Ditjen Bina Konstruksi

Selamat Memperingati Kenaikan Yesus Kristus.

Semoga momen penuh makna ini membawa damai, harapan, serta penguatan iman dalam setiap langkah pengabdian dan karya bagi negeri.

Semoga damai dan kasih selalu di hati kita

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menandatangani kontrak paket pekerjaan Pembangunan Jalan Kawasan Swasembada Pangan, Energi dan Air Nasional (KSPEAN) Wanam–Muting Segmen I di Provinsi Papua Selatan sepanjang 58 kilometer. Penandatanganan ini menandai langkah penting Kementerian PU dalam mempercepat infrastruktur konektivitas pada pengembangan KSPEAN Wanam – Muting sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden No. 14 Tahun 2025.

Penandatanganan kontrak dilaksanakan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Papua Selatan, Ditjen Bina Marga Kementerian PU dengan kontraktor pelaksana KSO PT Pembangunan Perumahan (Persero), PT Batulicin Beton Asphalt, dan PT Jayapura Pasifik Permai dengan disaksikan oleh Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti dan Direktur Jenderal Bina Marga Roy Rizali Anwar di Gedung Utama Kementerian PU, Rabu (6/5).

Pembangunan Jalan KSPEAN Wanam – Muting Segmen I memiliki arti strategis dalam mendukung konektivitas antarwilayah sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat di Papua Selatan. Pembangunan tersebut dapat menjadi contoh praktik terbaik (best practice) dalam pelaksanaan pembangunan jalan di kawasan timur Indonesia yakni pembangunan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil yang nyata.

Kementerian PU berharap pembangunan jalan ini dapat memperlancar arus logistik, memperkuat konektivitas antarwilayah, dan membuka akses bagi masyarakat menuju pusat produksi pangan di Papua Selatan, sehingga memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan dan kemandirian bangsa.

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yang diwakilkan oleh Direktur Pengadaan Jasa Konstruksi, Agus Pudjiono turut menghadiri kegiatan penandatanganan tersebut.

Selamat Hari Buruh Nasional 1 Mei 2026

Para pekerja konstruksi adalah garda terdepan pembangunan negeri. Dengan semangat, ketekunan, dan keberanian, mereka mewujudkan infrastruktur yang menjadi fondasi kemajuan bangsa.

Mari kita hargai setiap keringat dan dedikasi tenaga kerja konstruksi, karena dari tangan merekalah lahir jembatan, jalan, gedung, dan fasilitas publik yang kita nikmati bersama.

Membangun Negeri untuk Rakyat KonstruksiBerkualitas

Dirjen Bina Konstruksi Boby Ali Azhari menghadiri undangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Kantor LKPP Jakarta Selatan (29/4/2026) dengan agenda pembahasan dampak perang teluk terhadap harga barang/jasa untuk kontrak pemerintah.

Pembahasan ini guna menindaklanjuti dinamika pasar global dan fluktuasi signifikan pada harga komoditas utama dalam beberapa waktu terakhir akibat adanya perang teluk, maka dipandang perlu untuk melakukan peninjauan mendalam atas implikasi yang ditimbulkan khususnya terhadap kontrak-kontrak pemerintah.

Selain Kementerian PU, LKPP juga mengundang instansi pemerintah lainnya antara lain Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kantor Staf Presiden, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Badan Pusat Statistik.

Di kesempatan yang berbeda, Direktur Pengadaan Jasa Konstruksi Agus Pudjijono juga mewakili Kementerian PU menghadiri undangan LKPP untuk melakukan penandatanganan komitmen Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan bersama Kementerian Perindustrian, Kementerian Agama, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hal ini sebagai bentuk kesediaan dan komitmen Kementerian Pekerjaan Umum sebagai instansi pelaksana pada kegiatan Implementasi Pengadaan Berkelanjutan Tahun 2026.

Berdasarkan Perpres Nomor 46 Tahun 2025, Pengadaan Berkelanjutan adalah Pengadaan Barang/Jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis dan menciptakan good corporate governance tidak hanya untuk K/L/P/D/I sebagai penggunanya tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial dalam keseluruhan siklus penggunaannya.

Ke depan, hasil dari piloting ini akan menjadi landasan penting dalam replikasi dan skalasi implementasi Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan secara lebih luas, sehingga Kementerian PU dapat berperan aktif dalam mendukung agenda pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berdaya saing.

DJBK melalui Komite Keselamatan Konstruksi menyelenggarakan Rapat Finalisasi Penetapan Pedoman Penyusunan Analisis Keselamatan Konstruksi (AKK) untuk pekerjaan er****on PCI girder pada Jumat (24/4).

Dirjen Bina Konstruksi selaku Ketua Komite Keselamatan Konstruksi Boby Ali Azhari, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pekerjaan er****on PCI girder merupakan salah satu pekerjaan konstruksi dengan tingkat risiko tinggi, sehingga memerlukan pedoman yang komprehensif dan aplikatif.

Lebih lanjut disampaikan bahwa sebelumnya telah diterbitkan Standar Pelaksanaan Pemasangan Gelagar Jembatan Beton Pratekan Tipe-I (PCI Girder) pada akhir tahun 2024 yang telah banyak digunakan oleh para penyedia jasa. Standar tersebut juga telah melalui proses pembahasan dan penyempurnaan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk kontraktor pelaksana, aplikator, dan precaster.

Dalam rapat finalisasi ini, pembahasan difokuskan pada penyempurnaan dokumen Analisis Keselamatan Konstruksi (AKK) yang merupakan bagian dari Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK). Dokumen AKK dinilai masih memerlukan keseragaman, baik dari sisi format yang mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK), maupun dari sisi substansi yang disesuaikan dengan metode pekerjaan er****on girder.

Pedoman AKK yang difinalisasi mencakup tiga metode utama pelaksanaan er****on PCI girder, yaitu metode crane, launcher gantry, dan portal gantry. Ketiga metode tersebut telah melalui serangkaian proses konsensus yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna memastikan kesesuaian dengan kondisi di lapangan.

Sebagai penutup, Dirjen Boby menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan pedoman ini. Ia berharap, pedoman AKK pekerjaan er****on PCI girder yang telah difinalisasi dapat menjadi acuan dalam mewujudkan penyelenggaraan konstruksi yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan, serta mendukung tercapainya target zero accident di sektor konstruksi nasional.

Dirjen Bina Konstruksi Boby Ali Azhari melakukan pertemuan dengan Koordinator Harian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sari Anggraini guna mendorong percepatan pengembangan dan penerapan Sistem Informasi Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi (SIPASTI) bagi Pemerintah Daerah (Pemda) sebagai bagian Aksi Stranas PK 2025–2026 Aksi 7 Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa output Peningkatan Kualitas HPS Konstruksi dengan Perluasan Implementasi SIPASTI, pada Kamis (23/04) di Kantor Kementerian PU Jakarta.

Dirjen Boby menyampaikan hingga April 2026, progres pengembangan SIPASTI Pemda telah mencapai sekitar 80%, berfokus pada pengembangan modul Analisis Standar Belanja (ASB) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI).

“Dalam aspek regulasi, Kementerian PU bersama Kementerian Dalam Negeri tengah menyusun Surat Edaran Bersama (SEB) sebagai dasar penerapan SIPASTI Pemda. Saat ini, rancangan SEB masih dalam tahap pembahasan internal dan ditargetkan selesai dalam waktu dekat. Selain itu, penyusunan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) atau pedoman teknis juga sedang dalam proses perencanaan dan harmonisasi,” jelas Dirjen Boby.

Pada sisi kelembagaan, pembentukan Tim Teknis Percepatan Pelaksanaan SIPASTI Pemda telah memasuki tahap finalisasi. Usulan perwakilan dari Kementerian PU telah disampaikan kepada Stranas PK pada awal April 2026 dan penetapan penuh tim teknis ditargetkan rampung dalam waktu dekat.

Selanjutnya, evaluasi penerapan SIPASTI Pemda dijadwalkan pada Oktober 2026 untuk memastikan efektivitas sistem dalam mendukung perencanaan anggaran daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien.

Melalui pengembangan SIPASTI Pemda, pemerintah berharap dapat memperkuat tata kelola sektor konstruksi di daerah serta meminimalkan potensi penyimpangan dalam penyusunan biaya pekerjaan konstruksi.

“Selamat Hari Kartini. Semangat juang Kartini menjadi teladan bagi kita semua dalam membangun bangsa. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi berkomitmen menghadirkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan memberi ruang bagi perempuan untuk berkontribusi.”

Proses Pengadaan Barang/Jasa dengan memperhatikan aspek berkelanjutan telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah.
Sejalan dengan amanat tersebut, Kementerian PU melalui Ditjen Bina Konstruksi terus mendorong implementasi PBJ berkelanjutan. Salah satunya melalui penerapan penggunaan semen non-OPC pada pekerjaan konstruksi, sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri PUPR Nomor 04 Tahun 2020.

Dalam audiensi bersama United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), Regional Lead – Southeast Asia, Abu Saieed, menekankan bahwa Green Public Procurement merupakan bagian penting dari siklus proyek. Pendekatan ini tidak hanya mendorong penggunaan material ramah lingkungan, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam mendukung program Net Zero Partnership—inisiatif UNIDO untuk membantu negara berkembang mendekarbonisasi industri beremisi tinggi menuju target net zero tahun 2050, khususnya pada sektor baja, semen, dan beton.

Dirjen Bina Konstruksi Boby Ali Azhari yang menghadiri kegiatan tersebut menyampaikan pentingnya kolaborasi semua pihak karena dalam mencapai target net zero, perlu komitmen penerapan pada setiap tahap konstruksi.

“Untuk menuju dekarbonisasi, perlu penerapan aspek keberlanjutan pada setiap tahap, mulai dari pengadaan, konstruksi dan pemeliharaan, oleh karena itu implementasi tersebut menjadi tanggung jawab para pemangku kepentingan” tegas Dirjen Boby.

Kegiatan Audiensi UNIDO-Ditjen Bina Konstruksi diselenggarakan secara luring dan dihadiri oleh Direktur Pengadaan Jasa Konstruksi, Agus Pudjiono, perwakilan UNIDO di Indonesia, serta pejabat administrator Ditjen Bina Konstruksi yang mempunyai tugas perumusan regulasi terkait pengadaan serta keberlanjutan konstruksi.

Dengan terbentuknya Susunan Pengurus LPJK TA 2025–2029 sesuai dengan Kepmen PU Nomor 123/KTPS/M/2026, diperlukan suatu proses transisi yang baik dan menjamin kontinuitas pelayanan kepada masyarakat jasa konstruksi. Oleh karena itu, DJBK mengadakan Rapat Leveling Pemahaman Tugas, Fungsi, dan Koordinasi Isu Strategis LPJK pada Selasa (7/4/2026) guna memastikan seluruh stakeholder berkoordinasi dengan pelaksanaan leveling pemahaman tusi dan isu strategis baik Direktorat dan LPJK, sehingga terbentuk komitmen dan sinergi bersama.

Kementerian PU sebagai penggerak utama pembangunan infrastruktur pada TA 2026 memperoleh alokasi dana sebesar Rp118,89 triliun. Jumlah anggaran yang besar ini perlu didukung oleh kapasitas sumber daya yang memadai, meliputi badan usaha jasa konstruksi yang andal, tenaga kerja yang kompeten, ketersediaan material dan peralatan konstruksi, serta penerapan teknologi yang tepat. Selain itu, kemampuan sumber daya tersebut juga harus didukung dengan tertib dalam penyelenggaraan konstruksi dan sistem informasi jasa konstruksi yang terintegrasi.

Untuk menghadapi berbagai isu strategis infrastruktur tersebut, Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi memiliki beberapa program penting seperti pembinaan penyelenggaraan konstruksi, pengadaan barang dan jasa, dukungan pembinaan kompetensi dan produktivitas, serta percepatan pelatihan dan sertifikasi. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi Boby Ali Azhari.

“Saya berharap momentum berkumpulnya kita hari ini dapat digunakan sebagai upaya leveling pemahaman terkait tugas dan fungsi masing-masing direktorat dan sekretariat dengan LPJK dan koordinasi pembahasan isu strategis yang menjadi katalis dalam memperkuat masyarakat konstruksi Indonesia melalui Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. Semoga cita-cita luhur kita semua dalam membangun jasa konstruksi yang handal, kokoh dan berdaya saing demi kemajuan pembangunan infrastruktur di Indonesia”, ujar Dirjen Boby dalam pembukaan Rapat Leveling Pemahaman Tugas, Fungsi, dan Koordinasi Isu Strategis LPJK.

Repost • Target Pelaksanaan Instruksi Presiden Tahun 2026

Presiden melalui berbagai Instruksi Presiden Tahun 2026 mendorong percepatan pembangunan lintas sektor untuk memperkuat ketahanan pangan, pendidikan, dan konektivitas nasional.

Mulai dari percepatan jaringan irigasi, rehabilitasi sekolah keagamaan, pembangunan Sekolah Rakyat, peningkatan Infrastruktur Jalan Daerah, hingga pengembangan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN), seluruh program diarahkan untuk memperkuat pelayanan dasar bagi masyarakat.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya membangun wilayah yang lebih mandiri, terhubung, dan berkelanjutan.


ri