Setia Prabowo

Yuk, kita kawal 96.214.691 Suara (58,6 %) 02 di MK..

Rekap KPU Rabo, 20 Maret 2024 :
01 : 40.971.906 Suara (24,9 %)
02 : 96.214.691 Suara (58,6 %)
03 : 27.040.878 suara (16,5 %)

MENGAPA ANIES BASWEDAN KALAH?
Oleh : Denny JA

Kesalahan fatal dari tim Anies Baswedan karena mereka merancang strategi politik yang MUSTAHIL untuk menang. Tim ini sudah salah sejak langkah pertama.

Tentu saja, ini tidak dilakukan secara sadar. Semua yang terlibat dalam pilpres pasti ingin menang. Tapi mereka kurang memberi perhatian yang sungguh- sungguh soal apa yang bisa membuat menang dan kalah.

Dari sudut pandang politik elektoral, keseluruhan kampanye Anies memang mampu memberikan pendidikan politik bagi warga negara (civic education). Memang strategi tersebut bisa meramaikan percakapan publik.

Tapi pasti p**a, strategi yang dipilih Tim Anies Baswedan hanya akan membawa kekalahan dalam pilpres 2024.

Saya mulai dengan Bobby Fisher. Ia adalah seorang ahli catur Grand Master yang dianggap salah satu dari pemain catur terbesar sepanjang masa. Fisher sangat ahli dalam merancang strategi.

Ini kutipan dari Bobby Fisher: “Jangan melangkah sebelum yakin, itulah langkah terbaik. Jika salah langkah, itu akan membawamu pada kekalahan.”

Kutipan di atas tidak hanya berlaku dalam permainan catur. Kutipan tersebut juga sangat relevan untuk pertarungan politik praktis.

Dalam catur ataupun politik praktis, memang ada banyak langkah di sana. Mulai dari langkah pertama, langkah kedua, hingga langkah ketiga.

Tapi sebenarnya, semua langkah ini ada dalam sebuah kerangka strategi makro. Itu yang paling penting. Sebelum bertarung, kita harus merumuskan strategi makro yang akan menjadi landasan dalam memenangkan hati dan pikiran rakyat.

Langkah demi langkah, isu, dan program itu hanyalah konsekuensi dari kerangka besar strategi yang harus dirumuskan dengan benar. Strategi makro ini sangat menentukan apakah kita akan menang atau kalah dalam pemilihan presiden.

Maka, sila pertama yang harus kita baca adalah opini publik terhadap presiden yang sedang memerintah. Apakah sang presiden (dalam konteks pilpres 2024 adalah Jokowi) masih populer atau tidak?

Mengapa kondisi opini publik terhadap presiden penting? Karena inilah cara yang paling sederhana, cara yang paling mudah, untuk kita mengetahui suasana hati publik saat pilpres. Kita perlu indikator terukur untuk membaca sentimen menyeluruh publik luas yang akan menjadi hakim tertinggi.

Ini datanya. Tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi, approval rating Jokowi, yang dinilai dari berbagai lembaga survei (Maret-November 2023), sangat tinggi.

Mengesankan tingginya nilai Jokowi, berada di angka 75% sampai 82%. Sebagai perbandingan, approval rating untuk Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Januari 2024, hanya 40%.

Fakta ini harus menjadi dasar pertama untuk kita menyusun strategi makro. Jika presiden yang sedang berkuasa sangat populer, maka strategi makro kita harus disusun agar calon presiden kita terasosiasi sangat kuat dengan Presiden tersebut.

Sebaliknya, jika presiden Jokowi tidak populer, terpuruk, atau tidak dis**ai oleh publik luas, strategi makro calon presiden yang akan bertarung justru harus menarik jarak sejauh mungkin dari Jokowi. Calon presiden harus menjadi anti-tesa Jokowi.

Maka disusunlah strategi calon presiden dengan mengambil isu “Melanjutkan!” atau “Meneruskan!” jika Jokowi masih populer.

Sebaliknya, jika presiden sekarang tidak populer, maka yang kita angkat adalah isu “Perubahan” atau “Penyegaran,” “Anti-tesa!”

Di sinilah kesalahan fatal dari tim Anies Baswedan, jika dilihat dari sisi probabilitas menang dan kalah dalam pilpres.

Meskipun sang calon presiden Anies Baswedan bekerja begitu keras, begitu hebat orasinya, dan programnya, tapi jika kerangka strategi makronya ditancapkan pada desain yang salah, maka ujung dari pilpres hanyalah kekalahan.

Ini yang terjadi pada tim Anies Baswedan. Mereka mengibarkan isu perubahan ketika presiden sekarang begitu populer.

Ibarat pondasi rumah, meskipun tim Anies sangat efektif menghias interiornya, sebaik mungkin dan detail mengecat rumah, dengan aksesori yang artistik, tapi karena fondasi rumahnya ada pada tanah yang salah, yang rapuh, maka rumah itu roboh juga.***

***Transkripsi yang diedit dari Video EKSPRESI DATA Denny JA (2 Maret 2024)

**Dibolehkan mengutip dan menyebar luaskan tulisan/video di atas

Selamat Jenderal !! Anda memang layak dapat Bintang 4 !!

AKAN BAIK-BAIK SAJA: UJUNG ISU PEMILU CURANG, HAK ANGKET DAN KOALISI BARU
Oleh : Denny JA

Setelah akhir Maret, April, apalagi Mei, Juni 2024, dan seterusnya, politik Indonesia pasca pemilu presiden 2024 akan baik-baik saja. Mengapa?

Kita mulai dengan data dan berita. Ini tiga isu panas yang sekarang ini bergulir sangat keras. Pertama, isu pemilu curang. Kedua, isu hak angket yang terus digulirkan di DPR. Dan ketiga, kemungkinan partai di kubu 01 atau 03 gabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Bisa dikutip pernyataan dari Mahfud MD sendiri. Ia tidak hanya menjadi calon wakil presiden dari Koalisi 03 (Ganjar), namun juga berpengalaman dari sisi hukum.

Mahfud menjelaskan ini adalah tradisi panjang. Pihak yang kalah selalu menuduh KPU atau Pemilu itu curang.

Namun saat ini, di Pilpres 2024, lebih jauh lagi. Kecurangan pemilu itu diupayakan menjadi hak angket di DPR, bahkan pemakzulan presiden.

Tapi dimanakah ujung dari isu itu? Untuk isu pemilu curang, ujungnya nanti penetapan KPU soal pemenang pilpres, dan sidang Mahkamah Konstitusi, dengan kehadiran Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu).

Jadwalnya telah ditetapkan. Tanggal 20 Maret 2024, itulah final KPU akan mengumumkan siapa pemenang pemilu presiden 2024-2029. Tentu pihak yang kalah bisa menjadwalkan gugatannya, dan itu diberikan waktu satu sampai 3 hari.

Mahkamah Konstitusi pun bersidang tak lebih dari 14 hari kerja. Dapat kita pastikan di awal April 2024, setelah putusan MK, maka siapapun yang kemudian ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden (2024-2029), itu tak lagi bisa digugat. Aneka isu kecurangan pemilu akan meredup melalui waktu.

Berdasarkan pengalaman di pilpres sebelumnya, sulit sekali proses pembuktian kecurangan pemilu di sidang Mahkamah Konstitusi.

Bisa kita bayangkan satu dimensi saja: jumlah kasus pembuktian. Prabowo-Gibran unggul sekitar 58%. Katakanlah pihak yang kalah ingin menggugat 8% saja, agar pilpres menjadi dua putaran.

Itu artinya, 8% dari 204 juta pemilih. Maka sebanyak sekitar 16 juta pemilih harus dibuktikan di meja pengadilan bahwa mereka tidak sah mendukung Prabowo-Gibran. Itu minta ampun banyaknya. Lebih sulit lagi jika memang tak ada kecurangan sebanyak itu.

Tradisi lima tahunan sejak Pilpres 2004, 2009, 2014, dan 2019, pihak yang kalah memang selalu menuduh curang. Namun kemudian, yang menuduh curang gagal membawa bukti yang valid di Mahkamah Konstitusi, untuk mengubah pemenang pilpres.

Ini peristiwa lima tahunan, ritual musiman per-lima tahun, yang ujungnya akan sama. Baik di Pilpres 2004 hingga 2019, pemenang pilpres yang ditetapkan KPU itulah yang akhirnya sah menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia. Sah p**a mereka memerintah.

Lalu bagaimana dengan hak angket? Besar kemungkinan hak angket ini pun mati melalui waktu, karena tak cukup dukungan di DPR untuk memperoleh 50%+1.

Mengapa tak cukup? Bukankah koalisi partai 01 + 03 jumlah kursinya melampaui 50%? Jawabannya: seperti biasa. Bentuk koalisi partai segera berubah. Ini hukum besi politik.

Akibat kita menganut sistem presidensialisme, dimana presiden dipilih langsung, tapi dalam konteks sistem multipartai, maka selalu mungkin terjadi The Divided Government.

Yang menang pilpres itu, capres dari partai atau koalisi partai A. Tapi yang menang di DPR adalah partai atau koalisi partai B.

Kasus the divided government ini banyak terjadi di negara Amerika Latin, dan juga di Indonesia. Tahun 2004, SBY-JK yang menang. Tapi di DPR, partai pengusung SBY-JK menjadi minoritas.

Berdasarkan Quick Count enam lembaga survei, Prabowo-Gibran itu terpilih sebagai presiden-wakil presiden dengan Satu Putaran Saja.

Namun total kursi partai pendukungnya, Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat, di DPR kurang dari 50% di tahun 2024 ini.

Padahal pemerintahan eksekutif yang kuat adalah pemerintahan yang juga perlu dukungan mayoritas di DPR. Jika tidak, aneka UU dan anggaran untuk realisasi program presiden tak berjalan. Presiden akan lumpuh.

Di sisi lain, aneka partai yang kalah, tak semuanya siap untuk menjadi oposisi. Untuk survival partai, kaki di pemerintahan dan akses kekuasaan dibutuhkan.

Nasdem, PKB, atau PPP, bukanlah partai yang tangguh untuk beroposisi. Bisa kita duga, pada waktunya, salah satu dari tiga partai ini, atau lebih, akan pergi pindah, bergabung dengan Prabowo-Gibran.

Konsolidasi kekuasaan baru segera terjadi. Prabowo-Gibran mendapatkan mandat menjadi presiden dan wakil presiden RI 2024-2029, TAPI DENGAN KOALISI BARU PARTAI, yang total kursinya di DPR di atas 50%.

Dalam koalisi baru Prabowo-Gibran di DPR, ada Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, TAPI DITAMBAH lagi oleh satu atau lebih partai lainnya.

Bagaimana nasib isu kecurangan dan praktek buruk yang mungkin saja terjadi di pilpres 2024? Suara kalangan civil society, akademisi yang menyuarkan isu kritis itu tidaklah sia- sia.

Isu yang mereka angkat menjadi bagian penting civic education dan pematangan demokrasi. Berbagai kelemahan yang kita lihat pada pemilu presiden 2024, harus menjadi input bagi perbaikan sistem demokrasi, yang diperkuat dengan revisi UU, jika perlu.

Konsolidasi kekuasaan baru segera terjadi.***

***Transkripsi yang diedit dari Video EKSPRESI DATA Denny JA (25/02/2024)

*Dibolehkan mengutip dan menyebar luaskan tulisan/video di atas.

PROTES KAMPUS DAN THE SILENT MAJORITY DI PILPRES 2024
Oleh : Denny JA

The silent majority, suara publik yang bisu, yang tak terdengar, yang tersembunyi, ini harus kita ketahui untuk memahami Ironi.

Ini ironinya. Saat ini semakin banyak kalangan terpelajar di kampus yang bergerak, mengkritik Jokowi. Tapi Jokowi justru semakin dan semakin populer. Justru semakin banyak publik luas yang puas dengan kinerja Jokowi.

Kalangan terpelajar di kampus bergerak mengkritik Prabowo dan Gibran. Tapi yang terdengar elektabilitas Prabowo dan Gibran justru meningkat, terus meningkat lagi, menuju satu putaran saja.

Mengapa ironi ini terjadi? Kita mulai dulu dari berita. Yang kini heboh adalah suara dari kampus mengkritik Jokowi. Terdengar sikap kritis itu dari UI, UGM, UNPAD, UII, dan banyak kampus lainnya.

Mereka menyuarakan hal yang sama. Umumnya itu soal etika bernegara, netralitas dari aparat, dan demokrasi yang mendung.

Namun di saat yang sama, hasil survei menunjukkan justru pasangan yang berasosiasi kuat dengan Jokowi, Prabowo-Gibran, elektabilitas pasangan ini semakin tinggi.

Kita urut dulu dari berita Majalah tersohor dunia: The Economist. Ia mencoba membuat satu tabulasi hasil survei di tanah air. Hasilnya menurut majalah ini Prabowo- Gibran dipilih paling atas, di angka 47%. Prabowo- Gibran mengungguli pasangan lainnya telak sekali dengan selisih double digit.

Juga survei dari dunia internasional lain: Roy Morgan. Survei lembaga ini yang terbaru, yang dibuat dengan data bulan Desember 2024, juga Prabowo-Gibran, di posisi paling atas 43%. Pasangan ini mengungguli pasangan Ganjar dan pasangan Anies juga dengan telak sekali, berselisih double digit

Roy Morgan menggunakan data lama, data bulan Desember 2023. Sementara kini sudah bulan Febuari 2024.

Lembaga survei di dalam negeri lebih updated. Berbagai lembaga survei yang sudah malang melintang sejak Pilpres sebelumnya, sudah juga mengumumkan hasilnya yang jauh lebih mutakhir.

Yang paling baru data survei hingga akhir Januari 2024. Salah satunya LSI Denny JA. Ini publikasinya yang tempo hari yang begitu heboh.

LSI Denny JA mengumumkan untuk pertama kalinya Prabowo Gibran menembus elektabilitas 50,7%. Itu membuka kemungkinan sangat besar pertarungan pilpres ini dimenangkan Prabowo- Gibran dengan satu putaran saja.

Juga pada survei yang sama, kepuasan publik kepada Jokowi masih tinggi sekali. Walau dikritik keras sekali sejak lama, untuk isu-isu demokrasi, dinasti, soal MK, kepuasan publik kepara Jokowi masih sangat, sangat, dan sangatlah bagus.

Sejak bulan Juni tahun lalu (2023) hingga Januari akhir 2024, approval rating Jokowi selalu di angka 75% sampai 82%. Di akhir januari 2024, kepuasan publik kepada Jokowi, di angka 80,8%.

Jika kita breakdown ke pemilih kalangan terpelajar, kepuasannya pada Jokowi memang lebih kecil dibandingkan kepuasan publik secara rata-rata, atau kepuasan publik di kalangan wong cilik.

Di kalangan terpelajar, yang puas kepada Jokowi sedikit lebih rendah itu di angka 77,9%. Tapi itu pun sudah approval rating yang tinggi sekali.

Bahkan di kalangan terpelajar, yang tak puas pada Jokowi hanyalah di angka 21,8%. Bisa kita katakan, semua yang mengkritik Jokowi dari kampus di atas, itu bagian dari yang tak puas sebanyak 21,8%. Tapi di kampus yang sama, rata rata yang puas pada Jokowi hampir empat kali lebih banyak (77,9%).

Hal yang sama terjadi kepada elektabilitas Prabowo- Gibran. Memang elektabilitas kepada pasangan ini di kalangan terpelajar lebih rendah dibanding rata-rata pemilih, atau dibandingkan dengan wong cilik.

Yang memilih Prabowo- Gibran angkanya 41 %. Ini tetap elektabilitas paling tinggi. Yang memilih pasangan Prabowo- Gibran bahkan di kalangan terpelajar tetap lebih tinggi dibandingkan yang memilih pasangan Anies- Muhaimin, dan yang memilih Ganjar- Mahfud.

Pertanyaannya: bagaimana kita menjelaskan ironi itu? Di awal sudah dikatakan ini karena hadirnya the silent majority.

Terminologi ini untuk menggambarkan mayoritas pemilih yang suaranya tak terpublikasi. Itu adalah fenomena universal. The Silent majority hadir di Indonesia, juga ada di Eropa di Amerika Serikat, dan di banyak negara lain.

Mengapa suara publik yang mayoritas ini menjadi bisu, tak terdengar, dan tak bersuara? Tiga alasannya.

Pertama, untuk kasus Indonesia, mayoritas pemilih yang puas pada Jokowi, yang memilih Prabowo- Gibran, yang memilih tidak bersuara, diam saja., Itu karena memang mereka sudah merasa nyaman dengan situasi sekarang.

Tak ada keperluan mereka untuk ikut ribut-ribut bersuara. Umumnya mereka tidak berkarakter aktivis. Mengapa p**a harus menampilkan suara mereka di ruang publik?

Alasan kedua, mereka menghindari konfrontasi dengan the vocal minority. Mereka tak ingin menghabiskan enerji bertentangan dengan yang berbeda haluan. Apa p**a manfaat konfrontasi itu bagi hidup sehari- hari mereka?

Alasan ketiga, para pemilih dalam barisan the silent majority memllih bisu, karena mereka memiliki orientasi dan prioritas hidup yang berbeda.

Misalnya, bagi the silent majority, isu dinasti atau isu demokrasi atau isu etika tidak menjadi prioritas utama hidup. Mereka lebih disentuh oleh isu ekonomi, akses pada fasilitas kesehatan, kesempatan pendidikan, dan lain sebagainya.

Saya sendiri secara pribadi selalu menghargai dan mendengar kritik para profesor dan akademisi dari kampus. Suara kritis itu selalu kita perlukan untuk perkembangan dan penyempurnaan ruang publik.

Tapi politik elektoral itu hal yang berbeda. Realitas persepsi publik yang lebih banyak itu justru lebih diwakili oleh The Silent Majoriry. ***

***Transkripsi yang diedit dari Video EKSPRESI DATA Denny JA (4 Feb 2024)

**Dibolehkan mengutip dan menyebar luaskan video/tulisan di atas
- [ ]
Ekspresi Data

PROTES KAMPUS DAN THE SILENT MAJORITY DI PILPRES 2024

Denny JA

The silent majority, suara publik yang bisu, yang tak terdengar, yang tersembunyi, ini harus kita ketahui untuk memahami Ironi.

Ini ironinya. Saat ini semakin banyak kalangan terpelajar di kampus yang bergerak, mengkritik Jokowi. Tapi Jokowi justru semakin dan semakin populer. Justru semakin banyak publik luas yang puas dengan kinerja Jokowi.

Kalangan terpelajar di kampus bergerak mengkritik Prabowo dan Gibran. Tapi yang terdengar elektabilitas Prabowo dan Gibran justru meningkat, terus meningkat lagi, menuju satu putaran saja.

Mengapa ironi ini terjadi? Kita mulai dulu dari berita. Yang kini heboh adalah suara dari kampus mengkritik Jokowi. Terdengar sikap kritis itu dari UI, UGM, UNPAD, UII, dan banyak kampus lainnya.

Mereka menyuarakan hal yang sama. Umumnya itu soal etika bernegara, netralitas dari aparat, dan demokrasi yang mendung.

Namun di saat yang sama, hasil survei menunjukkan justru pasangan yang berasosiasi kuat dengan Jokowi, Prabowo-Gibran, elektabilitas pasangan ini semakin tinggi.

Kita urut dulu dari berita Majalah tersohor dunia: The Economist. Ia mencoba membuat satu tabulasi hasil survei di tanah air. Hasilnya menurut majalah ini Prabowo- Gibran dipilih paling atas, di angka 47%. Prabowo- Gibran mengungguli pasangan lainnya telak sekali dengan selisih double digit.

Juga survei dari dunia internasional lain: Roy Morgan. Survei lembaga ini yang terbaru, yang dibuat dengan data bulan Desember 2024, juga Prabowo-Gibran, di posisi paling atas 43%. Pasangan ini mengungguli pasangan Ganjar dan pasangan Anies juga dengan telak sekali, berselisih double digit

Roy Morgan menggunakan data lama, data bulan Desember 2023. Sementara kini sudah bulan Febuari 2024.

Lembaga survei di dalam negeri lebih updated. Berbagai lembaga survei yang sudah malang melintang sejak Pilpres sebelumnya, sudah juga mengumumkan hasilnya yang jauh lebih mutakhir.

Yang paling baru data survei hingga akhir Januari 2024. Salah satunya LSI Denny JA. Ini publikasinya yang tempo hari yang begitu heboh.

LSI Denny JA mengumumkan untuk pertama kalinya Prabowo Gibran menembus elektabilitas 50,7%. Itu membuka kemungkinan sangat besar pertarungan pilpres ini dimenangkan Prabowo- Gibran dengan satu putaran saja.

Juga pada survei yang sama, kepuasan publik kepada Jokowi masih tinggi sekali. Walau dikritik keras sekali sejak lama, untuk isu-isu demokrasi, dinasti, soal MK, kepuasan publik kepara Jokowi masih sangat, sangat, dan sangatlah bagus.

Sejak bulan Juni tahun lalu (2023) hingga Januari akhir 2024, approval rating Jokowi selalu di angka 75% sampai 82%. Di akhir januari 2024, kepuasan publik kepada Jokowi, di angka 80,8%.

Jika kita breakdown ke pemilih kalangan terpelajar, kepuasannya pada Jokowi memang lebih kecil dibandingkan kepuasan publik secara rata-rata, atau kepuasan publik di kalangan wong cilik.

Di kalangan terpelajar, yang puas kepada Jokowi sedikit lebih rendah itu di angka 77,9%. Tapi itu pun sudah approval rating yang tinggi sekali.

Bahkan di kalangan terpelajar, yang tak puas pada Jokowi hanyalah di angka 21,8%. Bisa kita katakan, semua yang mengkritik Jokowi dari kampus di atas, itu bagian dari yang tak puas sebanyak 21,8%. Tapi di kampus yang sama, rata rata yang puas pada Jokowi hampir empat kali lebih banyak (77,9%).

Hal yang sama terjadi kepada elektabilitas Prabowo- Gibran. Memang elektabilitas kepada pasangan ini di kalangan terpelajar lebih rendah dibanding rata-rata pemilih, atau dibandingkan dengan wong cilik.

Yang memilih Prabowo- Gibran angkanya 41 %. Ini tetap elektabilitas paling tinggi. Yang memilih pasangan Prabowo- Gibran bahkan di kalangan terpelajar tetap lebih tinggi dibandingkan yang memilih pasangan Anies- Muhaimin, dan yang memilih Ganjar- Mahfud.

Pertanyaannya: bagaimana kita menjelaskan ironi itu? Di awal sudah dikatakan ini karena hadirnya the silent majority.

Terminologi ini untuk menggambarkan mayoritas pemilih yang suaranya tak terpublikasi. Itu adalah fenomena universal. The Silent majority hadir di Indonesia, juga ada di Eropa di Amerika Serikat, dan di banyak negara lain.

Mengapa suara publik yang mayoritas ini menjadi bisu, tak terdengar, dan tak bersuara? Tiga alasannya.

Pertama, untuk kasus Indonesia, mayoritas pemilih yang puas pada Jokowi, yang memilih Prabowo- Gibran, yang memilih tidak bersuara, diam saja., Itu karena memang mereka sudah merasa nyaman dengan situasi sekarang.

Tak ada keperluan mereka untuk ikut ribut-ribut bersuara. Umumnya mereka tidak berkarakter aktivis. Mengapa p**a harus menampilkan suara mereka di ruang publik?

Alasan kedua, mereka menghindari konfrontasi dengan the vocal minority. Mereka tak ingin menghabiskan enerji bertentangan dengan yang berbeda haluan. Apa p**a manfaat konfrontasi itu bagi hidup sehari- hari mereka?

Alasan ketiga, para pemilih dalam barisan the silent majority memllih bisu, karena mereka memiliki orientasi dan prioritas hidup yang berbeda.

Misalnya, bagi the silent majority, isu dinasti atau isu demokrasi atau isu etika tidak menjadi prioritas utama hidup. Mereka lebih disentuh oleh isu ekonomi, akses pada fasilitas kesehatan, kesempatan pendidikan, dan lain sebagainya.

Saya sendiri secara pribadi selalu menghargai dan mendengar kritik para profesor dan akademisi dari kampus. Suara kritis itu selalu kita perlukan untuk perkembangan dan penyempurnaan ruang publik.

Tapi politik elektoral itu hal yang berbeda. Realitas persepsi publik yang lebih banyak itu justru lebih diwakili oleh The Silent Majoriry. ***

***Transkripsi yang diedit dari Video EKSPRESI DATA Denny JA (4 Feb 2024)

**Dibolehkan mengutip dan menyebar luaskan video/tulisan di atas
- [ ]

84% PEMILIH INGIN PILPRES SATU PUTARAN SAJA
Oleh : Denny JA

Akankah Pilpres 2024 ini berakhir satu putaran saja? Pertanyaan tersebut lahir ketika kita membaca berita di ujung bulan Januari 2024. Judulnya: Presiden Jokowi turun gunung, pilpres satu putaran tak terbendung.

Untuk menjawab pertanyaan ini, kita mulai dengan data. Ini hasil survei LSI Denny JA, yang baru saja selesai di ujung bulan Januari 2024.

Ingin kita ketahui apakah sentimen publik lebih ingin pilpres selesai satu putaran saja atau lebih ingin pilpres berlangsung dua putaran?

Datanya tak diduga. Ternyata banyak sekali sekitar 84% publik luas lebih memilih Pilpres ini selesai satu putaran saja.

Banyak alasannya yang dinyatakan. Tapi yang paling kuat, sebanyak 63,9% menurut mereka alasannya adalah untuk menghemat anggaran.

Apalagi kita ketahui anggaran untuk penyelenggaraan putaran kedua ini sekitar 17 triliun rupiah. Belum terhitung biaya untuk Banwaslu dan keamanan. Jika memang biaya itu bisa dihemat, mengapa tidak?

Yang menarik, yang inginkan satu putaran ini merata di berbagai segmen pendidikan, dari mereka yang hanya tamat SD, tamat SMP, tamat SMA, mahasiswa dan lain sebagainya. Mayoritas mereka inginkan persatu putaran saja.

Tapi memang di kalangan terpelajar, di kalangan mahasiswa, S1, S2, S3, yang ingin satu putaran saja mengecil di angka 75,9%. Kalangan dari pendidikan yang lebih rendah, prosentase yang ingin satu putaran saja jauh lebih besar.

Semua pemilih partai, baik yang memilih PDIP, Golkar, Gerindra dan semua partai lainnya, di atas 80% pemilih aneka partai itu ingin pilpres selesai satu putaran saja.

Jauh lebih seksi lagi, di semua pemilih calon presiden dan calon wakil presiden, di atas 80% ingin pemilu selesai satu putaran p**a.

Yang memilih Anies dan Muhaimin, di atas 80% ingin satu putaran selesai. Yang memilih Ganjar dan Mahfud, juga yang memilih Prabowo dan Gibran, semuanya di atas 80% sama-sama ingin pilpres ini selesai satu putaran saja.

Memang Pilpres Satu Putaran Saja bukan hal yang mustahil. Di tahun 2009, sama kasusnya, bertarung juga tiga pasang calon presiden. Saat itu memang pilpres beakhir satu putaran saja.

Saya sangat ingat drama pilpres 2009. Jejak digitalnya bisa dilacak. Saat itu saya sendiri di tahun 2009 memimpin gerakan Satu Putaran Saja.

Saya buatkan iklan di TV, di koran, di radio. Saya selenggarakan aneka diskusi yang memancing perhatian publik luas.

Saya katakan, berdasarkan data survei LSI Denny JA, SBY- Boediono akan menang Satu Putaran Saja.

Alhamdulilah saat itu, saya dikecam kanan dan kiri. Saya dihujat dan disikat dari atas dan bawah. Dalam Talk Show televisi bahkan saya disebut pelacur intelektual, yang mengubah dan menyulap angka survei ses**anya sendiri.

Dengan tiga pasang capres- cawapres yang kuat, menurut mereka mustahil bisa terjadi pasangan capres- cawapres bisa menang di atas 50 persen.

Ternyata memang KPU menunjukkan Pilpres 2009 berakhir satu putaran saja. Saya pun mendapatkan penghargaan dari PWI Jaya sebagai The Newsmaker of Election 2009.

Isu Satu Putaran Saja yang saya ciptakan dan dengungkan saat itu imenyedot begitu banyak perhatian. Bahkan juga, isu “Satu Putaran Saja” itu disinggung dalam debat capres dan cawapres. Isu itu menenggelamkan aneka isu besar lainnya.

Bagaimana dengan Pilpres 2024? Jika pilpres 2024 kali ini memang bisa selesai secara legal satu putaran saja, mengapa tidak? Mengapa p**a kita perlu berlama-lama dengan dua putaran?***

***Transkripsi yang diedit dari Video EKSPRESI DATA Denny JA (30 Jan 2024).

**Dibolehkan mengutip dan menyebar luaskan tulisan/video di atas.