JDIH KPU Kota Surakarta

Directions Website Contact the organization

JDIH KPU Kota Surakarta Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta

Halo  !Kembali lagi di rubrik Lex in Verbis. Kali ini kita akan mengenal salah satu istilah hukum yang ada di Indonesia,...
07/10/2026

Halo !

Kembali lagi di rubrik Lex in Verbis. Kali ini kita akan mengenal salah satu istilah hukum yang ada di Indonesia, yaitu Asas Lex nemini operatur iniquum, nemini facit injuriam. Asas ini memiliki arti bahwa “Hukum tidak bekerja secara tidak adil kepada siapa pun dan tidak melakukan ketidakadilan kepada siapa pun.”

Adagium ini mengandung prinsip bahwa hukum pada hakikatnya harus diterapkan secara adil dan tidak boleh menimbulkan ketidakadilan terhadap seseorang. Hukum dipandang sebagai aturan yang berlaku secara umum, sehingga penerapannya tidak boleh ditujukan untuk merugikan atau menguntungkan pihak tertentu secara sewenang-wenang.

Ungkapan ini juga menegaskan pentingnya persamaan di hadapan hukum (equality before the law). Setiap orang yang berada dalam keadaan hukum yang sama pada prinsipnya harus diperlakukan berdasarkan aturan dan standar hukum yang sama.

Prinsip tersebut dapat dipahami melalui beberapa hal:
1. Hukum berlaku secara umum, bukan hanya untuk kelompok atau orang tertentu.
2. Penerapan hukum harus adil dan objektif, tanpa kesewenang-wenangan.
3. Hak setiap orang harus dihormati, termasuk hak untuk memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum.
4. Penegakan hukum tidak boleh menjadi sarana untuk melakukan ketidakadilan.

Paham hukum jadi lebih mudah bersama JDIH KPU Kota Surakarta!

Link : https://jdih.kpu.go.id/jateng/surakarta

Terimakasih.







Halo  , Pernyataan "Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia se...
03/10/2026

Halo ,

Pernyataan "Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai anggota persatuan (rakyat)" merupakan salah satu gagasan filosofis utama dari Ki Hadjar Dewantara.

Pendidikan yang memerdekakan bertujuan melahirkan manusia yang mandiri secara lahiriah (ekonomi dan fisik) sekaligus berdaulat secara batiniah (budi pekerti dan mandiri berpikir). Tujuan kemerdekaan ini bukan untuk membentuk individu yang egois, melainkan untuk melahirkan manusia sosial yang sadar akan perannya sebagai bagian dari rakyat dan bangsa, sehingga seluruh ilmu dan kebebasan yang dimilikinya dapat didedikasikan untuk kepentingan serta keselamatan bersama. Hal tersebut dapat dicapai melalui keterpaduan yang selaras antara pengajaran yang memerdekakan akal dan raga serta pendidikan yang menuntun pertumbuhan jiwa dan budi pekerti anak didik secara utuh.

Terima kasih.

Halo  , diinformasikan bahwa informasi/produk hukum berikut telah dapat didownload di web JDIH KPU Kota Surakarta:  Kepu...
02/10/2026

Halo , diinformasikan bahwa informasi/produk hukum berikut telah dapat didownload di web JDIH KPU Kota Surakarta:

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 23 Tahun 2026 tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah Triwulan III Tahun 2026

Link : https://jdih.kpu.go.id/jateng/surakarta/ atau scan QR code yang tertera.

Terima Kasih.




Halo  , Selamat dan Sukses atas amanah baru Komjen Pol. Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si. sebagai Kapolri.Semoga Tuh...
02/10/2026

Halo ,

Selamat dan Sukses atas amanah baru Komjen Pol. Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si. sebagai Kapolri.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan kekuatan dan kesehatan kepada beliau dalam memimpin Polri, guna menghadirkan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman yang tulus bagi seluruh masyarakat Indonesia.


Halo, SobatJDIHKPUKotaSurakarta,Selamat Memperingati Hari Kesaktian Pancasila, 1 Oktober 2026Pancasila Pemersatu Bangsa ...
01/10/2026

Halo, SobatJDIHKPUKotaSurakarta,

Selamat Memperingati Hari Kesaktian Pancasila, 1 Oktober 2026

Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Mari jadikan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai panduan utama dalam merawat, kerukunan, merajut persaudaraan, dan menjaga keutuhan bangsa.

28/09/2026

Series Edukasi!!

Halo
asas hukum Pacta Sunt Servanda?

Asas Pacta Sunt Servanda merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam Hukum Perdata, khususnya dalam hal Perikatan. Asas ini berasal dari Bahasa Latin yang maknanya adalah perjanjian harus dipenuhi.

Untuk tahu lebih lengkap bisa disimak video diatas yaaa!!!





Hai,  , Selamat Ulang Tahun kami ucapkan kepada Ketua Provinsi Jawa Tengah,  Handi Tri Ujiono."Semoga bapak diberikan ke...
27/09/2026

Hai, ,

Selamat Ulang Tahun kami ucapkan kepada Ketua Provinsi Jawa Tengah, Handi Tri Ujiono.

"Semoga bapak diberikan kesehatan, keberkahan dan kesuksesan selalu dalam memimpin KPU Provinsi Jawa Tengah."

Terimakasih.



Halo  ,"Kesabaran adalah kunci dalam menghadapi perubahan dan perjalanan hidup." — Jenderal Ahmad Yani.Kutipan dari sala...
25/09/2026

Halo ,

"Kesabaran adalah kunci dalam menghadapi perubahan dan perjalanan hidup." — Jenderal Ahmad Yani.

Kutipan dari salah satu Pahlawan Revolusi kita ini menyimpan makna mendalam yang sangat relevan dengan peran kita hari ini. Dalam menghadapi dinamika yang berkembang, kita dituntut untuk senantiasa sabar membaca situasi secara strategis dengan menahan diri demi mengambil keputusan hukum yang objektif dan tepat di waktu yang krusial.

Kesabaran ini sekaligus menjadi kekuatan mental terhadap perubahan yang bertindak sebagai jangkar agar kita tetap profesional dan netral di tengah dinamika regulasi yang terus berjalan. Pada akhirnya, seluruh proses tersebut bermuara pada sebuah ketangguhan berkelanjutan, di mana kita secara konsisten menjaga integritas dengan napas panjang demi mengawal masa depan bangsa yang lebih baik.

Terima kasih.

Halo  ,Pada hari Kamis, 24 September 2026, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surakarta mengikuti Kajian Rutin "Kamis Sesu...
24/09/2026

Halo ,

Pada hari Kamis, 24 September 2026, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surakarta mengikuti Kajian Rutin "Kamis Sesuatu" Divisi Hukum dan Pengawasan secara daring dari Kantor KPU Kota Surakarta. Agenda rutin yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah kali ini telah memasuki Serial ‘Advokasi Hukum Pemilu’ Seri LXVIII Divisi Advokasi Hukum Pemilu: “Membaca Media dan Agenda Setting dalam Penyelenggaraan Pemilu Hadir Sebagai Narasumber Ibu Siti Khofifah, S.Ag., M.Si., Pegiat Pemilihan Umum dan sebagai Moderator Bapak Imam Zubaidi, S.H., M.H., Kasubbag Hukum KPU Provinsi Jawa Tengah.

Kegiatan Kamis Sesuatu edisi ke-68 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah dibuka secara resmi oleh ibu Akmalia selaku perwakilan pimpinan KPU Jateng. Acara ini dihadiri oleh jajaran KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, sekretariat. Pengantar diskusi disampaikan oleh Bapak Muslim Aisha, Kadiv Hukum dan Pengawasan KPU Jateng, Kegiatan diskusi ini diawali dengan penegasan bahwa media massa merupakan alat utama dalam penyelenggaraan pemilu yang berfungsi menyampaikan seluruh informasi, maksud, dan tujuan teknis KPU kepada publik.

Dalam diskusi kali ini Narasumber memaparkan pentingnya KPU Kabupaten/Kota mengubah peran komunikasi publiknya dari reaktif menjadi proaktif dalam mengendalikan agenda publik, mengelola narasi media, dan memitigasi krisis informasi untuk menjaga integritas serta legitimasi pemilu di era digital.

Terimakasih.


Halo  !Kembali lagi di rubrik Lex in Verbis. Kali ini kita akan mengenal salah satu istilah hukum yang ada di Indonesia,...
23/09/2026

Halo !

Kembali lagi di rubrik Lex in Verbis. Kali ini kita akan mengenal salah satu istilah hukum yang ada di Indonesia, yaitu Asas undang-undang tidak dapat berlaku surut yang dikenal sebagai asas non-retroaktif (non-retroactivity). Asas ini berarti bahwa suatu peraturan perundang-undangan pada umumnya hanya berlaku untuk peristiwa atau perbuatan yang terjadi setelah peraturan tersebut mulai berlaku, bukan terhadap peristiwa yang telah terjadi sebelumnya. Dalam konteks hukum pidana, asas ini memberikan perlindungan agar seseorang tidak dipidana berdasarkan ketentuan pidana yang belum berlaku ketika perbuatan dilakukan.

Misalnya:
- Pada 1 Januari, suatu perbuatan belum dinyatakan sebagai tindak pidana.
- Kemudian pada 1 Juli diberlakukan undang-undang baru yang menyatakan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana.
- Seseorang melakukan perbuatan tersebut pada 1 Juni.
Berdasarkan asas non-retroaktif, orang tersebut pada prinsipnya tidak dapat dipidana berdasarkan undang-undang baru tersebut, karena perbuatannya terjadi sebelum undang-undang mulai berlaku.

Asas ini bertujuan untuk:
1. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
2. Melindungi seseorang dari kesewenang-wenangan dalam pemidanaan.
3. Memastikan bahwa masyarakat mengetahui terlebih dahulu perbuatan apa yang dilarang dan apa konsekuensi hukumnya.
4. Menjamin bahwa hukum tidak digunakan untuk menghukum seseorang berdasarkan aturan yang belum berlaku ketika perbuatannya dilakukan.

Dalam konteks Indonesia, prinsip ini antara lain tercermin dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang pada pokoknya menetapkan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana yang telah ada sebelumnya.

Asas undang-undang tidak dapat berlaku surut berarti:
“Hukum berlaku ke depan dan tidak digunakan untuk menghukum perbuatan yang dilakukan sebelum hukum tersebut berlaku.”

Asas ini merupakan salah satu unsur penting dalam kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak warga negara, khususnya dalam hukum pidana.

Paham hukum jadi lebih mudah bersama JDIH KPU Kota Surakarta.

Link : https://jdih.kpu.go.id/jateng/surakarta

Terimakasih.







Address

KPU Kota Surakarta, Jalan Kahuripan Utara No. 23 Sumber, Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi
Surakarta
57138

Opening Hours

Monday 07:30 - 16:00
Tuesday 07:30 - 16:00
Wednesday 07:30 - 16:00
Thursday 07:30 - 16:00
Friday 07:30 - 16:30

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when JDIH KPU Kota Surakarta posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to JDIH KPU Kota Surakarta:

Shortcuts

Share