Direktorat Jenderal PPMD - Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Lintas Kementerian / Lembaga Pembangunan Desa dan Perdesaan pada tanggal 14 s.d. 15 September 2021.

Rakornas diikuti oleh lebih dari 100 peserta yang berasal dari internal Kementerian Desa PDTT dan 15 Kementerian/Lembaga.

Pemateri pada hari pertama menyampaikan program-program yang dapat diimplementasikan untuk Pembangunan Desa dan Perdesaan, dalam sektor kelembagaan, sarana & prasarana, serta pertanian.

Pemerintah Kota Sabang menggelar rembuk percepatan penurunan stunting terintegrasi Sekaligus menandatangani komitmen bersama dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting di Kota Sabang. Kegiatan yang digelar di Aula Bappeda Kota Sabang, Selasa (7/9/2021) mengangkat tema "Membangun Komitmen dan Strategi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting di Kota Sabang".

Rembuk stunting ini merupakan gerak cepat Pemko Sabang dalam menindaklanjuti Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting.
Dalam sambutannya, Wali Kota Sabang, Nazaruddin S.I.Kom menyampaikan apresiasi kepada seluruh komponen dan segenap pemangku kepentingan atas dukungannya dalam upaya pencegahan stunting selama ini melalui program inovasi yang telah diluncurkan Pemko Sabang, salah satunya adalah Program Geunaseh.

Program Geunaseh merupakan salah satu layanan Pemerintah Kota Sabang untuk penanganan malnutrisi dan stunting. Tujuannya meningkatkan cakupan nutrisi dan akses terhadap layanan kesehatan bagi seluruh anak Sabang yang berumur 0 hingga 6 tahun dan ibu menyusui melalui pemberian bantuan transfer tunai sebesar Rp 150 ribu per anak per bulan.

"Saya mengapresiasi capaian kinerja penurunan angka stunting di Kota Sabang, dimana pada tahun 2018 sebesar 26,5%, alhamdulillah sudah turun menjadi 10,30% pada tahun 2020.
“Namun kita tidak boleh berpuas diri dengan pencapaian ini, perlu upaya terus menerus untuk menurunkan angka stunting seminimal mungkin, agar generasi anak-anak Sabang ke depannya sehat dan cerdas" kata Wali Kota Sabang.

Walikota Sabang juga meminta semua pihak tidak hanya dari sektor kesehatan saja, tetapi juga dari berbagai sektor lainnya untuk ikut berperan aktif agar tingkat keberhasilan progam ini bisa lebih optimal lagi.
"Dukungan itu diantaranya melalui pembangunan sanitasi, air bersih, penyediaan pangan yang aman dan bergizi dan kepedulian dari masing-masing individu, termasuk masyarakat untuk mengoptimalkan perannya dalam upaya penanggulangan stunting," jelasnya.

Berita selengkapnya : ditjenpdp.kemendesa.go.id

JAKARTA - Pandemi Covid-19 sudah telah memberikan dampak sangat signifikan terhadap segala lini kehidupan, sejak kasus pertama diumumkan pada Maret 2020 sampai saat ini masyarakat Indonesia yang terjangkit sebanyak 4 juta lebih dan yang meninggal dunia  sudah mencapai 130 ribu lebih. Selama hampir dua tahun, Covid membayangi kehidupan dunia bahkan desa. Covid – 19 juga telah menghambat kegiatan perekonomian masyarakat dan memberikan dampak kepada kesejahteraan masyarakat.

Lantas bagaimana Ketahanan Desa di Era Pandemi Covid 19 ini ?

Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan, Sugito menjawab pertanyaan ini dalam acara yang diselenggarakan secara virtual dengan Judul "Ketahanan Desa di Era Pandemi Covid 19" Jumat, 03/09/2021.

Dirjen sugito mengatakan bahwa langkah yang harus dilakukan oleh desa di masa pandemi covid 19 ini salah satunya adalah mempertahankan modal sosial masyarakat desa yaitu budaya gotong rotong, guyub rukun dan saling berbagi antar masyarakat desa dalam rangka menghadapi pandemi covid 19 ini.

"Tidak ada desa miskin, Yang ada adalah desa yang belum mampu menemukenali potensi dan asset yang dimiliki, sehingga belum bisa dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat Desa" ujar Dirjen Sugito sebelum mengakhiri paparannya.

Selamat Sore Berikut adalah 10 Desa dengan Nilai Indeks Desa Membangun (IDM) Tertinggi Tahun 2021.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Indeks Desa Membangun (IDM), silahkan kunjungi https://idm.kemendesa.go.id/

JAKARTA - Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI bersama Eselon I Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dilaksanakan di Ruang Rapat Komisi V DPR RI. (Kamis 02/09/2021)

Rapat dipimpin oleh Andi Iwan Darmawan Aras Wakil Ketua Komisi V DPR RI, dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI serta Para Pejabat Eselon I  dan II di Lingkungan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.

Pada kesempatan ini Seluruh Eselon I menyampaikan Pemaparan Realisasi Anggaran Tahun 2021 dan Pagu Kebutuhan serta Alokasi Pagu Anggaran Tahun 2022, salah satu yang menyampaikan paparan adalah Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Sugito.

Dirjen Sugito mengatakan bahwa Anggaran Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Tahun 2021 mengalami 4 kali refocusing dalam rangka penanganan pandemi covid 19.

Selanjutnya Dirjen Sugito menyampaikan kebutuhan alokasi anggaran Tahun 2022 Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya, hal ini bertujuan untuk optimalisasi kemajuan dan kemandirian desa

"Untuk pagu Tahun 2022 Kebutuhan Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan sekitar 4,9 Triliun" kata Dirjen Sugito.

Selamat Hari Jadi ke-73 Polwan Republik Indonesia, 1 September 2021

"Transformasi Polri Yang Presisi Polwan Siap Mendukung Percepatan Penanganan Covid-19 Untuk Masyarakat Sehat dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Menuju Indonesia Maju"

PADANG PARIAMAN – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar mengatakan, pendirian Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tidak boleh ganggu berbagai usaha yang sudah dilakukan oleh warga desa.

Menteri Halim Iskandar mengatakan itu saat mengunjungi Nagari Toboh Gadang Timur, Kabupaten Padang Pariaman pada Jumat (27/8/2021).

“Kalau dalam bahasa agama, Haram hukumnya BUMNag atau BUMDes membikin unit usaha yang kemudian menjadikan usaha-usaha warga di sekitarnya kehilangan mata pencaharian,” jelas Doktor Honoris Causa dari UNY ini

Berita selengkapnya :
https://kemendesa.go.id/berita/view/detil/3880/gus-halim-haram-hukumnya-bumnag-ganggu-usaha-warga-desa

SUMENEP - Dengan menerapkan protokol kesehatan, Kamis ( 22/07/2021) bertempat di Balai Desa Pabia ln Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep dilaksanakan Musyawarah Desa Khusus untuk penetapan hasil pendataan Sustainable Development Goals (SDGs)

Difasilitasi oleh TPP Kecamatan Arjasa, penetapan pendataan berbasis SDGs desa Pabian ini berlangsung dengan lancar dengan tetap memperhatikan prokes 5M covid-19, dipimpin oleh ketua BPD bersama kepala desa.

Ahmad Heriyanto sebagai sekretaris desa sekaligus ketua pokja relawan pendataan desa dalam laporannya menjelaskan bahwa pendataan SDGs desa Pabian Tahun 2021 telah tuntas 100%, baik survey manual maupun input ke aplikasi SDGs desa.

"Jumlah pendataan RT/RW ada 6, pendataan Keluarga sebanyak 331 dan pendataan Individu sebanyak 1013 orang dengan kesimpulan pendataan desa/SDGs Desa di Desa Pabian Tahun 2021 telah selesai dilaksanakan pada bulan Juni, hanya saja musdesus baru dilakukan hari ini karena terkendala PPKM" kata Ahmad Heriyanto

Acara ini dihadiri oleh Sekcam Arjasa, perwakilan Koramil dan Polsek Arjasa, Pemerintah Desa Pabian, Pendamping Desa, Pokja Relawan SDGs Desa Pabian, serta Perwakilan Masyarakat.

Dalam sambutannya Sekcam Arjasa, Aminullah mengatakan bahwa SDGs adalah tentang nasib desa kedepan.

"SDGs adalah tentang arah kebijakan pembangunan dan pemberdayaan desa kedepan, maka dari itu SDGs harus benar-benar dilakukan dengan serius" imbuh Aminullah.

Berita selengkapnya
https://ditjenpdp.kemendesa.go.id/view/detil/243/gelar-musyawarah-desa-khusus-desa-pabian-kecamatan-arjasa-sumenep-tetapkan-sdgs-desa

NTT - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Dinas PMD Provinsi NTT, Kepala Bappelitbangda Provinisi NTT dan Koordinator Provinsi P3MD setelah melalui verifikasi dan validasi, selanjutnya menandatangani Berita Acara Penetapan Status Desa Tahun 2021 Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM). Tentunya hal ini merupakan tindak lanjut atas Berita Acara Penetapan Status Desa berdasarkan IDM dari Tingkat Kabupaten yang telah ditetapkan bersama oleh Kepala Dinas PMD Kabupaten, Kepala Bappelitbangda Kabupaten dan Koordinator Kabupaten P3MD se NTT.

Potret IDM Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai hasil survey pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan hasil survey pada tahun 2020 maka tergambar data hasil Indeks Desa Membangun (IDM) Jumlah Desa Mandiri mengalami peningkatan sebanyak 3 Desa (0,10%) dan Desa Maju sebanyak 132 Desa (4,36%) sedangkan Jumlah Desa Berkembang mengalami peningkatan sebanyak 1.181 Desa (39,03%). Pada Titik berikut terjadi penurunan Desa Tertinggal sebanyak 1.592 Desa (52,61%) dan Desa Sangat Tertinggal sebanyak 118 Desa (3,90%). Tentu terjadinya penurunan jumlah Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertingga ini disebabkan karena mengalami peningkatan status menjadi Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri.

Disandingkan dengan pendataan IDM tahun 2020, Peningkatan jumlah Status Desa Mandiri, Desa Maju dan Desa Berkembang di Tahun 2021 sebanyak 187 Desa sedangkan Penurunan status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal sebanyak 187 Desa. Sebuah pencapian yang cukup menggembirakan, yang merupakan kerja kolaboratif para pihak dan pemangku kepentingan. Kondisi ini menunjukkan angka optimis untuk NTT yaitu target pencapaian untuk 2.500 Desa Berkembang dan 500 Desa Maju serta 50 Desa Mandiri pada RPJMN 2020 - 2024 dapat tercapai.

Selengkapnya di https://ditjenpdp.kemendesa.go.id/view/detil/239/hasil-indeks-desa-membangun-idm-tahun-2021-desa-tertinggal-di-ntt-turun-1181-desa-3903

Kabupaten Simalungun – Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun menyelenggarakan Musyawarah Nagori Khusus penetapan hasil pendataan SDGs Desa, digelar Jumat (13/08) dihadiri Ketua dan Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Relawan Pendataan Desa, Kepala Desa, Kepala Dusun, BPD serta unsur perwakilan masyarakat.

Selain itu, juga hadir Pemerintah Kecamatan Bandar, mitra pokja seperti antara lain PLD, Bhabinkamtibmas, Babinsa, Pendamping Desa, dan TA Kabupaten.

Musyawarah Nagori khusus mulai dengan kata sambutan dari Kepala Desa Sidotani.
“Pendataan desa berbasis SDGs Desa diharapkan sebagai rekomendasi program pembangunan agar lebih tepat sasaran, terimakasih kepada Tim Pokja atas partisipasinya menyelesaikan pendataan” ucap Suratman, Kades Sidotani.

Difasilitasi oleh PLD Herry Suryaman, Musyawarah Desa Khusus yang dipimpin oleh Ketua BPD memiliki tiga agenda, yaitu: penyampaian laporan hasil pendataan SDGs Desa oleh Ketua Pokja. menetapkan hasil pendataan. dan menetapkan rencana tindak lanjut.

Dalam laporannya, Ketua Pokja Andri Irawan menyampaikan bahwa selama proses pendataan disambut positif oleh masyarakat.

Melalui pimpinan musyawarah, peserta musdesus menyepakati menetapkan hasil pendataan desa Sidotani tahun 2021 antara lain:
Data Survey 1 kuesioner, Data Survey RT 6 kuesioner, Data Survey Keluarga 1.223 kuesioner, dan Data Survey Individu sebanyak 3.931 kuesioner.

Sebagai Rencana Tindak Lanjut (RKTL) Pokja akan menyelesaikan input data di aplikasi dashboard pendataan SDGs Desa Kemendes PDTT.

Atas kinerja Tim Pokja Relawan Pendataan SDGs Desa Sidotani ini, mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Arjuna, TA Kabupaten Simalungun menegaskankan bahwa pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa akan menjadi Sistem Informasi Desa untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.