Biro Keuangan dan Perlengkapan

https://news.detik.com/berita/d-5284941/pengamat-pangan-puji-kinerja-kementan-dalam-pencegahan-korupsi?tag_from=wp_nhl_15

Pengamat Pangan Puji Kinerja Kementan dalam Pencegahan Korupsi Berbagai penganugerahan belakangan yang diraih jadi bukti Kementan memiliki komitmen kuat dalam upaya pencegahan korupsi.

Talas liar ataupun budidaya yang ditanam dikonsumsi umbinya sebagai sumber karbohidrat yang baik bagi tubuh. Umbi talas mengandung getah yang gatal, berbeda-beda ketajamannya menurut jenisnya, sehingga harus direduksi kadar oksalatnya terlebih dulu sebelum dapat dikonsumsi. Sumber : FB Kementan

https://news.detik.com/berita/d-5210757/puluhan-kelompok-tani-kota-bogor-dapat-bantuan-dari-kementan--kkp?utm_source=copy_url&utm_campaign=detikcomsocmed&utm_medium=btn&utm_content=news

Puluhan Kelompok Tani Kota Bogor Dapat Bantuan dari Kementan & KKP Anggota Komisi IV DPR RI, Budhy Setiawan menyerahkan bantuan hasil aspirasi untuk Dinas Pertanian Kota Bogor dari Kemetan dan Kementerian Perikanan & Kelautan.

https://news.detik.com/berita/d-5210963/mentan-ketahanan-pangan-di-sukabumi-baik?_ga=2.92696606.2012220285.1602547715-1193596067.1542271766

Mentan: Ketahanan Pangan di Sukabumi Baik Wilayah yang terletak di bagian selatan Jawa Barat ini merupakan salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap perekonomian masyarakat.

Kementerian Pertanian kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan TA 2019. Penerimaan Opini Predikat WTP ini merupakan pencapaian yang didapatkan dalam kurun waktu 4 tahun berturut-turut.

Opini WTP dari BPK RI ini berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2019 dan LHP atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran 999.07 (Belanja Subsidi Pupuk) Tahun 2019.

BPK memberikan apresiasi kepada seluruh pihak di Kementerian Pertanian atas komitmennya untuk terus mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, secara langsung menerima WTP BPK RI. Mentan mengatakan langkah dan upaya dalam mewujudkan Laporan Keuangan Kementerian Pertanian yang berkualitas, akuntabel dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta pelaksanaan program-program Kementerian Pertanian merupakan kerja keras dari seluruh jajaran Kementan dan BPK RI.

"Salah satu bukti keberhasilan adalah opini WTP dan saya bahagia Kementan bisa mendapatkan penghargaan hebat,bergengsi yang membangun gengsi derajat harga diri para pejabat Kementerian Pertanian,"ucap Syahrul.

Mentan Syahrul juga meminta ke BPK RI untuk terus berdampingan dengan Kementan dalam melakukan pengelolaan keuangan anggaran sehingga kedepan segala kekurangan dapat terus dilakukan perbaikan.

Pejabat PPSPM dan Bendahara Pengeluaran di lingkup Kementerian Pertanian dituntut untuk mampu melakukan tata kelola keuangan dengan profesional. Tata kelola keuangan yang baik tentunya tidak terlepas dari adanya transparansi dan akuntabilitas yang baik p**a, dan hanya dapat terwujud jika pejabat perbendaharaan memiliki kompetensi dan profesionalisme tinggi. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan, Widono, saat memberikan arahan pada gelaran Bimtek Calon Bendahara Pengeluaran dan PPSPM Angkatan I.(Senin,24/02/2020).

Bimtek dilaksanakan selama 5 hari hingga 28 Februari untuk para Bendahara Pengeluaran dan 4 hari untuk para PPSPM serta diikuti oleh 30 peserta untuk masing-masing kelasnya.

Penyelenggaraan Bimtek ini sebagai perwujudan pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara pada satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan belanja Negara, yang mana untuk memfasilitasi syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pejabat perbendaharaan untuk mendapatkan sertifikat bendahara.

Disamping itu gelaran Bimtek yang diselenggarakan di Cipayung ini sebagai sarana untuk meningkatkan kapabilitas dan kompetensi, profesional aparatur pengelolaan keuangan negara, agar kinerja pengelolaan dan penatausahaan keuangan senantiasa konsisten, dengan mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sesuai ketentuan yang berlaku.

Biro Keuangan dan Perlengkapan menggelar Sosialisasi Inpassing Jabatan Fungsional Pengelola Keuangan dan BMN bagi Satker Lingkup Kementerian Pertanian (Bandung, 13/02/2020), yang bertujuan memberikan informasi dan mekanisme inpassing jabatan fungsional pengelola keuangan dan BMN. Sosialisasi ini diikuti oleh 95 satuan kerja Kementerian Pertanian di wilayah Sumatera dan Jawa Barat dengan total peserta sekitar 288 orang yang merupakan pejabat perbendaharaan negara, pengelola barang milik negara, dan pejabat pengelola kepegawaian. Acara ini menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Kemenkeu, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Bagian Perbendaharaan dan PNBP Kementan, serta Bagian Administrasi yang memaparkan progres usulan Inpassing Kementerian Pertanian.

Sosialisasi ini merupakan kegiatan tahap pertama dari 2 rangkaian sosialisasi mengenai jabatan fungsional pengelola keuangan dan BMN di lingkup Kementan. Tahap kedua rencananya akan diselenggarakan di Makassar untuk mefasilitasi satuan kerja di wilayah timur. Diharapkan dengan adanya sosialisasi ini memberikan wawasan dan pemahaman kepada para peserta yang menjadi perwakilan bagi satker Kementan mengenai ketentuan serta mekanisme inpassing jabatan fungsional pengelola keuangan dan BMN.

Jakarta - Biro Keuangan dan Perlengkapan menerima penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Jakarta V (KPPN Jakarta V) sebagai Satuan Kerja Terbaik Lingkup KPPN Jakarta V (Kamis, 6/2/2020). Penghargaan tersebut merupakan Kategori Khusus untuk Satuan Kerja Dengan Kerjasama dan Koordinasi yang Sangat Baik. Penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala KPPN V, Lasmaria Manurung kepada Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan, Ir. Widono, MM.

Pada kesempatan ini p**a diberikan penghargaan terhadap beberapa satker yang memiliki nilai kinerja pelaksanaan anggaran terbaik di KPPN V untuk satuan kerja kategori pagu besar, pagu sedang dan pagu kecil. KPPN V mengapresiasi usaha setiap satker dalam memenuhi 12 indikator kinerja pelaksanaan anggaran.

Selain Biro Keuangan dan Perlengkapan, satker lingkup Kementerian Pertanian yang mendapatkan penghargaan adalah satker Badan Ketahanan Pangan (peringkat 5), Direktorat Jenderal Hortikultura (peringkat 3), Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (peringkat 2), dimana ketiganya berada dalam kategori satuan kerja pagu sedang.

Penyerahan penghargaan ini merupakan rangkaian acara Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019 dan Sosialisasi Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 yang diinisiasi oleh KPPN V mengundang Kuasa Pengguna Anggaran, PPK dan Pejabat Penandatangan SPM Satker Mitra KPPN V. Beberapa narasumber didatangkan dari KPPN V untuk memaparkan materi terkait evaluasi IKPA 2019 dan langkah strategis pelaksanaan anggaran 2020 berserta kebijakannya. Selain itu, turut didatangkan narasumber dari Bank Mandiri yang menjelaskan tentang penggunaan dan keamanan transasksi non tunai.