JDIH KPU Provinsi Jawa Tengah

Sejarah Pemilu Part 5

Pada Pemilu 2009, Pemungutan suara diselenggarakan secara serentak di hampir seluruh wilayah Indonesia pada tanggal 9 April 2009, dengan azas langsung, umum, bebas, rahasia dan jujur dan adil.

Nah sobat jdih, bagaimana pengaturan dan sistem pemilu yang digunakan? Sengketanya apa saja sih?

Pada sesi ini, mimin JDIH KPU Jateng mau berbagi infor seputar sejara Pemilu 2009.

cek aja langsung ya sobat JDIH.....

___________________________________________

Sejarah Pemilu Part 5 Pada Pemilu 2009, Pemungutan suara diselenggarakan secara serentak di hampir seluruh wilayah Indonesia pada tanggal 9 April 2009, dengan azas langsung, umum, bebas, rahasia dan jujur dan adil. Nah sobat jdih, bagaimana pengaturan dan sistem pemilu yang digunakan? Sengketanya apa saja sih? Pada sesi ini, mimin JDIH KPU Jateng mau berbagi infor seputar sejara Pemilu 2009. cek aja langsung ya sobat JDIH..... ___________________________________________

Semarang (20/7/2022), KPU Provinsi Jawa Tengah melaksanakan kegiatan Sharing Session dengan tajuk Polemik Data Berujung PSU dengan menghadirkan KPU Labuhanbatu dan KPU Provinsi Sumatera Utara.

Kegiatan dibuka dengan pengarahan Paulus Widyantoro selaku Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah. Paulus Widiantoro menyampaikan bahwa "...kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memberi pemahaman mengenai pemahaman PSU dalam pemilihan bagi penyelenggara d KPU se Jawa Tengah..."

Kegiatan diikuti 35 KPU Kab/Kota se Jawa Tengah dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya data-data yang pada praktik KPU Labuhanbatu ternyata menyebabkan polemik dan berujung pada PSU.

Pada penyampaian dari KPU Kabupaten Labuhanbatu memberikan suatu gambaran bahwa tentang data pemilih menjadi isu yang menjadi fokus munculnya polemik pada pemilihan yang berujung pada Pemungutan suara ulang pada pemilihan di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.

KPU Provinsi Sumut terhadap PSU di KPU Labuhanbatu seringkali melaksanakan supervisi dan monitoring terkait penerapan PKPU dalam pemilihan di Labuhanbatu.
Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Sumatera Utara juga menyampaikan upaya-upaya evaluasi kerja-kerja terhadap KPU Labuhanbatu pasca putusan MK dalam rangka lebih berhati-hati agar tidak muncul masalah yang sama seperti sebelumnya yang menjadi penyebab Pemungutan suara ulang.

Pada penutup, Muslim Aisha selaku Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah Divisi Hukum dan Pengawasan KPU memberikan suatu gambaran dan pengarahan yang berkaitan dengan pentingnya soal pendataan dan pelayanan bagi KPU sebagai penyelenggara pemilu dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan.

Tim Redaksi
JDIH KPU Jateng

Semarang (20/7/2022), KPU Provinsi Jawa Tengah melaksanakan kegiatan Sharing Session dengan tajuk Polemik Data Berujung PSU dengan menghadirkan KPU Labuhanbatu dan KPU Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan dibuka dengan pengarahan Paulus Widyantoro selaku Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah. Paulus Widiantoro menyampaikan bahwa "...kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memberi pemahaman mengenai pemahaman PSU dalam pemilihan bagi penyelenggara d KPU se Jawa Tengah..." Kegiatan diikuti 35 KPU Kab/Kota se Jawa Tengah dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya data-data yang pada praktik KPU Labuhanbatu ternyata menyebabkan polemik dan berujung pada PSU. Pada penyampaian dari KPU Kabupaten Labuhanbatu memberikan suatu gambaran bahwa tentang data pemilih menjadi isu yang menjadi fokus munculnya polemik pada pemilihan yang berujung pada Pemungutan suara ulang pada pemilihan di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara. KPU Provinsi Sumut terhadap PSU di KPU Labuhanbatu seringkali melaksanakan supervisi dan monitoring terkait penerapan PKPU dalam pemilihan di Labuhanbatu. Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Sumatera Utara juga menyampaikan upaya-upaya evaluasi kerja-kerja terhadap KPU Labuhanbatu pasca putusan MK dalam rangka lebih berhati-hati agar tidak muncul masalah yang sama seperti sebelumnya yang menjadi penyebab Pemungutan suara ulang. Pada penutup, Muslim Aisha selaku Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah Divisi Hukum dan Pengawasan KPU memberikan suatu gambaran dan pengarahan yang berkaitan dengan pentingnya soal pendataan dan pelayanan bagi KPU sebagai penyelenggara pemilu dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan. Tim Redaksi JDIH KPU Jateng

Semarang (19/7/2022), KPU Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan kegiatan diskusi rutinan dengan Tajuk “Seri Advokasi Hukum Kepemiluan” yang pertama dengan tema “Masalah-Masalah Kelembagaan dan Advokasinya”. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Identifikasi Potensi Permasalahan Hukum yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah pada 13 Juli 2022.

Kegiatan Seri Advokasi Hukum Kepemiluan I menghadirkan narasumber dari KPU Kabupaten Rembang yang diwakili oleh Musoffa, S.Ag, M.Si selaku Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Rembang serta dari KPU Kabupaten Kebumen yang diwakili oleh Solahudin ST. selaku Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kebumen.

Pembahasan permasalahan yang ada pada kelembagaan menjadi isu yang difokuskan pada seri pertama ini. Dimana relasi antara Sekretariat KPU dan Komisioner KPU merupakan hal yang penting dan menjadi faktor keberhasilan KPU dalam melaksanakan setiap kerja-kerja penyelenggaraan pemilu.

Pada diskusi juga disusun daftar inventarisasi dan identifikasi permasalahan yang sering muncul pada kelembagaan KPU. Identifikasi ini berguna untuk memetakan potensi masalah dan penyelesaian nya.

Seri Advokasi Hukum Kepemiluan I dilaksanakan secara daring dengan dihadiri oleh 35 KPU Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.

Tim Redaksi
JDIH KPU Provinsi Jawa Tengah

Semarang (19/7/2022), KPU Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan kegiatan diskusi rutinan dengan Tajuk “Seri Advokasi Hukum Kepemiluan” yang pertama dengan tema “Masalah-Masalah Kelembagaan dan Advokasinya”. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Identifikasi Potensi Permasalahan Hukum yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah pada 13 Juli 2022. Kegiatan Seri Advokasi Hukum Kepemiluan I menghadirkan narasumber dari KPU Kabupaten Rembang yang diwakili oleh Musoffa, S.Ag, M.Si selaku Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Rembang serta dari KPU Kabupaten Kebumen yang diwakili oleh Solahudin ST. selaku Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kebumen. Pembahasan permasalahan yang ada pada kelembagaan menjadi isu yang difokuskan pada seri pertama ini. Dimana relasi antara Sekretariat KPU dan Komisioner KPU merupakan hal yang penting dan menjadi faktor keberhasilan KPU dalam melaksanakan setiap kerja-kerja penyelenggaraan pemilu. Pada diskusi juga disusun daftar inventarisasi dan identifikasi permasalahan yang sering muncul pada kelembagaan KPU. Identifikasi ini berguna untuk memetakan potensi masalah dan penyelesaian nya. Seri Advokasi Hukum Kepemiluan I dilaksanakan secara daring dengan dihadiri oleh 35 KPU Kabupaten/Kota se Jawa Tengah. Tim Redaksi JDIH KPU Provinsi Jawa Tengah

Istilah Hukum Kepemiluan

Apa sih sengketa proses pemilu itu?

Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Istilah Hukum Kepemiluan Apa sih sengketa proses pemilu itu? Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Koleksi Buku Hukum

Selamat pagi sobat jdih
Perpustakaan JDIH KPU Jateng mau kasih info soal koleksi terbarunya loh, apa sih?

Judul Buku : Pemilu dan Etika
Tahun Terbit : 2019
Penulis : Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si.
Penerbit : Nusamedia

___________________________________________
Untuk bisa mengaksesnya sobat JDIH bisa langsung kunjungi Perpustakaan JDIH KPU jateng di Kantor KPU Provinsi Jawa Tengah, jl. Veteran 1a, Gajahmungkur, Kota Semarang

Koleksi Buku Hukum Selamat pagi sobat jdih Perpustakaan JDIH KPU Jateng mau kasih info soal koleksi terbarunya loh, apa sih? Judul Buku : Pemilu dan Etika Tahun Terbit : 2019 Penulis : Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si. Penerbit : Nusamedia ___________________________________________ Untuk bisa mengaksesnya sobat JDIH bisa langsung kunjungi Perpustakaan JDIH KPU jateng di Kantor KPU Provinsi Jawa Tengah, jl. Veteran 1a, Gajahmungkur, Kota Semarang

Semarang, (13/07/22) KPU Provinsi menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Identifikasi Potensi Permasalahan Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024. Kegiatan ini melibatkan Polda Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Sekretariat Daerah Jawa Tengah, Badan Kesbangpol Jawa Tengah, dan Kanwil Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah, serta diikuti oleh peserta dari KPU Kab/Kota Se- Jawa Tengah.

Acara ini dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah Paulus Widiyantoro terkait persiapan KPU Provinsi Jawa Tengah dalam menghadapi tahapan pemilu 2024, yaitu tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual peserta pemilu.

Putnawati, Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu juga menyampaikan terkait tahapan pendaftaran peserta pemilu dan badan adhoc.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Muslim Aisha, Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah Divisi Hukum dan Pengawasan terkait ketugasan Divisi Hukum dan Pengawasan KPU mulai dari penyusunan regulasi, telaah dan advokasi hukum, dokumentasi dan publikasi hukum, pengawasan dan pengendalian internal, penanganan pelanggaran hingga penyelesaian sengketa.

Muslim Aisha juga menambahkan bahwa dengan telah dimulainya tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, akan berpotensi memunculkan sengketa. Oleh karena itu, perlunya kerja-kerja advokasi hukum yang sistematis dalam rangka penguatan kelembagaan melalui mekanisme pengawasan tertentu dan koordinasi eksternal dalam rangka kerjasama, penyamaan persepsi, dan dukungan lebih dari instansi-instansi terkait.

Kegiatan identifikasi potensi permasalahan hukum dilaksanakan dalam upaya mencegah terjadinya potensi-potensi yang dapat menimbulkan masalah-masalah hukum pada pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024. Karena pada dasarnya potensi permasalahan hukum dalam penyelenggaraan pemilu sangatlah rentan terjadi, apalagi melihat bahwa pemilu merupakan arena konflik kepentingan banyak pihak.

Kegiatan dilanjutkan dengan penyusunan rencana tindak lanjut dengan menyusun rencana bimbingan teknis secara reguler dengan tema “Seri Advokasi Hukum Kepemiluan”, kegiatan tersebut nantinya akan dilaksanakan secara rutin setiap minggu sampai dengan akhir tahun 2022.
https://jdih.kpu.go.id/jateng/beritadetail-724e5431525535424a544e454a544e45

Tim Redaksi
JDIH KPU Jateng

Semarang, (13/07/22) KPU Provinsi menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Identifikasi Potensi Permasalahan Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024. Kegiatan ini melibatkan Polda Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Sekretariat Daerah Jawa Tengah, Badan Kesbangpol Jawa Tengah, dan Kanwil Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah, serta diikuti oleh peserta dai KPU Kab/Kota Se- Jawa Tengah. Acara ini dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah Paulus Widiyantoro terkait persiapan KPU Provinsi Jawa Tengah dalam menghadapi tahapan pemilu 2024, yaitu tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual peserta pemilu. Putnawati, Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu juga menyampaikan terkait tahapan pendaftaran peserta pemilu dan badan adhoc. Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Muslim Aisha, Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah Divisi Hukum dan Pengawasan terkait ketugasan Divisi Hukum dan Pengawasan KPU mulai dari penyusunan regulasi, telaah dan advokasi hukum, dokumentasi dan publikasi hukum, pengawasan dan pengendalian internal, penanganan pelanggaran hingga penyelesaian sengketa. Muslim Aisha juga menambahkan bahwa dengan telah dimulainya tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, akan berpotensi memunculkan sengketa. Oleh karena itu, perlunya kerja-kerja advokasi hukum yang sistematis dalam rangka penguatan kelembagaan melalui mekanisme pengawasan tertentu dan koordinasi eksternal dalam rangka kerjasama, penyamaan persepsi, dan dukungan lebih dari instansi-instansi terkait. Kegiatan identifikasi potensi permasalahan hukum dilaksanakan dalam upaya mencegah terjadinya potensi-potensi yang dapat menimbulkan masalah-masalah hukum pada pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024. Karena pada dasarnya potensi permasalahan hukum dalam penyelenggaraan pemilu sangatlah rentan terjadi, apalagi melihat bahwa pemilu merupakan arena konflik kepentingan banyak pihak. Kegiatan dilanjutkan dengan penyusunan rencana tindak lanjut dengan menyusun rencana bimbingan teknis secara reguler dengan tema “Seri Advokasi Hukum Kepemiluan”, kegiatan tersebut nantinya akan dilaksanakan secara rutin.

Koleksi Buku Hukum

Judul : Opera Jelaga
Penulis : Purwadi Joko Widodo
Penerbit : Hanum Publisher
Tahun : 2020

___________________________________________
Kunjungi Perpustakaan JDIH KPU Jateng
Kantor KPU Provinsi Jawa Tengah
Jl. Veteran Nomor 1 A, Kota Semarang

Koleksi Buku Hukum Judul : Opera Jelaga Penulis : Purwadi Joko Widodo Penerbit : Hanum Publisher Tahun : 2020 ___________________________________________ Kunjungi Perpustakaan JDIH KPU Jateng Kantor KPU Provinsi Jawa Tengah Jl. Veteran Nomor 1 A, Kota Semarang

Selamat pagi sobat JDIH

Senin yang bahagia ini mimin mau kasih info soal daerah pemilihan nih.

Daerah pemilihan atau dapil itu disusun ga asal-asalan loh sobat JDIH, harus ada prinsip yang mendasarinya sesuai ketentuan Pasal 185 UU 7 Tahun 2017.

Apa aja sih prinsipnya? nah, sobat JDIh bisa cek langsung pada postingan.

____________________________________
Tim Redaksi JDIH KPU Jateng

Selamat pagi sobat JDIH #sobatjdihkpu Senin yang bahagia ini mimin mau kasih info soal daerah pemilihan nih. Daerah pemilihan atau dapil itu disusun ga asal-asalan loh sobat JDIH, harus ada prinsip yang mendasarinya sesuai ketentuan Pasal 185 UU 7 Tahun 2017. Apa aja sih prinsipnya? nah, sobat JDIh bisa cek langsung pada postingan. ____________________________________ Tim Redaksi JDIH KPU Jateng

Selamat pagi sobat JDIH

Dalam penyelenggaraan pemilu sangat berkaitan dengan persoalan-persoalan administrasi loh.

Baik dari tingkat awal pembentukan badan penyelenggara pemilu sampai dengan tahapan rekapitulasi suara.

Oleh sebab itu, dalam penyelenggaraan pemilu ada konsepsi complaint administrative untuk memberikan jaminan kepada publik terhadap pelanggaran administrasi pada penyelenggaraan pemilu loh...

Hallo sobat JDIH

Mimin mau berbagi informasi hukum yang menarik nih... 😁

Apa sih?
Election Dispute Resolution atau EDR. Konsep ini penting untuk sobat JDIH ketahui lohh..

Jadi dalam Pemilu itu selalu ada potensi perselisihan atau sengketa Pemilu sobat JDIH. Jado konsep EDR ini penting untuk kita memahami bagaimana suatu perselisihan atau sengketa Pemilu dapat ditangani dengan baik.

Semarang, 21 Juni 2022 KPU Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Bimbingan Teknis melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknik Legal Drafting tajuk "Legal Drafting Seri V : Bab, Pasal, & Ketentuan dalam Perundang-undangan". Diskusi dilaksanakan secara daring via Zoom Meeting dan dihadiri oleh 35 KPU Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.

Kegiatan dibuka dengan pengarahan dari Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Tengah, Muslim Aisha. Beliau menyampaikan arahan berkaitan dengan pentingnya pemahaman penyelenggara pemilu di tingkat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk memahami mengenai rumusan-rumusan yang ada dalam Bab, Pasal dan Ketentuan.

Seri Legal Drafting disampaikan oleh Sugeng Pamuji, Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kanwil Kemenkum dan HAM Jateng. Pada paparan disampaikan mengenai hal-hal yang menjadi faktor pembeda baik dari sisi substansi maupun teknis yang ada dalam suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalam Peraturan KPU ataupun Keputusan KPU.

Antara bab, pasal maupun ketentuan memiliki hal-hal yang harus diperhatikan untuk soal substansi pengaturannya, tidak boleh asal dan ada ketentuan yang mendasari kapan suatu norma ada di dalam pasal dan kapan suatu norma ada di dalam ketentuan penutup misalnya.

Kegiatan Legal Drafting seri 5 ini merupakan kegiatan lanjutan dari Seri-seri sebelumnya yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah sebagai upaya bimbingan secara masif dan intensif kepada penyelenggara di Lingkungan KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kabupaten/Kota se Jawa Tengah untuk persiapan penyusunan keputusan pada Pemilu/Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Tim Redaksi
JDIH KPU Jateng

Selamat pagi sobat JDIH

Hai sobat JDIH semua, pernah ga sobat JDIH berfikir kalo pemilu dan soal Partisipasi politik itu ada standar internasional nya?

Apa sih gunanya? Nah, standar internasional itu berguna setidaknya untuk memberikan standar universal dalam kaitan jaminan hak politik setiap orang, meskipun juga tetap memperhatikan kedaulatan suatu negara lohh.

Nah, pemilu sendiri secara internasional memiliki dasar hukum nya loh. Apa aja sih?

Cek aja langsung yaa sobat JDIH