BNPB indonesia

Halo
Berikut infografis kejadian bencana yang berdampak signifikan update Sabtu, 17 Januari 2026.

Mari tingkatkan kapasitas dan kesiapsiagaan untuk Indonesia yang tangguh bencana!

Update penanganan darurat bencana banjir dan tanah longsor di Provinsi Aceh, Sumatra Barat dan Sumatra Utara, update Sabtu, 17 Januari 2026.

Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyalurkan Dana Tunggu Hunian (DTH) kepada warga terdampak banjir dengan kategori rumah rusak berat di Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, Rabu (31/12).

Sebanyak 27 kepala keluarga (KK) dari Desa Blang Awe, Manyang Cut, Beurawang, dan Meunasah Lhok, Kecamatan Meureudu, tercatat sebagai penerima bantuan tersebut.

Para penerima DTH merupakan warga yang saat ini memilih tinggal sementara bersama kerabat atau menyewa rumah kontrakan sambil menunggu pembangunan hunian tetap selesai.

Penyerahan buku rekening dan kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dilaksanakan pada Rabu (31/12) pukul 15.00 WIB di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Meureudu 2.

Sebelum menerima buku rekening DTH dari pihak bank, warga terlebih dahulu menandatangani surat tanda terima DTH bermeterai serta melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Dokumen tersebut turut ditandatangani oleh keuchik atau kepala desa dengan cap basah, perwakilan BPBD Kabupaten Pidie Jaya, dan Babinsa.

Melalui mekanisme ini, bantuan DTH disalurkan langsung di muka untuk tiga bulan dengan besaran Rp600.000 per KK per bulan, sehingga total bantuan yang diterima masing-masing penerima mencapai Rp1.800.000. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban warga terdampak selama masa transisi dari tanggap darurat menuju pemulihan.

Penyaluran DTH ini merupakan bagian dari upaya kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak bencana banjir di Kabupaten Pidie Jaya berjalan secara berkelanjutan dan tepat sasaran.

Kegiatan ini didampingi oleh Pelaksana Tugas Direktur Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi dan Sumber Daya Alam BNPB, Tenaga Ahli BNPB, Babinsa, serta Keuchik Desa Manyang Cut.

Pemerintah mempercepat perbaikan Jembatan Kuta Blang yang menjadi penghubung jalur strategis Jalan Nasional Aceh–Medan. Langkah ini dilakukan untuk memulihkan konektivitas antarwilayah serta mendukung kelancaran mobilitas serta percepatan penangan bencana di Provinsi Aceh.

Perbaikan jembatan difokuskan pada penanganan struktur terdampak agar jalur nasional dapat kembali berfungsi secara aman. Upaya percepatan ini merupakan komitmen pemerintah dalam memastikan infrastruktur vital segera pulih pascabencana.

Cuaca tidak menentu dan bencana bisa datang kapan saja!

Kita harus waspada dan siap menghadapinya

Satu langkah praktis adalah menyiapkan Tas Siaga Bencana di rumah.

Tas Siaga Bencana membantu kita dan keluarga untuk proses evakuasi yang lebih cepat, mengurangi kepanikan dan bertahan sampai ada bantuan.

Pastikan isinya cukup untuk kebutuhan dasar selama 3 hari.

Jangan lupa rutin dicek isinya terutama makanan, setiap 3 bulan.

Hallo !!!
Pemerintah terus melakukan pembukaan akses jalan di wilayah terdampak bencana di Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara. Kegiatan ini difokuskan pada pembukaan jalan di Dusun Pantai Resip, Desa Gedumbak, serta Dusun Kareng, Desa Bukit Lintang, guna memulihkan konektivitas dan aktivitas warga.

Untuk mendukung percepatan penanganan, sejumlah alat berat dikerahkan di beberapa titik. Sebanyak lima unit ekskavator beroperasi di Dusun Pantai Resip membuka jalan penghubung dusun yang tertutup bongkahan kayu, sementara satu unit ekskavator di Desa Bukit Lintang melakukan pembersihan jalan dari material lumpur.

Selain itu, alat berat juga dioperasikan untuk membuka jalur air yang tergenang di Desa Krunglingka, memperbaiki jalan utama kecamatan yang amblas di Desa Alu Krak, serta membersihkan bongkahan kayu di bendungan Desa Rumoh Rayek. Melalui sinergi lintas sektor ini, pemerintah berupaya memastikan akses masyarakat kembali terbuka dan pemulihan kehidupan warga dapat berjalan.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mulai pengerjaan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak banjir dan longsor di Kabupaten Tapanuli Utara pada Jumat (19/12).

Pada lahan seluas empat hektar yang berada di Dusun Sibalanga Julu, Desa Sibalanga, Kecamatan Adiankoting ini rencananya akan dibangun sebanyak 40 unit huntara tahap pertama.

Progress pekerjaan pada Minggu (21/12) terpantau pembukaan lahan telah selesai dilakukan. Satu unit huntara telah selesai 75% pengerjaan.

Dalam pembangunan huntara, BNPB menggunakan rencana rancangan rumah tumbuh. Artinya, huntara ini nantinya akan dikembangkan juga sebagai hunian tetap (huntap). Luas lahan yang disiapkan untuk per keluarga adalah 6x6 meter, luas bangunan huntara adalah 4x6 meter.

Model huntara menggunakan teknologi rumah instan sehat dan aman atau RISHAM. Satu unit rumah terdiri dari satu ruang tidur, satu ruang utama, dan satu kamar mandi yang dilengkapi dengan septitank. Struktur RISHAM menggunakan rangka beton bertulang.

BNPB menargetkan pembangunan huntara tahap satu ini akan selesai dalam lima minggu. Harapannya, pada bulan Januari 2026 mendatang, hunian ini sudah dapat dimanfaatkan oleh warga terdampak.

Sosialisasi Huntara

Pembangunan hunian sementara bagi warga terdampak banjir dan longsor di Kabupaten Tapanuli Utara telah disosialisasikan kepada warga pada Sabtu (20/12). Acara sosialisasi huntara dilaksanakan di Kantor Desa Sibalanga, Kecamatan Adiankoting, Tapanuli Utara.

Hadir dalam sosialisasi huntara antara lain perwakilan Bupati, Kepada Dinas Permukiman, Kepala BPBD Kabupaten Tapanuli Tengah dan perwakilan BNPB serta warga terdampak.

Sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh kepada masyarakat mengenai mekanisme bantuan, tahapan pembangunan, serta peran aktif warga dalam mendukung proses pemulihan pascabencana. Pada kegiatan ini, warga juga dihimbau untuk tidak membangun kembali pada kawasan yang telah menjadi bagian dari zona merah demi keamanan bersama.

Pembangunan Huntap

Percepatan relokasi dan penyediaan hunian baru bagi warga terdampak bencana bansor Sumatra merupakan komitmen pemerintah pusat dan daerah.

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar pembangunan hunian sementara dan hunian tetap untuk seluruh warga terdampak bencana di Sumatra dapat secepat mungkin terbangun.

Sejalan dengan hal tersebut, pembangunan huntap dan huntara di Kabupaten Tapanuli Utara berjalan pararel antara BNPB dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP).

Pada Minggu (21/12), Menteri PKP, Maruarar Sirait, bersama dengan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, datang ke Tapanuli Utara untuk melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak banjir dan longsor.

Huntap di Tapanuli Utara berlokasi di Desa Dolok Nauli, Kecamatan Adiankoting, Tapanuli Utara. Di lokasi ini, Kementerian PKP akan membangun huntap sebanyak 103 unit. Rencananya, pengerjaan huntap akan diselesaikan dalam waktu tiga bulan hingga Maret 2026 mendatang.

Selaian di Kabupaten Tapanuli Utara, pembangunan hunian tetap (huntap) Kementerian PKP ini juga serentak dilaksanakan di Tapanuli Tengah sebanyak 118 unit, Tapanuli Selatan sebanyak 227 unit, dan Sibolga sebanyak 200 unit. Pembanguna huntap ini mendapat dukungan dari Yayasan Buddha Tzu Chi.