Prov PBD

04/10/2026

01/10/2026

Pokja Bunda PAUD PBD Latih Guru dan Orang Tua, Perkuat Peran Ayah dalam Pengasuhan Anak

SORONG-Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (Pokja Bunda PAUD) Provinsi Papua Barat Daya menggelar Pelatihan Pola Asuh, Perlindungan, Kesehatan dan Gizi Anak Usia Dini yang dirangkaikan dengan Lomba Ayah Mendongeng untuk Anak.

Kegiatan yang berlangsung di M Hotel, Kota Sorong, Kamis (1/10/2026), dibuka langsung oleh Bunda PAUD Provinsi Papua Barat Daya, Ny. Orpa Susana Kambu, S.Pd.

Pelatihan berlangsung selama tiga hari (1–3 Oktober 2026) dan diikuti peserta dari 25 satuan pendidikan/lembaga di Kota Sorong dan Kabupaten Sorong. Peserta terdiri dari guru serta perwakilan ayah atau orang tua.

Dalam sambutannya, Bunda PAUD Papua Barat Daya Ny. Orpa Susana Kambu mengatakan, kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk mendorong Gerakan Ayah dalam Pengasuhan di Papua Barat Daya.

Menurutnya, pengasuhan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab ibu. Ayah juga memiliki peran penting sebagai pengasuh, pendidik, pelindung, sahabat, sekaligus teladan bagi anak.

“Anak-anak kita adalah generasi penerus Papua Barat Daya. Mereka membutuhkan kasih sayang, perhatian, pendidikan, kesehatan dan gizi yang baik, serta lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, keterlibatan ayah dapat dimulai dari hal sederhana, seperti meluangkan waktu untuk berbicara, bermain, membaca, mendongeng, mendampingi belajar, serta mendengarkan cerita anak. Waktu berkualitas bersama anak dinilai penting untuk membangun kedekatan emosional dalam keluarga.

Karena itu, Lomba Ayah Mendongeng tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga sarana mempererat hubungan ayah dan anak, mengembangkan kemampuan bahasa dan imajinasi, sekaligus menanamkan nilai-nilai kebaikan serta budaya lokal Papua sejak usia dini.

Ny. Orpa berharap pengetahuan yang diperoleh melalui pelatihan dapat diterapkan dalam keluarga, satuan pendidikan, serta dibagikan kepada masyarakat.

Menurutnya, kehadiran ayah akan memperkuat keluarga, sementara keluarga yang kuat menjadi fondasi penting dalam melindungi dan mempersiapkan anak-anak yang sehat, aman, berkarakter.

26/09/2026

Rapat Paripurna DPRP PBD
Perubahan APBD 2026 Disetujui, Gubernur: Manfaatnya Harus Dirasakan Rakyat

SORONG-Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, S.Sos menegaskan keberhasilan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 tidak hanya diukur dari tingginya serapan anggaran, tetapi dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan pada saat menghadiri Rapat Paripurna DPR Papua Barat Daya (DPRP PBD) dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi dan kelompok khusus serta permintaan persetujuan terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRP PBD Anneke Lieke Makatuuk, didampingi Ketua DPRP Ortis Fernando Sagrim, Wakil Ketua II Fredrick Marlisa dan Wakil Ketua III Maria Jitmau.

Dalam rapat tersebut, gabungan fraksi Golkar, Demokrat, PDI Perjuangan, NasDem, Persatuan Nurani Indonesia (PNI), Gerakan Amanat Bangsa (GAB), serta Kelompok Khusus DPRP PBD menyatakan menerima dan menyetujui Raperda Perubahan APBD 2026 untuk diproses sesuai tahapan selanjutnya.

Persetujuan ditandai dengan pembacaan Surat Keputusan DPR Papua Barat Daya Nomor 100.4.2.3/06/SK/DPR-PBD/IX/2026 oleh Plt. Sekretaris Dewan Eltje Salomina Doo.

Gubernur menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRP, Badan Anggaran, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), fraksi dan kelompok khusus atas pandangan, koreksi serta mas**an selama proses pembahasan.

Menurutnya, Perubahan APBD bukan sekadar menyepakati angka, tetapi memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Gubernur juga meminta seluruh perangkat daerah segera mempersiapkan pelaksanaan program setelah tahapan evaluasi oleh Kemendagri selesai.

“Mengingat waktu pelaksanaan tahun anggaran semakin terbatas, serapan anggaran harus berjalan seiring dengan realisasi fisik, kualitas pekerjaan dan ketepatan sasaran,” ungkapnya.

Ia berharap persetujuan Perubahan APBD 2026 menjadi komitmen bersama Pemerintah Provinsi dan DPRP untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik bagi masyarakat Papua Barat Daya.

26/09/2026

Gubernur Elisa Kambu Hadiri Rakor FKUB, Mari Jaga Papua Barat Daya Tetap Aman dan Harmonis

SORONG – Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengajak seluruh umat beragama untuk terus menjaga persatuan, persaudaraan dan toleransi demi mempertahankan Papua Barat Daya sebagai daerah yang aman, harmonis dan kondusif.

Ajakan tersebut disampaikan Gubernur saat menghadiri Rapat Koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Papua Barat Daya di Rylich Panorama Hotel, Kota Sorong, Jumat (25/06/2026).

“Atas nama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, saya memberikan apresiasi kepada FKUB dan seluruh lembaga keumatan atas komitmen untuk hidup berdampingan, menjaga persatuan dan persaudaraan, serta saling menghormati dan menghargai satu dengan yang lain,” ujar Elisa Kambu.

Menurutnya, kondisi Papua Barat Daya yang aman dan damai hingga saat ini tidak terlepas dari peran para pemimpin agama dan FKUB yang terus membangun komunikasi serta kemitraan dengan berbagai lembaga keagamaan.

Gubernur menegaskan, seluruh masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga Papua Barat Daya agar tetap aman dan nyaman bagi siapa pun yang hidup dan menetap di daerah ini.

“Mari kita tetap bergandengan tangan dan berkolaborasi bersama-sama membangun tanah ini untuk masa depan anak cucu kita,” pesannya.

Gubernur juga menegaskan komitmen pemerintah untuk memberikan ruang bagi FKUB dalam mendukung pembangunan daerah. Sejumlah aspirasi terkait kebutuhan FKUB akan menjadi perhatian pemerintah, termasuk rencana penyediaan sekretariat dan kendaraan operasional sesuai kemampuan keuangan daerah.

Sementara itu, Kepala Kesbangpol Papua Barat Daya George Japsenang dalam laporannya menyampaikan, rapat koordinasi tersebut bertujuan meningkatkan sinergi antara FKUB dan pemerintah, memperkuat ruang dialog, menyusun program kerja serta melakukan deteksi dini terhadap potensi konflik bernuansa SARA.

Ia menambahkan, indeks harmoni kerukunan umat beragama di Papua Barat Daya saat ini berada dalam kategori stabil dan cukup baik. Kondisi tersebut diharapkan terus dipertahankan melalui kolaborasi pemerintah, FKUB, tokoh agama dan seluruh elemen masyarakat.

25/09/2026

Pemprov PBD Dorong Penataan dan Perlindungan Hukum Tanah Wakaf

SORONG – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mendorong penataan dan penguatan perlindungan hukum terhadap tanah wakaf sebagai bagian dari upaya memastikan aset wakaf dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Biro Pemerintahan Setda Papua Barat Daya, Anhar Akib Kadar, S.STP., M.Si., saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Hasil Inventarisasi Tanah Wakaf di Rylich Panorama Hotel, Jumat (25/09/2026).

Kegiatan yang digelar Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya tersebut dihadiri Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN), anggota DPRP, Pokja Agama MRP, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sorong, Sorong Selatan dan Raja Ampat, serta tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan bahwa tanah wakaf memiliki nilai penting tidak hanya dari aspek keagamaan, tetapi juga sosial, pendidikan, ekonomi dan pembangunan masyarakat.

Menurutnya, tanah wakaf yang dikelola dengan baik dapat dimanfaatkan untuk pembangunan tempat ibadah, lembaga pendidikan, fasilitas sosial, pelayanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi umat serta berbagai kegiatan kemasyarakatan lainnya.

“Karena itu, inventarisasi tanah wakaf merupakan langkah strategis untuk mengetahui secara jelas keberadaan, status, luas, lokasi, peruntukan serta kondisi pengelolaan tanah wakaf di Provinsi Papua Barat Daya,” demikian disampaikan dalam sambutan tersebut.

Gubernur juga menekankan pentingnya kepastian dan perlindungan hukum terhadap tanah wakaf. Setiap tanah yang telah diwakafkan perlu memiliki administrasi dan dokumentasi yang jelas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah potensi sengketa, tumpang tindih kepemilikan, perubahan peruntukan yang tidak sesuai maupun persoalan hukum di kemudian hari.

Ia menegaskan, hasil inventarisasi yang dibahas dalam FGD tidak boleh berhenti pada penyusunan data, tetapi harus ditindaklanjuti melalui proses verifikasi, validasi, penataan administrasi, sertifikasi serta penguatan kapasitas para nazhir dalam mengelola tanah wakaf.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mendorong sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia, Kantor Pertanahan, para nazhir, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan seluruh pemangku kepentingan.

Sinergi tersebut diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan tanah wakaf yang tertib, memiliki kepastian hukum dan mampu memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat di Papua Barat Daya.

24/09/2026

Gubernur Elisa Kambu Buka Jamsostek Award 2026, Dorong Perlindungan untuk Seluruh Pekerja

AIMAS – Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Elisa Kambu, S.Sos membuka Penganugerahan Jamsostek Award Tahun 2026 tingkat Provinsi Papua Barat Daya dan Papua Barat di Aimas Hotel, Kabupaten Sorong, Kamis (24/09/2026).

Dalam sambutannya, Gubernur Elisa mengatakan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bagian penting dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi pekerja, baik sektor formal maupun informal.

Menurutnya, pekerja memiliki peran penting dalam menggerakkan pembangunan dan perekonomian daerah. Karena itu, perlindungan melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan rasa aman dan kepastian bagi pekerja dan keluarganya.

Gubernur berharap Jamsostek Award tidak sekadar menjadi seremoni, tetapi menjadi motivasi bagi pemerintah daerah, dunia usaha, BUMN, BUMD, dan pemangku kepentingan untuk memperluas kepesertaan, khususnya bagi pekerja informal dan kelompok rentan seperti nelayan, petani, dan pelaku usaha mikro.

“Jangan sampai ada pekerja yang telah memberikan tenaga dan pikirannya untuk pembangunan daerah, tetapi belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan,” tegasnya.

Kepada para penerima penghargaan, Gubernur menyampaikan apresiasi atas komitmen dalam memberikan perlindungan kepada pekerja. Ia juga mengajak seluruh pihak memperkuat sinergi bersama BPJS Ketenagakerjaan untuk mewujudkan perlindungan yang semakin luas.

Kegiatan tersebut dihadiri Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Dr. Agung Nugroho, SH., MH, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Papua Barat Eduard Toansiba, SH., M.Ap., serta para kepala daerah se-Papua Barat Daya dan Papua Barat.

23/09/2026

Pemprov PBD Dorong Pengelolaan Lanskap Berkelanjutan, Jaga Alam Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

SORONG – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mendorong pengelolaan lanskap secara terpadu sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Asisten III Setda Provinsi Papua Barat Daya Dra. Atika Rafika, M.Si, saat membuka Lokakarya Hasil Analisis Diagnosis Lanskap dan Skenario Pengembangan Lanskap Terpadu Provinsi Papua Barat Daya, di Vega Hotel, Kota Sorong, Rabu (23/09/2026).

Atika mengatakan, Papua Barat Daya memiliki kekayaan sumber daya alam, keanekaragaman hayati serta budaya yang harus dikelola secara bijak. Dengan kawasan hutan mencapai sekitar 3,4 juta hektare, pembangunan perlu memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Menurutnya, hasil analisis diagnosis lanskap yang dibahas dalam lokakarya menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan. Terdapat enam skenario pengelolaan lanskap yang dibahas, mulai dari perlindungan dan restorasi ekosistem hingga pengembangan wilayah produksi berkelanjutan sesuai kapasitas ekologis.

Atika menegaskan, pengelolaan lanskap tidak boleh berhenti sebagai dokumen perencanaan, tetapi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya masyarakat adat dan lokal.

“Pengelolaan lanskap terpadu harus bermuara pada peningkatan kualitas hidup, perlindungan wilayah kelola tradisional, ketersediaan air bersih serta terbukanya peluang ekonomi lokal yang adil dan berkelanjutan,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, mitra pembangunan, masyarakat sipil dan masyarakat adat. Menurutnya, kearifan lokal harus menjadi bagian penting dalam setiap kebijakan pengelolaan tanah, hutan dan laut di Papua Barat Daya.

Pemprov PBD, lanjut Atika, berkomitmen mengintegrasikan hasil Integrated Landscape Management (ILM) ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, termasuk RTRW, RPJMD dan RKPD.

Kegiatan ini melibatkan Kemenko Bidang Pangan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Kehutanan, FOLUR Project, Yayasan Penabulu, akademisi.

22/09/2026

Pemprov PBD Dukung Bazar Murah HUT TNI ke-81, Warga Bisa Belanja Hemat

SORONG – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mendukung pelaksanaan Bazar Murah Serentak dalam rangka memperingati HUT TNI ke-81 Tahun 2026 yang digelar di Kesatrian Agoes Soebekti, Mako Pasmar 3, Kota Sorong, pada Selasa (22/09/2026).

Mewakili Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, S.Sos, Kepala Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan UKM Dr. Sellvyana Sangkek, SE., M.Si, menghadiri sekaligus menyampaikan sambutan pada kegiatan tersebut.

Bazar yang diikuti unsur TNI, instansi terkait, pelaku usaha, dan masyarakat ini menjadi bentuk kolaborasi dalam membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, sekaligus membuka akses pasar bagi produk UMKM lokal Papua Barat Daya.

Dalam sambutannya, Sellvyana menyampaikan apresiasi kepada TNI atas pengabdian selama 81 tahun bagi bangsa dan negara. Menurutnya, TNI tidak hanya menjaga kedaulatan, tetapi juga menjadi mitra pemerintah dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“Kehadiran Bapak/Ibu prajurit TNI di Papua Barat Daya tidak hanya menjaga kedaulatan wilayah, tetapi juga hadir di tengah-tengah masyarakat, membangun, membantu, dan berdampingan dalam s**a maupun duka,” ujarnya.

Ia menilai kegiatan bazar murah merupakan wujud nyata kepedulian dan gotong royong. Masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, sementara pelaku UMKM memiliki ruang untuk memperkenalkan dan memasarkan produk lokal.

Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Koperindag UKM terus mendorong penguatan UMKM, termasuk memperluas akses pasar dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk dalam daerah.

Sellvyana mengajak masyarakat untuk mendukung produk lokal dengan membeli produk UMKM Papua Barat Daya, sehingga usaha masyarakat dapat terus tumbuh dan berkembang.

Ia berharap sinergi antara TNI, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat terus diperkuat untuk mewujudkan Papua Barat Daya yang damai, maju, dan sejahtera.

22/09/2026

Pokja Bunda PAUD PBD Gelar Training of Trainer, Perkuat Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini

SORONG – Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (Pokja Bunda PAUD) Provinsi Papua Barat Daya menggelar Training of Trainer (ToT) Fasilitator PAUD di Belagri Hotel, Kota Sorong, Selasa (22/09/2026).

Kegiatan ini mengusung tema “PAUD Berkualitas dan Inklusif untuk Anak Usia Dini Papua Barat Daya”. Dibuka langsung oleh Bunda PAUD Papua Barat Daya, Ny. Orpa Susana Kambu, S.Pd.

ToT berlangsung selama empat hari (22-25 September) dengan tujuan meningkatkan kapasitas pengurus sekaligus mencetak fasilitator yang mampu menjadi narasumber dan pengajar efektif bagi pengurus Pokja dan pendidik PAUD di tingkat provinsi maupun kabupaten.

Dalam sambutannya, Ny. Orpa Susana Kambu mengatakan PAUD merupakan fondasi utama dalam membentuk generasi masa depan, terutama pada fase emas pertumbuhan anak.

“Layanan PAUD harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak melalui pembelajaran yang bermakna,” ujarnya.

Ia menegaskan, PAUD inklusif memastikan setiap anak memiliki hak yang sama untuk belajar, tumbuh, dan diterima tanpa memandang latar belakang, kemampuan, maupun kondisi sosial ekonomi.

Orpa berharap para peserta ToT dapat menjadi motor penggerak peningkatan kualitas PAUD dengan tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga menanamkan empati kepada pendidik. Termasuk kemampuan mengenali keunikan setiap anak, menyesuaikan pembelajaran agar ramah bagi anak berkebutuhan khusus, serta menciptakan suasana belajar yang menghargai perbedaan sejak dini.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pendidikan, Pokja Bunda PAUD, narasumber dan seluruh panitia atas terselenggaranya kegiatan tersebut.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber Yunita Sari dari Unimuda Sorong dan Rika Setiani dari UNICEF.

Melalui ToT ini, para fasilitator diharapkan mampu meneruskan pengetahuan dan keterampilan kepada pendidik PAUD di seluruh wilayah Papua Barat Daya, guna mewujudkan layanan pendidikan anak usia dini yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.

21/09/2026

Pemprov PBD Fokuskan Perubahan APBD 2026 untuk Kepentingan Masyarakat

SORONG-Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, S.Sos memberikan pidato pengantar nota keuangan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Barat Daya Masa Sidang III dengan agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Dalam pidatonya, Gubernur Elisa Kambu menyatakan penyusunan Perubahan APBD merupakan tindak lanjut atas perkembangan pelaksanaan APBD pada tahun berjalan, perubahan kondisi ekonomi daerah, perkembangan kebijakan pemerintah pusat, penyesuaian kemampuan keuangan daerah, serta kebutuhan untuk memastikan program dan kegiatan prioritas dapat dilaksanakan secara efektif sampai dengan akhir tahun anggaran.

“Perubahan APBD bukan semata-mata perubahan terhadap angka-angka pendapatan dan belanja. Perubahan APBD merupakan instrumen untuk melakukan koreksi, penyesuaian dan penajaman terhadap kebijakan anggaran agar sumber daya fiskal yang terbatas dapat diarahkan kepada kebutuhan yang paling mendesak dan memberi manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat,” ucapnya.

Menurutnya, kondisi perekonomian Papua Barat Daya menunjukan pertumbuhan yang positip. Pada Triwulan II tumbuh sebesar2,82 persen. Ia memaparkan perkembangan baik pada harga inflasi, kepatuhan wajib pajak, sisi belanja, hingga Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Dengan demikian perubahan APBD tahun anggaran 2026 harus kita gunakan sebagai momentum untuk melakukan penyesuaian target pendapatan, memperbaiki kualitas belanja, mempercepat pelaksanaan program produktif, serta memastikkan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, bukan sekadar meningkatkan besaran ataupun mengejar tingkat penyerapan belanja,” ucapnya.

Pembahasan perubahan APBD diharapkan dapat memperhatikan kebutuhan masyarakat serta mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Melalui pembahasan bersama antara pihak eksekutif dan legislatif, diharapkan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dapat diarahkan untuk mendukung peningkatan pelayanan publik, pembangunan daerah, serta kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua Barat Daya.