DPRD Provinsi Jawa Tengah

https://dprd.jatengprov.go.id/berita/rembug-jateng-2026-dibidik-jadi-episentrum-ekonomi-baru-jekuti-banglor-siap-tancap-gas/

================

26.5.2026

REMBUG JATENG 2026: Dibidik Jadi Episentrum Ekonomi Baru, Jekuti-Banglor Siap Tancap Gas

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Sarif Abdillah menegaskan pentingnya pengembangan pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah sebagai motor pertumbuhan ekonomi baru di wilayah timur Jateng. Penegasan itu disampaikan dalam kegiatan ‘Rembug Pembangunan Provinsi Jateng 2026’ untuk wilayah Jekuti (Jepara, Kudus, Pati) dan Banglor (Rembang, Blora) yang digelar di Pendopo Kabupaten Kudus, Selasa (26/5/2026)

New Home 2025 edit post BERITA Komisi C & BPKA DIY Diskusikan Pengembangan BUMD 07/02/2026 edit post BERITA Standarisasi Jalan Provinsi Harus Optimal

https://dprd.jatengprov.go.id/berita/rapat-paripurna-disetujui-raperda-hutan-daerah-raperda-jalan-provinsi/

===============

RAPAT PARIPURNA: Disetujui, Raperda Hutan Daerah & Raperda Jalan Provinsi

Dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Setya Arinugraha dan dihadiri Wagub Taj Yasin Maimoen, Selasa (26/5/2026), ada 2 raperda yang mendapat persetujuan yakni Raperda tentang Tata Kelola Rehabilitasi Lahan Kritis & Reklamasi Hutan Daerah

RAPAT PARIPURNA: Disetujui, Raperda Hutan Daerah & Raperda Jalan Provinsi – DPRD Jateng GEDUNG BERLIAN - Dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Setya Arinugraha dan dihadiri Wagub Taj Yasin Maimoen, Selasa (26/5/2026),

https://dprd.jatengprov.go.id/berita/dprd-pemprov-jateng-dorong-regulasi-adaptif-perluasan-jaminan-sosial/

===============

DPRD & Pemprov Jateng Dorong Regulasi Adaptif & Perluasan Jaminan Sosial

Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendorong penguatan perlindungan bagi tenaga kerja informal melalui inisiasi regulasi daerah yang diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, perlindungan sosial hingga pemberdayaan ekonomi bagi pekerja informal di Jateng. Hal itu disampaikan Ketua Komisi E, Messy Widiastuti, dalam Seminar DPRD Provinsi Jateng dengan tema ‘Menggagas Raperda tentang Perlindungan Pekerja Informal’ di Hotel Amandaru, Kota Pekalongan

DPRD & Pemprov Jateng Dorong Regulasi Adaptif & Perluasan Jaminan Sosial – DPRD Jateng PEKALONGAN - Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendorong penguatan perlindungan bagi tenaga kerja informal melalui inisiasi regulasi daerah yang diharapkan mampu me

https://dprd.jatengprov.go.id/berita/batik-berlian-pekalongan-jadi-contoh-perlindungan-pekerja-rentan/

===============

25.5.2026

Batik Berlian Pekalongan Jadi Contoh Perlindungan Pekerja Rentan

Upaya Pemerintah Kota Pekalongan melindungi pekerja sektor informal mendapat perhatian khusus dari Komisi E DPRD Provinsi Jateng. Saat bertandang ke Kota Pekalongan, Senin (25/5/2026), Komisi E mendalami berbagai program perlindungan tenaga kerja rentan yang dinilai telah berjalan cukup konkret dan menyentuh masyarakat bawah

https://dprd.jatengprov.go.id/berita/tinggi-laka-lantas-apj-pju-di-jembatan-pokoh-perlu-penambahan/

==============

25.5.2026

Tinggi Laka Lantas, APJ & PJU di Jembatan Pokoh Perlu Penambahan

Komisi D DPRD Provinsi Jateng menyoroti tingginya angka kecelakaan di ruas Jalan Diponegoro, khususnya kawasan Jembatan Pokoh yang berada di atas Sungai Bengawan Solo. Dewan meminta pemerintah segera menambah Alat Penunjuk Jalan (APJ) dan Penerangan Jalan Umum (PJU), pengaman jembatan hingga penerangan jalan guna menekan risiko kecelakaan di jalur penghubung Wonogiri–Ponorogo tersebut. Sorotan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jateng Joko Purnomo, saat melakukan pemantauan langsung di Jalan Diponegoro, Senin (25/5/2025)

Tinggi Laka Lantas, APJ & PJU di Jembatan Pokoh Perlu Penambahan – DPRD Jateng WONOGIRI – Komisi D DPRD Provinsi Jateng menyoroti tingginya angka kecelakaan di ruas Jalan Diponegoro, khususnya kawasan Jembatan Pokoh yang berada di atas Sun

https://dprd.jatengprov.go.id/berita/dua-rsjd-mampu-cetak-pendapatan-positif/

===============

25.5.2026

Dua RSJD Mampu Cetak Pendapatan Positif

Kinerja pendapatan RSJD Arif Zainudin Surakarta dan RSJD Soedjarwadi Klaten mendapat sorotan Komisi C DPRD Provinsi Jateng. Secara umum, pencapaian pendapatan kedua rumah sakit itu dinilai positif, meski masih terdapat sejumlah catatan untuk peningkatan layanan dan optimalisasi potensi pendapatan. Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jateng Dedy Endriyatno, disela pembahasan dengan RSJD Arif Zainudin dan RSJD Soejarwadi di Kota Surakarta, Senin (25/5/2026)

Dua RSJD Mampu Cetak Pendapatan Positif – DPRD Jateng SURAKARTA - Kinerja pendapatan RSJD Arif Zainudin Surakarta dan RSJD Soedjarwadi Klaten mendapat sorotan Komisi C DPRD Provinsi Jateng. Secara umum, pencapaian

https://dprd.jatengprov.go.id/berita/pentingnya-tata-kelola-rehabilitasi-lahan-kritis-reklamasi-hutan-daerah/

===============

25.5.2026

Pentingnya Tata Kelola Rehabilitasi Lahan Kritis & Reklamasi Hutan Daerah

Provinsi Jateng saat ini masih memiliki wilayah hutan yang luas. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memantau upaya pengelolaan hutan agar tidak terjadi lahan kritis. Diskusi soal pengelolaan hutan tersebut dilakukan di Kantor Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah XI DLHK Provinsi Jateng di Kabupaten Wonogiri, Senin (25/5/2026)

Pentingnya Tata Kelola Rehabilitasi Lahan Kritis & Reklamasi Hutan Daerah – DPRD Jateng WONOGIRI - Provinsi Jateng saat ini masih memiliki wilayah hutan yang luas. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memantau upaya pengelolaan hutan agar tidak

https://dprd.jatengprov.go.id/berita/pelayanan-publik-harus-lebih-cepat-merata/

===============

25.5.2026

Pelayanan Publik Harus Lebih Cepat & Merata

Guna mematangkan materi dalam Raperda Pelayanan Publik, Komisi A DPRD Provinsi Jateng terus mencari data dan informasi ke beberapa daerah, salah satunya ke Kantor Setda Kabupaten Sragen, Senin (25/5/2026). Disana, Dewan diterima langsung oleh Sekda Kabupaten Sragen Hargiyanto beserta jajarannya

Pelayanan Publik Harus Lebih Cepat & Merata – DPRD Jateng SRAGEN - Guna mematangkan materi dalam Raperda Pelayanan Publik, Komisi A DPRD Provinsi Jateng terus mencari data dan informasi ke beberapa daerah, salah satuny

https://dprd.jatengprov.go.id/berita/disinkronkan-aturan-garis-sempadan-dengan-aturan-di-daerah/

===============

25.5.2026

Disinkronkan, Aturan Garis Sempadan dengan Aturan di Daerah

Bapemperda DPRD Provinsi Jateng memperkuat materi dalam penyusunan Raperda tentang Garis Sempadan melalui diskusi bersama Dinas PUPR Kabupaten Klaten dan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Bengawan Solo, Senin (25/5/2026). Diskusi itu difokuskan untuk menghimpun data teknis, menyelaraskan regulasi hingga mencari solusi atas persoalan pemanfaatan ruang sempadan yang masih kerap menimbulkan pelanggaran di lapangan

Disinkronkan, Aturan Garis Sempadan dengan Aturan di Daerah – DPRD Jateng KLATEN – Bapemperda DPRD Provinsi Jateng memperkuat materi dalam penyusunan Raperda tentang Garis Sempadan melalui diskusi bersama Dinas PUPR Kabupaten Klaten d

https://dprd.jatengprov.go.id/berita/media-lokal-harus-mampu-bertransformasi/

===============

21.5.2026

Media Lokal Harus Mampu Bertransformasi

Puluhan wartawan dan pegiat jurnalisme digital dari berbagai daerah di Jateng berkumpul dalam forum ‘Jateng Media Summit 2026.’ Selama dua hari, Rabu-Kamis (20-21/5/2026), di Hotel Khas, Kota Semarang, mereka berdiskusi dan merumuskan roadmap atau peta jalan media lokal di tengah derasnya arus disrupsi digital dan gempuran media sosial

Media Lokal Harus Mampu Bertransformasi – DPRD Jateng SEMARANG – Puluhan wartawan dan pegiat jurnalisme digital dari berbagai daerah di Jateng berkumpul dalam forum 'Jateng Media Summit 2026.' Selama dua hari, Rabu