14/05/2026
[Minggu, 10/5/2026]
Tema "Aksi Massa, Aliansi, Dan Taktik Front Persatuan."
Dalam masa masa normal gagasan-gagasan kelompok reformis, kiri liberal, dan kanan konservatif lebih mudah diserap oleh mayoritas rakyat; buruh, petani, kaum miskin perkotaan, dan mahasiswa, berada dibawah pengaruh mereka. Demikian karena partai/organisasi tersebut diatas lebih mesra, senandung dengan ideologi-politik dari yang mendominasi, yakni kekuasaan borjuasi
Bangsa Indonesia dalam sejarahnya pernah mempunyai pemimpin dan partai kiri terbesar ketiga di dunia, yakni Soekarno dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Namun, diberhangus sampai ke akar-akarnya pada tahun 1965-1998.
Selama 32 tahun berkuasa, orde baru Soeharto tidak membolehkan organisasi/partai kiri tumbuh kecuali organisasi/serikat/partai sayap kanan atau bentukannya sendiri. Kelompok kiri serta kebudayaan progresifnya; berorganisasi, pengorganisiran, pendidikan politik kerakyatan, pemogokan, aksi massa, yang menjadi aspek penting dalam mengusir kolonialisme Eropa dan syarat dalam memajukan tenaga produktif bangsa dihancurkan oleh orde baru pada tahun 1965-1998, kemudian membelokkan haluan ekonomi-politik Indonesia ke kiblat Kapitalisme - Neoliberalisme.
Hal tersebut-lah yang menjadi faktor Organisasi/partai kiri revolusioner di Indonesia terbilang sangat kecil dan terfragmentasi. Walaupun pembangun partai kiri Revolusioner sebelum dan setelah runtuhnya Rezim Soeharto oleh amukan masa rakyat diusahakan oleh aktivis² 98 dengan mendirikan Partai Rakyat Demokratik (PRD), yg kala itu ikut serta memimpin demonstrasi demonstrasi rakyat dan memberikan pendidikan2 politik kerakyatan. PRD Sebenarnya mempunyai peluang besar dalam memenangkan gagasan dan simpatisan massa, namun karena pengkhianatan pemimpin oportunis dalam tubuh PRD sendiri saat menjelang pemilu 2009, partai kiri ini kemudian pecah.
Saat ini kepemimpinan nasional ditubuh gerakan rakyat dipegang penuh oleh partai Borjuis, kelompok reformis dan liberal kiri. Kecilnya kelompok kiri serta budaya berpolitik yang buruk menjadikan kelompok kiri serta massa rakyat dibawahnya semakin bergerak ke tengah dan kanan seperti yang dijelaskan oleh Surya Anta dalam tulisannya "Bahaya: Politik Tanpa Prinsip!"
"Di kalangan pergerakan kiri yang dikenal sebagai kalangan yang terdidik, sadar dan militan pun budaya politik tanpa prinsip sering terjadi, antara lain: Mau bersatu hanya dengan yang BESAR (jumlah anggotanya). Tak peduli yang BESAR itu salah, dan sangat salah, misal saat serikat BESAR ini mendukung Calon Presiden Pelanggar HAM. Beberapa elemen kiri tak mengkritiknya, bahkan tetap bekerja sama dengan serikat pendukung Prabowo itu. Hanya dengan argumentasi, yang penting masuk dan berpropaganda, mereka (serikat pendukung Prabowo) itu akan berubah. Bagaimana mungkin mereka akan berubah, apabila tak mengkritik, apabila tak mendelegitimasi elit-elit serikat buruhnya yang tak meminta maaf bahkan hingga hari ini masih mendukung Prabowo dan Koalisinya? Omongkosong! Itu hanya isapan jempol belaka."
Partai politik/serikat yang mayoritas dikuasi kepemimpinan elit borjuis ini menjadikan massa rakyat sebagai kendaraan mendapatkan kekuasaan dan kekayaan. Terbukti dengan masuknya beberapa aktivis ke dalam parlemen borjuis maupun Komisaris, Budiman Sudjatmiko, Dita Sari, Adian Napitupulu, dan yang terbaru adalah Jumhur Hidayat pimpinan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPSI) menjabat sebagai menteri Lingkungan Hidup, Ketum KSBSI Eli Rosita Silaban sebagai Komisaris PT Pelindo Multi Terminal, serta Ketum KPBI Ilhamsyah sebagai Komisaris PT Pelabuhan Indonesia.
Pengangkatan mereka sebagai menteri dan komisaris dilakukan 4 hari sebelum merayakan May Day 2026 di istana Monas, bertemu langsung dengan Prabowo Subianto, presiden Indonesia yang mengkriminalisasi gerakan buruh dan rakyat.
Inilah bukti nyata utopia mengubah dari dalam, berbalik menjadi kacung dan corong kekuasaan. Suatu pengkhianatan mengerikan terhadap buruh dan rakyat. Inilah bahaya dari politik tanpa prinsip, kebudayaan politik dari borjuasi, anehnya kebudayaan ini merengsek masuk ke dalam gerakan kiri di Indonesia.
Dalam situasi seperti ini apa harus dilakukan oleh kelompok kiri revolusioner?
Tugas mendesak gerakan rakyat saat ini adalah penyatuan diantara kelompok gerakan rakyat. Tentu penyatuan ini bukanlah penyatuan ala borjuasi dan serikat/partai kaki tangannya: penyatuan yang hanya untuk membagi-bagi kue kekuasaan, membagi-bagi kursi parlemen seperti yang dilakukan oleh Partai Buruh, KSPSI dan lainnya. Penyatuan yang dilakukan oleh gerakan rakyat, dan kelompok kiri adalah penyatuan dengan tidak melepaskan prinsip politik, dan dengan teguh mengkritik setiap tindakan pengkhianatan dalam tubuh persatuan, melawan setiap bentuk tindakan yang ingin membelokkan dan menunggangi massa untuk kepentingan kelompok/elit borjuis, hanya dengan begitu gerakan rakyat dan kelompok kita sendiri dapat terselamatkan dari pengaruh oportunisme.
Penyatuan yang dimaksud ialah penyatuan gerakan rakyat demokratis, penyatuan yang tidak hanya membedakan kita dengan partai/organisasi Borjuis tetapi karena hanya dengan penyatuan ini massa rakyat yang masih dibawah pengaruh ideologi Borjuis, masih dibawah pengaruh kelompok reformis dan kepemimpinan oportunis dapat segera membebaskan dirinya, dan bergabung dengan kita: Dengan aksi-aksi bersama, dengan agitasi dan propaganda, tuntutan dan slogan yang jelas dan tepat, kelompok kiri revolusioner akan lebih mudah memenangkan massa serta dapat merealisasikan tujuan fundamentalnya yakni mengorganisasikan revolusi sosialis.
Penyatuan tersebut dapat dilihat dalam skala nasional maupun lokal. GEBRAK (Gerakan Buruh Bersama Rakyat), Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) dan elemen gerakan mahasiswa/rakyat berskala nasional. Persatuan demokratis yang menolak bersama dengan kelompok KSPSI, Partai Buruh, KPBI dan KSBSI, yang pada May Day 2026 merayakannnya bersama prabowo.
Penyatuan gerakan demokratis dalam organisasi Mahasiswa juga dapat dilihat dalam Front Perjuangan Untuk Demokrasi (FPUD) Kota Ternate, yang menolak menyatu dengan LMND organisasi pendukung Prabowo dan dekat dengan Militerisme. Penolakan yang berdasar karena bila menyatu maka bertentangan dengan perjuangan melawan musuh-musuh rakyat, perjuangan untuk demokratisasi, perjuangan menuntaskan revolusi.
Seperti dijelaskan trotsky "keharusan absolut kaum kiri revolusioner untuk memelihara indepedensi politiknya dalam setiap front persatuan". Olehnya itu, kita menginginkan persatuan tetapi tidak dengan musuh-musuh rakyat dan Elit borjuasi.
Sekali lagi mengutip yang disampaikan Surya Anta, "Demarkasi! Ya, demarkasi, dengan kaki tangan pendukung Prabowo dan Koalisi Merah Putih [kelompok Borjuis] yang harus dilakukan..... Demarkasi ini bisa kita lakukan dengan terus menyatakan pada setiap momentum-momentum politik yang ada: Tidak ada Prabowo dan Jokowi! Tangkap Adili dan Penjarakan Pelanggar HAM! Lawan Militerisme! Tidak bersekutu dengan serikat/Organisasi Pendukung Prabowo! Bangun Politik Alternatif".