Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Kupas Peran Kementerian HAM Edisi 4 udah tayang nih, Sobat HAM! 🎬

Tahu nggak sih, penerapan nilai-nilai HAM itu sangat penting untuk terus dijaga di tengah masyarakat, komunitas, hingga sektor bisnis dan pelaku usaha!

Lalu, gimana sih langkah nyata Kementerian HAM dalam memberikan penguatan kapasitas kepada masyarakat, komunitas, dan pelaku usaha agar terwujud lingkungan yang aman, adil, dan bebas dari diskriminasi?

🚨 Jika Sobat HAM mengalami atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran HAM, segera lapor resmi melalui:
🌐 simasham.kemenham.go.id
📞 Call Center 150145

Sobat HAM, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengikuti rapat dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Rabu (15/07), membahas pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat. Dalam pernyataannya, Menteri HAM menyoroti fakta bahwa setelah hampir 80 tahun merdeka, negara belum memberikan pengakuan hukum yang efektif dan tempat khusus bagi masyarakat adat yang menjadi fondasi berdirinya negara ini.

Menteri HAM memaparkan kerangka hukum yang masih terfragmentasi dan tidak sinkron, sehingga menimbulkan ketidakpastian serta konflik di lapangan. Prosedur pengakuan masyarakat adat dinilai masih sangat rumit, mahal, dan sering kali lebih menekankan pada proses politik ketimbang langkah administratif yang efisien. Akibatnya, masyarakat adat kerap mengalami marginalisasi, kemiskinan, hingga kriminalisasi karena hak-hak mereka diabaikan dalam berbagai undang-undang sektoral seperti agraria dan kehutanan.

Sebagai solusi, Menteri HAM mengusulkan agar RUU Masyarakat Adat mengadopsi definisi yang lebih komprehensif, mencakup masyarakat hukum adat dan masyarakat adat tradisional. Ia menekankan pentingnya harmonisasi regulasi agar undang-undang ini tidak berbenturan dengan aturan kehutanan maupun agraria. "Cari pasal yang tidak membenturkan, tapi menyelaraskan, saling menyempurnakan. Dengan demikian Kementerian Kehutanan, Kementerian Perikanan dan Kelautan, Kementerian Agraria tidak defensif terhadap ini," tegasnya.

Ia juga mengusulkan pembentukan Komisi Nasional (Komnas) Masyarakat Adat sebagai lembaga sentral dalam penyelesaian sengketa dan perlindungan hak. Komnas ini dirancang untuk menjadi tempat pencarian keadilan terakhir yang menyediakan mekanisme restoratif, restitusi, rehabilitasi, hingga kompensasi bagi masyarakat adat. "Komnas Masyarakat Adat ini pekerjaannya berat. Nanti pengadilan masyarakat adat setelah adanya pembentukan Komnas, maka kita bisa menghadirkan satu peraturan presiden yang menghadirkan peradilan masyarakat adat," ujarnya.

Sobat HAM, Komisi XIII DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KemenHAM RI) atas penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun Anggaran 2025 serta capaian kinerja kementerian dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (15/07). DPR RI berharap sinergi yang telah terjalin dapat semakin memperkuat upaya pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

Komisi XIII juga mendorong KemenHAM RI agar terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, mulai dari percepatan penyelesaian pengaduan, penguatan kepatuhan HAM dalam penyelenggaraan pemerintahan, hingga perlindungan yang lebih nyata bagi kelompok rentan. Keberhasilan kementerian diharapkan tidak hanya diukur dari tingginya serapan anggaran, tetapi juga dari dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Kami adalah kementerian yang menjaga dan mengawasi secara ketat, serius, profesional, jujur, imparsial, dan antikorupsi selama setahun ini. Meskipun sebagian anggaran digunakan untuk mendukung program prioritas nasional, kami lebih fokus pada pemantauan, pengawasan, serta mendorong efektivitas pelaksanaan dan implementasi agar seluruh program berjalan dengan baik dan benar," tegas Menteri HAM Natalius Pigai.

KemenHAM RI berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, meningkatkan kualitas layanan publik melalui digitalisasi, serta memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran memberikan manfaat nyata bagi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Seluruh masukan dari DPR RI akan menjadi bagian dari upaya mewujudkan Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto.

Sobat HAM, Menteri Hak Asasi Manusia RI Natalius Pigai mewakili Presiden RI Prabowo Subianto sebagai Guest of Honor pada Resepsi Diplomatik Hari Nasional Prancis (Bastille Day) di Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri HAM menyampaikan ucapan selamat kepada Pemerintah dan rakyat Prancis sekaligus menegaskan bahwa nilai-nilai kemerdekaan, demokrasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia menjadi fondasi yang mempererat hubungan Indonesia dan Prancis.

Momentum ini juga menegaskan semakin kuatnya kemitraan strategis kedua negara yang dibangun atas dasar saling percaya, saling menghormati, serta komitmen bersama dalam mewujudkan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik maupun dunia.

Semoga persahabatan Indonesia–Prancis terus berkembang dan menghadirkan kerja sama yang semakin bermanfaat bagi kedua bangsa serta masyarakat global.

Sobat HAM, Kementerian HAM RI terus membuka ruang dialog untuk mendengarkan aspirasi masyarakat, termasuk keluarga korban pelanggaran HAM.

Menteri HAM Natalius Pigai mengundang Ibu Sumarsih untuk berdialog langsung di Kantor Kementerian HAM RI sebagai bagian dari upaya membangun komunikasi yang konstruktif. Pemerintah menghormati perjuangan Aksi Kamisan dan menegaskan bahwa penyampaian aspirasi tetap terbuka, dengan tetap memperhatikan kebijakan penyelesaian pelanggaran HAM berat yang telah menjadi kebijakan negara.

Melalui dialog, Kementerian HAM RI berkomitmen memperkuat penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia.

Sobat HAM, sudahkah hak anak kita hormati?💙

Lewat momen sederhana bersama anaknya, Denny Sumargo mengingatkan kita bahwa menghormati hak anak dimulai dari hal-hal kecil. Menghargai pilihan, privasi, dan rasa aman anak adalah bentuk nyata perlindungan terhadap hak mereka.

Dalam kehidupan sehari-hari, setiap anak berhak atas privasi, otonomi tubuh, persetujuan (consent), serta rasa aman dan nyaman. Menghormati hak-hak tersebut adalah langkah sederhana untuk menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak.

Yuk, bersama wujudkan lingkungan yang lebih ramah dan menghargai hak anak.

Kupas Peran Kementerian HAM Edisi 3 udah tayang nih, Sobat HAM! 🍿

Penasaran gimana cara Kementerian HAM memastikan pelindungan hak-hak kamu di lapangan? 🤔
Ternyata kerjanya dari hulu ke hilir, Sobat HAM! Mulai dari bikin kebijakan, turun langsung ngasih bimbingan, sampai evaluasi di berbagai sektor krusial.

Biar nggak penasaran, ayo tonton video lengkapnya sekarang! 🎬

🚨 Punya keluhan atau mengetahui dugaan pelanggaran HAM di sekitarmu? Lapor secara resmi melalui:
🌐 simasham.kemenham.go.id
📞 Call Center 150145