KPP Pratama Tanjungpinang

Call Directions Website Contact the organization

KPP Pratama Tanjungpinang Page resmi KPP Pratama Tanjungpinang Akun Resmi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjungpinang

Ada kabar baik bagi   yang ingin melakukan pembetulan SPT Tahunan! 🎉Melalui KEP-239/PJ/2026, DJP memberikan fasilitas pe...
20/10/2026

Ada kabar baik bagi yang ingin melakukan pembetulan SPT Tahunan! 🎉

Melalui KEP-239/PJ/2026, DJP memberikan fasilitas penghapusan sanksi administratif atas pembetulan SPT yang memenuhi persyaratan. Besaran penghapusan sanksi bergantung pada periode pembayaran, mulai dari 100%, 50%, hingga 25%.

Yuk, manfaatkan fasilitas ini dengan meneliti kembali SPT Tahunan, melunasi kekurangan pokok pajak, dan mengajukan permohonan penghapusan sanksi sesuai ketentuan. Batas akhir pengajuan permohonan adalah 1 Oktober 2028.

Yuk, segera manfaatkan Program Pengurangan Sanksi Administratif (PSA)! ✨Melalui PMK Nomor 71 Tahun 2026, pemerintah meny...
20/10/2026

Yuk, segera manfaatkan Program Pengurangan Sanksi Administratif (PSA)! ✨

Melalui PMK Nomor 71 Tahun 2026, pemerintah menyempurnakan tata cara penyelesaian kewajiban perpajakan, termasuk mekanisme pembayaran utang pajak yang kini diprioritaskan untuk melunasi pokok utang terlebih dahulu.

juga berkesempatan memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sesuai persyaratan yang berlaku. Perlu diingat, kebijakan ini bukan pemutihan pajak karena pokok utang pajak tetap wajib dilunasi.

Informasi lengkap mengenai ruang lingkup, persyaratan, periode pelunasan, dan besaran pengurangan sanksi dapat dilihat dalam KEP-239/PJ/2026.

20/10/2026
20/10/2026

Pajak bukan sekadar angka yang kita bayarkan, tetapi juga manfaat yang kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. 🇮🇩

Dari infrastruktur yang kita gunakan, lingkungan yang terjaga, hingga berbagai layanan publik yang mendukung aktivitas masyarakat, pajak hadir untuk kita semua.

Yuk , lihat bagaimana pajak memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Karena pajak kita, manfaatnya nyata!

Pajak Minimum Global merupakan ketentuan pajak tambahan (top-up tax) untuk memastikan Grup Perusahaan Multinasional (Gru...
20/10/2026

Pajak Minimum Global merupakan ketentuan pajak tambahan (top-up tax) untuk memastikan Grup Perusahaan Multinasional (Grup PMN) dikenai tarif pajak minimum efektif 15% di setiap negara atau yurisdiksi tempat mereka beroperasi.

Penerapan GloBE bertujuan menciptakan persaingan pajak yang lebih adil, melindungi basis pemajakan domestik, serta meminimalkan praktik penggerusan basis pajak dan pengalihan laba.

20/10/2026

Katanya ada pajak baru? Eits, jangan salah paham dulu!

PPh Pasal 22 atas transaksi melalui marketplace bukan pajak baru, lho! Ini merupakan bagian dari ketentuan perpajakan yang sudah ada, bukan jenis pajak baru yang tiba-tiba muncul.

Terus, apakah semua penjual online otomatis dikenai pajak? Tentu nggak sesederhana itu! Ada ketentuan yang perlu dipahami.

Yuk, simak videonya!

20/10/2026

PPh Pasal 22 Marketplace

Pemungutan PPh Pasal 22 Marketplace yang mulai diterapkan sejak 1 Oktober 2026 didasarkan pada pertimbangan kesiapan sistem dan hasil koordinasi intensif dengan empat marketplace yang telah ditunjuk.

PPh Pasal 22 Marketplace bukan jenis pajak baru dan tidak menambah beban pajak para seller. Sistem ini malah membantu memungut PPh dari para seller dan menyetorkannya ke kas negara, sehingga para seller tidak perlu menyetor sendiri PPh atas transaksi yang dilakukannya melalui platform marketplace.

Selain itu, sistem ini memastikan kepatuhan pajak, transparasi, dan kesetaraan perlakukan perpajakan antara seller yang berjualan secara offline dan online. Ini juga merupakan upaya DJP untuk mengiringi perkembangan ekonomi digital dengan sistem perpajakan yang transparan dan akuntabel.

20/10/2026

SPP-TDLN bukan pajak baru yaa

Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) merupakan skema pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pemanfaatan produk dan layanan digital dari luar negeri.

Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan keadilan antara pelaku usaha lokal dan luar negeri, sekaligus mengakomodasi pemungutan PPN yang belum dilakukan dalam PMSE.

Simak informasi lebih lanjut mengenai SPP-TDLN pada tautan berikut ini, ya 👉
https://pajak.go.id/spp-tdln

20/10/2026

kehadiranmu di kantor pajak bisa diwakilkan, lho. Simak ketentuan siapa saja yang boleh jadi kuasa wajib pajak pada video berikut ya!

20/10/2026

Penerimaan pajak tahun 2027 ditargetkan sebesar Rp2.593,4 T, tumbuh 12,2% dari outlook 2026. Angka tersebut mencerminkan peningkatan kapasitas administrasi pajak dan perluasan basis pajak.

Dalam Media Gathering Kemenkeu 2026 (Bogor, 1/10/26), Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Bimo Wijayanto, menekankan bahwa strategi penerimaan pajak tahun 2027 akan mengoptimalkan penggunaan teknologi (Coretax dan Compliance Risk Management) untuk upaya intensifikasi.

Kebijakan umum perpajakan tahun 2027 meliputi penguatan keberlanjutan reformasi perpajakan dan harmonisasi kebijakan perpajakan, peningkatan kepatuhan perpajakan, penguatan sistem perpajakan, pemberian insentif perpajakan yang selektif, prudent, dan berjangka waktu, penguatan akuntabilitas belanja perpajakan, dan penguatan keberpihakan kebijakan perpajakan terhadap redistribusi beban pajak yang berkeadilan.

Dirjen Pajak optimis bahwa upaya peningkatan rasio pajak dan tax buoyancy yang didukung dengan penguatan administrasi perpajakan, perluasan basis pajak, dan implementasi Coretax yang semakin optimal akan semakin meningkatkan efektivitas pemungutan pajak.

Address

Jalan Diponegoro No 14
Tanjungpinang
29111

Opening Hours

Monday 08:00 - 16:00
Tuesday 08:00 - 16:00
Wednesday 08:00 - 16:00
Thursday 08:00 - 16:00
Friday 08:00 - 16:00

Telephone

+6277121505

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when KPP Pratama Tanjungpinang posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to KPP Pratama Tanjungpinang:

Shortcuts

Share