BPIW Kementerian PUPR

Selamat bertugas Bapak Adenan Rasyid sebagai Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum.

Semoga amanah ini dijalankan dengan dedikasi tinggi serta mendorong perencanaan dan keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah di Kementerian Pekerjaan Umum semakin kuat, adaptif, dan inklusif.

Keluarga besar Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) mengucapkan terima kasih atas kepemimpinan, dedikasi, dan pengabdian Bapak selama menjabat sebagai Kepala BPIW periode Januari 2025 – Mei 2026.

Semoga kesuksesan dan kesehatan senantiasa menyertai langkah Bapak dalam pengabdian selanjutnya bagi bangsa dan negara.

Menteri Pekerjaan Umum ody_Hanggodo melantik 7 pejabat tinggi madya (eselon I) di lingkungan Kementerian PU pada Jumat (1/5) di Gedung Utama Kementerian PU.

Adapun pejabat yang dilantik yaitu Apri Artoto sebagai Sekretaris Jenderal, Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw sebagai Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Bisma Staniarto sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Adenan Rasyid sebagai Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.

Selain itu, turut dilantik Rachman Arief Dienaputra sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat, Indro Pantja Pramodo sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Investasi, serta Pantja Dharma Oetojo sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Keterpaduan Pembangunan.

Menteri Dody menyampaikan bahwa penguatan organisasi bukan hanya penataan jabatan, tetapi bagian dari upaya membangun statecraft, yakni keterampilan dalam mengelola kebijakan negara dan memastikan setiap program berjalan efektif serta benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Kementerian PU diharapkan dapat terus menghadirkan karya yang bermanfaat bagi masyarakat, tidak hanya dari sisi proses, tetapi juga hasil yang dapat dirasakan secara nyata,” ujar Menteri Dody.

Ia juga menekankan pesan Presiden Prabowo bahwa salah satu dari tiga fondasi Statecraft terletak pada aparatur sipil negara yang solid dan bersih. ASN dituntut tidak hanya kompeten, tetapi juga berintegritas, solid, dan konsisten menjaga kepercayaan publik.

Repost

ri

Sahabat BPIW, kali ini kita membahas mengenai kegiatan NUTP yang dilakukan inisasi oleh BPIW bersama lintas sektor. ​

NUTP diharapkan memiliki multiplier effect yang signifikan terhadap pengembangan wilayah melalui mekanisme perubahan seperti peningkatan aktivitas ekonomi, peningkatan kualitas hidup, peningkatan ketahanan masyarakat, peningkatan teknologi dan inovasi perencanaan perkotaan, serta pengungkit pendanaan dan sinergi sumber pembiayaan. ​

​Yuk kita pahami lebih dalam mengenai NUTP dari konten ini, dan simak info selanjutnya ya!​

​
​

Kementerian PU mendorong percepatan pengembangan jaringan kereta api nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat konektivitas dan pemerataan pembangunan di Indonesia

Dalam Rapat Koordinasi Pengembangan Jaringan Kereta Api Nasional yang dipimpin oleh Menko IPK, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), pengembangan jaringan perkeretaapian difokuskan pada wilayah Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi guna menekan biaya logistik serta meningkatkan daya saing ekonomi antarwilayah.

Kepala BPIW Bob Arthur Lombogia menegaskan, pengembangan kereta api tidak hanya soal jalur, tetapi juga integrasi dengan infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, sanitasi, hingga penyediaan air bersih. Pendekatan berbasis kawasan melalui konsep Transit Oriented Development (TOD) juga menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan pusat ekonomi baru yang terintegrasi.

Dengan langkah ini, diharapkan konektivitas nasional semakin kuat, kesenjangan antarwilayah berkurang, dan kualitas hidup masyarakat terus meningkat.

Sekretaris BPIW, Riska Rahmadia menekankan bahwa forum harmonisasi ini diharapkan menghasilkan regulasi yang tidak hanya kuat secara normatif, tetapi juga implementatif. “Melalui diskusi yang konstruktif dan komprehensif, kami berharap Rancangan Peraturan Menteri ini dapat disempurnakan menjadi regulasi yang berkualitas, implementatif, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Riska.

Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II Kementerian Hukum, M. Waliyadin, secara daring, menegaskan pentingnya proses harmonisasi dalam pembentukan regulasi.

Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional Zevi Azzaino menjelaskan bahwa penyusunan rancangan peraturan ini diarahkan untuk memperkuat sistem perencanaan dan pemrograman infrastruktur PU secara menyeluruh.

Dengan kehadiran dan kontribusi BPIW, Rapermen yang diharapkan segera ditetapkan dapat lebih implementatif, berkualitas, dan memperkuat perencanaan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Audiensi ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam menjawab berbagai kebutuhan infrastruktur di Kabupaten Minahasa yang saat ini menghadapi keterbatasan fiskal daerah.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Minahasa, Rommy P. Leke beserta jajarannya, menyampaikan sejumlah isu strategis, antara lain penanganan Danau Tondano yang meluap dan mengakibatkan banjir, kebutuhan peningkatan akses jalan antar desa, hingga pembangunan infrastruktur pendukung kawasan pendidikan dan permukiman.

Kepala BPIW menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan berbagai skema intervensi, termasuk melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah dan Irigasi Daerah, serta forum perencanaan pembangunan. Kementerian PU melaksanakan forum Rakorbangwil dan Konreg Kementerian PU sedangkan Kemendagri melalui Rakortekrenbang dan Bappenas dengan Musrenbangnas. Ia menegaskan bahwa BPIW memiliki peran penting dalam memastikan keterpaduan perencanaan infrastruktur nasional dan daerah agar berjalan efektif dan efisien.

Melalui audiensi ini, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga aspirasi masyarakat terkait pembangunan infrastruktur dapat terakomodasi secara optimal dan berkelanjutan