https://samarindakota.go.id/website

Pemerintah Kota Samarinda, Jalan Kusuma Bangsa No 82, Samarinda (2026)

05/10/2026

Samarinda Hadapi Tantangan Lingkungan, Saka Wanabakti Didorong Aktif di Lapangan

SAMARINDA, KOMINFONEWS – Pesatnya pembangunan Kota Samarinda sebagai daerah penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN) memicu tantangan lingkungan yang semakin kompleks, mulai dari perubahan iklim hingga potensi degradasi hutan. Karena itu, Saka Wanabakti Kota Samarinda didorong tidak hanya memperkuat pemahaman tentang kehutanan, tetapi juga aktif mengambil peran nyata di lapangan.

Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Samarinda, H. Saefuddin Zuhri, S.E., M.M., saat menghadiri sekaligus melantik pengurus Majelis Pembimbing Cabang (Mabicab) dan Pimpinan Cabang (Pincab) Saka Wanabakti Kota Samarinda di Aula SMK Kehutanan Negeri Samarinda, Jalan P. Untung Suropati, Sungai Kunjang, Senin (5/10/2026) siang.

Dalam sambutannya, Wawali Saefuddin Zuhri mengajak seluruh hadirin untuk memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kegiatan dapat terlaksana dalam suasana silaturahmi yang hangat dan sehat.

Ia menyampaikan, pesatnya pembangunan Kota Samarinda sebagai daerah penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN) memicu tantangan lingkungan yang kian kompleks, seperti perubahan iklim hingga potensi degradasi hutan.

Oleh karena itu, ia mengimbau seluruh jajaran pengurus, pamong, instruktur, hingga adik-adik anggota Pramuka untuk tidak hanya berhenti pada pemahaman teori kehutanan semata, tetapi juga bertindak aktif di lapangan.

“Saka Wanabakti memiliki peran yang sangat strategis. Ini bukan sekadar wadah organisasi Pramuka biasa, melainkan media pembentukan karakter berbasis cinta alam dan lingkungan,” ujar Saefuddin Zuhri.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya penguatan edukasi melalui empat Krida Saka Wanabakti. Krida Tata Wana diarahkan pada pemahaman tata guna dan perencanaan hutan, Krida Reksa Wana berfokus pada perlindungan dan pengamanan hutan, Krida Bina Wana mengarah pada pembinaan dan rehabilitasi hutan, sedangkan Krida Guna Wana menitikberatkan pada pemanfaatan hasil hutan secara bijak dan berkelanjutan.

Menutup arahannya, Wakil Wali Kota Samarinda berharap jajaran kepengurusan yang baru dilantik dapat terus meningkatkan kualitas pembinaan, memperkuat kemitraan strategis dengan berbagai pihak, memajukan karakter generasi muda, serta mewujudkan pembangunan Samarinda yang berintegritas dan berwawasan lingkungan.

Dalam prosesi pelantikan tersebut, Wawali Saefuddin Zuhri melantik Elfa Rifadi, S.Hut., M.Hut., sebagai Ketua Majelis Pembimbing Cabang dan Mukhamad Ari Hidayanto, S.Hut., M.Ling., sebagai Ketua Pimpinan Cabang Saka Wanabakti Kota Samarinda untuk Masa Bakti 2026–2031. Selain itu, turut dilantik jajaran Pamong dan Instruktur Saka Wanabakti untuk Masa Bakti 2026–2029.

Acara yang berlangsung di SMK Kehutanan Negeri Samarinda tersebut turut dihadiri Camat Sungai Kunjang, Dwi Siti Noorbayah, S.Sos., M.Si., jajaran pengurus Gerakan Pramuka, serta para tamu undangan.

Sementara itu, Ketua Mabicab Saka Wanabakti, Elfa Rifadi, S.Hut., M.Hut., menyampaikan komitmennya untuk mengagendakan berbagai kegiatan teknis kehutanan yang berkolaborasi dengan sekolah-sekolah dan perguruan tinggi di Kota Samarinda.

Langkah tersebut bertujuan untuk membentuk serta memperkuat Krida-Krida Pramuka Wanabakti. Ia berharap seluruh pengurus yang baru dilantik dapat segera merealisasikan program kerja demi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

Acara ditutup dengan penyampaian ucapan selamat bertugas dan mengabdi kepada seluruh pengurus yang dilantik, dilanjutkan dengan pekik “Salam Pramuka!”.

Kegiatan pengukuhan dan pelantikan tersebut diakhiri dengan pemberian ucapan selamat secara langsung oleh Wakil Wali Kota Samarinda beserta jajaran tamu undangan, dilanjutkan dengan sesi foto bersama seluruh pengurus dan anggota Saka Wanabakti Kota Samarinda dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan.

(ACL/DON/KMF-SMR | FOTO: JIR/DOKPIM)

05/10/2026

Komitmen Kuat Pemkot Samarinda: Evaluasi Berkelanjutan Pastikan Kualitas Teras Samarinda Tahap II

SAMARINDA, KOMINFONEWS — Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terus melakukan evaluasi terhadap kualitas dan keberlanjutan fasilitas publik di kawasan Teras Samarinda. Langkah ini dilakukan untuk memastikan ruang publik yang menjadi wajah baru Kota Samarinda di tepian Sungai Mahakam tersebut tetap memenuhi standar kualitas, aman, nyaman, dan dapat dimanfaatkan masyarakat secara optimal.

Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Progres Pembangunan Teras Samarinda Tahap II yang dipimpin Wakil Wali Kota Samarinda, H. Saefuddin Zuhri, S.E., M.M., didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Setda Kota Samarinda, Marnabas, S.Sos., M.Si., di Ruang Rapat Wakil Wali Kota, Senin (5/10/2026).

Rakor digelar menyikapi sejumlah kondisi fisik di lapangan yang masih memerlukan pembenahan dan penyelesaian. Pemkot Samarinda mempertemukan pihak ketiga dan OPD terkait untuk mengevaluasi berbagai catatan pekerjaan sekaligus memastikan tindak lanjut dilakukan sesuai tanggung jawab dan kewenangan masing-masing.

Sejumlah perangkat daerah hadir dalam rakor tersebut, di antaranya Plt. Kepala Inspektorat Firdaus Akbar, S.T., M.Si.; Plt. Kepala DLH beserta Kabid Basuni; Kepala Dishub Hotmarulitua Manalu, S.Si.T., M.Sc., bersama jajaran; Kabid Aset BPKAD H. Yusdiansyah, S.Sos., M.Si.; Kasat Pol PP Anis Siswantini, S.Kom., M.Si.; Ketua TWAP Suryo Priyo Raharjo, S.T., M.T.; Kepala Bagian Administrasi Pembangunan (Adbang) Setda Kota Samarinda; perwakilan BPBJ; Kabid Cipta Karya Andriani, S.T., M.Si., beserta para PPTK Teras Samarinda Tahap II Segmen 1 hingga 4; serta konsultan pengawas dan pihak ketiga.

Wajah baru Samarinda di tepian Sungai Mahakam ini tidak hanya membutuhkan penataan yang menarik, tetapi juga kualitas infrastruktur yang terjaga dalam jangka panjang. Karena itu, Pemkot Samarinda mendorong pihak ketiga dan OPD terkait untuk menjalankan peran masing-masing dalam memastikan berbagai catatan di lapangan segera ditindaklanjuti.

Dalam arahannya, Wakil Wali Kota Saefuddin Zuhri meminta seluruh pihak memiliki perhatian yang sama terhadap keberadaan Teras Samarinda sebagai fasilitas publik yang digunakan masyarakat.

“Ayo kita sama-sama membangun Kota Samarinda. Karya-karya bapak ibu semua ditunggu. Mari kita pastikan ikon baru di tepian Mahakam ini dipelihara dengan baik karena masih menjadi tanggung jawab pihak ketiga, di samping dukungan dari lintas OPD daerah, memenuhi standar teknis, dan benar-benar memberikan manfaat nyata serta kenyamanan bagi masyarakat luas,” ujar Saefuddin.

Selanjutnya, Asisten II Setda Kota Samarinda Marnabas memimpin penajaman teknis terkait proses pembenahan dan penyelesaian pekerjaan yang masih menjadi bagian dari masa pemeliharaan, termasuk penertiban administrasi serah terima aset.

Pemkot Samarinda juga memastikan OPD terkait menjalankan fungsi masing-masing. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) berperan dalam perawatan lanskap dan keasrian taman Teras Samarinda, sedangkan Dinas Perhubungan (Dishub) memperkuat penataan serta pengelolaan fasilitas di bagian dermaga. Sementara itu, Satpol PP mendukung aspek ketertiban kawasan dan BPKAD menangani pencatatan aset sesuai ketentuan.

Melalui evaluasi dan pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan, Pemkot Samarinda memastikan berbagai catatan di lapangan ditindaklanjuti bersama pihak ketiga dan perangkat daerah terkait sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Langkah ini dilakukan agar Teras Samarinda Tahap II Segmen 2, 3, dan 4 tidak hanya selesai secara fisik, tetapi juga terjaga kualitas, keamanan, kenyamanan, dan keberlanjutannya sebagai fasilitas publik.

Dengan pembenahan dan pengelolaan yang berjalan secara terpadu, Teras Samarinda diharapkan terus memperkuat wajah baru Kota Samarinda di tepian Mahakam, sekaligus menjadi ruang publik yang tertata dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

(VE/ASYA/KMF-SMR|Foto.BAY/DOKPIM)

04/10/2026

Wawali Saefuddin Zuhri Letakkan Batu Pertama Pembangunan Masjid Puncak Al Fattah

SAMARINDA, KOMINFONEWS – Wakil Wali Kota Samarinda H. Saefuddin Zuhri mewakili Wali Kota Samarinda Dr. H. Andi Harun menghadiri sekaligus melakukan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Puncak Al Fattah di kawasan Perum Korem, Lempake, Samarinda Utara, Minggu (04/10/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan (TWAP) Syaparudin, Kabag Kesra Syamsu Nur, Camat Samarinda Utara Muhammad Joni, Plt Lurah Lempake, jajaran Babinsa dan Bhabinkamtibmas, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta warga sekitar.

Dalam sambutannya, Wawali Saefuddin Zuhri menyampaikan apresiasi atas dimulainya pembangunan masjid yang diharapkan tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

Ia mengingatkan panitia agar sejak awal memastikan seluruh proses pembangunan rumah ibadah memenuhi ketentuan administrasi dan legalitas yang berlaku. Menurutnya, pembangunan masjid perlu disiapkan secara baik, sehingga selain kokoh secara fisik, juga memiliki dasar administrasi yang kuat.

“Jangan sampai secara fisik sudah berdiri megah, tetapi kemudian ada hal-hal yang tidak diinginkan. Harapan saya, secara administrasi aman, secara fisik bisa dijalankan terus, dan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Saefuddin.

Ia juga mengapresiasi wakaf tanah yang diberikan oleh dua mantan lurah, yakni Ali Mansur dan Joko, untuk pembangunan masjid tersebut. Menurutnya, wakaf tersebut merupakan bentuk kepedulian dan pengabdian yang tetap berlanjut meski keduanya telah menyelesaikan tugas sebagai aparatur pemerintahan.

“Atas nama Pemerintah Kota Samarinda, kami tidak bisa membalas apa-apa selain mendoakan. Jazakumullah khairan katsiran, semoga mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Pembangunan Masjid Puncak Al Fattah, Azis Fathoni, dalam laporannya menjelaskan bahwa nama Puncak Al Fattah dipilih karena lokasi masjid berada di kawasan yang sebelumnya merupakan area berkontur cukup tinggi.

Menurut Azis, sebelum pembangunan dimulai, kawasan tersebut telah melalui proses pengerukan hingga dua kali untuk menyesuaikan kondisi lahan. Nama Al Fattah sendiri melanjutkan nama Mushola Al Fattah yang berada di kawasan bawah, yang pengembangannya kemudian diarahkan ke lokasi baru karena keterbatasan lahan.

Azis juga menyampaikan bahwa pembangunan masjid berdiri di atas tanah wakaf dari keluarga Ali Mansur dan Joko. Selain lahan masjid, keluarga tersebut juga mewakafkan tanah untuk akses jalan dengan panjang sekitar 145 meter.

“Beliau juga mewakafkan tanah untuk jalan, dari atas sampai ke bawah, sepanjang kurang lebih 145 meter,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, pembangunan Masjid Puncak Al Fattah diharapkan tidak berhenti sebagai tempat ibadah. Panitia memiliki rencana mengembangkan masjid sebagai pusat pendidikan dan kegiatan masyarakat.

Terinspirasi dari sejumlah masjid di Pulau Jawa, termasuk Masjid Jogokariyan, panitia berharap Masjid Puncak Al Fattah nantinya dapat menjadi tempat mengaji sekaligus pusat pembelajaran bagi masyarakat.

“Minimal tempat ini, di samping untuk tempat mengaji dan ibadah, bisa menjadi Pare-Pare kecil, tetapi versi masjid,” harap Azis.

Ia menambahkan, gagasan tersebut diharapkan dapat diwujudkan secara bertahap, termasuk melalui kegiatan pembelajaran bahasa dan pendidikan keagamaan.

Peletakan batu pertama ini sekaligus menjadi penanda dimulainya pembangunan Masjid Puncak Al Fattah. Panitia berharap dukungan pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh warga dapat membuat pembangunan berjalan lancar hingga masjid dapat dimanfaatkan secara luas.

Wawali Saefuddin pun berharap pembangunan tersebut menjadi awal dari terbentuknya sebuah pusat kegiatan keagamaan yang kokoh, bukan hanya dari sisi bangunan, tetapi juga dari sisi nilai-nilai agama dan kemanfaatannya bagi masyarakat. “Bukan hanya pondasi secara fisik, tetapi pondasi secara agama yang nantinya kuat,” tegasnya.

(ASYA/KMF-SMR/FOTO: ARIE-DOKPIM))

03/10/2026

Bukan Sekadar Teori, Andi Harun Bawa Pengalaman Politik ke Ruang Kuliah Magister Hukum UMKT

SAMARINDA, KOMINFONEWS – Kesibukan sebagai kepala daerah tidak membuat Wali Kota Samarinda Dr. H. Andi Harun meninggalkan dunia akademik. Di sela tanggung jawabnya memimpin pemerintahan, ia secara rutin masih meluangkan waktu untuk mengajar mahasiswa hukum di sejumlah perguruan tinggi di Samarinda.

Aktivitas mengajar tersebut tidak hanya berlangsung di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT), tetapi juga di Universitas Terbuka Samarinda dan sejumlah perguruan tinggi lainnya di kota ini. Bagi Andi Harun, ruang kuliah menjadi tempat untuk berbagi pengetahuan sekaligus pengalaman praktis yang diperolehnya selama berkecimpung dalam dunia hukum, pemerintahan, dan politik.

Cara mengajarnya pun tidak berhenti pada penyampaian teori dari buku atau regulasi. Ia cenderung mengajak mahasiswa memahami bagaimana konsep hukum bekerja ketika berhadapan dengan realitas, termasuk bagaimana membaca persoalan, menyusun argumentasi, serta melihat hubungan antara norma hukum dan praktik penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Pendekatan tersebut kembali terlihat saat Andi Harun mengajar mata kuliah Magister Hukum, "Hukum Kepemiluan dan Kepartaian", di Gedung G Lantai 4 UMKT, Jalan Ir. Juanda, Samarinda, Jumat (2/10/2026) malam.

Dalam perkuliahan tersebut, Andi Harun mengajak mahasiswa memahami kepemiluan dan kepartaian tidak hanya sebagai seperangkat aturan teknis, tetapi juga sebagai bagian penting dari sistem demokrasi dan kehidupan ketatanegaraan.

Pembahasan diarahkan pada bagaimana mahasiswa membaca persoalan kepemiluan secara lebih utuh, memahami posisi partai politik dalam sistem demokrasi, serta melihat hubungan antara regulasi, kelembagaan politik, dan praktik yang berlangsung di lapangan.

Ia juga mendorong mahasiswa agar tidak sekadar menghafal pasal maupun ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, mahasiswa hukum harus mampu memahami substansi aturan, mencari keterkaitan antaraturan, kemudian menguji pemahamannya melalui berbagai persoalan yang terjadi dalam praktik.

Dalam gaya mengajarnya, Andi Harun juga membuka ruang dialog dengan mahasiswa. Pertanyaan dan tanggapan tidak hanya dijawab dari sudut pandang normatif, tetapi dikaitkan dengan dinamika yang berkembang dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun kehidupan politik.

Pendekatan tersebut membuat proses perkuliahan berlangsung lebih interaktif. Mahasiswa tidak hanya ditempatkan sebagai penerima materi, tetapi didorong untuk berpikir kritis, mengemukakan pendapat, dan melihat persoalan hukum dari berbagai sudut pandang.

Bagi Andi Harun, pemahaman terhadap hukum kepemiluan dan kepartaian juga membutuhkan kemampuan untuk membaca konteks. Sebab, aturan yang dipelajari mahasiswa pada akhirnya akan berhadapan dengan manusia, lembaga, kepentingan publik, dan dinamika politik yang terus berkembang.

Karena itu, ia mengarahkan mahasiswa untuk membangun cara berpikir hukum yang sistematis. Persoalan harus terlebih dahulu dipahami, dasar hukumnya dicermati, kemudian dianalisis untuk menemukan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Perkuliahan malam itu merupakan pertemuan ketiga dalam mata kuliah "Hukum Kepemiluan dan Kepartaian". Di penghujung perkuliahan, suasana kemudian berkembang lebih cair melalui dialog dan tanya jawab ringan seputar pengalaman Andi Harun sebagai politisi.

Momen tersebut memberi ruang bagi mahasiswa untuk memperoleh perspektif yang tidak hanya bersumber dari buku maupun teori perkuliahan. Pengalaman Andi Harun yang telah berkecimpung dalam dunia politik sejak awal era reformasi menjadi bagian dari sharing langsung yang memperkaya pemahaman mahasiswa mengenai dinamika politik dan kepemiluan dalam praktik.

Dengan demikian, ruang kuliah tidak hanya menjadi tempat untuk mempelajari teori hukum, tetapi juga menjadi ruang bertemunya pengetahuan akademik dengan pengalaman praktis. Pendekatan inilah yang terus dibawa Andi Harun dalam aktivitasnya sebagai pengajar di tengah kesibukannya menjalankan tugas sebagai kepala daerah. (MAF/ASYA/KMF-SMR | FOTO: ARY/DOKPIM)

03/10/2026

Andi Harun Bagikan Praktik Peradilan kepada Mahasiswa ASN, dari Gugatan hingga Pembuktian

SAMARINDA, KOMINFONEWS — Kesibukan memimpin roda pemerintahan daerah tidak menyurutkan komitmen Wali Kota Samarinda, Dr. H. Andi Harun, ST, SH, M.Si., untuk terus berkontribusi di dunia pendidikan. Di tengah padatnya agenda kepemimpinan dan tanggung jawab pelayanan publik, ia tetap meluangkan waktu secara konsisten untuk membagikan ilmu, pengalaman praktis, serta melatih cara berpikir hukum kepada para mahasiswa.

Pada Sabtu (3/10/2026) sore, Andi Harun kembali hadir memimpin jalannya perkuliahan sebagai dosen pengajar mata kuliah Praktik Peradilan Pidana dan Perdata. Perkuliahan yang berlangsung di Ruang Rapat Mangkupelas, Lantai II, Gedung Balai Kota Samarinda ini diikuti oleh mahasiswa Universitas Terbuka (UT) yang berasal dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.

Dalam perkuliahan tersebut, ia menyajikan materi yang komprehensif dengan memadukan landasan teori dan pengalaman langsung di lapangan. Pembahasan mata kuliah Praktik Peradilan Pidana dan Perdata tidak sekadar berhenti pada hafalan pasal atau rutinitas formalitas hukum semata.

Perkuliahan diawali dengan materi praktik peradilan perdata, mulai dari penyusunan surat gugatan, permohonan, eksepsi, hingga rekonvensi. Mahasiswa juga diajak memahami secara mendalam struktur posita—yakni uraian fakta dan dasar hukum yang menjadi alasan gugatan—serta petitum, yaitu tuntutan atau permintaan yang diajukan kepada majelis hakim.

Melalui materi tersebut, Andi Harun mendorong mahasiswa tidak sekadar memahami format dokumen hukum, tetapi mampu membangun argumentasi yuridis yang runtut, logis, dan berlandaskan ketentuan hukum acara. Dengan demikian, setiap fakta yang diuraikan memiliki dasar hukum yang jelas dan setiap tuntutan yang dimohonkan memiliki keterkaitan yang kuat dengan posita.

Selanjutnya, pada ranah hukum pidana, pembahasan berfokus pada pentingnya menjaga prinsip keadilan materiil, proses pembuktian di persidangan, serta batasan-batasan prosedural yang wajib dipatuhi oleh instrumen penegak hukum.

Di hadapan para mahasiswa ASN, ia menekankan secara khusus pentingnya kepatuhan terhadap asas hukum pidana dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

“Penyelidikan dan penyidikan adalah instrumen pencarian kebenaran; upaya paksa adalah kewenangan yang harus selalu dibatasi oleh legalitas, kebutuhan, proporsionalitas, dan kontrol yudisial. Negara boleh memaksa demi pembuktian, tetapi tidak boleh memaksa melampaui hukum,” tegas Andi Harun.

Melalui proses pembelajaran interaktif tersebut, ruang kuliah tidak sekadar berbicara tentang pasal, gugatan, atau proses persidangan. Lebih jauh, para mahasiswa diajak memahami bahwa penerapan hukum menuntut integritas yang teguh, ketajaman berpikir analitis, serta keberanian untuk mempertahankan kebenaran berdasarkan fakta dan aturan yang berlaku.

Langkah tersebut menjadi wujud nyata komitmen daerah dalam melahirkan Sumber Daya Manusia (SDM) ASN yang profesional dan taat hukum. Sebab, membangun masa depan Kota Samarinda tidak hanya membutuhkan pemimpin yang berani dan tepat dalam mengambil keputusan, tetapi juga membutuhkan generasi penerus yang memiliki pengetahuan mendalam, karakter yang kuat, serta rasa tanggung jawab yang tinggi dalam menegakkan keadilan.

(VE/DON/KMF-SMR | Foto: Jr./DOKPIM)

03/10/2026

Semoga senantiasa diberikan kekuatan, keteguhan dan kebijaksanaan dalam mengemban amanah memimpin Polri, menegakkan hukum, menjaga keamanan dan ketertiban, serta memperkuat kepercayaan masyarakat.

Semoga sinergi Polri dan Pemerintah Daerah semakin kokoh dalam menghadirkan keamanan, ketertiban dan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

03/10/2026

Bantuan Pemadam dan Sembako Diperkuat, Relawan Katana Bantuas Diminta Tingkatkan Kesiapsiagaan

SAMARINDA, KOMINFONEWS – Kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di Kelurahan Bantuas, Kecamatan Palaran, diperkuat melalui dukungan peralatan dan kebutuhan bagi para relawan. Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda bersama PT International Prima Cool (IPC) dan PT Krida menyerahkan bantuan paket sembako serta alat pemadam kebakaran kepada Tim Relawan Kelurahan Tangguh Bencana (Katana) Bantuas di Aula Kantor Kelurahan Bantuas, Kecamatan Palaran, Jumat (2/10/2026).

Penyerahan bantuan tersebut menjadi bentuk sinergi dan kolaborasi pemerintah bersama pihak swasta dalam mendukung kegiatan relawan Katana Kelurahan Bantuas, khususnya dalam menghadapi potensi kebakaran maupun kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala BPBD Kota Samarinda Suwarso, perwakilan Polsek Palaran AKP Wawan Gunawan, Camat Palaran Muhammad Dahlan, Lurah Bantuas Aang Sunandar, perwakilan Direksi PT International Prima Cool (IPC) Thomson, anggota TWAP Kota Samarinda Sudarman, Abd. Jami dan Suwar, para lurah se-Kecamatan Palaran, ketua RT se-Kelurahan Bantuas, serta para relawan Kelurahan Bantuas.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Samarinda H. Saefuddin Zuhri menyampaikan apresiasi kepada PT IPC dan PT Krida yang telah berkontribusi memberikan bantuan kepada para relawan Katana Kelurahan Bantuas.

“Atas nama Pemerintah Kota Samarinda, saya mengucapkan terima kasih kepada para relawan Kota Samarinda. Perjuangan para relawan dalam membantu masyarakat menghadapi bencana tidak mengenal lelah,” ujar Saefuddin Zuhri.

Ia berharap ke depan dukungan dan bantuan terhadap para relawan dapat terus ditingkatkan sehingga semakin menunjang pelaksanaan tugas di lapangan.

“Semoga ke depannya pemerintah dapat memberikan bantuan yang lebih banyak lagi dan dapat memberikan manfaat dalam upaya penyelamatan masyarakat,” tuturnya.

Dengan diserahkannya bantuan alat pemadam kebakaran kepada Tim Relawan Katana Kelurahan Bantuas, diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi kebakaran, khususnya di kawasan permukiman dan wilayah yang memiliki risiko kebakaran hutan dan lahan.

Saefuddin juga berpesan agar para relawan terus meningkatkan kapasitas dan profesionalitas dalam menjalankan tugas.

“Relawan memang bekerja secara sukarela, tetapi pelaksanaan tugas tetap harus dilakukan secara tertib, disiplin, terkoordinasi, dan selalu mengutamakan keselamatan,” pesannya.

Ia berharap bantuan tersebut dapat memberikan manfaat bagi para relawan maupun masyarakat Kelurahan Bantuas dan sekitarnya.

“Semoga Tim Relawan Kelurahan Bantuas senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, keselamatan, dan keikhlasan dalam menjalankan pengabdian kepada masyarakat,” pungkasnya.

Lurah Bantuas Aang Sunandar menyampaikan, bantuan berupa alat pemadam kebakaran dan paket sembako tersebut merupakan wujud kepedulian sekaligus kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta untuk mendukung para relawan dalam menjalankan tugas di tengah masyarakat.

“Semoga bantuan ini dapat bermanfaat bagi para relawan dalam menjalankan tugas membantu masyarakat di wilayah Bantuas dan sekitarnya,” ujar Aang.

Sementara itu, perwakilan Direksi PT IPC, Thomson, menyampaikan rasa bangganya dapat berkontribusi dalam mendukung para relawan, khususnya dalam upaya penanganan dan penyelamatan dari ancaman kebakaran maupun kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Bantuas.

Ia juga mengakui bahwa dukungan yang diberikan perusahaan kepada masyarakat, khususnya di wilayah Kecamatan Palaran dan Kelurahan Bantuas, masih belum maksimal.

“Kami juga memohon doa agar PT IPC dapat kembali beroperasi seperti biasa dan terus memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Samarinda, khususnya masyarakat Kelurahan Bantuas, serta dapat terus bersinergi dengan Pemerintah Kota Samarinda,” harap Thomson.

(Eko/don/kmf-smr | foto: Afdani dokpim)

02/10/2026

Dari Teras Samarinda ke Betapus, Kepala LAN RI Gowes Bareng Jajaran Pemkot

SAMARINDA. KOMINFONEWS – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Samarinda, Neneng Chamelia Shanti, ST, M.Si menyambut hangat kunjungan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia, Dr. Muhammad Taufiq di Teras Samarinda, Jumat (2/10/2026) pagi.
Penyambutan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mempererat hubungan kelembagaan sekaligus menghadirkan suasana keakraban bagi rombongan LAN RI selama berada di Kota Tepian. Dalam kesempatan itu, Neneng didampingi Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Samarinda, Cahya Ernawan, Ak., M.Si, serta Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda, Hj. Yuyum Puspitaningrum, AP, M.H.
"Kami menyambut dengan penuh rasa hormat dan kegembiraan. Samarinda ingin memberikan kesan terbaik bagi Bapak Kepala LAN beserta rombongan," ujar Neneng.
Suasana keakraban berlanjut melalui kegiatan bersepeda bersama yang dimulai dari Teras Samarinda. Kepala LAN RI beserta rombongan menyusuri sejumlah ruas jalan dan kawasan perkotaan hingga mencapai garis finis di wilayah Betapus, Samarinda Utara.
Dari jajaran Pemkot Samarinda, ada p**a Asisten II Sekretariat Daerah, Marnabas Patiroy, S.Sos, M.Si yang turut mengayuh sepeda bersama Kepala LAN RI dan rombongan.
Kegiatan gowes tersebut tidak sekadar menjadi sarana olahraga dan menikmati suasana Kota Samarinda pada pagi hari. Lebih dari itu, momentum ini menjadi ruang interaksi yang santai dan terbuka untuk mempererat silaturahmi antara jajaran pemerintah pusat dan daerah.
Neneng menilai, kebersamaan dalam suasana informal seperti ini memiliki arti penting dalam membangun komunikasi dan hubungan kerja yang lebih erat antarlembaga pemerintahan.
"Gowes seperti ini sederhana, tetapi maknanya dalam. Kebersamaan semacam ini mempererat hubungan dan membuka ruang komunikasi yang lebih cair antara pusat dan daerah," tutupnya. (RIZ/HER/KMF-SMR | FOTO: DIR/DOKPIM)

02/10/2026

Wali Kota Andi Harun Perkuat Sinergi dengan PHRI untuk Penataan Hotel dan Homestay

SAMARINDA. KOMINFONEWS – Wali Kota Samarinda, Dr. H. Andi Harun menerima audiensi pengurus Badan Pimpinan Cabang (BPC) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Samarinda periode 2026–2031 di Ruang Rapat Wali Kota, Balai Kota Samarinda, Jumat (2/10/2026) sore.
Didampingi Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Kota Samarinda, Marnabas Patiroy, S.Sos, M.Si, Ketua Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan (TWAP), H. Syaparudin, S.Sos, serta jajaran pimpinan perangkat daerah terkait, Andi Harun menyambut baik kunjungan silaturahmi tersebut. Pertemuan itu menjadi ruang dialog untuk membahas berbagai tantangan yang dihadapi industri perhotelan dan restoran, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha.
Dalam audiensi tersebut, Ketua BPC PHRI Kota Samarinda, Leni Marlina mengundang Wali Kota untuk menghadiri pelantikan pengurus PHRI periode 2026–2031 yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu (7/10/2026) nanti. Selain itu, PHRI menyampaikan sejumlah aspirasi, terutama terkait pelibatan organisasi dalam proses rekomendasi pembangunan hotel baru.
Menurut Leni, keterlibatan PHRI diperlukan untuk membantu memperoleh data yang lebih akurat mengenai jumlah hotel yang beroperasi di Samarinda. PHRI juga mendorong penelusuran dan pendataan usaha penginapan lainnya, seperti guest house dan homestay, agar keberadaan serta aktivitas usahanya lebih terpantau.
"Kami juga termasuk salah satu sektor yang cukup terdampak kebijakan efisiensi anggaran pemerintah karena berkurangnya kegiatan pertemuan di hotel. Semoga kondisi ini juga bisa menjadi perhatian ke depan," ujar Leni, diamini jajaran pengurus PHRI lainnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Andi Harun mengakui bahwa kebijakan efisiensi anggaran turut memberikan tekanan terhadap aktivitas ekonomi, termasuk sektor perhotelan. Kondisi itu tercermin dari penurunan APBD Kota Samarinda yang sebelumnya mencapai Rp5,8 triliun menjadi sekitar Rp3,4 triliun.
Menurutnya, penurunan belanja pemerintah berdampak pada berkurangnya kegiatan yang selama ini turut menggerakkan sektor perhotelan, termasuk tingkat okupansi hotel. Meski demikian, Samarinda masih memiliki keuntungan strategis sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur yang kerap menjadi tujuan penyelenggaraan berbagai kegiatan.
"Ketika APBD turun, sudah pasti berpengaruh terhadap pihak swasta, termasuk tingkat okupansi hotel yang ikut mengalami penurunan. Kita sedikit diuntungkan dengan status sebagai ibu kota provinsi yang sering menjadi daerah tujuan kegiatan," ungkap Andi Harun.
Terkait keberadaan guest house dan homestay, Andi Harun menjelaskan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tengah menyiapkan langkah penataan agar usaha akomodasi tersebut dapat terintegrasi dalam ekosistem industri perhotelan yang lebih tertib. Proses penataan ditargetkan rampung pada awal 2027.
Ia menegaskan, pemerintah akan melakukan identifikasi terhadap usaha akomodasi yang telah memenuhi ketentuan maupun yang belum memiliki legalitas. Aspek perpajakan dan pemenuhan kewajiban lainnya juga menjadi bagian dari proses penataan tersebut.
"Pemerintah akan mengedepankan pembinaan dan memberikan arahan agar seluruh pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku," tegasnya.
Lebih lanjut, Andi Harun mengajak PHRI untuk berkolaborasi membantu pemerintah dalam pendataan hotel, homestay, dan guest house, khususnya bangunan yang belum mengantongi Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Menurut dia, kolaborasi tersebut penting untuk memastikan seluruh bangunan usaha akomodasi memenuhi persyaratan teknis dan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, penataan sektor perhotelan tidak hanya berorientasi pada kepastian administrasi, tetapi juga menyangkut aspek keselamatan, kenyamanan, dan perlindungan bagi masyarakat.
Melalui audiensi tersebut, Pemkott Samarinda berharap terbangun komunikasi dan kemitraan yang semakin kuat dengan PHRI. Sinergi pemerintah dan pelaku usaha diharapkan mampu menjaga keberlangsungan industri perhotelan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di tengah tantangan efisiensi anggaran. (HER/KMF-SMR | FOTO: JIR/DOKPIM)

Pemerintah Kota Samarinda

05/10/2026

05/10/2026

04/10/2026

03/10/2026

03/10/2026

03/10/2026

03/10/2026

02/10/2026

02/10/2026

Address

Telephone

Website

Alerts

Contact The Organization

Shortcuts

Share

Category

Listing takedown request