi lingkungan dan wisata konservasi di Kabupaten Rembang. (Mif/rd/Kominfo)

Akses Antarwilayah Makin Lancar, Bupati Harno Tinjau Jalan Landoh–Seren dan Tireman–Japerejo

Bupati Rembang H. Harno meninjau hasil peningkatan Jalan Landoh–Seren dan Tireman–Japerejo, Senin (25/5/). Dalam peninjauan tersebut Bupati Rembang didampingi jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTaru) Kabupaten Rembang.

Kedua ruas jalan tersebut merupakan bagian dari program Inpres Jalan Daerah (IJD) yang dikerjakan pemerintah pusat untuk mendukung kelancaran akses dan mobilitas masyarakat.

Usai peninjauan, Bupati Harno menyampaikan kondisi jalan yang kini jauh lebih baik dan nyaman dilalui masyarakat. Menurutnya, pembangunan infrastruktur tersebut merupakan tindak lanjut dari berbagai usulan masyarakat yang disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam).

“Jalan dari Landoh ke Seren ini anggarannya dari PUPR. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Kementerian Perhubungan maupun PUPR, serta semua pihak yang telah membantu terlaksananya pembangunan lampu merah maupun jalan IJD di Kabupaten Rembang,” katanya.

Harno menjelaskan, ruas Tireman–Japerejo memiliki peran strategis sebagai jalur penghubung antardaerah hingga antarprovinsi.

“Ini merupakan realisasi usulan masyarakat saat Musrenbangcam. Hampir di semua kecamatan banyak usulan terkait jalan, termasuk di sini. Jalur ini juga lintas utama antarprovinsi. Dari Bojonegoro menuju Pati dan daerah lainnya banyak yang lewat sini. Alhamdulillah sekarang sudah selesai,” imbuhnya.

Ia berharap Kabupaten Rembang ke depan kembali memperoleh dukungan program pembangunan dari kementerian sehingga peningkatan kualitas infrastruktur jalan dapat dilakukan secara bertahap dan merata di seluruh wilayah.

“Ke depan kita terus berusaha dan berdoa agar Rembang bisa mendapatkan program-program dari kementerian, sehingga dari tahun ke tahun semua jalan yang ada bisa diperbaiki secara bertahap. Insyaallah kita tetap berjuang untuk menyelesaikan semuanya,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala DPUTaru Kabupaten Rembang, Maryosa menyampaikan pemerintah daerah terus melakukan koordinasi terkait usulan lanjutan pembangunan infrastruktur di sejumlah titik lain, salah satunya peningkatan ruas Banyuurip–Pamotan hingga Banyuurip–Sulang.

“Untuk DAK ini kami masih berkoordinasi dengan tim. Rencana tahun ini segera kami tindak lanjuti,” pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Harno juga mengecek pemasangan traffic light di Perempatan Landoh. Menurutnya, keberadaan lampu lalu lintas di simpang tersebut menjadi kebutuhan mendesak mengingat tingginya aktivitas kendaraan di kawasan itu.

“Alhamdulillah lampu merahnya sudah dipasang. Itu anggaran dari Dinas Perhubungan. Yang paling mendesak memang itu, sehingga alhamdulillah sekarang sudah terpasang,” ujar Harno.

Layanan Pasang Ring Jatung di RSUD Rembang Bisa Dicover BPJS Kesehatan Mulai 1 Juni

Layanan pemasangan ring jantung atau kateterisasi jantung (cath lab) di RSUD dr. R. Soetrasno Rembang mulai 1 Juni 2026 resmi dapat dicover oleh BPJS Kesehatan. Persetujuan tersebut menjadi kabar baik bagi masyarakat Kabupaten Rembang dan wilayah sekitarnya karena pasien jantung kini dapat memperoleh layanan penanganan tanpa harus dirujuk ke rumah sakit di kota besar.

Direktur RSUD dr. R. Soetrasno Rembang, dr. Samsul Anwar mengatakan, persetujuan layanan cath lab yang dibiayai BPJS Kesehatan merupakan pencapaian besar bagi rumah sakit daerah tipe C seperti RSUD Rembang. Persetujuan itu diterima dalam acara bertajuk “Gotong Royong Sehat Bersama Untuk Akses Luas dan Jaminan Kesehatan Berkualitas” di Gedung Unpad Bandung, Rabu (20/5) kemarin.

“Pelayanan cath lab ini alhamdulillah bisa di-cover BPJS Kesehatan. Ini se-Indonesia hanya 35 rumah sakit yang dicover. Dan alhamdulillah bisa di-ACC BPJS Kesehatan dengan perjuangan yang sangat lama,” ujarnya, Jumat (22/5).

Menurutnya, keberadaan layanan tersebut akan sangat membantu masyarakat Rembang karena pasien tidak perlu lagi bepergian jauh untuk menjalani pemasangan ring jantung. Selain itu, fasilitas cath lab nantinya juga dapat dimanfaatkan untuk penanganan stroke akibat sumbatan maupun pendarahan pembuluh darah secara lebih cepat.

“Ini bisa dimanfaatkan masyarakat Rembang biar tidak jauh-jauh untuk pasang ring jantung. Kelanjutannya nanti buat yang stroke-stroke, ada sumbatan atau pendarahan juga bisa ditangani secara cepat di Kabupaten Rembang. Ini suatu berkah buat kita,” lanjutnya.

dr. Samsul menjelaskan, dalam kegiatan di Bandung tersebut terdapat 50 rumah sakit dari seluruh Indonesia yang diundang. Namun hanya 35 rumah sakit yang kategori mendapat persetujuan layanan kateterisasi jantung, sementara lima rumah sakit lainnya masuk kategori rumah sakit pelayanan canggih dan 10 rumah sakit telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Ia menambahkan, di wilayah eks Karesidenan Pati, baru RSUD Rembang yang memperoleh persetujuan layanan cath lab dengan pembiayaan BPJS Kesehatan. Dari Jawa Tengah sendiri, hanya lima rumah sakit yang mendapat persetujuan layanan tersebut, yakni rumah sakit di Semarang, Kendal, Banyumas, Jepara, dan Rembang.

“Dari Jawa Tengah hanya lima rumah sakit yang di-ACC untuk layanan jantung ini, yakni rumah sakit di Semarang, Kendal, Banyumas, Jepara, dan Rembang,” terangnya.

Lebih lanjut, dr. Samsul menyebut RSUD Rembang menjadi satu-satunya rumah sakit tipe C di Jawa Tengah yang lolos persetujuan layanan cath lab BPJS Kesehatan. Sementara rumah sakit lain yang mendapatkan persetujuan mayoritas merupakan rumah sakit tipe B dengan fasilitas yang lebih besar.

“Tapi yang tipe C hanya Kabupaten Rembang. Lainnya tipe B, rumah sakit yang sudah canggih-canggih. Alhamdulillah kalau kita tipe C di-ACC, ini suatu anugerah dan berkah buat masyarakat Rembang,” pungkasnya.

Jalur Tireman–Japerejo Rampung, Pemkab Rembang Berharap Mobilitas Warga Kian Lancar

Pengendara yang biasa melintas di jalur Tireman–Japerejo kini dapat menikmati akses jalan yang lebih nyaman. Proyek rekonstruksi jalan sepanjang 6,71 kilometer tersebut resmi rampung pada Rabu (20/5), bertepatan dengan hari terakhir masa kontrak pekerjaan selama 150 hari kalender.

Ruas jalan yang menjadi salah satu titik kepadatan lalu lintas, terutama pada jam berangkat kerja dan sekolah di pagi hari itu, kini telah dibangun dengan konstruksi rigid beton yang dilapisi hotmix aspal. Proyek yang bersumber dari program Inpres Jalan Daerah (IJD) dan dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) senilai sekitar Rp38 miliar tersebut mulai dikerjakan sejak 22 Desember 2025.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTARU) Kabupaten Rembang, Nugroho Tri Hutomo membenarkan pekerjaan ruas Tireman–Japerejo telah selesai sesuai target. Menurutnya, lebar jalan tetap dipertahankan 7 meter tanpa pelebaran badan jalan, namun ditambah bahu jalan di sisi kanan dan kiri agar terasa lebih lapang bagi pengguna jalan.

“Ada beberapa titik yang dipasang drainase, terutama di titik awal Tireman. Dipasang u-ditch yang diarahkan ke Pantura,” terangnya, Kamis (21/5).

Selain perbaikan badan jalan, pada titik awal ruas Tireman juga dilakukan penataan sudut traffic light guna memberikan ruang persimpangan yang lebih optimal sehingga memudahkan manuver kendaraan. Pemerintah Kabupaten Rembang juga menangani sambungan jalan dari perempatan lampu merah Jape ke arah timur menggunakan anggaran kabupaten sepanjang kurang lebih 500 meter.

Sementara itu, paket IJD lainnya yakni ruas Landoh–Seren juga telah lebih dulu rampung dikerjakan. Pada ruas tersebut dilakukan pelebaran jalan dari semula 4 meter menjadi 5,5 meter dengan panjang penanganan sekitar 4,5 kilometer.

Bupati Rembang, Harno berharap pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Rembang dapat terus dilakukan secara bertahap hingga merata di seluruh wilayah. Menurutnya, penanganan jalan akan disesuaikan dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran daerah.

“Saya akan selalu berdoa dan berusaha untuk bisa memperbaiki Rembang, termasuk menambah PAD yang tidak memberatkan masyarakat, serta komunikasi dengan provinsi dan pusat,” pungkasnya.

Pemkab Rembang Perkuat Ekosistem Halal, Target 4.395 Produk Bersertifikat pada 2027

Pemerintah Kabupaten Rembang terus memperkuat pengembangan ekosistem halal sebagai bagian dari target pembangunan daerah sekaligus mendukung RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025–2029. Penguatan tersebut dilakukan melalui sinergi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), pendataan UMKM, percepatan sertifikasi halal, hingga pengembangan wisata ramah muslim untuk meningkatkan daya saing produk lokal.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Rembang, Afan Martadi menyampaikan, indikator jumlah produk tersertifikasi halal menjadi salah satu target yang harus diakomodasi pemerintah daerah dalam dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025–2029.

“Dalam Rakortekbang 2026 terkait target indikator makro dan indikator tematik, Kabupaten Rembang ditargetkan mencapai 4.395 produk tersertifikasi halal pada tahun 2027. Untuk memenuhi target tersebut, Pemkab Rembang menyiapkan sejumlah strategi percepatan,” ujar Afan saat rapat tindak lanjut Percepatan Sertifikasi Halal di Aula Bappeda Rembang, Kamis (21/5).

Ia menjelaskan, strategi tersebut diawali dengan pendataan UMKM secara menyeluruh di seluruh wilayah Kabupaten Rembang serta identifikasi pelaku usaha yang siap difasilitasi sertifikasi halal. Selain itu, pemerintah daerah juga akan memperluas publikasi program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI), memperkuat layanan jemput bola, membuka helpdesk interaktif, hingga melakukan monitoring dan pendampingan secara berkala kepada pelaku usaha.

Berdasarkan rekap Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Provinsi Jawa Tengah per 18 Mei 2026, jumlah sertifikat halal yang terbit di Kabupaten Rembang sejak 2020 mencapai 7.125 sertifikat dengan total 15.500 produk tersertifikasi halal. Pada 2026 hingga Mei tercatat 761 sertifikat halal diterbitkan dengan jumlah 2.378 produk.

Afan menegaskan, data menjadi langkah awal penting dalam penguatan ekosistem halal daerah. Menurutnya, seluruh OPD dan komunitas UMKM perlu melakukan pemetaan menyeluruh terhadap kondisi pelaku usaha, mulai dari legalitas usaha hingga kesiapan mengikuti sertifikasi halal.

“Satu, data. Dari masing-masing komponen didata semuanya, mulai yang aktif, yang belum memiliki NIB, sampai yang membutuhkan intervensi. Kalau data itu sudah ada, baru dirumuskan strategi apa yang perlu dilaksanakan,” tegasnya.

Ia menambahkan, setelah data terpetakan, pemerintah daerah akan menyusun matriks pendampingan UMKM secara bertahap agar proses fasilitasi menuju sertifikasi halal dapat lebih terukur. Pemkab juga membuka peluang kolaborasi dengan perguruan tinggi, organisasi masyarakat, PKK, Posyandu, hingga pendamping KKN berbasis keagamaan untuk membantu pendataan dan pendampingan UMKM.

Sementara itu, Pengawas Jaminan Produk Halal BPJPH Kabupaten Rembang, Zaki mengatakan, pihaknya terus mendorong percepatan sertifikasi halal bagi UMKM melalui berbagai skema layanan. Ia menjelaskan, sertifikasi halal terbagi menjadi dua skema, yakni self declare untuk usaha mikro sederhana dan reguler bagi usaha dengan proses produksi yang lebih kompleks.

“Kalau yang reguler itu ada 21 hari, step by step-nya mulai dari masuk aplikasi SiHalal, verifikasi, masuk lembaga fatwa sampai BPJPH dan keluar sertifikat halal. Yang paling cepat bisa 12 hari,” jelasnya.

Menurut Zaki, tantangan terbesar di lapangan bukan hanya persoalan administrasi, tetapi juga rendahnya kesadaran sebagian pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi halal.

“Kebanyakan masyarakat menganggap remeh dirinya sendiri. Ada yang bilang, ‘alah, gini aja sudah laku’. Padahal halal itu fondasi paling dasar sebelum bicara rasa, higienis, dan kualitas lainnya,” katanya.

Ia menambahkan, banyak proses sertifikasi yang terhenti di tengah jalan akibat kesalahan teknis sederhana, seperti foto produk yang tidak sesuai ketentuan saat proses verifikasi. Karena itu, pihaknya berharap adanya kolaborasi lintas OPD untuk memperkuat edukasi dan pendampingan kepada UMKM.

“Kami sangat berharap adanya koordinasi lintas sektor dari dinas dan OPD. Ekosistem halal tidak mungkin dibangun satu instansi saja. Dengan kekuatan masing-masing, kita bisa bersama-sama membangun ekosistem halal yang kuat di Rembang,” ujarnya.

Selain penguatan sektor UMKM, pengembangan wisata ramah muslim juga menjadi bagian dari penguatan ekosistem halal daerah. Kabupaten Rembang dinilai memiliki potensi besar karena didukung basis pesantren yang kuat serta destinasi wisata unggulan seperti Pantai Karangjahe dan Pantai Dampo Awang.

“Kalau UMKM di destinasi wisata seperti Karangjahe atau Dampo Awang bisa tersertifikasi halal, itu akan menjadi daya tarik tersendiri. Apalagi Rembang punya basis keagamaan yang kuat,” imbuhnya.

Dalam penguatan ekosistem halal tersebut, masing-masing OPD memiliki peran strategis. Dinas Perdagangan bertugas mempromosikan produk halal melalui pameran dan publikasi, memfasilitasi pasar halal, serta melakukan kurasi produk UMKM. Dinas Koperasi dan UMKM mendukung melalui pendampingan pelaku usaha dan fasilitasi pembiayaan sertifikasi halal.

Sementara Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda berperan dalam koordinasi lintas sektor, sinkronisasi program antar-OPD, hingga penyusunan regulasi pendukung. Adapun perangkat daerah terkait sektor pariwisata diarahkan mengembangkan destinasi wisata ramah muslim, kuliner halal, serta sentra oleh-oleh halal guna memperkuat citra daerah sebagai kawasan wisata yang ramah muslim dan berdaya saing.

TMMD Desa Waru Tuntas, Akses Penghubung Warga Kembali Normal

Program TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) di Desa Waru, Kecamatan Rembang resmi ditutup, Kamis (21/5/2026). Melalui program kolaborasi antara TNI dan Pemerintah Kabupaten Rembang tersebut, sejumlah pembangunan infrastruktur berhasil direalisasikan, termasuk pemulihan akses jembatan penghubung warga yang sebelumnya mengalami kerusakan sejak 2023.

Penutupan TMMD digelar di Lapangan Desa Waru. Program tersebut tidak hanya menyasar pembangunan fisik, tetapi juga penguatan wawasan dan pemberdayaan masyarakat.

Pada pelaksanaan TMMD kali ini, terdapat empat sasaran fisik utama, yakni pembangunan jembatan beserta sayap jembatan, pembangunan jalan pudle untuk akses pertanian, serta pemasangan paving blok.

Kepala Desa Waru, Sukatmi mengaku bersyukur desanya menjadi sasaran TMMD. Menurutnya, keberadaan jembatan yang kini kembali bisa dilalui sangat membantu aktivitas warga sehari-hari.

“Jembatan itu menghubungkan dua RW. Anak-anak juga bisa langsung lewat situ untuk ke SMPN 1 Rembang dan sejumlah SMA. Di dekat jembatan juga ada madrasah. Ketika jembatan itu tidak bisa dilalui, warga harus memutar lewat jalan raya Pantura yang cukup jauh dan berisiko. Jadi kami sangat berterima kasih,” ujarnya.

Selain pembangunan fisik, TMMD juga menghadirkan berbagai kegiatan nonfisik, seperti penyuluhan Pembinaan Pertahanan Negara (PPBN), wawasan kebangsaan, kamtibmas, hukum, bahaya narkoba, keluarga berencana (KB), hingga pemberdayaan anak dan pencegahan stunting.

Untuk mendukung program tersebut, Pemerintah Kabupaten Rembang mengalokasikan anggaran sebesar Rp150 juta dari APBD Kabupaten. Sementara bantuan dari APBD Provinsi Jawa Tengah mencapai Rp239,26 juta.

Bupati Rembang H. Harno melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang, Fahrudin mengatakan, TMMD menjadi salah satu bentuk kolaborasi pemerintah pusat, provinsi, daerah, dan TNI dalam mewujudkan pemerataan pembangunan hingga desa.

“TMMD ini program dari pusat, provinsi, dan daerah, sehingga kolaborasi ini dalam rangka pemerataan pembangunan. Harapan Pak Presiden pembangunan berasal dari desa dan ini diwujudkan,” kata Fahrudin.

Komandan Kodim 0720/Rembang, Letkol Arm Winner Fradana Dieng berharap masyarakat turut menjaga dan merawat hasil pembangunan TMMD agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

“Program ini dari negara untuk warga, untuk rakyat. Jadi warga yang menggunakan juga ikut merawat. Kalau suatu saat ada yang rusak, kita perbaiki bersama. Alhamdulillah sempat turun hujan deras beberapa hari, namun tidak mengganggu pelaksanaan program,” pungkasnya.

40 Tahun Mengabdi Sebagai Satlinmas, Salekan Mendapat Penghargaan Dari Pemerintah

Keriput tampak jelas di wajah Salekan, langkahnya pun tak lagi secepat dulu. Namun semangat pria 64 tahun asal Kabupaten Rembang itu masih sama seperti saat pertama kali mengenakan seragam Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) empat dekade lalu.

Di usia yang tergolong lansia itu, Salekan masih aktif membantu menjaga keamanan desa. Pengabdian selama 40 tahun itu akhirnya mendapat penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah , Ahmad Luthfi yang diserahkan Bupati Rembang, H. Harno, seusai Upacara Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas), di halaman Kantor Bupati Rembang Rabu (20/5/2026).

Bagi Salekan, penghargaan tersebut bukan sekadar piagam dan tali asih uang tunai Rp3 juta yang diterimanya. Lebih dari itu, penghargaan menjadi tanda bahwa pengabdian panjangnya selama ini sangat berarti bagi masyarakat.

Salekan mengaku sudah menjadi anggota Satlinmas sejak masih muda, bahkan sebelum menikah. Sejak itu p**a ia terbiasa berjaga membantu pengamanan Ketika ada kegiatan atau hajat warga, hingga ikut menjaga ketertiban saat ada kegiatan desa.

Selama puluhan tahun bertugas, tidak ada gaji tetap yang diterimanya. Namun ia tak pernah mempermasalahkan hal tersebut.

“Mboten wonten gaji, nggeh alhamdulillah kadang nak wonten hajat, kita tugas ada aja,” katanya dalam bahasa Jawa.

Salekan sehari-hari bekerja sebagai petani dan merawat sapi miliknya sendiri. Di sela aktivitasnya itu, ia tetap menyempatkan diri menjalankan tugas sebagai Satlinmas ketika dibutuhkan masyarakat.

Ia bahkan pernah berniat pensiun karena merasa usianya sudah tidak muda lagi. Apalagi kini banyak generasi muda yang dinilai lebih kuat dan sigap. Namun pemerintah desa dan warga masih berharap dirinya tetap membantu bertugas.

“Yang muda-muda banyak, saya juga pernah ingin pensiun, tapi masih pada pengen saya bertugas,” ujarnya sambil tersenyum.

Kesetiaan Salekan menjadi gambaran nyata pengabdian tanpa pamrih di tengah masyarakat. Saat sebagian orang mengejar pekerjaan dengan penghasilan besar, ia justru bertahan selama 40 tahun menjalankan tugas yang nyaris tanpa imbalan tetap.

Usai menerima penghargaan di halaman Kantor Bupati Rembang, Salekan p**ang bersama anaknya dengan wajah sumringah. Di tangannya tergenggam piagam penghargaan dan buku tabungan bantuan senilai Rp3 juta lengkap dengan kartu ATM.

Meski sederhana, hari itu menjadi momen berharga bagi seorang Satlinmas tua yang telah mengabdikan sebagian besar hidupnya untuk menjaga keamanan desa.

Selain Salekan, ada dua Satlinmas yang juga mendapatkan penghargaan. Mereka adalah Pasir (63 tahun) Satlinmas Desa Gunem Kecamatan Gunem dan Muhammad Sakdun (63 tahun) Satlinmas Desa Pamotan Kecamatan Pamotan ,keduanya sudah mengabdi selama 37 tahun.