05/10/2026
Anggota Komisi IX DPR RI yang juga Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan Masyarakat Rentan dan Disabilitas Netty Prasetiyani, meminta tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diperkuat secara menyeluruh, mulai dari keamanan pangan, kualitas makanan, hingga transparansi anggaran.
Perubahan skema insentif SPPG menjadi Rp2.000 per porsi harus diikuti standar mutu yang tegas. SPPG penerima insentif wajib memenuhi standar keamanan pangan, memiliki SLHS sesuai ketentuan, serta menjaga kualitas makanan yang diterima anak.
Netty juga menyoroti dugaan korupsi tata kelola MBG dengan dugaan kerugian negara sekitar Rp10 triliun. Ia menegaskan, proses hukum harus transparan dan akuntabel, sementara jika kerugian negara terbukti, pemulihan aset harus menjadi prioritas.
Menurut Netty, keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari jumlah porsi yang dibagikan. Yang lebih penting: makanan aman, gizi terpenuhi, anggaran tepat sasaran, dan setiap rupiah dapat dipertanggungjawabkan.
Simak selengkapnya di pks.id