Ditjen Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum

Keluarga Besar Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Republik Indonesia mengucapkan Selamat Memperingati Hari Kenaikan Yesus Kristus.

Semoga momentum Kenaikan Kristus menjadi pengingat untuk senantiasa hidup lebih dekat kepada-Nya, serta menumbuhkan iman, harapan, dan kasih dalam kehidupan sehari-hari.

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan melalui Direktorat HPP II menyelenggarakan Rapat Harmonisasi Lanjutan Rancangan Perpres tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak secara hybrid di The Mirah Bogor, Kamis s.d Jumat (7-8/05/2026).

Harmonisasi ini bertujuan memastikan regulasi selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sekaligus memperkuat sinergi antarlembaga dalam mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak Indonesia secara optimal.

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan berkomitmen penuh mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Dengan semangat transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan prima, kami terus melangkah untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat dan bangsa. 💪

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum RI mengikuti Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) oleh Tim Penilai Internal Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum RI.

Kegiatan ini menjadi bentuk komitmen DJPP dalam memperkuat reformasi birokrasi, membangun budaya kerja berintegritas, serta menghadirkan pelayanan publik yang bersih, akuntabel, dan berkualitas.

📍Jakarta – DJPP Kementerian Hukum melalui Direktorat HPP II menggelar Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan BMKG terkait kelembagaan dan penataan organisasi unit pelaksana teknis di lingkungan BMKG, Rabu (29/04/2026).

Rapat hybrid ini dipimpin oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Yulanto Araya, dengan dihadiri perwakilan BMKG dan Kementerian PANRB.

🌐 Selengkapnya: djpp.kemenkum.go.id

Keluarga Besar Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Republik Indonesia mengucapkan Selamat Hari Keterbukaan Informasi Nasional.

Keterbukaan informasi merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif bagi masyarakat.

Keluarga Besar Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Republik Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Komjen Pol. Dr. Nico Afinta, S.I.K., S.H., M.H., Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia.

Semoga senantiasa dianugerahi kesehatan, kebijaksanaan, dan kesuksesan dalam menjalankan amanah serta pengabdian bagi bangsa dan negara.

DJPP raih nilai Sangat Baik pada Survei Mandiri Bulan Maret 2026 dengan skor 3.91 untuk Survei Persepsi Anti Korupsi dan 3.87 untuk Survei Kepuasan Masyarakat sebagai bukti komitmen pelayanan yang berintegritas.

http://djpp.kemenkum.go.id

UU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) resmi disahkan sebagai wujud nyata komitmen negara dalam memberikan kepastian hukum, perlindungan, serta keadilan bagi pekerja rumah tangga di Indonesia.

Melalui UU ini, negara memastikan:
✅ Tidak ada lagi upah tidak layak
✅ Terlindungi dari eksploitasi dan kekerasan
✅ Hubungan kerja yang jelas dan berkeadilan
✅ Peningkatan keterampilan dan kesejahteraan

Ini bukan hanya sekadar regulasi, melainkan langkah besar menuju ekosistem kerja yang lebih manusiawi dan berkeadilan.

Mari bersama dukung implementasi UU PPRT demi perlindungan yang lebih baik bagi pekerja rumah tangga.

🌐 Selengkapnya: djpp.kemenkum.go.id

📍Jakarta – Direktorat Litigasi dan Nonlitigasi Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DJPP) Kementerian Hukum menghadiri Sidang Mendengar Keterangan Presiden dalam Perkara Nomor 24/PUU-XXIV/2026 dan Mendengar Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 272/PUU-XXIII/2025, pada Selasa (21/04/2026) di Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi Lantai 2.

Sidang yang dibuka oleh Hakim Ketua Dr. Suhartoyo, S.H., M.H., dihadiri oleh perwakilan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Direktur Litigasi dan Nonlitigasi Zuliansyah, S.H., M.Si., beserta tim, perwakilan Kementerian PANRB, serta Pihak Terkait yang diwakili oleh CALS.

Pemerintah menegaskan bahwa Pasal 54 ayat (1) UU Guru dan Dosen hanya berlaku bagi dosen ASN, dengan kesejahteraan yang diukur secara menyeluruh dari seluruh komponen penghasilan.

🌐 Selengkapnya: djpp.kemenkum.go.id

📍Jakarta – DJPP Kementerian Hukum melalui Direktorat HPP III menggelar Rapat Pleno Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif PNBP yang Berlaku pada Kementerian Hukum, pada Kamis (23/04/2026) secara virtual.

Rapat dipimpin oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan, Dr. Dhahana Putra, guna menyesuaikan jenis dan tarif PNBP seiring perubahan struktur organisasi kementerian, sekaligus menggantikan PP Nomor 45 Tahun 2024.

🌐 Selengkapnya: djpp.kemenkum.go.id