12/11/2026
Mantapkan Zona Integritas, Kemenag Kutim Evaluasi Progres Tiga Pokja
Memastikan pembangunan Zona Integritas (ZI) berjalan terukur dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas layanan publik, Kantor Kementerian Agama Kabupaten (Kemenag) Kutai Timur (Kutim) menggelar evaluasi sekaligus penguatan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Kemenag Kutim, Kamis (12/11/2026).
Evaluasi dilakukan melalui pemaparan progres dan capaian masing-masing kelompok kerja (Pokja), meliputi Pokja Penguatan Akuntabilitas, Pokja Pengawasan, dan Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
Ketiga area tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan tata kelola organisasi berjalan transparan, berintegritas, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Ketua Tim Zona Integritas yang juga Kasubbag Tata Usaha Kemenag Kutim, H. Abdul Latif, S.H.I., M.H., menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim atas kerja dan komitmen dalam melengkapi eviden pembangunan ZI.
Ia mengingatkan agar setiap dokumen yang disiapkan benar-benar relevan dengan indikator yang dipenuhi.
“Terima kasih kepada seluruh tim atas kerja kerasnya. Tidak perlu ada berkas yang tidak relevan atau sekadar menjadi pelengkap. Pastikan eviden yang dilampirkan benar-benar sesuai dan mampu menjawab indikator. Sampaikan secara lugas, sederhana, dan tepat sasaran,” tegasnya.
Pada Pokja Penguatan Akuntabilitas, Ketua Pokja H. Sarifuddin Nuur, S.Ag., M.H., menyampaikan bahwa penguatan akuntabilitas berperan strategis dalam memastikan seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, evaluasi, hingga pelaporan kinerja berjalan secara terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pada area Pengawasan, Ketua Pokja Nakuleni, S.H., memaparkan sejumlah langkah yang telah dilaksanakan, di antaranya sosialisasi pengendalian gratifikasi. Penguatan pengawasan menjadi salah satu area utama pembangunan Zona Integritas, dengan tujuan mencegah praktik gratifikasi, korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan kerja.
Sementara itu, Ketua Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Umi Lathifah, S.Kom., menegaskan komitmen pokjanya untuk terus meningkatkan mutu pelayanan publik.
Upaya tersebut diarahkan pada penguatan kualitas layanan agar semakin responsif, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan serta kepuasan masyarakat.
Kepala Kantor Kemenag Kutim, Akhmad Berkati, S.H.I., M.H., mengapresiasi berbagai upaya dan inovasi yang telah dilakukan, khususnya dalam pengendalian intern terhadap gratifikasi.
Ia menegaskan bahwa pengawasan dan pengelolaan pengaduan perlu terus dimaksimalkan, termasuk melalui pengawasan langsung ke satuan kerja.
“Kami mengapresiasi seluruh upaya dan inovasi yang telah dilakukan. Namun, pengawasan harus terus dimaksimalkan. Saya berharap Pokja Pengawasan lebih sering turun ke lapangan, baik ke KUA maupun madrasah, sehingga hal-hal yang berpotensi menjadi permasalahan dapat diantisipasi dan dicegah sejak dini,” ungkapnya.
Pembangunan Zona Integritas merupakan komitmen bersama yang membutuhkan konsistensi, kolaborasi, dan integritas seluruh jajaran. Dengan penguatan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, Kemenag Kutim optimistis dapat mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, serta memberikan pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi masyarakat. _*(ra)*_
---
Tim Humas Kemenag Kabupaten Kutim
